Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Golkar, PAN hingga Gerindra Siap Pilkada melalui DPRD, Loyalis Anies: Bangke

    Golkar, PAN hingga Gerindra Siap Pilkada melalui DPRD, Loyalis Anies: Bangke

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah menyorot tajam ke Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono.

    Sorotan ini muncul usai adanya wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah—baik gubernur, bupati, maupun wali kota—melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Tak hanya Gerindra, ada beberapa partai lain yang menyatakan sikap mendukung hadirnya wacana ini.

    Diantaranya ada, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya menyuarakan penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadasung).

    Namun, PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat menolak keras usulan politik ini.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Geisz Chalifah justru menyorot tajam ke Sekjen Gerindra, Sugiono.

    Ini terkait penjelasan dari Sugiono soal penerapan wacana ini yang dianggapnya kurang baik.

    Bahkan, Geisz sampai memberikan sindiran karena penjelasan sang Sekjen dianggap kurang baik.

    “Sekjen Geridra bicara tentang pemilihan kepala daerah lewat DPRD, jabatannya memang Menlu penjelasannya Tolol. Dari Demokrat yang bicara Anto (Andi Alfian Mallarangeng),” tulisnya dikutip Selasa (30/12/2025).

    “Kapasitas otak keduanya beda jauh. Anto ngerti yang dia bicarakan. Sugiono ini mahluk ajaib muncul dari mana?,” tuturnya.

    Geisz tampaknya begitu muak dengan penjelasan soal mekanisme Pemilihan kepala daerah ini.

    Yang membuat begitu muak bisa saja karena penjelasan dari pihak yang ingin menerapkannya namun memberi penjelasan ke publik dengan kurang baik.

    “Lama-lama ngedengerin para bangsat bicara tentang bencana ujung-ujungnya jadi nafsuin. Ada yang ngomong kopi yang kita minum & gorengan yg kita makan,” tuturnya.

  • Pilkada Melalui DPRD Mengkhawatirkan, Golkar: Justru Lebih Mudah Diawasi

    Pilkada Melalui DPRD Mengkhawatirkan, Golkar: Justru Lebih Mudah Diawasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Ilham Permana mendukung penuh terhadap hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025, khususnya rekomendasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

    Menurut Ilham, rekomendasi Rapimnas tersebut merupakan langkah strategis untuk menata ulang demokrasi agar lebih efektif, stabil, dan sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional jangka panjang.

    “Rapimnas Golkar membaca persoalan demokrasi kita secara jernih. Ini bukan soal mundur atau maju, tapi soal efektivitas tata kelola dan tanggung jawab fiskal negara,” kata Ilham dalam keterangannya, dilansir pada Selasa (30/12/2025).

    Ilham menilai, usulan Pilkada melalui DPRD perlu dipahami sebagai bentuk penguatan demokrasi perwakilan, bukan pengurangan kedaulatan rakyat. Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari mekanisme pemilihan langsung, tetapi dari kemampuan sistem politik menghasilkan pemerintahan yang bekerja untuk rakyat.

    “Selama dua dekade Pilkada langsung, kita menghadapi biaya politik yang sangat mahal, maraknya politik uang, dan lemahnya kualitas kepemimpinan daerah. Ini fakta yang tidak bisa diabaikan,” ujarnya.

    Ia menyinggung besarnya anggaran Pilkada 2024 yang mencapai sekitar Rp 37 triliun. Menurut Ilham, angka tersebut menunjukkan bahwa demokrasi elektoral Indonesia perlu dievaluasi agar tidak menjadi beban fiskal yang berulang setiap lima tahun.

    “Anggaran sebesar itu seharusnya bisa dialihkan untuk pembangunan puskesmas, jalan daerah, pendidikan, dan program sosial. Demokrasi itu penting, tapi tidak boleh mengorbankan kepentingan pembangunan,” katanya.

  • Wacana Pilkada via DPRD Menguat Meski Penuh Kontroversi, Golkar hingga Gerinda Setuju, PDIP-Demokrat Menolak

    Wacana Pilkada via DPRD Menguat Meski Penuh Kontroversi, Golkar hingga Gerinda Setuju, PDIP-Demokrat Menolak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usulan sistem Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kontroversi. 

    Awalnya, usulan mulai bergema dari PKB. Menyusul dari Partai Golkar. Menjadi rekomendasi Golkar dari Rapimnas pada 20 Desember 2025.

    “Hampir seluruh DPD Provinsi dalam pandangan umumnya, mengusulkan agar Pilkada dilaksanakan melalui DPRD. Walaupun ada yang menyampaikan dengan beberapa catatan,” kata Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, Selasa, (30/12/2025).

    Teranyar, Partai Gerindra kini mendukung usulan tersebut dengan pertimbangan efisiensi anggaran. 

    “Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” tutur Sekretaris Jendera Gerindra Sugiono.

    Sementara itu, berdasarkan UU Pemilu, rakyat memilih langsung calon pasangan kepala daerahnya di kotak suara.

    Rencananya, Golkar ingin revisi UU Pemilu dimulai pada 2026. RUU Pemilu telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026.

    Selain, Gerindra dan Golkar, PAN juga mendukung Pilkada melalui DPRD. Adapun partai yang menolak yakni PDI Perjuangan dan Demokrat.

    Sedangkan PKS menyarankan agar pilkada via DPRD hanya dilakukan untuk level kabupaten. Untuk wali kota tetap secara langsung.

  • Sederet Alasan Partai Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Sederet Alasan Partai Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah Golkar, giliran Partai Gerindra mendukung usulan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono menyebut, pilkada dengan skema dupilih DPRD bisa lebih efisien dari sisi anggaran dibandingkan pilkada langsung di mana rakyat memilih langsung kepala daerahnya, mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.

    “Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangan resminya, Senin (29/12/2025).

    Menteri Luar Negeri itu juga menganggap pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi, karena calon dipilih oleh anggota legislatif yang merupakan pilihan rakyat dalam pemilihan umum. Bahkan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat.

    “Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” tegasnya.

    Tak sampai disitu, Gerindra menilai bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga turut mengurangi potensi polarisasi yang kerap memecah belah masyarakat.

    Namub kata Sugiono, mekanisme perlu dibahas dan dikaji mendalam dengan melibatkan semua unsur dan elemen dalam menentukan mekanisme terbaik.

  • Sederet Alasan Partai Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Sederet Alasan Partai Gerindra Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah Golkar, giliran Partai Gerindra mendukung usulan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono menyebut, pilkada dengan skema dupilih DPRD bisa lebih efisien dari sisi anggaran dibandingkan pilkada langsung di mana rakyat memilih langsung kepala daerahnya, mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.

    “Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangan resminya, Senin (29/12/2025).

    Menteri Luar Negeri itu juga menganggap pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi, karena calon dipilih oleh anggota legislatif yang merupakan pilihan rakyat dalam pemilihan umum. Bahkan, pemilihan kepala daerah oleh DPRD bisa diawasi langsung oleh masyarakat dengan lebih ketat.

    “Kalau misalnya partai politik itu ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah tersebut, tentu saja mereka harus mengikuti apa yang menjadi kehendak konstituennya,” tegasnya.

    Tak sampai disitu, Gerindra menilai bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga turut mengurangi potensi polarisasi yang kerap memecah belah masyarakat.

    Namub kata Sugiono, mekanisme perlu dibahas dan dikaji mendalam dengan melibatkan semua unsur dan elemen dalam menentukan mekanisme terbaik.

  • Biaya Kampanye Mahal dan Dinilai Boros Anggaran, Gerindra Dukung Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD

    Biaya Kampanye Mahal dan Dinilai Boros Anggaran, Gerindra Dukung Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sikap tersebut didasari oleh tingginya biaya politik yang selama ini melekat pada pelaksanaan pilkada langsung.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menilai mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD lebih efisien, baik dari sisi waktu, proses penjaringan, hingga tahapan pemilihan kandidat.

    Menurutnya, pilkada langsung telah menjadi beban besar bagi keuangan negara maupun daerah.

    Dikatakan Sugiono, anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan pilkada terus mengalami lonjakan signifikan.

    Dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) awalnya berada di kisaran Rp 7 triliun, namun pada 2024 melonjak hingga menembus lebih dari Rp 37 triliun.

    “Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin (29/12/2025).

    Ia menambahkan, persoalan biaya tidak hanya membebani pemerintah daerah, tetapi juga dirasakan langsung oleh para kandidat kepala daerah.

    Sugiono menyebut, ongkos politik yang harus dikeluarkan calon selama masa kampanye tergolong sangat mahal.

    “Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal,” katanya.

    Atas pertimbangan tersebut, Gerindra memandang pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai opsi yang layak dikaji. Menurut Sugiono, mekanisme ini berpotensi menekan biaya politik sekaligus menciptakan proses demokrasi yang lebih efisien di tingkat daerah.

  • Purbaya Akhirnya Buka Suara Soal Ambisi Politik di Pemilu 2029

    Purbaya Akhirnya Buka Suara Soal Ambisi Politik di Pemilu 2029

    Keberanian itulah yang kemudian membuatnya dipercaya memegang kendali fiskal negara di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya hanya bertanggung jawab ke K-1. Yang lain saya enggak peduli. Saya enggak punya ambisi politik. Saya bicara berdasarkan data dan pengalaman ekonomi,” tegas Purbaya.

    Purbaya menyebut bahwa tekanan politik dan godaan kekuasaan adalah hal yang wajar di pemerintahan. Namun, yang paling penting, katanya, adalah keberanian menjaga arah kebijakan agar tetap berpihak kepada rakyat.

    “Kalau ada gesekan, ya kita cari pemecahan yang betul seperti apa. Tapi dasarnya tetap kesejahteraan umum, bukan kepentingan pribadi,” katanya.

    Beranjak ke arah kebijakan, Purbaya menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen. Ia ingin memastikan bahwa pertumbuhan tersebut benar-benar dirasakan oleh rakyat, bukan sekadar angka di atas kertas.

    “Kalau cuma ditulis 8%, itu nipu. Tapi kalau kemajuannya dirasakan rakyat, itu baru pertumbuhan. Kita harus cuan bersama,” katanya optimistis.

    Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama lintas kementerian agar kebijakan ekonomi berjalan serasi dan berdampak nyata.

    “Saya sedang mikir bagaimana caranya supaya pendekatan di Kemenkeu bisa menyebar ke kementerian lain. Kalau semua jalan selaras, hasilnya cepat kelihatan,” jelasnya.

    Purbaya ingin membuktikan bahwa pemimpin yang jujur, rasional, dan berani menghadapi mafia ekonomi masih bisa menjadi motor perubahan di Indonesia. (Pram/fajar)

  • Gemilang Pagessa Jadi Ketua Formatur DPD PAN Maros, Chaidir Syam Titip Harapan

    Gemilang Pagessa Jadi Ketua Formatur DPD PAN Maros, Chaidir Syam Titip Harapan

    FAJAR.CO.ID, MAROS — Setelah resmi ditunjuk sebagai Ketua Formatur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Maros, Muh Gemilang Pagessa diharapkan mampu mempertahankan kursi PAN di DPRD Maros.

    Hal ini diungkapkan Ketua DPD PAN Maros, AS Chaidir Syam, Minggu, 28 Desember 2025.

    “Semoga ke depannya Partai Amanat Nasional (PAN) tetap bisa menjadi partai pemenang di Maros dengan perolehan 12 kursi atau kalau bisa lebih ditingkatkan,” harapnya.

    Namun, kata dia, semua itu bisa tercapai jika para pengurus PAN tetap menjaga kekompakannya.

    “Kita berharap ke depannya para pengurus baru tetap menjaga baik kekompakan dan kebersamaannya, sehingga PAN bisa kembali menjadi partai pemenang di Kabupaten Maros,” kata mantan Ketua DPRD Maros ini.

    Diakui Chaidir, selama dua periode memimpin PAN Maros, banyak suka duka yang telah ia lalui.

    “Jadi saya dua periode sebagai sekretaris dan dua periode sebagai Ketua DPD PAN. Selama menjabat tentu banyak dinamika yang terjadi,” akunya.

    Namun, di periode terakhirnya, ia mampu menaikkan jumlah kursi PAN di DPRD Maros menjadi 12 kursi.

    “Alhamdulillah, di periode terakhir kami mampu menaikkan jumlah kursi di DPRD Maros dari enam kursi menjadi 12. Ini semua tak lepas dari kerja sama kader dan para pengurus DPD PAN Maros,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Formatur DPD PAN Maros, Muh Gemilang Pagessa, mengaku bersyukur atas amanah yang diberikan langsung oleh pimpinan tertinggi partai.

    “Amanah ini kami anggap sebagai tugas tambahan sebagai Ketua Formatur dan selanjutnya kami akan segera merampungkan kepengurusan sesuai arahan DPP,” kata pria yang juga menjabat Ketua DPRD Maros ini.

  • Zulkifli Hasan Resmi Tunjuk Gemilang Pagessa Jadi Ketua Formatur DPD PAN Maros

    Zulkifli Hasan Resmi Tunjuk Gemilang Pagessa Jadi Ketua Formatur DPD PAN Maros

    FAJAR.CO.ID, MAROS – Muh Gemilang Pagessa resmi ditunjuk sebagai Ketua Formatur DPD PAN Maros, Minggu, 28 Desember 2025.

    Penunjukan ini dilakukan langsung Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan. Dimana hal tersebut diputuskan dalam Musyawarah Daerah (Musda) PAN di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan yang digelar secara virtual.

    Setelah penunjukan ini secara otomatis Gemilang terpilih sebagai Ketua DPD PAN Maros.

    Pelaksanaan Musda PAN Maros sendiri digelar di Warkop Al Fayyadh, Maros.

    Ketua Panitia Musda PAN Maros, Arie Anugrah, mengaku bersyukur setelah penunjukan Ketua Formatur DPD PAN Maros ini.

    “Alhamdulillah seluruh rangkaian musda berhasil kami laksanakan secara tertib sesuai mekanisme yang ditetapkan DPP beserta hasil-hasil musda yang menetapkan Muh Gemilang Pagessa sebagai ketua formatur dapat diterima oleh seluruh peserta Musda,” ungkapnya.

    Sementara itu Ketua Formatur DPD PAN Maros, Muh Gemilang Pagessa mengaku bersyukur atas amanah yang diberikan langsung oleh pimpinan tertinggi partai.

    “Alhamdulillah, saya ditetapkan langsung oleh Ketua Umum PAN, Bapak Zulkifli Hasan,” akunya.

    Amanah ini kami anggap sebagai tugas tambahan sebagai Ketua Formatur dan selanjutnya kami akan segera merampungkan kepengurusan sesuai arahan DPP, sambungnya.

    Sementara itu Ketua DPD Maros, AS Chaidir Syam mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Formatur DPD PAN Maros, Muh Gemilang Pagessa.

    “Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada Muh Gemilang Pagessa yang ditunjuk sebagai Ketua formatur,” katanya.

  • Golkar Wacanakan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Prof Didik: Kita Tidak Sadar Demokrasi Sudah Rusak

    Golkar Wacanakan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Prof Didik: Kita Tidak Sadar Demokrasi Sudah Rusak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025, salah satunya merkomendasikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menilai bahwa pemilihan langsung sangat mahal, sehingga ia kembali mengusulkan agar khusus pilkada dilaksanakan secara tidak langsung.

    Menanggapi hal itu, Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini menilai skema tersebut tidak berarti bebas dari masalah karena hanya elit yang terlibat di dalam pemilihan tidak langsung tersebut.

    Menurutnya, selama dua dekade terakhir ini pemilihan langsung ditandai oleh keterlibatan Alien, AI, bots, buzzer dan barang asing lainnya, yang merusak sendi-sendi demokrasi.

    “Karena itu, pemilihan langsung, meskipun bersifat “one man one vote”, terbuka menjadi alat eksploitasi dan manipulasi para elit di dalam demokrasi karena menguasai uang dan teknologi tersebut. Suara rakyat, yang berasal dari suara hati nurani dan keinginan manusia untuk memilih pemimpinnya,” ungkap Didik dalam keterangan tertulis, dilansir Sabtu (27/12).

    Namun dengan kehadiran AI, maka dialog di dalam demokrasi disapu oleh suara mesin, provokasi buzzer, bots, AI dan mesin-mesih alien, yang masuk ke dalam sistem, menjajah dan menjarah demokrasi secara brutal.

    “Hasilnya adalah pemimpin pencitraan, yang tidak menampakkan wajah aslinya, seperti terlihat pada kepemimpinan Jokowi, yang dihasilkan dalam pemilihan langsung dengan penuh keterlibatan mesin-mesin manupulatif, buzzer, bots, dan AI. Ini semua merupakan barang asing dan alien-alien baru di dalam demokrasi,” paparnya.