Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Komentari Usul Pencopotan Gibran dari Kursi Wapres, Arief Poyuono Bilang Perlu Alasan Kuat

    Komentari Usul Pencopotan Gibran dari Kursi Wapres, Arief Poyuono Bilang Perlu Alasan Kuat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatan wakil presiden RI, turut dikomentari politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono.

    Menurut Arief, secara politik tidak ada yang salah dari tuntutan para purnawirawan TNI tersebut. “Di negara demokrasi, penyampaian aspirasi sah-sah saja,” kata Arief dikutip dari keterangan tertulisnya, Minggu (27/4/2025).

    Dia menilai aspirasi dari purnawirawan TNI itu juga masih dalam koridor konstitusi. “Masih batas-batas wajar, tidak keluar dari UUD 1945 dan Pancasila,” lanjutnya.

    Menurut Arief, dalam politik juga sah-sah saja bila Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan aspirasinya.

    “Namun, ya, salah kamar kalau disampaikan kepada Prabowo, karena Prabowo sebagai presiden tidak punya hak konstitusi untuk mencopot (Wapres) Gibran. Mereka berdua setara kok,” tutur Arief.

    Dia menilai pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden harus dilakukan dengan alasan yang kuat secara konstitusi.

    “Harus ada alasan yang memiliki kekuatan konstitusional untuk menggulingkan Gibran sebagai wapres,” ucapnya.

    Bila alasan mencopot Gibran dari jabatan orang nomor dua adalah tuduhan melanggar etika dan konstitusi saat pilpres, Arief menilai itu tidak kuat.

    “Kalau alasannya melanggar etika dan konstitusi ketika pilpres, ya tidak ada dong. Sebab, jika melanggar etika dan konstitusi, ya, Prabowo juga bagian dari itu juga,” tuturnya.

    Terlepas dari dinamika politik tersebut, Arief berharap semua pihak bersama-sama menjaga stabilitas nasional. “Harapan saya, selalu kita menjaga stabilitas nasional,” kata Arief Poyuono.

  • Anggota DPRD DKI Meninggal Dunia Setelah Ambruk di Acara Halalbihalal

    Anggota DPRD DKI Meninggal Dunia Setelah Ambruk di Acara Halalbihalal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Brando Susanto, meninggal dunia. Brando meninggal setelah tak sadarkan diri dalam acara halalbihalal.

    Brando berhenti menyampaikan sambutannya dan jatuh tidak sadarkan diri. Tim medis yang ada di lokasi langsung membawa Brando meninggalkan panggung untuk penanganan.

    Brando merupakan ketua panitia acara halalbihalal DPD PDIP DKI Jakarta yang digelar di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (27/4/2025). Brando sempat memberikan sambutannya dalam acara tersebut.

    Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung kemudian naik ke panggung untuk memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Pramono menyampaikan kabar Brando telah meninggal dunia.

    “Saudara-saudara sekalian. Dalam kesempatan ini. Saya ingin mengucapkan duka yang mendalam, innalillahi wainnailaihi rojiun, sahabat kita, teman kita, ketua panitia kita, yang kita saksikan bersama-sama dalam memberikan sambutan. Saya baru mendapatkan kabar kalau sahabat kita Brando meninggal dunia,” ujar Pramono dengan suara bergetar.

    “Saya selaku gubernur maupun pribadi mengucapkan rasa duka yang mendalam atas kepergian politisi PDIP yang memiliki semangat kerja luar biasa, hingga tutup usia yang masih relatif muda,” tutur Pramono sehingga membuat suasana hadirin di gedung Velodrome yang semula riuh menjadi terdiam membisu. “Brando Susanto memberikan contoh kepada kita untuk bekerja keras hingga akhir hayat,” sambungnya.

    Dia meminta masyarakat mendoakan Brando. Pramono mengatakan Brando adalah contoh orang yang bekerja hingga akhir hayatnya.

  • Ketua MPR Bela Gibran, Sebut Kemenangannya Sah

    Ketua MPR Bela Gibran, Sebut Kemenangannya Sah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani, membela Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

    Pembelaan ini dilakukan setelah Gibran dikritik forum purnawirawan TNI, yang menyebut proses pemilihannya melanggar hukum sehingga posisinya perlu diganti.

    Dari penjelasan Muzani yang disampaikan di kompleks parlemen, bahwa Gibran merupakan wakil presiden yang sah secara hukum berdasarkan proses konstitusional Pilpres 2024.

    “Jadi, Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah,” kata Muzani, dikutip Sabtu, (26/4/2025).

    Menurutnya, penetapan Gibran sebagai wapres telah melalui rangkaian mekanisme panjang, mulai dari pemilihan langsung hingga proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah,” katanya.

    Politisi Gerindra itu menegaskan bahwa Gibran sebagai pendamping Prabowo, tidak perlu diganggu gugat.

    Dia menyebut, bahwa keduanya telah dilantik secara resmi oleh MPR pada 20 Oktober 2024, pelantikan juga dihadiri para pemimpin dan wakil kepala negara.

    “Maka pada tanggal 20 Oktober 2024 atas keputusan tersebut, MPR mengadakan prosesi pelantikan yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR, mayoritas dan puluhan kepala negara, kepala pemerintahan,” katanya.

    Sebelumnya, diketahui sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara terbuka mengeluarkan delapan tuntutan.

    Salah satunya adalah mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum.

  • Syamsul Bahri Majjaga Tanggapi Dinamika KNPI Makassar: Dualisme Bukan Soal Kepentingan, Tapi Tata Kelola Organisasi

    Syamsul Bahri Majjaga Tanggapi Dinamika KNPI Makassar: Dualisme Bukan Soal Kepentingan, Tapi Tata Kelola Organisasi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Makassar, Syamsul Bahri Majjaga, angkat bicara terkait polemik dualisme kepengurusan KNPI di Kota Makassar.

    Melalui pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu (26/4/2025), Syamsul menguraikan secara sistematis akar persoalan yang menyebabkan keterbelahan organisasi pemuda tersebut.

    Ia menjelaskan bahwa dualisme kepemimpinan KNPI bukan hanya terjadi di Makassar, namun bermula dari tingkat pusat dan berjenjang ke provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan. Oleh karena itu, menurutnya, kondisi tersebut perlu disikapi secara arif dan tidak emosional.

    “Dinamika ini bukan fenomena baru. Tapi perlu kita sikapi dengan bijak. Ini bukan soal siapa yang berkuasa, tapi bagaimana tata kelola organisasi dijalankan sesuai aturan,” ujar Syamsul.

    Syamsul mengungkapkan bahwa elit KNPI di pusat telah berupaya menyatukan kepengurusan KNPI melalui mekanisme organisasi dan dasar hukum yang berlaku. Di sisi lain, ia menyoroti pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Makassar yang sebelumnya menetapkan Baso Muhammad Ikram sebagai ketua terpilih.

    Ia menyebut Musda tersebut dilaksanakan di bawah kepemimpinan Hasrul Kaharuddin dan didampingi oleh Ilhamzah, Mandataris DPD I KNPI Sulsel. Namun dalam praktiknya, ia menilai proses pasca-Musda tidak berjalan sebagaimana mestinya.

    “Kami sulit memahami bagaimana struktur hasil Musda ini berakhir dengan pelantikan oleh pihak yang tidak memiliki keterkaitan dalam proses penyusunan kepengurusan,” jelasnya.

  • Soal Ahmad Dhani Dilapor ke MKD, Ahmad Muzani Bilang Gerindra Sudah Mengingatkan

    Soal Ahmad Dhani Dilapor ke MKD, Ahmad Muzani Bilang Gerindra Sudah Mengingatkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo tercatat sudah dua kali dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pelanggaran kode etik.

    Di balik dugaan pelanggaran kode etik itu, Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan parpolnya sudah mengingatkan anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo dan seluruh kader partai berlambang kepala burung Garuda itu untuk berhati-hati berbicara ke hadapan publik.

    Hal itu disampaikan Muzani untuk menjawab pertanyaan awak media soal Dhani yang tercatat dalam pemberitaan telah dua kali diadukan ke MKD.

    “Mas Dhani memang sudah diingatkan, supaya ada beberapa hal, kami semua sudah diingatkan,” kata Muzani menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4).

    Menurut Muzani, Gerindra mengingatkan kader berbicara secara tepat menyikapi isu sensitif agar tidak memunculkan kontroversi.

    “Sensitif itu artinya ada beberapa wilayah yang memang tidak perlu untuk disinggung, karena itu berpotensi bisa menimbulkan ketersinggungan orang dan saya kira Mas Dhani memahami itu,” lanjutnya.

    Diketahui, Dhani sempat diadukan ke MKD atas dugaan pelanggaran etik setelah mengucap pernyataan seksisme dalam rapat membahas naturalisasi pesepakbola.

    Belakangan, Dhani kembali diadukan ke MKD atas perkara yang sama setelah salah mengucap nama marga dari Pono menjadi Porno.

    Muzani soal aduan sejumlah pihak ke MKD menyerahkan proses ke alat kelengkapan dewan yang dipimpin Nazaruddin Dek Gam itu. “Saya percaya bahwa MKD akan berlaku fair dalam persoalan ini,” ujarnya. (fajar)

  • Meski Presiden Telah Berganti, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Jokowi Masih Pegang Kendali

    Meski Presiden Telah Berganti, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Jokowi Masih Pegang Kendali

    “Orangnya pak Jokowi itu dalam Kementerian ada 17 orang. Makanya 50 persen kabinet pak Jokowi ada dalam kabinet Prabowo,” tukasnya.

    Feri mempertanyakan sejauh mana Jokowi masih memegang kendali dalam pemerintahan Prabowo ke depan.

    “Kalau ditanya apakah Pak Jokowi masih memegang kendali hal tertentu? Siapa yang bisa membantah itu?,” bebernya.

    Kata Feri, jika Jokowi ingin menunjukkan penghormatan kepada Prabowo, seharusnya ia mengarahkan para pendukungnya untuk menjaga jarak dalam masa transisi ini.

    “Mestinya dia sudah memikirkan, saya menghormati pak Prabowo, tolong anda-anda untuk sementara waktu tidak datang,” cetusnya.

    “Agar tempat istimewa dalam pandangan publik ada di pak Prabowo. Jadi pada titik tertentu ini bukan sekadar pelanggaran hukum,” sambung dia.

    Feri menilai, situasi ini bukan hanya persoalan etika politik, tetapi juga berpotensi melanggar adab dalam bernegara.

    “Bukankah kita melihat bahwa sekarang orang bertanya-tanya kenapa pak Prabowo diam saja? Apakah ada sikap powelass yang ingin ditunjukkan pak Prabowo?,” timpalnya.

    Lebih jauh, Feri menilai sikap diam Prabowo dan kesan santun Jokowi justru mengundang tanda tanya besar di masyarakat.

    “Sementara beliau terlihat berapi-api, tapi di ruang tertentu pak Jokowi tampil dengan santun seolah-olah dia bukan orang yang punya ambisi,” tandasnya.

    Feri bilang, terdapat istilah ‘the man of contradiction’. Semua catatan tentang tingkah laku Jokowi, apa yang dibicarakan olehnya, yang sedang terjadi justru sebaliknya.

    “Bukan tidak mungkin, kalau dia mengatakan tidak ada matahari kembar, jangan-jangan dialah matahari yang sedang dibicarakan,” kuncinya.

  • Kaesang Pangarep Silaturahmi dengan Bupati Malang, Bahas Kuliner dan Lebaran, Bukan Politik

    Kaesang Pangarep Silaturahmi dengan Bupati Malang, Bahas Kuliner dan Lebaran, Bukan Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, kembali melanjutkan agenda silaturahmi politiknya dengan mengunjungi Bupati Malang, M. Sanusi, di Pendopo Kabupaten Malang pada Jumat, (25/4/2025).

    Kaesang menyebutkan bahwa pertemuan ini murni sebagai ajang silaturahmi dalam rangka Lebaran, bukan urusan politik.

    Kaesang tampil dengan mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan peci hitam saat disambut dengan hangat oleh Bupati Sanusi beserta jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Malang.

    “Silaturahmi dengan Pak Bupati ini momennya sangat pas setelah Lebaran. Kami merasa perlu untuk bersilaturahmi dengan kepala daerah di seluruh Indonesia,” ujar Kaesang.

    Saat ditanya apakah ada pembicaraan terkait politik dalam pertemuan tersebut, Kaesang menegaskan bahwa diskusi yang berlangsung lebih banyak berkisar pada kuliner khas Jawa Timur, khususnya rawon.

    “Enggak ada bahas politik, cuma ngobrol soal rawon. Murni silaturahmi, halalbihalal. Enggak ada yang lain,” tegasnya.

    Kaesang juga menyatakan bahwa ia tidak memberikan pesan khusus kepada Bupati Malang, karena menurutnya, setiap pemimpin daerah sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk wilayahnya.

    Bupati Malang, M. Sanusi, juga menegaskan hal yang sama.

    “Mas Kaesang datang untuk silaturahmi, halalbihalal karena ini momen hari raya Idulfitri, tidak ada yang lainnya,” ujar Sanusi.

    Usai pertemuan di Pendopo Kabupaten Malang, Kaesang melanjutkan perjalanan silaturahminya ke beberapa lokasi lain di Jawa Timur, termasuk Kota Malang.
    (Wahyuni/Fajar)

  • Syamsul Bahri Majjaga Tanggapi Dinamika KNPI Makassar: Dualisme Bukan Soal Kepentingan, Tapi Tata Kelola Organisasi

    Legitimasi Ketua Terpilih Dipertanyakan, Pelantikan KNPI Makassar Jadi Polemik

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dinamika kepemimpinan di tubuh DPD II KNPI Kota Makassar kembali menjadi sorotan menjelang pelantikan ketua terpilih, Baso Muhammad Ikram.

    Penetapan Baso sebagai ketua terpilih hasil Musyawarah Daerah (Musda) yang digelar pada 17–19 Desember 2024 lalu kini menuai polemik, setelah muncul dugaan proses pasca-Musda tidak dijalankan sesuai kaidah organisasi dan etika kelembagaan.

    Musda tersebut sebelumnya menetapkan Baso sebagai ketua terpilih, dan seluruh rangkaian pelaksanaannya dikawal oleh Ketua OKK DPD I KNPI Sulsel, Ilhamzah, di bawah koordinasi Ketua DPD I Sulsel, Andi Surahman Batara.

    Namun munculnya kabar bahwa pelantikan akan dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki keterlibatan formal dalam Musda, menuai kecaman keras.

    Salah satu pengurus DPD I KNPI Sulsel, Syamsul Bahri Majjaga, menilai bahwa proses tersebut mencerminkan inkonsistensi serius dalam struktur organisasi dan berpotensi melemahkan legitimasi kepemimpinan yang terbentuk.

    “Kita tidak sedang main sandiwara organisasi. Musda-nya siapa, yang susun pengurus siapa, lalu yang akan melantik siapa? Ini inkonsistensi akut yang melecehkan prinsip dasar dalam berorganisasi,” tegas Syamsul saat ditemui di salah satu kafe kawasan Boulevard, Makassar, Kamis (24/4/2025).

    Menurutnya, Musda seharusnya menjadi momentum rekonsiliasi dan konsolidasi pemuda, bukan justru menambah kegaduhan akibat manuver yang tidak sehat.

    Syamsul juga menyayangkan figur ketua terpilih, Baso Muhammad Ikram, yang dianggap belum menunjukkan kapasitas memadai untuk memimpin organisasi pemuda sebesar KNPI. Ia menilai proses menuju pelantikan Baso sarat kepentingan, berisiko mengarahkan KNPI ke jurang stagnasi.

  • Eks Presiden Korsel Didakwa Korupsi karena Carikan Kerja Menantunya, Yusuf Dumdum: Kalau di Indonesia Mulai Anak – Cucu

    Eks Presiden Korsel Didakwa Korupsi karena Carikan Kerja Menantunya, Yusuf Dumdum: Kalau di Indonesia Mulai Anak – Cucu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial melempar sindiran terkait mantan Presiden Korea Selatan yang dituduh Korupsi karena kedapatan mencari pekerjaan ke menantunya.

    Sebelumnya, Mantan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in dituduh korupsi karena mempekerjakan menantunya di sebuah maskapai penerbangan.

    “Moon didakwa atas korupsi karena menerima 217 juta won (USD 150.000) sehubungan dengan memfasilitasi pekerjaan menantunya di sebuah maskapai penerbangan”, kata Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP

    Kasus ini juga tentunya menambah drama politik yang mencengkeram Korea Selatan. 

    Yusuf Dumdum kemudian melakui cuitan di media sosial X pribadinya memberikan sindiran.

    Ia menyebut Korea Selatan tidak asik karena menghukum mantan pejabat negara karena mencarikan pekerjaan untuk orang terdekatnya.

    “Ah gak seru nih Korsel. Masa nyariin kerjaan buat menantu aja dihukum,” tulisnya dikutip Jumat (25/4/2025).

    Hal ini menurutnya berbanding terbalik di Indonesia. Bukan hanya menantu satu keluarga pun dipastikan aman untuk masalah pekerjaan.

    “Kalau di Indonesia bukan hanya menantu. Mulai dari anak sampai cucu cicit juga dicariin semua pasti aman. 😁,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Tak Ada ‘Matahari Kembar’, Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah Yakin Jokowi Tak Ganggu Pemerintahan Prabowo

    Tak Ada ‘Matahari Kembar’, Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah Yakin Jokowi Tak Ganggu Pemerintahan Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah, Febry Wahyuni Sabran, melontarkan pertanyaan tajam kepada sejumlah kelompok yang dinilainya terus menyudutkan Presiden Joko Widodo, bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah diskusi publik bertajuk “Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi”, yang digelar oleh Gerakan #IndonesiaCerah di Jakarta, Kamis, 24 April 2025.

    Dalam forum tersebut, Febry menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum yang ditempuh Jokowi untuk melindungi martabatnya sebagai warga negara. “Saya sangat sepakat dengan langkah Pak Jokowi untuk menempuh proses hukum. Ini tidak hanya untuk memulihkan harkat dan martabatnya sebagai warga negara yang pernah menjadi orang nomor satu di republik ini,” ujar Febry.

    Ia pun mempertanyakan motif di balik serangan yang terus diarahkan kepada Jokowi, khususnya pasca pemilu. “Tetapi, saya justru bertanya kepada mereka yang terus mengusik dan menyudutkan Pak Jokowi, bahkan di masa purnanya. Kenapa dan ada apa? Apakah ada motif tersembunyi dan agenda yang lebih besar dengan sasarannya adalah Pak Jokowi? Padahal kita juga tahu, bahwa semua pihak telah memberikan hak suaranya di pemilu 2024 silam dan Pak Prabowo bersama Mas Gibran yang dipilih oleh mayoritas pemilih yang mempunyai hak suara. Lalu kenapa Pak Jokowi yang masih menjadi sasaran tembaknya?” katanya.

    Febry juga meyakini bahwa jika isu-isu terhadap Jokowi terus dirawat dan dikembangkan, maka ada kemungkinan kuat bahwa ini terkait dengan kepentingan politik tertentu. “Menurut saya, dari upaya hukum yang ditempuh oleh Pak Jokowi nanti kita bisa cermati apakah akan ada isu lain yang muncul yang menyasar Pak Jokowi. Bila masih ada, bahkan terus berlanjut, ini tidak hanya membunuh karakter Pak Jokowi. Tetapi ada kepentingan politik yang saling bertarung untuk memperebutkan kedekatan Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo. Bisa jadi pula sebagai jalan untuk memuluskan kelompok ini menggapai kepentingan politiknya di pemilu 2029,” sambungnya.