Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Masuk Prolegnas 2026, Demokrat Minta Pembahasan Pilkada melalui DPRD Ditunda

    Masuk Prolegnas 2026, Demokrat Minta Pembahasan Pilkada melalui DPRD Ditunda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyoroti pembahasan soal kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.

    Dalam unggahannya di X, pembahasan ini bukanlah hal urgent untuk saat ini. Menurutnya memutuskan peraturan tersebut dalam situasi seperti sekarang bukan keputusan tepat.

    “Bahkan jikapun misal, seluruh partai saat ini setuju, kepala daerah kembali dipilih DPRD, menurut saya, membahasnya apalagi memutuskannya di situasi saat ini tidak tepat,” ungkapnya dikutip Selasa (30/12/2025).

    Pertimbangan lainnya adalah pilkada tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Berdasarkan putusan MK, pilkada akan terlaksana pada tahun 2031 mendatang.

    “Apalagi berdasarkan putusan MK — setelah pemilu lokal dan pusat dipisah — pilkada berikutnya baru akan digelar tahun 2031,” sebutnya.

    Ada baiknya pembahasan ini dibicarakan lagi setelah Pilpres 2029 nanti. Baginya masih sangat banyak waktu sebelum pembahasan final.

    “Jadi masih lamaaaa sekali. Baru setelah pilpres 2029. Jadi membahasnya diatas tahun 2029 pun masih cukup waktu,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Jansen menilai dengan adanya pembahasan serupa, justru semakin menanbah polemik baru yang tidak memiliki urgensi saat sekarang.

    “Jadi saran saya: tunda saja dulu membahas soal ini sekarang. Tidak perlu rasanya kita menambah polemik baru tidak penting, yang sifatnya juga tidak terlalu mendesak,” imbuhnya.

    Selain itu, tentunya pembahasan seperti ini akan berkaitan dengan politik yang seringkali menimbulkan banyak pandangan berbeda. Termasuk perbedaan dari setiap parpol.

  • Masuk Prolegnas 2026, Demokrat Minta Pembahasan Pilkada melalui DPRD Ditunda

    Demokrat Minta Rem Dulu Wacana Pilkada Lewat DPRD: Fokus Saja ke Hal yang Lebih Urgent di Depan Mata

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, meminta agar wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD tidak dibahas apalagi diputuskan dalam waktu dekat.

    Dikatakan Jansen, situasi saat ini belum tepat untuk membuka polemik baru yang tidak mendesak.

    Jansen menegaskan, sekalipun seluruh partai politik telah sepakat dengan mekanisme pilkada tak langsung, pembahasannya tetap sebaiknya ditunda.

    “Bahkan jika pun misal, seluruh partai saat ini setuju, kepala daerah kembali dipilih DPRD, menurut saya, membahasannya apalagi memutuskannya di situasi saat ini tidak tepat,” ujar Jansen di akun X pribadinya, @jansen_jsp, dikutip Selasa (30/12/2025).

    Ia mengingatkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal.

    Dengan ketentuan tersebut, pilkada berikutnya baru akan digelar pada 2031.

    “Apalagi berdasarkan putusan MK, setelah pemilu lokal dan pusat dipisah, pilkada berikutnya baru akan digelar tahun 2031. Jadi masih lama sekali,” jelasnya.

    Kata Jansen, agenda pembahasan kebijakan tersebut baru relevan dilakukan setelah Pilpres 2029.

    Artinya, masih tersedia cukup waktu untuk melakukan kajian secara matang tanpa harus tergesa-gesa.

    “Baru setelah pilpres 2029. Jadi membahasnya di atas tahun 2029 pun masih cukup waktu,” sebutnya.

    Atas dasar itu, ia menyarankan agar wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD ditunda dan tidak dijadikan agenda prioritas saat ini.

    “Jadi saran saya, tunda saja dulu membahas soal ini sekarang. Tidak perlu rasanya kita menambah polemik baru tidak penting, yang sifatnya juga tidak terlalu mendesak,” tegasnya.

  • Pilkada Lewat DPRD, Prof Didik J Rachbini Usul Rumah Anggota Dewan Diawasi CCTV dan KPK

    Pilkada Lewat DPRD, Prof Didik J Rachbini Usul Rumah Anggota Dewan Diawasi CCTV dan KPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, memaparkan sebuah gagasan inovatif dalam sistem pemilihan kepala daerah yang disebut sebagai “Pilkada Jalan Tengah”.

    Skema ini diperkenalkan sebagai Metode Campuran yang bertujuan untuk membenahi kualitas demokrasi sekaligus menekan biaya politik yang kian tidak terkendali di Indonesia.

    Dalam penjelasannya, Prof. Didik menyampaikan bahwa skema Pilkada Jalan Tengah merupakan inovasi dengan melaksanakan Metode Campuran. Sistem ini membagi proses pemilihan menjadi dua tahap yang saling melengkapi antara suara rakyat dan peran lembaga perwakilan.

    “Tahap pertama adalah Tahap elektoral (rakyat) di dalam pileg, yang memilih 3 calon anggota DPRD dengan suara tertinggi di suatu daerah otomatis menjadi kandidat kepala daerah (gubernur / bupati / wali kota),” ujar Prof. Didik dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

    Setelah tahap elektoral di tingkat rakyat selesai dan struktur legislatif terbentuk, proses berlanjut ke tahap kedua, yaitu tahap institusional. Beliau menjelaskan bahwa setelah DPRD terbentuk, DPRD memilih satu dari 3 kandidat tersebut sebagai kepala daerah.

    Prof. Didik menegaskan bahwa metode ini tidak akan mengurangi hak politik masyarakat. Menurutnya, kelebihan pilkada metode campuran tetap dapat menjaga Unsur Kedaulatan Rakyat karena rakyat tetap menentukan melalui suara terbanyak di pileg. Dengan mekanisme ini, kandidat yang terpilih dipastikan memiliki akar dukungan yang kuat dari masyarakat.

    Prof. Didik menggarisbawahi bahwa kandidat kepala daerah tetap punya legitimasi elektoral nyata, bukan hasil lobi elite semata. Ia menambahkan bahwa metode campuran ini bukan kembali lagi ke masa Orde Baru, yakni pilkada tertutup, tetapi merupakan pelaksanaan demokrasi berlapis (two-step legitimacy) untuk menghindari pemilihan langsung yang tercemar kotor dengan politik uang.

  • Geisz Chalifah Semprot Sekjen Gerindra soal Pilkada Dipilih DPRD, Bandingkan dengan Andi Mallarangeng

    Geisz Chalifah Semprot Sekjen Gerindra soal Pilkada Dipilih DPRD, Bandingkan dengan Andi Mallarangeng

    Dikatakan Jhon, wacana tersebut muncul di saat yang tidak tepat, ketika masyarakat masih bergulat dengan dampak bencana alam.

    Ia menegaskan, di tengah tragedi banjir bandang yang belum tertangani sepenuhnya, perhatian elite politik justru beralih pada manuver kekuasaan.

    “Tragedi banjir bandang belum selesai, bencana demokrasi sedang disiapkan,” ujar Jhon kepada fajar.co.id, Senin (29/12/2025).

    Ia mempertanyakan sensitivitas politik partai-partai koalisi pemerintah yang dinilai lebih sibuk mengurus kepentingan politik dibandingkan penderitaan rakyat.

    “Kalian tega-teganya sibuk ngurusin urusan politik koalisi di tengah bencana semengerikan ini?,” sebutnya.

    Jhon dengan tegas menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

    Ia menekankan bahwa skema tersebut justru berpotensi merampas hak demokrasi rakyat.

    “Jangan kalian rampok hak demokrasi rakyat, pilkada lewat DPRD justru mempertebal dinasti politik dan suap (korupsi),” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan posisi Gerindra sebagai partai pemerintah yang seharusnya lebih bijak dalam menentukan skala prioritas kebijakan.

    “Sebagai partai pemerintah, seharusnya lebih bijak dalam memikirkan prioritas,” Jhon menuturkan.

    Dalam pandangannya, fokus pemerintah semestinya diarahkan pada penanganan bencana dan akar persoalannya.

    “Selesaikan urusan banjir bandang, tangkap pelakunya, kembalikan fungsi hutan,” terang Jhon.

    Jhon kemudian membandingkan situasi politik saat ini dengan periode pemerintahan sebelumnya.

    Ia menyebut selama satu dekade PDI Perjuangan berkuasa, tidak ada langkah yang dinilainya secepat dan sejauh ini dalam mengubah aturan politik.

  • Empat Petinggi Parpol yang Pro Pilkada Lewat DPRD Bertemu, Said Didu: Pernah Pikirkan Rakyat

    Empat Petinggi Parpol yang Pro Pilkada Lewat DPRD Bertemu, Said Didu: Pernah Pikirkan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyorot tajam ke sebuah foto pertemuan pimpinan tertinggi beberapa partai.

    Lewat cuitan di media sosial X pribadinya, Said Didu membagikan foto yang memperlihat keempat pimpinan partai itu.

    Diantaranya ada Bahlil Lahadalia perwakilan dari Partai Golkar, kemudian ada Muhaimin Iskandar perwakilan dari PKB.

    Terlihat juga kehadiran dari Zulkifli Hasan perwakilan dari Partai PAN dan ada juga Sugiono selaku perwakilan dari Partai Gerinda.

    Kemudian pertemuan para petinggi para ini guna membahas soal Pilkada Langsung-DPRD.

    Ini yang kemudian disorot tajam oleh Said Didu dengan memberikan sindiran soal pertemuan ini.

    “Kembali ke Laptop,” tulisnya dikutip Selasa (30/12/2025).

    Ia memberikan sindiran soal ruang untuk tidak percaya ke para politisi. Karena menurutnya kebijakan yang diambil justru kerap merugikan rakyat.

    “Selalu sisakan ruang ketidakpercyaan kepada politisi. Mereka pernah pikirkan rakyat ????,” sindirnya.

    Beberapa waktu lalu, memang muncul wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah—baik gubernur, bupati, maupun wali kota—melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Partai Gerindra jadi motor
    wacana ini, ada juga beberapa partai lain yang menyatakan sikap mendukung hadirnya wacana ini.

    Diantaranya ada, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya menyuarakan penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadasung).

    Namun, PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat menolak keras usulan politik ini.

  • Saiful Mujani Tunjukan Survei: Rakyat Sangat Tidak Setuju Kepala Daerah Tidak Dipilih Langsung Oleh Rakyat!

    Saiful Mujani Tunjukan Survei: Rakyat Sangat Tidak Setuju Kepala Daerah Tidak Dipilih Langsung Oleh Rakyat!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Ilmu Politik, Prof Saiful Mujani menegaskan rakyat tak sepakat dengan wacana beredar. Terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak tipilih langsung oleh rakyat.

    Dia membuktikannya dengan hasil survei yang dilakukan lembaganya, Saiful Mujai Research and Consulting alias SMRC.

    “Rakyat: tidak setuju kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat,” tulis Saiful dikutip dari unggahannya di X, Selasa (30/12/2025).

    Tidak hanya itu, melalui survei yang sama, Saiful juga membeberkan bahwa rakyat tak setuju jika kepala daerah di semua tingkatan tidak dipilih langsung rakyat.

    “Rakyat: sangat tidak atau tidak setuju gubernur, bupati, walikota tidak dipilih langsung oleh rakyat,” terangnya.

    Di sisi lain, survei itu menunjukkan rakyat ingin kepala daerah di tingkar kabupaten atau kota dipilih langsung oleh rakyat.

    “Rakyat: bupati, walikota dipilih langsung oleh rakyat,” ujarnya.

    Begitu pula dengan gubernur, Saiful menegaskan rakyat ingin memilih sendiri pemimpinnya.

    ⁩”Rakyat: tidak setuju gubernur dipilih oleh presiden,” pungkas Saiful.

    Saiful juga menyentil seluruh pimpinan partai. Menegaskan bahwa rakyat menolak wacana tersebut, selain itu juga melabrak putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Adapun wacana ini makin menguat setelah Sekjen DPP Partai Gerindra, Sugiono menyebut, pilkada dengan skema dupilih DPRD bisa lebih efisien dari sisi anggaran dibandingkan pilkada langsung di mana rakyat memilih langsung kepala daerahnya, mulai dari proses atau waktu penjaringan kandidat, mekanisme, anggaran dan ongkos politik hingga pemilihan terlaksana.

  • Empat Petinggi Parpol yang Pro Pilkada Lewat DPRD Bertemu, Said Didu: Pernah Pikirkan Rakyat

    Dasco, Bahlil, Cak Imin, dan Zulhas Bertemu Gagas Koalisi Permanen, Demokrat Tak Nampak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) melakukan pertemuan pada Minggu (28/12/2025).

    Berdasarkan foto yang dikirim politikus Golkar Arief Rosyid Hasan, tampak Dasco, Bahlil, Cak Imin, dan Zulhas duduk bersama di sebuah ruang tamu.

    Foto selanjutnya menampilkan hanya Zulhas, Cak Imin, dan Bahlil yang berfoto bersama sambil berpegangan tangan. Arief menyebut mereka bertemu di rumah dinas Bahlil di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

    “Silaturahim elite partai politik di kediaman Ketum Golkar,” kata Arief kepada wartawan, Senin (29/12/2025).

    Menurut Arief, keempat sosok tersebut bertemu dalam rangka memperkuat koalisi.

    Kendati demikian, saat ditanya lebih jauh perihal isi pertemuan, Arief belum berkomentar. “Silaturahmi dan diskusi untuk memperkuat koalisi dan membahas beberapa agenda politik ke depan,” jelas Arief.

    Diketahui, salah satu hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 adalah pembentukan Koalisi Permanen yang diusulkan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.

    Sebelumnya Politisi Golkar, Ilham Permana mengatakan stabilitas politik menjadi kunci agar kebijakan strategis pemerintah tidak terus terganggu oleh fragmentasi kepentingan elektoral.

    “Koalisi permanen adalah jawaban atas politik yang terlalu transaksional. Dengan dukungan politik yang stabil di parlemen, pemerintah bisa bekerja lebih cepat dan konsisten,” ujarnya.

  • Pilkada Melalui DPRD, Pengamat: Solusinya Bukan Mencabut Hak Rakyat, Tapi Memperbaiki Sistem

    Pilkada Melalui DPRD, Pengamat: Solusinya Bukan Mencabut Hak Rakyat, Tapi Memperbaiki Sistem

    Ras MD

    “Solusinya bukan mencabut hak rakyat, melainkan memperbaiki sistem: pembatasan biaya kampanye, audit dana politik yang lebih ketat, transparansi pendanaan, serta digitalisasi tahapan pilkada agar biaya logistik berkurang,” paparnya.

    Menurutnya, ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD, ruang kompetisi politik menjadi sempit dan sangat elitis. Kekuasaan berpindah ke meja perundingan politik antar elite. Proses seperti ini rentan terhadap lobi, kompromi kepentingan, dan transaksi politik yang sulit dikontrol publik.

    “Jika skema seperti ini diterapkan di Sulsel, kita bisa membayangkan bagaimana peta kekuatan politik di DPRD Makassar, Gowa, hingga Luwu menjadi faktor utama bukan lagi aspirasi warga. Kepala daerah berpotensi lebih loyal kepada elite yang mengangkatnya, dibanding kepada masyarakat sebagai pemilik mandat,” ujar Ras.

    Pemimpin yang terpilih oleh rakyat memiliki legitimasi sosial yang kuat. Ia lahir dari partisipasi masyarakat. Inilah modal moralnya untuk memimpin.

    Sebaliknya, jika kepala daerah terpilih lewat forum DPRD, legitimasi publiknya akan lebih rapuh. Warga dapat merasa: “Kami tidak memilihnya. Ia tidak mewakili kami.” Jika ini terjadi, dukungan masyarakat terhadap program pemerintah akan melemah. Pada titik ini, efisiensi yang diperoleh tidak sebanding dengan harga yang harus dibayar.

    Jika problem pilkada ada pada biaya politik dan gesekan sosial, maka jawabannya adalah reformasi kebijakan:

    Pertama, memperketat pengeluaran kampanye.

    Kedua, menegakkan transparansi pendanaan politik.

  • Sikap Partai Demokrat Soal Wacana Pilkada melalui DPRD, Andi Arief Sampaikan Ini

    Sikap Partai Demokrat Soal Wacana Pilkada melalui DPRD, Andi Arief Sampaikan Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus sekaligus Wakil Sekertaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief bersuara soal wacana Pilkada Langsung atau DPRD.

    Bersuaranya Andi Arief ini persoalan sikap dari Partai Demokrat terkait wacana tersebut.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Andi Arief sedikit memberi penjelasan soal sikap Demokrat.

    “Banyak yang bertanya sikap Demokrat soal Pilkada langsung atau DPRD,” tulisnya dikutip Selasa (30/12/2025).

    Lanjut, ia menyebut saat ini belum ada langkah resmi yang diambil Demokrat menyikapi wacana ini.

    Andi Arief menyebut nantinya ada penjelasan resmi yang tentu sikap yang jelas dan loyal pada konstitusi.

    Sikap ini juga tentu diambil karena loyalitas dengan Presiden Prabowo Subianto dan kesetian terhadap koalisi.

    “Nanti pasti ada penjelasan resmi, yang jelas loyal pada konstitusi, loyal pada Presiden Prabowo dan setia dengan koalisi,” tuturnya.

    Sebelumnya, adanya wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah—baik gubernur, bupati, maupun wali kota—melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Partai Gerindra jadi motor
    wacana ini, ada juga beberapa partai lain yang menyatakan sikap mendukung hadirnya wacana ini.

    Diantaranya ada, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya menyuarakan penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadasung).

    Namun, PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat menolak usulan ini.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Golkar, PAN hingga Gerindra Siap Pilkada melalui DPRD, Loyalis Anies: Bangke

    Golkar, PAN hingga Gerindra Siap Pilkada melalui DPRD, Loyalis Anies: Bangke

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah menyorot tajam ke Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Sugiono.

    Sorotan ini muncul usai adanya wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah—baik gubernur, bupati, maupun wali kota—melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Tak hanya Gerindra, ada beberapa partai lain yang menyatakan sikap mendukung hadirnya wacana ini.

    Diantaranya ada, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya menyuarakan penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadasung).

    Namun, PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat menolak keras usulan politik ini.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Geisz Chalifah justru menyorot tajam ke Sekjen Gerindra, Sugiono.

    Ini terkait penjelasan dari Sugiono soal penerapan wacana ini yang dianggapnya kurang baik.

    Bahkan, Geisz sampai memberikan sindiran karena penjelasan sang Sekjen dianggap kurang baik.

    “Sekjen Geridra bicara tentang pemilihan kepala daerah lewat DPRD, jabatannya memang Menlu penjelasannya Tolol. Dari Demokrat yang bicara Anto (Andi Alfian Mallarangeng),” tulisnya dikutip Selasa (30/12/2025).

    “Kapasitas otak keduanya beda jauh. Anto ngerti yang dia bicarakan. Sugiono ini mahluk ajaib muncul dari mana?,” tuturnya.

    Geisz tampaknya begitu muak dengan penjelasan soal mekanisme Pemilihan kepala daerah ini.

    Yang membuat begitu muak bisa saja karena penjelasan dari pihak yang ingin menerapkannya namun memberi penjelasan ke publik dengan kurang baik.

    “Lama-lama ngedengerin para bangsat bicara tentang bencana ujung-ujungnya jadi nafsuin. Ada yang ngomong kopi yang kita minum & gorengan yg kita makan,” tuturnya.