Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Jokowi Tempuh Jalur Hukum Soal Tudingan Ijazah Palsu, Pengamat Politik: Ini Pelajaran Berdemokrasi

    Jokowi Tempuh Jalur Hukum Soal Tudingan Ijazah Palsu, Pengamat Politik: Ini Pelajaran Berdemokrasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menanggapi tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) yang disikapi lebih lanjut melalui jalur hukum, ahli ilmu politik Boni Hargens mengapresiasi langkah Jokowi sebagai pelajaran penting dalam berdemokrasi.

    “Apa yang ditunjukkan Pak Jokowi merupakan terobosan strategis sekaligus pelajaran bagi semua orang tentang bagaimana demokrasi hukum seharusnya bekerja,” ungkap Boni dalam Diskusi Publik yang bertajuk, “Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi” yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah. Diskusi itu dilangsungkan di Jakarta, pada Kamis (24/4/2025).

    Mengapa strategis dalam konteks demokrasi? Boni menjelaskan bahwa dalam negara demokrasi, setiap warga negara berdiri pada jarak yang sama kalau ditarik dari garis Konstitusi. Artinya, lanjut doktor lulusan terbaik Universitas Walden Amerika Serikat itu, setiap orang sama di mata hukum.

    “Implikasinya,siapa pun harus tunduk pada supremasi hukum. Mereka yang menempuh cara jalanan dengan mengerudug rumah Jokowi di Solo sambil mengusung narasi hoaks soal izasah Jokowi, harus sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum. Mereka harus mempertanggungjawabkan tudingannya di ruang hukum, bukan dengan membuat kegaduhan di tengah masyarakat”, lanjut Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia tersebut.

    Boni juga menyampaikan ucapan terimakasihnya pada Jokowi. “Saya berterima kasih ya pada Pak Jokowi karena Beliau memberikan teladan yang sangat bagus di dalam hidup berdemokrasi. Bahwa kalau orang memprotes, orang melakukan aksi perlawanan, atau menuding pihak lain, semua bisa diselesaikan lewat proses hukum.Nah, semua kita memang harus menghargai rule of the game dalam sistem demokrasi hukum. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi itu terobosan yang bagus dan teladan yang menghidupkan demokrasi hukum,” ulasnya.

  • Plt Dirut PD Pasar, Ali Gauli Tinggalkan Golkar

    Plt Dirut PD Pasar, Ali Gauli Tinggalkan Golkar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Ali Gauli Arif menegaskan telah mundur sebagai politisi Partai Golkar. Sebelumnya, Ali Gauli Arif menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Bidang Pemilu Partai Golkar Makassar.

    Ia nyatakan sikap mundur dari dunia politik untuk fokus pada kepemimpinannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama (Dirut) Perumda Pasar Raya Makassar. 

    Keputusan tersebut diambil untuk menghindari konflik kepentingan.

    Hal ini mengingat aturan yang melarang pejabat Perusda atau BUMD merangkap sebagai kader partai politik.

    Dalam pernyataannya, Ully sapaannya, menjelaskan ia sudah menyatakan sikap mundur dari Golkar Makassar sejak Minggu (20/4/2025) lalu.

    “Saya sudah bukan lagi seorang politisi. Sebelum saya diberikan SK sebagai Plt Dirut Perumda Pasar Makassar Raya, saya sudah menghadap ke Pak Ketua (Golkar Makassar, Munafri Arifuddin) terkait mundurnya saya sebagai kader Golkar,” kata Ully kepada wartawan, Kamis (24/4/2025).

    Sebab, memang dalam aturan sebagai Plt di Perusda Makassar, tidak boleh rangkap sebagai kader partai,” tambah Ully.

    Mantan Panitia Pelaksana PSM Makassar itu menambahkan, keputusan ini bukanlah hal yang mudah.

    Namun menjadi langkah yang tepat untuk menjaga integritas dan komitmennya dalam menjalankan tugas di Perusda Makassar. 

    Ia menyatakan, dirinya merasa terhormat dapat memimpin Perumda Pasar Raya Makassar, dan ingin memberikan kontribusi maksimal dalam pengelolaan pasar yang menjadi salah satu aset penting Kota Makassar.

    Ully menyampaikan, Ketua Golkar sekaligus Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, tidak menyoalkan dirinya mundur sebagai kader.

  • Plt Dirut PD Parkir Makassar, Ketua Demokrat ARA Serahkan Pengunduran Diri Hari Ini

    Plt Dirut PD Parkir Makassar, Ketua Demokrat ARA Serahkan Pengunduran Diri Hari Ini

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua Partai Demokrat Sulawesi Selatan Ni’matullah menyebut hari ini, Kamis 24 April 2025, Adi Rasyid Ali akan menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai kader dari partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Usai mendapat jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur BUMS Parkir Kota Makassar.

    “Hari ini rencana dia menghadap dan antar surat pengunduran dirinya ke DPD,”ujar Ni’matullah ketika dikonfirmasi melalui pesan whatsApp.

    Namun Ulla-sapaan Ni’matullah belum dapat memastikan waktu kedatangan Adi Rasyid Ali (ARA).

    “Nanti kami infokan yah,”ucapnya singkat.

    Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, mengguncang jajaran direksi empat Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Appi resmi mencopot seluruh direksi di Perumda Pasar, PDAM, Perumda Parkir Makassar Raya, dan Perumda Terminal.

    Sebagai gantinya, dia menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk memimpin transisi. Setiap Perumda kini hanya diisi dua posisi, yaitu Direktur Utama dan Direktur Keuangan, serta satu Dewan Pengawas.

    Posisi lainnya sementara dikosongkan, sambil menanti proses seleksi terbuka (open bidding) untuk menetapkan direksi definitif. “Jadi yang ada sekarang hanya tiga dalam setiap Perumda,” katanya kepada wartawan di Balaikota Makassar, Senin, 21 April.

    Untuk Perumda Parkir, Appi menunjuk Kadis Perdagangan Arlin Ariesta sebagai Dewas, dengan Ali Gauli Arif sebagai Plt Dirut dan Aiman sebagai Dirkeu. Di PDAM, Kepala Bappeda Andi Zulkifli Nanda dipercaya sebagai Dewas.

    Kemudian posisi Dirut ditempati Hamzah Ahmad dan Dirkeu oleh Nanang Sutarjo. Untuk Perumda Terminal, Kadis Perhubungan Zainal Ibrahim didapuk sebagai Dewas, sementara Elber Maqbul Amin dan Amir Hamzah masing-masing sebagai Dirut dan Dirkeu.

  • PAN Dukung Prabowo Capres 2029, Cak Imin: Baru Jadi Menteri Enam Bulan

    PAN Dukung Prabowo Capres 2029, Cak Imin: Baru Jadi Menteri Enam Bulan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi langkah cepat Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung Prabowo Subianto maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendatang.

    Menurut Cak Imin, keputusan PAN yang ditukangi Zulkifli Hasan mencapreskan Prabowo terlalu terburu-buru. Mengingat kata dia, pemerintahan Prabowo baru berjalan 6 bulan.

    “Ya, kan, masih lama, tergesa-gesa,” kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

    “Tergesa-gesa amat, sih. Baru jadi menteri enam bulan,” celetuknya.

    Sebelumnya, Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) memutuskan bahwa partainya siap mendukung Ketua Umum Gerinda Prabowo Subianto sebagai Capres 2029.

    “Itu sudah menjadi tekad saya, dan tekad kami semuanya. Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo, yang penting buat saya, Pak, partai saya besar. Itu yang paling penting,” ujar Zulhas dalam acara halalbihalal di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Jakarta Selatan pada Minggu (20/4/2025).

    Sementara untuk calon wakil presiden, Zulhas mengatakan akan dibicarakan selanjutnya.

    Menurut Menko Pangan itu, PAN adalah partai terbuka. Ia mempersilahkan kadernya yang punya keinginan menjadi Cawapres untuk bersungguh-sungguh bekerja. Termasuk para menteri.

    “Jadi memang di PAN itu terbuka, kader kader PAN dari mana pun dan menteri-menteri silakan kalau punya keinginnan, kalau punya kesungguhan siapa pun bisa bertarung untuk jadi wapres, PAN itu begitu memang terbuka, kalau Presiden, kan, sudah klir, tuh,” tegas Zulhas. (Pram/fajar)

  • Connie Bakrie Kembalikan 37 Berkas Titipan Hasto ke DPP PDIP

    Connie Bakrie Kembalikan 37 Berkas Titipan Hasto ke DPP PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebuah dokumen penting yang pernah disimpan di Moskow, Rusia, akhirnya diserahkan pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dokumen tersebut merupakan titipan dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dan telah dikembalikan melalui jalur resmi kepada partai pada Rabu (23/4).

    Penyerahan dilakukan langsung di kantor pusat PDIP. “Tadi pukul 11.00 WIB di DPP PDIP (diserahkan, red),” ujar Connie melalui pesan singkat.

    Ia juga mengunggah proses penyerahan dokumen ke akun Instagram pribadinya, @connierahakundinibakrie, yang menunjukkan dirinya menyerahkan dokumen tersebut kepada Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

    Dalam video yang diunggahnya, Connie menyebut bahwa yang ia serahkan adalah 37 berkas yang telah diberi cap notaris.

    “Jadi, total dokumen yang ada pada saya itu 37. Ini saya serahkan,” kata Connie sambil menyerahkan sebuah flashdisk yang berisi dokumen-dokumen tersebut.

    Menariknya, Connie mengaku tidak memiliki salinan apapun dari dokumen tersebut. “Tidak ada copy ini semua. Saya ada perjanjian dengan Mas Hasto tidak boleh saya edarkan dan lain-lain apalagi meng-copy,” jelasnya.

    Dokumen yang disebut sebagai “Dokumen Rusia” itu memang sebelumnya dititipkan kepada Connie oleh Hasto untuk disimpan di Rusia. Kini, dokumen tersebut telah kembali ke tangan partai, menandai babak baru dari cerita yang selama ini tersimpan di balik layar.

  • Plt Dirut PD Parkir Makassar, Ketua Demokrat ARA Serahkan Pengunduran Diri Hari Ini

    Ketua Demokrat Jadi Plt Dirut PD Parkir Makassar, Januar Singgung Loyalitas

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Menanggapi penunjukan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Makassar sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur BUMD Parkir, Partai Demokrat menyatakan tengah bersikap hati-hati dan bijak dalam menyikapi dinamika tersebut.

    Andi Januar Jaury Dharwis, Ketua Bappilu DPD Partai Demokrat Sulawesi Selatan, menegaskan bahwa partai tetap memegang teguh komitmen untuk tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    “Kami sangat memahami regulasi yang mengatur soal pejabat partai yang masuk ke dalam struktur pemerintahan. Karena itu, sikap kami adalah bersikap bijak, berhati-hati, dan tidak gegabah,” ujarnya.

    Ia juga menekankan bahwa pihaknya saat ini sedang mencermati ketentuan teknis lebih lanjut, apakah pengunduran diri yang dimaksud dalam regulasi mencakup keanggotaan penuh atau hanya jabatan struktural dalam partai.

    Di sisi lain, Partai Demokrat juga mengakui bahwa kader yang bersangkutan telah memberikan kontribusi besar dalam perjalanan dan konsolidasi partai di tingkat kota.

    “Kami tidak bisa menutup mata terhadap dedikasi beliau. Ini bukan hanya soal posisi, tetapi juga soal penghargaan atas loyalitas dan kerja panjang membesarkan partai,” tambahnya.

    Meski demikian, Demokrat memastikan akan mengambil sikap yang tetap berada dalam koridor hukum dan etika pemerintahan.

    “Kami ingin menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap aturan dan penghargaan terhadap kader. Ini adalah bagian dari kedewasaan berdemokrasi yang sedang kami bangun,” pungkasnya.

    Sikap resmi partai disebut akan disampaikan dalam waktu dekat, setelah proses internal dan konsultasi organisasi diselesaikan.

  • Pengamat Sebut 3 Eks Menteri Indonesia Maju Ingin Berguru dengan Jokowi

    Pengamat Sebut 3 Eks Menteri Indonesia Maju Ingin Berguru dengan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Boni Hargens memberikan pandangannya soal Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan eks menterinya di Kabinet Indonesia Maju.

    Boni mengatakan pertemuan itu adalah hal yang lumrah dilakukan, karena Jokowi sukses memimpin dua periode.

    “Para menteri yang mau berguru. Tentu saja insight, pemikiran, dan nasihat Pak Jokowi diperlukan,” kata Boni saat dihubungi, Rabu (23/4).

    Menurutnya, Jokowi saat ini masih menjadi sentrum dari narasi politik nasional. “Wajar sekali kalau para menteri masih mau berguru ya,” katanya.

    “Apa pun yang terjadi dengan Jokowi niscaya menjadi sorotan karena magnetnya masih kuat. Rakyat masih ingat dan masih cinta,” tutup Boni.

    Pertemuan Jokowi dengan para mantan menteri berlangsung sekitar 30 menit di salah satu restoran Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4).

    Tiga mantan menteri yang hadir ialah mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, serta mantan Menteri Koperasi Teten Masduki.

    Jokowi tampak mengenakan kemeja batik cokelat. Sementara para mantan menteri mengenakan kemeja.

    “Iya ngobrol-ngobrol saja,” ujar Wishnutama seusai pertemuan.

    Setelah pertemuan dengan para mantan menteri, Jokowi melanjutkan pertemuan dengan tim kuasa hukumnya. Mereka berbincang di salah satu ruangan. (Pram/Fajar)

  • Analis Boni Hargens Sebut Usulan Ganti Wapres Gibran Hanya Perkeruh Situasi Politik, Ini Alasannya

    Analis Boni Hargens Sebut Usulan Ganti Wapres Gibran Hanya Perkeruh Situasi Politik, Ini Alasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis Politik Boni Hargens menegaskan usulan kontroversial untuk menggantikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang muncul belakangan ini, hanya memperkeruh suasana politik nasional. Menurut Boni, usulan tersebut inkonstitusional dan mustahil terjadi.

    “Dalam demokrasi konstitusional Indonesia, hal macam itu (usulan mengganti wapres) mustahil bisa terjadi. Presiden dan Wakil Presiden adalah dwitunggal yang dipilih secara bersama dan secara langsung oleh rakyat dalam Pemilu. Adalah suatu hal yang inkonstitusional apabila ada upaya menggantikan wakil presiden di tengah jalan,” ujar Boni kepada wartawan, Selasa (22/4/2025).

    Menurut Boni, tidak ada satupun aturan di dalam peraturan perundang-undangan baik UUD NRI 1945 ataupun di dalam undang-undang yang membolehkan pergantian wapres di tengah jalan. Pasal 7A UUD 1945, kata Boni, hanya menetapkan beberapa dasar pemakzulan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya.

    “Hal itu terjadi apabila salah satu atau keduanya terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Sejauh ini, tidak ada satu pun dari klausul itu yang dilakukan oleh wakil presiden Gibran,” jelas Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini.

    Boni menduga kuat para pengusung ide penggantian Wapres ini hanya mau memperkeruh suasana politik nasional di saat pemerintah sedang bekerja keras dan solid mengatasi potensi ancaman multidimensi. Terutama, kata dia, di bidang ekonomi sebagai dampak dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) alias China.

  • Said Didu: Presiden Prabowo Makin Tenggelam oleh Kegiatan ‘Kenegaraan’ Jokowi

    Said Didu: Presiden Prabowo Makin Tenggelam oleh Kegiatan ‘Kenegaraan’ Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial sekaligus Eks Sekertaris BUMN, Said Didu memberikan kritik keras terkait situasi Pemerintahan saat ini.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Said Didu awalnya punya harapan di masa enam bulan awal Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia berharap dalam kurung waktu tersebut, Presiden Prabowo akan menjadi sosok pemimpin baru untuk Indonesia.

    Namun, menurutnya hal tersebut gagal terwujud. Alasannya jelas karena sampai saat ini masih ada bayang-bayang dari mantan Presiden sebelumnya, Jokowi Widodo.

    “Awalnya berharap bahwa setelah 6 (enam) bulan Pak Prabowo jadi Presiden,,” tulisnya dikutip Selasa (22/4/2025).

    “Indonesia akan punya Presiden baru (bukan Jokowi). Tapi sepertinya yang terjadi adalah Jokowi 3 Periode,” tambahnya.

    Karena adanya bayang-bayang besar dari Jokowi, Said Didu menilai Presiden Prabowo saat ini tenggelam.

    Tenggelam yang dimaksud karena negara seolah kembali dipimpin oleh Jokowi dengan beberapa kegiatan kenegaraan yang dilakukannya.

    “Presiden Prabowo makin tenggelam oleh kegiatan ‘kenegaraan’ Jokowi,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Said Didu: Setelah Enam Bulan Prabowo jadi Presiden, yang Terjadi adalah Jokowi 3 Periode

    Said Didu: Setelah Enam Bulan Prabowo jadi Presiden, yang Terjadi adalah Jokowi 3 Periode

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, kembali melontarkan kritik tajam terhadap dinamika politik nasional di bawah kendali Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menyoroti fenomena banyaknya pejabat negara hingga aparat TNI-Polri yang kerap terlihat mendatangi Kota Solo, tempat tinggal Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    “Sepertinya setelah enam bulan Prabowo jadi Presiden, yang terjadi adalah Jokowi 3 Periode,” ujar Said Didu di X @msaid_didu (21/4/2025).

    Said Didu menyindir arah kekuasaan yang menurutnya masih sangat berpusat pada sosok Jokowi.

    Ia menilai, kehadiran berbagai pejabat negara ke Solo menunjukkan adanya kekuatan pengaruh yang belum sepenuhnya berpindah, meski kepemimpinan nasional secara resmi telah berganti.

    “Terlihat dari semakin banyak pejabat negara, tokoh, TNI, Polisi dll menghadap ke Solo,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Said Didu menyebut bahwa Presiden Prabowo sendiri tampaknya tidak mempermasalahkan situasi ini.

    Bukan tanpa alasan, Said Didu merujuk pada pernyataan resmi dari pihak Istana maupun Ketua MPR yang menyatakan tidak ada yang salah dalam pertemuan tersebut.

    “Presiden Prabowo tidak permasalahkan hal tersebut seperti yang disampaikan istana dan Ketua MPR,” kuncinya.

    Teranyar, Jokowi memberikan sejumlah pesan strategis kepada para peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) angkatan ke-65.

    Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman pribadi Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, pada Kamis ,(17/4/2025) kemarin.