Category: Fajar.co.id Politik

  • Soal Surat Pemakzulan Wapres, Chusnul Chotimah: Kalau ada Ceboker Mulyono yang Bilang Targetnya Pak Prabowo Itu Hoax

    Soal Surat Pemakzulan Wapres, Chusnul Chotimah: Kalau ada Ceboker Mulyono yang Bilang Targetnya Pak Prabowo Itu Hoax

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirimkan surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 tertanggal 26 Mei 2025, perihal Usulan Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke MPR dan DPR.

    “Dengan ini kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian petikan surat Selasa (3/6).

    Merespon hal ini, pegiat media sosial, Chusnul Chotimah memberikan pernyataan tegas.

    Lewat cuitan di media sosial X pribadinya, Chusnul Chotimah pemakzulan ini memang ditujukan untuk Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

    Untuk Presiden Prabowo Subianto, ia menyebut purnawirawan TNI memberikan dukungan penuh.

    “Selain usulkan Pemakzulan Gibran, para purnawirawan TNI mendukung penuh presiden Prabowo,” tulisnya dikutip Rabu (4/6/2025).

    Ia memberi penegasan terkait hal ini untuk menghindari kabar-kabar hoax soal target sebenarnya adalah Presiden Prabowo.

    “Jadi kalo ada ceboker Mulyono yg bilang targetnya adlh pak Prabowo, itu hoax dan fitnah kpd para purnawirawan TNI,” tuturnya.

    “Ini Isi Surat Usulan Pemakzulan Gibran yang Resmi Diterima DPR,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Kuasa Hukum Naili-Ahmad Tanggapi Gugatan RMB di MK

    Kuasa Hukum Naili-Ahmad Tanggapi Gugatan RMB di MK

    FAJAR.CO.ID, PALOPO — Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo nomor urut 3, Rahmat Masri Bandaso-A Tenrikarta (RMB-ATK), resmi memasukkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin, 2 Juni 2025.

    RMB-ATK tidak terima dengan hasil pemungutan suara ulang (PSU) yang digelar 24 Mei lalu.

    Gugatan RMB-ATK ini mencuri perhatian publik dan menjadi pembicaraan masyarakat Palopo.

    Sebagian mengapresiasi tetapi tidak sedikit pula yang menilai hal tersebut sebagai sikap tidak siap kalah di pilkada.

    Sekadar diketahui, hasil PSU Kota Palopo dimenangkan oleh pasangan nomor urut empat, Naili Trisal-Akhmad Syarifuddin (Naili-Ome) dengan perolehan 47.349 suara atau sekitar 50,43 persen.

    Pasangan nomor urut dua, Farid Kasim Judas-Nuraeni (FKJ-Nur) berada di posisi kedua dengan raihan 35.058 suara, disusul RMB-ATK 11.021 suara, dan Putri Dakka-Haidir Basir (PD-HB) dengan 269 suara.

    Berbeda dengan RMB-ATK yang mengajukan gugatan ke MK, FKJ-Nur dan PD-HB telah mengucapkan selamat kepada pasangan Naili-Ome. Baik FKJ dan HB, menyatakan siap mendukung pemerintahan Naili-Ome.

    Menanggapi gugatan RMB-ATK, Kuasa Hukum Naili-Ahmad, Baihaki menyatakan hal yang wajar bagi pihak yang kalah dalam pemilihan kepala daerah mengajukan gugatan ke MK.

    Baihaki juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas perolehan suara sebesar 51 persen, yang menjadi legitimasi atas kepercayaan masyarakat terhadap pasangan Naili-Akhmad untuk memimpin Palopo ke arah yang baik.

    Terkait dalil gugatan RMB-ATK, Baihaki menegaskan bahwa dalil-dalil dalam permohonan gugatan sangat lemah.

  • Qodari: Jangan Biarkan Mimpi Anak Bangsa Terkubur karena Keterbatasan

    Qodari: Jangan Biarkan Mimpi Anak Bangsa Terkubur karena Keterbatasan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah meninjau Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi, salah satu lokasi sementara Sekolah Rakyat, Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari melanjutkan kunjungannya ke kawasan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Ia menemui Reski Septian, calon siswa Sekolah Rakyat yang saat ini baru saja lulus SMP.

    Dalam pertemuan tersebut, M. Qodari mendengarkan cerita ayah Reski, Rahman, yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung barang bekas. Rahman berharap anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak dan masa depan yang lebih cerah.

    Rahman menceritakan perjuangannya sebagai lulusan sekolah dasar yang kini menggantungkan harapan besar pada putrinya. Ia tidak ingin Reski mengalami nasib yang sama dengannya, yang penuh keterbatasan.

    “Saya ingin anak saya bisa sekolah tinggi dan memiliki masa depan yang lebih baik dari saya, Pak,” ujar Rahman kepada Qodari.

    Menanggapi harapan tersebut, Qodari menegaskan bahwa Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto dirancang untuk menjembatani mimpi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    “Semua anak Indonesia berhak maju. Mereka harus bisa bermimpi setinggi langit, tanpa terkubur oleh keterbatasan ekonomi,” ujar Qodari.

    Ia juga menambahkan bahwa Sekolah Rakyat bukan hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga menyediakan fasilitas pendukung, seperti tempat tinggal berasrama, makanan bergizi, seragam, dan alat belajar secara cuma-cuma.

    “Saya sudah melihat langsung sekolahnya. Ada asrama, makanan bergizi, dan fasilitas lengkap. Insya Allah, anak-anak akan belajar dengan nyaman,” ungkap Qodari.

  • Teddy Gusnaidi Ungkap Syarat Utama Jadi Ternak Mulyono

    Teddy Gusnaidi Ungkap Syarat Utama Jadi Ternak Mulyono

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, kembali membuat pernyataan kontroversial di jagat media sosial.

    Blak-blakan, Teddy menyentil pihak-pihak yang kerap menyerang mantan Presiden Jokowi.

    Teddy bahkan menyebut mereka tak layak disebut sebagai “ternak Mulyono” istilah sindiran yang merujuk pada para loyalis Jokowi.

    Dikatakan Teddy, menjadi ternak Mulyono bukanlah perkara sederhana. Ia bahkan menyebut ada syarat khusus yang harus dipenuhi.

    “Syarat menjadi ternak Mulyono itu, selain harus keren kayak gua, tentu harus orang yang mencintai negara ini,” ujar Teddy di X @TeddGus, Selasa (3/6/2025).

    Tak cukup hanya keren, loyalis sejati Jokowi juga harus menjunjung tinggi aturan dan prinsip dasar bernegara.

    “Juga orang yang patuh terhadap aturan di negara ini, manut terhadap konstitusi dan Pancasila, orang yang tidak menyebarkan hoax, kebencian,” tegasnya.

    Teddy bilang, tidak sedikit pihak yang mengaku patriotik justru gagal memenuhi kriteria tersebut.

    “Kalau kalian gak bisa jadi ternak Mulyono. Karena yang pertama kalian itu gak keren kayak gua. Terus kalian itu anti terhadap aturan di negara ini, konstitusi, dan Pancasila,” Teddy menuturkan.

    Ia menilai sebagian kelompok justru menyebarkan informasi palsu dan kebencian di ruang publik.

    “Sehingga kalian seenak-enaknya menyebarkan hoax dan fitnah. Kalau untuk begitu tentu tidak bisa menjadi ternak Mulyono,” tandasnya.

    Terpisah, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, kembali menyerang Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, yang ia sebut dengan nama sindiran “Mulyono.”

  • Gerindra hingga PKS Masuk 5 Besar Terpopuler, Gigin Praginanto: yang Gemerlap para Pejabat

    Gerindra hingga PKS Masuk 5 Besar Terpopuler, Gigin Praginanto: yang Gemerlap para Pejabat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto memberi sorotan ke Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei nasional terbarunya.

    Dimana, hasilnya IPO menyebut partai politik Islam seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersaing ketat untuk berebut posisi 5 partai terpopuler.

    Secara angka Survei IPO menjabarkan popularitas tertinggi dipegang oleh PDI Perjuangan 94%, Partai Gerindra 92%, Partai Golkar 92%, Partai Kebangkitan Bangsa 77,8%, Partai Amanat Nasional 71,5%, dan Partai Keadilan Sejahtera 70,2%.

    Dari hasil survei tersebut, Gigin Praginanto pun memberikan sorotan tajamnya.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin Praginanto menyebut hasil ini menunjukkan negara yang semakin gelap.

    “Dan negara pun makin gelap,” tulisnya dikutip Senin (2/6/2025).

    Ia pun lanjut menyindir dengan menyebut yang semakin gemerlap justru para pejabat.

    “Yang gemerlap para pejabat dan kawan-kawannya,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Perebutan Kursi Ketum PPP: Jokowi atau Amran? Semua Tergantung Haji Isam

    Perebutan Kursi Ketum PPP: Jokowi atau Amran? Semua Tergantung Haji Isam

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat politik, Hendri Satrio memberi tanggapan terkait rencana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mencari Ketua Umum baru.

    Lewat salah satu video unggahan di cuitan akun X pribadinya, Hendri Satrio menyebut alasan utama jelas karena logistik.

    Logistik yang dimaksudnya adalah sokongan dana dengan tujuan atau target utama tentu bisa tembus dan mendapatkan kursi di Senayan.

    “Menurut saya jawabannya logistik, uang supaya bisa menembus ke Senayan,” tulisnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    Hensa sapaan akrabnya menyebut ini memang prakmatik namun kenyataan yang terjadi memang seperti itu.

    Logistik di dunia politik Indonesia khususnya saat ini memang menjadi sokongan utama.

    Jika cuma mengandalkan ideologi dan idealisme menurutnya itu bakalan sulit karena semuanya dikalahkan oleh logistik.

    “Terdengar prakmatik tapi inilah kenyataan yang dihadapi di dunia politik Indonesia saat ini,” tuturnya.

    “Bahwa Ideologi dan idealisme di kalahkan oleh logistik,” terangnya.

    Sebelumnya, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebut sosok Presiden ketujuh RI Joko Widodo menyebutnya sebagai salah satu kandidat kuat memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Bukan tidak mungkin hal ini bisa terjadi, namun ada syarat yang harus dipenuhi jika Jokowi ingin menduduki posisi ini.

    Ray Rangkuti menyebut syarat yang harus dipenuhi adalah Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam bisa mengambil alih partai berlambang Ka’bah itu.

    Ray mengatakan urusan mengambil alih PPP hanya tinggal formalitas ketika Haji Isam benar-benar turun dalam gelanggang.

  • Gelombang Dukungan Menguat, Appi Kantongi 11 Rekomendasi DPD II Golkar Sulsel

    Gelombang Dukungan Menguat, Appi Kantongi 11 Rekomendasi DPD II Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Gelombang dukungan terhadap Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi untuk maju sebagai Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan semakin menguat.

    Hingga hari ini, Jumat (30/5/2025). Tercatat sudah 11 DPD II kabupaten/kota yang secara resmi menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada Munafri.

    Dukungan ini menjadi sinyal kuat bahwa konsolidasi politik di tubuh Golkar Sulsel mulai mengarah pada sosok mantan CEO PSM Makassar itu.

    Dengan semakin banyaknya rekomendasi yang dikantongi, peluang Appi untuk melenggang sebagai calon kuat Ketua Golkar Sulsel kian terbuka lebar.

    Merespon hal ini, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang terus mengalir dari jajaran DPD II Partai Golkar se-Sulawesi Selatan terhadap pencalonannya sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel.

    “Hingga saat ini, sebanyak 11 DPD II telah secara resmi menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada saya. Ini kepercayaan untuk kami membesarkan Golkar Sulsel kedepan,” ujar Appi.

    “Tentu saya berterima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para ketua dan pengurus DPD II yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada saya,” tambah Appi.

    Adapun 11 DPD II yang telah memberikan rekomendasi dukungan untuk Munafri, diantaranya DPD II Golkar Bulukumba, Toraja, Pangkep, dan Wajo, Bantaeng, Takalar, Makassar. Terbaru hari ini, dukungan dari

    “Alhamdulillah tadi dukungan berupa rekomendasi dari Enrekang, Soppeng, Maros dan Jeneponto,” tuturnya.

  • Dedi Mulyadi Klarifikasi Dirinya Pernah Disebut Raja, Gus Umar: Nah Loh Kan

    Dedi Mulyadi Klarifikasi Dirinya Pernah Disebut Raja, Gus Umar: Nah Loh Kan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh NU yang juga Kader PKB, Umar Sahadat Hasibuan atau Gus Umar, memberikan sindiran ke Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

    Hal ini berkaitan dengan kabar atau rumor yang muncul terkait Dedi Mulyadi yang disebut-sebut sempat dipanggil Raja.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar Hasibuan memberi sindiran terkait kabar yang beredar ini.

    “Nah loh kan,” tulisnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan klarifikasi soal anggapan bahwa dirinya kerap dipanggil “raja” dan menyebut bawahannya dengan istilah “patih” atau “mahapatih”.

    Klarifikasi ini disampaikan Dedi melalui akun TikTok miliknya yang tayang pada Jumat (23/5/2025).

    Dalam klarifikasinya itu, ia menbantah kabar yang beredar ini.

    Ia menyebut tidak pernah ada budaya penyebutan seperti itu baik saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta maupun kini sebagai Gubernur Jawa Barat.

    “Sumber tidak pas. Misalnya saya dulu menjadi Bupati Purwakarta, itu menyebut Sekda dengan panggilan patih dan mahapatih,” kata Dedi

    “Ini gak pas, gak tepat,” tambahnya.

    “Panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat,” tegasnya.

    (Erfyansyah/Fajar)

  • Tagih Janji Dahnil Jika Prabowo Presiden Bongkar Kasus Novel, Umar Hasibuan: Dihisab di Akhirat Jika Tidak Ditepati

    Tagih Janji Dahnil Jika Prabowo Presiden Bongkar Kasus Novel, Umar Hasibuan: Dihisab di Akhirat Jika Tidak Ditepati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan menagih janji Dahnil Anzar Simanjuntak. Saat jadi koordinator Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

    “Cuma mau ingatkan saja untuk adinda @Dahnilanzar dan Andre,” kata Umar dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (31/5/2025).

    Janji Dahnil itu, saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kini, kata Umar, Prabowo telah jadi presiden

    “Sejarang Prabowo sudah jadi presiden jadi tuntaskan siapa prang dan aktor yang siram mata mas Novel baswedan dengan air keras @nazaqistsha,” ujarnya.

    “Janji akan dihisab di akhirat jika tidak ditepati,” sambung Umar.

    Adapun, saat itu, Dahnil mengatakan Prabowo akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TPGF). Jika terpilih presiden.

    “Kemarin saya juga terkait kasus Novel Baswedan menjadi komitmen Prabowo-Sandi, Pak Prabowo menjadi Presiden pastikan salah satu kasus yang akan diselesaikan adalah kasus Novel dan Pak Prabowo akan membentuk TGPF,” katanya kala itu.

    “Saya, Novel sahabat saya, tentu secara politik tidak etis misalnya komunikasi intens dengan Novel hari ini. Sebagai sahabat tetap diskusi,” sambungnya.
    (Arya/Fajar)

  • Demokrat Tegaskan Dukungan Penuh terhadap Program Sosial Prabowo: SR, MBG, hingga Cek Kesehatan Gratis

    Demokrat Tegaskan Dukungan Penuh terhadap Program Sosial Prabowo: SR, MBG, hingga Cek Kesehatan Gratis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memiliki fokus utama dalam masa pemerintahannya, yakni bekerja demi kepentingan rakyat.

    “Bagi beliau, yang menjadi fokus utama adalah bekerja. Bagaimana apa yang menjadi visi-misi dan program beliau itu benar-benar bisa terwujud,” ujarnya dalam diskusi bertajuk “Kinerja Pemerintah dan Optimisme Publik” yang disiarkan secara daring di YouTube Trijaya FM, Sabtu (Jakarta, 31/5).

    Herzaky menjelaskan, kebijakan-kebijakan yang dirancang Prabowo bersifat langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Beberapa program unggulan seperti Sekolah Rakyat (SR), cek kesehatan gratis, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut sebagai contoh konkret dari komitmen tersebut.

    Program Sekolah Rakyat, kata Herzaky, bertujuan memutus rantai kemiskinan ekstrem dengan memberikan akses pendidikan dari jenjang SD hingga SMA bagi anak-anak dari keluarga miskin.

    “Target kami adalah di tahun ini, 65 sekolah rakyat sudah siap. Dalam waktu dekat, sudah dirapikan bersama dengan teman-teman dari Kemensos (Kementerian Sosial),”
    jelasnya.

    Lebih lanjut, Herzaky menyatakan bahwa program ini bukan hanya mendorong pemerataan pendidikan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi nasional di masa depan.

    Partai Demokrat, di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh seluruh kebijakan dan program prioritas Presiden Prabowo.

    “Bagaimana agar amanah yang telah diberikan oleh rakyat bisa benar-benar kembali lagi kepada rakyat dengan manfaat yang semaksimal mungkin,” tegas Herzaky. (*/ant)