Category: Fajar.co.id Politik

  • Ustaz Hilmi Firdausi Singgung Konten Settingan di Dunia Politik: Pencitraan Seakan Sebuah Keharusan

    Ustaz Hilmi Firdausi Singgung Konten Settingan di Dunia Politik: Pencitraan Seakan Sebuah Keharusan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ustaz Hilmi Firdausi, Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Qur’an Assa’adah sekaligus pendiri Sekolah Islam Terpadu Daarul Fikri, menyampaikan kritik tajam terhadap fenomena konten manipulatif yang kerap muncul di dunia politik dan media sosial.

    Ustaz Hilmi menyoroti kecenderungan sebagian pihak yang lebih memilih pencitraan dibanding kejujuran.

    “Kenapa sih banyak orang di negeri ini suka sekali dengan kepalsuan? Buat video harus pakai jasa bot. Buat konten harus settingan,” ujar Hilmi di X @Hilmi28 (29/4/2025).

    Ia menyayangkan bahwa pencitraan seolah menjadi suatu keharusan demi meraih simpati publik.

    “Pencitraan seakan sebuah keharusan, agar tampak baik di masyarakat dengan harapan popularitas dan elektabilitas makin tinggi,” lanjutnya.

    Lebih lanjut, Ustaz Hilmi mempertanyakan apakah para pelaku tidak merasa lelah menjalani hidup dengan kebohongan.

    “Emang ga capek ya hidup dalam kepalsuan dan menipu banyak orang?” tandasnya.

    Ia kemudian menyerukan pentingnya keaslian dalam bersikap dan berharap masyarakat semakin bijak dalam menyikapi informasi serta tokoh-tokoh publik.

    “Bukankah lebih nyaman apa adanya, organik, orisinil, ga dibuat-buat? Semoga saja masyarakat Indonesia makin cerdas dan tidak terus terjebak di lubang yang sama,” kuncinya.

    Sebelumnya, Dokter gigi sekaligus pegiat media sosial, drg. Hanum Salsabiela, turut mengomentari kejanggalan yang ditemukan pada video YouTube milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Ia menilai ada ketidakwajaran terkait interaksi dalam video tersebut, terutama jika ditinjau dari sisi komentar.

  • Riuh Desakan Wapres Gibran Mundur di Tengah Jalan, Boni Hargens: Mustahil

    Riuh Desakan Wapres Gibran Mundur di Tengah Jalan, Boni Hargens: Mustahil

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi menyampaikan delapan tuntutan politik yang mengguncang jagat perpolitikan nasional.

    Para tokoh militer yang turut membubuhkan tanda tangan di antaranya, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Pernyataan ini juga disahkan oleh Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno selaku pihak yang “mengetahui”. Total, dokumen tersebut ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

    Yang mencuri atensi publik adalah dokumen tersebut berbingkai gambar bendera Merah Putih dengan tulisan tegas: “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelamatkan NKRI.”

    Salah satu poin paling kontroversial adalah tuntutan agar Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 versi asli, yang mereka anggap sebagai pondasi hukum dan pemerintahan yang murni dan tidak tercemar kepentingan politik.

    Tuntutan yang paling politis, sekaligus menggugah perhatian publik, adalah desakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Mereka menilai keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 169 huruf Q UU Pemilu cacat hukum dan bertentangan dengan UU Kekuasaan Kehakiman.

    Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menghargai dan memahami pernyataan sikap yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi delapan poin saran terkait berbagai isu kebangsaan.

    “Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit itu. Oleh karena itu, beliau memahami itu,” ujar Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis, 24 April 2025.

  • Prastowo Yustinus Tanggapi Kritik Renovasi Patung MH Thamrin: Tak Mengurangi Hak Warga

    Prastowo Yustinus Tanggapi Kritik Renovasi Patung MH Thamrin: Tak Mengurangi Hak Warga

    Sebelumnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat bahwa pada tahun 2024 masih terdapat lebih dari 5 ribu rumah tangga di Jakarta atau sekitar 0,19 persen dari total 2,8 juta rumah tangga yang belum memiliki fasilitas toilet.

    Kondisi ini menyebabkan praktik buang air besar (BAB) sembarangan masih terjadi.

    Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muhammad Lefy, menyatakan keprihatinannya.

    Ia mendorong agar Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Paljaya mengambil langkah-langkah konkret dalam mencegah dan mengatasi persoalan tersebut.

    Salah satu langkah yang ia tekankan adalah pentingnya edukasi masyarakat tentang bahaya BAB sembarangan.

    “Meningkatkan kesadaran masyarakat soal lingkungan perlu jadi prioritas agar Sumber Daya Manusia (SDM) kita meningkat,” kata Lefy di kompleks DPRD DKI Jakarta pada Jumat (31/1/2025).

    Lefy juga mengusulkan agar Paljaya menjalin kerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta untuk mengedukasi siswa terkait pentingnya sanitasi sejak dini.

    Dengan demikian, anak-anak akan memahami pentingnya kebersihan dan terhindar dari risiko penyakit infeksi.

    “Mulai dari sekolah dasar, kita sampaikan bahwa air limbah akan menjadi masalah penting untuk kesehatan,” tambahnya.

    Senada dengan Lefy, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina, juga mendorong agar Paljaya menjalin kemitraan dengan Rukun Warga (RW) serta tokoh masyarakat dalam menyosialisasikan gerakan stop BAB sembarangan. Menurutnya, keterlibatan tokoh masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pesan yang disampaikan.

  • Gigin Praginanto Soroti Bisnis China Kini Megap-Megap, Siapa Tumbang Duluan?

    Gigin Praginanto Soroti Bisnis China Kini Megap-Megap, Siapa Tumbang Duluan?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Bisnis China yang berada di negara tetangga RI, Vietnam, kini mulai megap-megap.

    Merespon hal ini, Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto memberikan respon terkait bisnis China yang ada di Vietnam memasuki masa sulit.

    Setidaknya ini terlihat dari apa yang dilalui Huochacha New Energy Group.

    Melalui cuitan di media sosial X pribadinya, Gigin menyebut saat ini semua pihak berada dalam fase megap-megap dan saat ini sisa menunggu siapa yang bakal tumbang duluan.

    “Semua pihak megap -megap, tinggal yang mana tumbang duluan,” tulisnya dikutip Selasa (29/4/2025).

    Sebelumnya, bisnis China yang megap-megap Ini terjadi di tengah ancaman perang dagang di periode ke-2 Trump ke Vietnam.

    Negara yang beberapa tahun belakangan ini menjadi primadona manufaktur ASEAN itu tengah melihat apakah tarif 46% yang diumumkan Trump bulan ini benar-benar akan terjadi atau malah dikurangi bahkan dibatalkan.

    Perusahaan itu sebenarnya sedang berjuang untuk mencapai pertumbuhan cepat. Namun proyek pabrik tersebut kini terhenti.

    “Beberapa pabrik yang kami terima pesanannya hampir siap beroperasi, tetapi sejak berita tarif, kami mendapat pemberitahuan bahwa proyek dan pembelian forklift kami ditunda,” kata manajernya Zhang Chundong, dikutip AFP.

    “Kami seharusnya berada dalam tahap pertumbuhan yang cepat… (tetapi) karena tarif, kami tidak,” tegasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Eks Anak Buah Prabowo Soal Forum Purnawirawan TNI-POLRI Usul Pencopotan Wapres Gibran: Belum Ada Sejarahnya

    Eks Anak Buah Prabowo Soal Forum Purnawirawan TNI-POLRI Usul Pencopotan Wapres Gibran: Belum Ada Sejarahnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usul pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI oleh sejumlah purnawirawan TNI, menuai sorotan sejumlah pihak.

    Salah satunya, sorotan datang dari Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono menilai bahwa dalam sejarah belum ada Wapres yang dipaksa turun (Impeach).

    “Dalam sejarah Indonesia belum ada Wapres di paksa turun atau di Impeach tapi sudah 4 Presiden RI di paksa turun dan di Impeach. Dan yang ada 2 Wapres yang mengantikan Presiden RI,” kata Arief Poyuono, X @bumbusatu Senin, (28/4/2025).

    Sorotan Arief Poyuono mendapatkan ragam respons dari masyarakat, khususnya yang aktif di X.

    “Makanya jadi politik konstitusi serba salah, partai partai diluar pemerintah jadi harus dukung prabowo sampai 2029, daripada diganti wapresnya si Fufufafa,” komentar warganet.

    “Baru kali ini ada Wapres diturunkan karena tidak cukup kemampuan dan kualitasnya,” ujar warganet.

    “Akankah jadi sejarah baru? Sudah sejak awal bermasalah tapi tetap dipaksakan, bahkan mengangkangi aturan kan? 😂,” imbuh lainnya.

    Sebelumnya, diketahui sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara terbuka mengeluarkan delapan tuntutan.

    Salah satunya adalah mengusulkan kepada MPR untuk mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka karena proses pemilihannya dianggap melanggar hukum.

    Mantan Wapres Try Sutrisno, termasuk dalam penandatangan delapan tuntutan tersebut.

    Ada pula nama sejumlah purnawirawan lain seperti Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.

  • Chusnul Chotimah: Jangan Terjebak Isu Hasto, Fokus Lengserkan Gibran

    Chusnul Chotimah: Jangan Terjebak Isu Hasto, Fokus Lengserkan Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Chusnul Chotimah menyerukan kepada publik untuk terus menggaungkan desakan pencopotan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dari jabatannya.

    Dikatakan Chusnul, masyarakat tidak boleh teralihkan oleh isu-isu lain yang dinilai sengaja digulirkan oleh pihak tertentu, termasuk buzzer yang disebutnya terkait dengan Hasto.

    Ia menegaskan pentingnya fokus melawan apa yang ia sebut sebagai keluarga Mulyono demi masa depan bangsa.

    “Yuk gaungkan terus, jangan ikut pengalihan isu buzzer Hasto. Fokus lawan keluarga Mulyono, demi bangsa,” ujar Chusnul di X @ch_chotimah2 (28/4/2025).

    Chusnul juga mendukung pernyataan keras dari purnawirawan TNI dan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso, yang sebelumnya secara tegas menyatakan dukungannya terhadap upaya mencopot Gibran dari posisi Wakil Presiden.

    Sebelumnya, dukungan terhadap wacana pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian menguat, kali ini datang dari mantan Wakil Presiden dan Panglima TNI, Try Sutrisno.

    Ia disebut telah memberikan restu atas langkah tersebut dan bahkan menyampaikan alasannya secara pribadi.

    Restu Try dikabarkan selaras dengan aspirasi Forum Purnawirawan TNI yang sebelumnya menyuarakan tuntutan serupa.

    Bahkan, Try Sutrisno diklaim telah menyusun catatan khusus dan surat wasiat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, berisi penegasan sikapnya terkait persoalan tersebut.

    Dalam dokumen yang telah beredar luas di media sosial, terutama di platform X, Try turut tercantum sebagai salah satu penandatangan tuntutan pemakzulan Wapres Gibran.

  • Soal Kejanggalan Video YouTube Wapres Gibran, Hanum Salsabiela: Views dan Likes Bisa Dibeli, Komentar Tidak

    Soal Kejanggalan Video YouTube Wapres Gibran, Hanum Salsabiela: Views dan Likes Bisa Dibeli, Komentar Tidak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dokter gigi sekaligus pegiat media sosial, drg. Hanum Salsabiela, turut mengomentari kejanggalan yang ditemukan pada video YouTube milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Ia menilai ada ketidakwajaran terkait interaksi dalam video tersebut, terutama jika ditinjau dari sisi komentar.

    “Menganalisis video YouTube Fufufafa menarik,” ujar Hanum di X @hanumrais (28/4/2025).

    Hanum menjelaskan, manipulasi jumlah tayangan (views) dan suka (likes) sangat mungkin dilakukan.

    Dikatakan Hanum, membeli views atau likes dalam jumlah besar bukanlah hal sulit, apalagi bagi tokoh sekelas Gibran.

    “Dia bisa merekayasa views dan likes, dengan beli mau ratusan juta juga gak masalah lah buat seorang Fufufafa,” tukasnya.

    Namun, Hanum menekankan bahwa komentar berbeda dengan views dan likes. Komentar organik, menurut dia, sulit dipalsukan karena biasanya bersifat beragam dan tidak seragam dari sisi redaksi.

    “Kalau pun beli komentar, klien biasanya tidak dapat memberi komentar beragam,” cetusnya.

    Ia menambahkan, komentar yang terlihat natural biasanya mengandung negative vibes dengan redaksi yang bervariasi, sedangkan komentar palsu cenderung seragam dan berulang-ulang.

    Hanum juga menyebut bahwa komentar palsu umumnya diproduksi menggunakan bot yang terbatas, dan akun-akun yang digunakan adalah akun baru atau akun ternakan kemarin sore.

    “Jadi tampak mana komentar asli (negative vibes) yakni komentar beragam tidak redaksional tunggal, dan palsu (positive vibes),” tandasnya.

    Sebelumnya, kritik juga datang dari akun X bernama King Purwa. Dalam unggahan terbarunya, ia menyoroti dugaan manipulasi pada kanal YouTube Gibran.

  • Pernyataan Terbaru Kaesang Bela Gibran yang Didesak Mundur oleh Purnawirawan Jenderal TNI-Polri

    Pernyataan Terbaru Kaesang Bela Gibran yang Didesak Mundur oleh Purnawirawan Jenderal TNI-Polri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Purnawirawan TNI-Polri mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat RI untuk mencopot Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

    Ketua Umum PSI yang juga adik dari Gibran yakni Kaesang Pangarep tampil membela sang kakak. Katanya, secara konstitusi, presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat.

    “Secara konstitusi, presiden dan wakil presiden kan sudah dipilh langsung oleh rakyat,” ujar Kaesang, dikutip pada Senin (28/4/2025).

    Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI untuk mencopot Gibran.

    Wiranto menyebut, Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan Forum Purnawirawan TNI-Polri, namun tidak akan mengambil langkah hanya berdasarkan satu sumber informasi.

    “Beliau (Prabowo) perlu mempelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usul-usulan itu,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Menurutnya masalah yang dikemukakan para purnawirawan TNI-Polri tersebut bukan persoalan mudah untuk diputuskan secara cepat.

    “Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan. Masalah yang sangat fundamental,” jelasnya.

    Meski demikian, Prabowo disebut menghargai, memahami, dan akan mempelajari seluruh poin yang disampaikan.

    Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI secara resmi menyampaikan delapan tuntutan politik yang mengguncang jagat perpolitikan nasional.

    Para tokoh militer yang turut membubuhkan tanda tangan di antaranya, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

  • MS Kaban: Jika ada yang Mengatakan Ganti Wapres Gibran Melawan Konstitusi, Itu Buta

    MS Kaban: Jika ada yang Mengatakan Ganti Wapres Gibran Melawan Konstitusi, Itu Buta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus senior Malem Sambat Kaban ikut angkat bicara terkait isu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang diminta mundur.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Malem Sambat Kaban memaparkan terkait beberapa aturan

    Menurutnya melakukan amandemen ke UUD 45 dibolehkan dan dibenarkan. Hal ini juga berlaku untuk Presiden dan Wakil Presiden yang dibenarkan oleh Konstitusi.

    “Mengamandemen UUD 45 boleh dan dibenarkan,” tulisnya dikutip Senin (28/4/2025).

    “Memakzulkan Presiden dan Wakil Presiden juga dibenarkan oleh konstitusi,” tambahnya.

    Ia pun menyebut jika ada wacana untuk melakukan pergantian Wakil Presiden itu juga boleh dan dibenarkan.

    Dan hal itu ditolak dan tidak dibenarkan, menurut Malem Sambat Kaban menyebut mereka buta dengan konstitusi.

    “Jika ada usul untuk ganti wapres Gibran juga boleh dan dibenarkan. Jika ada yang mengatakan ganti wapres Gibran itu melawan konstitusi, yang mengatakan itu buta konstitusi,” terangnya.

    Sebelumnya, MPR RI diminta segera bersidang untuk mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka, sesuai tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI pada 17 April 2025.

    Adapun alasan pencopotan Gibran, selain masalah etik, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu dianggap tidak mempunyai kapasitas dan kompetensi sebagai orang nomor dua di negeri ini.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Ungkit Pertemuan Anies dan Purnawirawan TNI, Loyalis Jokowi: Mau Ganti Wapres dengan Gelandangan Politik, Ngimpi

    Ungkit Pertemuan Anies dan Purnawirawan TNI, Loyalis Jokowi: Mau Ganti Wapres dengan Gelandangan Politik, Ngimpi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris PT Pelni Kristia Budyarto atau Dede Budyarto, kembali mengungkit pertemuan antara Anies Baswedan dan para Purnawirawan TNI 2023 silam.

    Dede Budyarto kemudian mengaitkan dengan adanya poin Pemakzulan terhadap Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka dalam gugatan Forum Purnawirawan TNI-POLRI.

    Salah satu dari 8 gugatan Purnawirawan TNI-POLRI, yakni Gugatan Pemakzulan kepada Wapres saat ini tengah menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat, dan pastinya menjadi pro dan kontra.

    Dalam unggahannya di X dalam akun @kangdede78, ia menduga bahwa gugatan pencopotan yang ditujukan untuk Wapres, ada Anies Baswedan yang terlibat dibaliknya.

    “Mau ganti Wapres? maksudnya mau diganti dengan gelandangan politik yang ngasih nilai 11 dari 100 itu? NGIMPI, jejak digital 👇🏻 Jenderal-jenderal afkir,” tulis Dede Budyarto yang juga merupakan loyalis Jokowi ini, dilansir X Senin (28/4/2025).

    Sontak, unggahan tersebut yang melampirkan video pertemuan antara Anies dan Purnawirawan TNI-POLRI, mendapat tanggapan dari masyarakat yang aktif di sosial media X.

    “Target umpan dan mesin pendorongnya adalah Anies dan pendukungnya. Tapi si balik semua aktor intelektual target utama yang bakal di dorong senyap secara sistematis adalah dari partai kerbau merah (putri mahkota merah). Mengingat kekuatan oposisi bakal lemah setelah uzur umur mak nya,” tanggapan warganet.

    “Tidak rela Gibran di ganti sama benalu dari Yaman nanti bangsa Yaman menjajah di Indonesia semuanya akan terjadi komunis gaya baru pke dalih agama Islam bangsa Indonesia dijajah,” tanggapan lainnya.