Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • PAN Sulsel Muswil Besok, Pemilihan Ketua Langsung Ditunjuk DPP

    PAN Sulsel Muswil Besok, Pemilihan Ketua Langsung Ditunjuk DPP

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan Sulsel (Sulsel) berlangsung besok, Minggu (4/5/2025). Digelar di Hotel Claro Kota Makassar.

    Pemilihan Ketua PAN Sulsel, bakal diambil alih oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) PAN. Itu dikonfirmasi Ketua Panitia Musil PAN Sulsel, Andi Muhammad Irfan AB.

    Ia mengatakan, DPP PAN akan menunjuk langsung kader yang telah mendaftar sebagai calon formatur Ketua DPW PAN Sulsel.

    “Kan kemarin ada nama yang mendaftar formatur. (Pemilihan ketua) ditentukan sama DPP, tidak adaji pemilihan, PL-ji (penunjukan langsung),” kata Irfan, dikutip dari Rakyat Sulsel, Grup Fajar, Sabtu (3/5/2025).

    Diketahui ada sepuluh nama yang melakukan pendaftaran calon formatur Ketua DPW PAN Sulsel. Di antaranya Bupati sekaligus Ketua PAN Maros Chaidir Syam, Bupati sekaligus Ketua PAN Gowa Husniah Talenrang, Wakil Bupati sekaligus Ketua PAN Bulukumba Edy Manaf.

    Kemudian ada petahana Ketua DPW PAN Sulsel Ashabul Kahfi, Sekretaris DPW PAN. Sulsel. Jamaluddin Jafar, Wakil Ketua PAN Sulsel Usman Lonta, Ketua PAN Pinrang Andi Patoppoi, Ketua PAN Takalar Siradjuddin Kamil, Ketua Bappilu PAN Sulsel. Irfan AB dan kader PAN Sulsel Jabal Nur.

    Di sisi lain, untuk persiapan Muswil PAN Sulsel, Irfan mengatakan semuanya sudah siap. Namun belum bisa memastikan tokoh-tokoh dan pengurus DPP PAN yang bakal hadir secara langsung.

    Termasuk rencana kehadiran Ketua Umum DPP PAN Zulhas, Wakil Ketua Umum Viva Yoga Mauladi, serta petinggi DPP PAN lainnya, baru akan diputuskan besok.

  • Ditunjuk Plt DPC PDIP Surabaya, Yordan Batara Goa Janji Lakukan Perbaikan Sesingkat-singkatnya

    Ditunjuk Plt DPC PDIP Surabaya, Yordan Batara Goa Janji Lakukan Perbaikan Sesingkat-singkatnya

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Plt DPC PDI Perjuangan Surabaya, Yordan M Batara Goa mengatakan segera melakukan rapat membenahi kinerja yang dievaluasi oleh pimpinan, usai ditunjuk sebagai pelaksana tugas.

    “Jadi, tentu kami akan segera melakukan rapat koordinasi ya apa yang menjadi evaluasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP), kami akan perbaiki dengan tempo yang sesingkat-singkatnya,” kata Yordan.

    Dia mengatakan evaluasi itu juga terkait kekalahan PDI Perjuanagn pada Pemilu 2024 kemarin. “Jadi, semua difungsikan dengan baik, semua dijalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya sehingga kemudian kekalahan kami pada saat pemilu yang kemarin saat pileg itu tidak terulang lagi,” pungkas Yordan.

    Diketahui, DPP PDI Perjuangan menunjuk Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Yordan M Batara Goa sebagai Plt Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya untuk menggantikan Adi Sutarwijono.

    Penunjukan itu setelah DPP memberikan sanksi pembebastugasan atau pencopotan Adi Sutarwijono dari jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya.

    Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Bidang Kehormatan, Budi Sulistyono alias Kanang menjelaskan penunjukan Yordan sebagai Plt harus setara atau setingkat di atas dari Ketua DPC.

    “Kalau ada sekertaris yang diganti bisa wakil sekertaris, tetapi kalau ketua tidak boleh, harus satu tingkat di atasnya,” kata Kanang saat konferensi pers di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Jumat (2/5).

    Tugas Yordan saat ini agar menyolidkan kembali DPC PDI Perjuangan Surabaya. Sebab, soliditas menjadi bahan evaluasi dari DPP yang membuat Adi Sutarwijono dicopot dari jabatannya.

  • Pernah Jadi Pendukung Berat, Gus Umar Mengaku Tak Lagi Percaya Semua Ucapan Jokowi

    Pernah Jadi Pendukung Berat, Gus Umar Mengaku Tak Lagi Percaya Semua Ucapan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Umar Sahadat Hasibuan atau Gus Umar, salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama (NU), memberikan pengakuan terkait kedekatannya dengan mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Melalui platform X @UmarHasibuan__, ia menyebut dirinya pernah menjadi pendukung berat Jokowi sebelum ia memutuskan untuk tidak lagi mempercayai presiden ke-7 tersebut.

    “Saya pernah jadi pendukung berat jokowi saat pilgub DKI 2012 krn saat kampanye dia janji akan mimpin Jakarta 5 tahun,” ungkap Umar Hasibuan, dilansir X Kamis (1/5/2025).

    Umar kemudian membeberkan awal mula sehingga dia tidak lagi menaruh kepercayaan kepada Jokowi.

    “Tapi saat dia putuskan maju jadi presiden 2014 disitulah saya tak pernah percaya lagi apapun yang dia ucapkan. Apakah ada yang seperti saya ex pendukung jkw?,” bebernya.

    Unggahan tersebut ramai dikomentari warganet, tidak sedikit yang mengaku memiliki pengalaman yang sama.

    “Kalau saya sudah h sadar sejak beliau dari Solo ke Jakarta, saya cari betul informasi siapa dia dan darimana dia, kalau dulu beritanya mah sangat terbuka dan tidak ada yang disembunyikan. Begitu juga terkait esemka yg menjadi prestasi palsu dia ke Jakarta penuh kepalsuan dan kebohongan
    Demikian dengan PDIP,” tulis netizen.

    “Saya bang, tapi saya lebih cepat sadar. Saya mulai curiga saat dia promosi mobil Esemka buatan anak SMK Solo (Astra saja butuh 25 tahun untuk bisa bikin Kijang Innova). Lalu saya yakin orang ini pembual besar ketika ditanya wartawan dia gak ngerti apa itu obligasi,” ujar Netizen.

    “Saya dukung @jokowi nyapres 2014+2019 krn janji beliau bila jadi RI1 bisa lebih mudah+cepat benahi Jakarta n revolusi mental. Ternyata zonk smua bahkan dokter yang berjuang bantu negara lawan pandemi covid pun dibantai habis via UU Kesehatan Omnibus🗿inseda dokter spesialis ga dibayar,” sahut lainnya.(Besse Arma/Fajar)

  • Eks Pendukung Garis Keras Jokowi: Sejak 2014 Saya Tak Pernah Percaya Lagi Apapun yang Dia Ucapkan

    Eks Pendukung Garis Keras Jokowi: Sejak 2014 Saya Tak Pernah Percaya Lagi Apapun yang Dia Ucapkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan mengungkap fakta yang mengejutkan.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar mengaku sempat menjadi salah satu pendukung garis keras Jokowi Widodo.

    Momen ini terjadi saat Jokowi masih menjadi calon Gubernur DKI Jakarta saat itu.

    Umar Hasibuan menjadi pendukung berat saat ini karena Jokowi akan berjanji memimpin Jakarta selama satu periode penuh atau selama lima tahun.

    “Saya pernah jadi pendukung berat jokowi saat pilgub DKI 2012 krn saat kampanye dia janji akan mimpin Jakarta 5 tahun,” tulisnya dikutip Kamis (1/5/2025).

    Namun, Jokowi mengingkari janjinya dan justru masuk sebagai salah satu calon Presiden di tahun 2014 silam.

    Umar Hasibuan yang merupakan pendukung beratnya pun kecewa dan mengaku sudah tidak percaya lagi dengan apa yang diucapkan Jokowi.

    “Tapi saat dia putuskan maju jadi presiden 2014 disitulah saya tak pernah percaya lagi apapun yang dia ucapkan,” sebutnya.

    “Apakah ada yang seperti saya ex pendukung Jokowi?,” tuturnya.

    Diketahui, karier politik Jokowi selama ini dinilai bagus, awalnya dia berhasil menjadi Wali Kota Surakarta ke-16 periode 2005-2012.

    Lalu Gubernur DKI Jakarta ke-14 periode 2005-2012. Kemudian presiden periode 2014-2024.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Pihak Hasman Usman Tanggapi Tudingan Suara Siluman di Muscab Peradi Makassar

    Pihak Hasman Usman Tanggapi Tudingan Suara Siluman di Muscab Peradi Makassar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Saksi suara calon Ketua DPC Peradi Makassar Dr Hasman Usman, Sulaiman Syamsuddin menanggapi tudingan adanya suara siluman di Muscab Peradi yang digelar di Hotel Dalton, Senin, 28 April 2025.

    Tudingan itu dari pihak Calon Ketua DPC Peradi, Syamsuddin. Pihaknya menganggap hasil pemilihan yang menetapkan Dr Hasman Usman sebagai peraih suara terbanyak tidak sah dan cacat prosedural.

    Menanggapi itu, Sulaiman Syamsuddin mengaku dalam proses pemilihan calon Ketua DPC Peradi Makassar pihaknya menjadi peserta sekaligus saksi suara dari calon ketua nomor urut satu, Dr Hasman Usman.

    Ia menjadi saksi diperhitungan suara kotak pertama dan kedua. Kemudian, di suara kotak ketiga dan keempat, Sulaiman digantikan menjadi saksi oleh rekannya. Namun, tetap mengikuti proses perhitungan hingga akhir.

    Sulaiman mengatakan pada pembukaan registrasi peserta Muscab Peradi di hari Sabtu dan Minggu, ada 974 peserta yang melakukan registrasi dari 1.500 anggota Peradi yang terdaftar di DPC Makassar.

    “Karena Senin acara. Jadi registrasi peserta Sabtu dan Minggu. Di registrasi itu yang terdaftar ada sekitar 974 peserta,” ujar pengacara muda itu saat dihubung, Rabu, 30 April 2025.

    Kemudian kata dia, di hari Senin, panitia juga mengadakan absensi. Dan, di absensi itu ada sekitar kurang lebih 900 peserta terdaftar. Namun ini belum total keseluruhan peserta, karena dalam perjalanan pemilihan, peserta masih silih berganti berdatangan.

    Karena lanjut Sulaiman, kebetulan di hari Senin ini pemilihan, ada beberapa rekan-rekan yang masih menyelesaikan tugas kerjaannya. Ada yang sementara sedang menyusul. Jadi patokannya yang memilih 974 peserta, sesuai yang sudah teregistrasi.

  • Jalan Pemakzulan Wapres Gibran Dibocorkan Pakar Hukum UGM, Dugaan Ijazah Palsu Mencuat

    Jalan Pemakzulan Wapres Gibran Dibocorkan Pakar Hukum UGM, Dugaan Ijazah Palsu Mencuat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat setelah Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, membeberkan tiga kemungkinan dasar hukum yang bisa digunakan sebagai pintu masuk proses impeachment.

    Hal itu disinggung Zainal dalam diskusi yang digelar Kompas TV bertajuk ‘Forum Purnawirawan TNI Desak MPR Copot Wapres Gibran’ pada Senin (28/4/2025), kemarin.

    Zainal yang akrab disapa Uceng menilai, langkah awal bisa dimulai dari DPR jika dinilai terdapat pelanggaran konstitusi.

    “Saya kira lebih baik DPR memulainya dengan apa, misalnya silakan pilih, misalnya kalau Gibran dianggap tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden, kan barangkali sempat heboh-heboh soal ijazah, ya silahkan kalau memang ditemukan bukti yang kuat soal itu,” ujar Zainal dikutip pada Rabu (30/4/2025).

    Uceng menyebut, jalur kedua adalah jika terdapat unsur perbuatan tercela, meskipun dilakukan sebelum Gibran resmi menjabat sebagai wakil presiden.

    Ia menyinggung soal dugaan keterkaitan Gibran dengan akun media sosial fufufafa yang sempat ramai diperbincangkan karena memuat hinaan terhadap Prabowo Subianto dan keluarganya.

    “Perbuatan tercela, nah silakan tuh, apakah konteks fufufafanya kemarin itu betulkah dia yang melakukan dan sebagainya silakan itu yang dielaborasi,” katanya.

    Sementara itu, jalur ketiga adalah terkait potensi pelanggaran hukum pidana.

    Uceng menyebut laporan yang pernah disampaikan Ubaidilah Badrun ke KPK sebagai salah satu contoh yang bisa ditindaklanjuti, jika ditemukan bukti kuat.

  • Riwayat Pendidikan Wapres Gibran Disorot, Roy Suryo: Banyak Yang Janggal

    Riwayat Pendidikan Wapres Gibran Disorot, Roy Suryo: Banyak Yang Janggal

    Riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, melontarkan keraguannya terhadap latar belakang pendidikan putra sulung Presiden Jokowi tersebut.

    Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah siniar di kanal YouTube milik Bambang Widjojanto, yang tayang belum lama ini.

    Dalam siniar tersebut, Roy menyebut ada kejanggalan terkait pendidikan Gibran, terutama soal kerja sama antara University of Bradford yang berbasis di Inggris dan Management Development Institute of Singapore (MDIS), tempat Gibran pernah menempuh pendidikan.

    “Ini menarik, karena sebenarnya University of Bradford yang adanya di London, itu ternyata sudah tidak lagi kerja sama dengan MDIS, sekolah yang tempat dia konon dulu pernah sekolah di situ,” ujar Roy Suryo.

    Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan keabsahan pendidikan Gibran sejak masa SMA. Roy merinci bahwa Gibran sempat mengenyam pendidikan di SMA Santo Yosef hanya selama dua tahun, lalu pindah ke SMK Kristen di Solo, juga selama dua tahun.

    “Bahkan kalau diteliti sekolahnya, sama dari awal. SMA-nya, itu pun bermasalah juga. Mulai dari SMA Santo Yosef yang hanya dua tahun, masuk ke SMK Kristen di Solo yang hanya dua tahun,” kata Roy.

    “Kemudian dia lari ke Singapura, kemudian dia masuk tiba-tiba ada ijazah University of Bradford tadi,” lanjutnya.

    Pernyataan Roy Suryo pun langsung menuai respons dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu.

  • Purnawirawan TNI Desak Gibran Dicopot dari Jabatan Wapres, Komarudin Watubun: Tabrak Konstitusi dan Tak Mampu Memimpin

    Purnawirawan TNI Desak Gibran Dicopot dari Jabatan Wapres, Komarudin Watubun: Tabrak Konstitusi dan Tak Mampu Memimpin

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Desakan agar Gibran dicopot dari jabatan wakil presiden muncul dari ratusan purnawirawan TNI. Tepatnya pada pertemuan besar di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 17 April 2025 lalu.

    Saat itu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membuat delapan tuntutan sebagai pernyataan sikap terhadap kondisi terkini.

    Dari delapan tuntutan tersebut, salah satunya mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR.

    Pertimbangan ini dilakukan karena keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Surat itu ditandatangani 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Bahkan yang mengejutkan, Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI (Purn), Try Sutrisno, disebut sebagai salah satu tokoh sentral yang turut memberi restu terhadap wacana pergantian Gibran.

    Terlebih surat tersebut diketahui langsung oleh Try Sutrisno dan tertanda tangan oleh Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

    Terkait hal itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, meminta Presiden Prabowo Subianto mendengarkan dan menanggapi secara serius aspirasi dari sejumlah purnawirawan yang meminta dicopotnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden.

    Menurutnya, Prabowo harus mengkaji tersebut menggunakan hukum tata negara karena usulan tersebut memiliki landasan konstitusi yang kuat.

    “Ya presiden harus lakukan, menanggapi usulan itu dengan dilakukan kajian-kajian ya, kan tentu usulan boleh saja tetapi harus dikaji dari aspek konstitusi,” kata Komarudin di Kompleks MPR/DPR RI, melansir tirto, Senin (28/4/2025).

  • Survei Rumah Politik: Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Gibran di Semester Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Survei Rumah Politik: Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Gibran di Semester Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Hanya saja, kata Fernando, masih terdapat 16,5 persen masyarakat atau publik belum puas dengan kinerja wapres Gibran. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30,7 responden menilai Gibran belum menunjukkan hasil kerja; lalu sebanyak 18,4 persen responden menilai program kerjanya belum terealisasi dengan baik; sebanyak 16,3 persen responden menilai Gibran baru menjabat.

    “Ini tantangannya, tetapi angka ini sangat dinamis sekali dan tergantung dari upaya yang dilakukan oleh Mas Gibran untuk dapat berakselerasi dan bersinergi dalam rangka memenuhi ekspektasi publik yang teramat besar terhadap pemerintahan,” tandas Fernando.

    Dalam survei tersebut, responden juga memberikan penilaian terhadap sosok Wapres Gibran. Dari hasil penilaian mereka, sebanyak 16,1 persen menilai Gibran adalah tokoh yang populer; lalu Gibran juga dinilai cekatan dan gesit sebanyak 15,2 persen; sebanyak 12,3 persen responden menilai Gibran mampu menjalankan mandat presiden Prabowo dengan baik.

    Kemudian sebanyak 11,2 persen responden memiliki awarness dan kepedulian yang tinggi dan sebanyak 10,9 persen yang menganggap Gibran responsif.

    Pada kesempatan itu, Analis Ekonomi Politik, Mardiyanto menjelaskan bahwa Wakil Presiden Rakabuming Raka mampu menepis sentimen atau isu negatif yang menerpanya tidak dengan bicara, tetapi melalui aksi atau kerja. Menurut Mardiyanto, survei Rumah Politik Indonesia ini memperlihatkan bahwa, peran wapres memberikan efek positif terhadap kinerja pemerintahan.

    Dalam pandangannya, intensitasnya yang gemar blusukan, seperti halnya Jokowi, satu sisi akan memperluas spektrum publik yang dapat ditangkap oleh pemerintah. Lain sisi, melakukan mekanisme kontrol terhadap agenda atau implementasi visi Astacita pemerintah.

  • Sandiaga Uno Berharap Agar Caketum PPP Bisa Dari Luar Partai

    Sandiaga Uno Berharap Agar Caketum PPP Bisa Dari Luar Partai

    FAJAR.CO.ID, Solo– Politikus PPP, Sandiaga Salahudin Uno menyampaikan soal peluang non-kader partai menjadi calon ketua umum (caketum).

    Dalam penyampaian yang bertempat di Loji Gandrung, rumah dinas Wali Kota Solo, pada Minggu 27 April 2025, Sandi mengatakan PPP harus menjadi organisasi yang semakin terbuka.

    Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu juga memberikan tanggapan terkait kemungkinan ketua umum PPP dari luar partai.

    “Sekarang ini tentunya kita harus membuka diri karena setiap organisasi membutuhkan suntikan-suntikan talenta baru,” kata Sandi, dikutip Selasa, (29/4/2025).

    Dikesempatan yang sama, ia mencontohkan Wali Kota Solo, Respati Ardi. Penerus Gibran Rakabuming Raka di Solo itu sudah menjadi salah satu pengusaha di Solo sebelum terjun ke dunia politik.

    Sandi juga menyebut sudah mengenal Respati sejak masih menjadi pengurus BPC HIPMI Kota Solo.

    “Mas Wali ini kan adalah talenta dari dunia usaha bukan dari perpolitikan. Makanya saya kenal beliau karena dari HIPMI,” tuturnya.

    Selain itu, Sandi juga menyoroti Muktamar PPP yang rencananya digelar pada Agustus-September 2025. Namun karena ragam pertimbangan sehingga Muktamar ini mundur dan kembali ke jadwal semula, yaitu April 2025.

    “Jadi kami meyakini pimpinan PPP akan mengambil keputusan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    Menurut Sandi, mundurnya Muktamar PPP tidak akan berdampak besar terhadap masyarakat.

    Pasalnya, saat ini banyak masalah perekonomian yang tengah dihadapi masyarakat.

    ‘”Memang masyarakat saat ini tidak berpikir tentang politik tapi berpikirnya tentang bagaimana membalikkan keadaan ekonomi,” kata dia.