Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • AHY Perintahkan Kepala BPJK Demokrat Hillary Brigitta untuk Perkuat UMKM dan Ekonomi Kreatif

    AHY Perintahkan Kepala BPJK Demokrat Hillary Brigitta untuk Perkuat UMKM dan Ekonomi Kreatif

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kembali menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor ekonomi kreatif. Lewat program “UMKM HEBAT KUAT” yang tengah dibuka pendaftarannya untuk wilayah JABODETABEK, Partai Demokrat menunjukkan keseriusannya hadir menjawab kebutuhan masyarakat.

    Program ini tak lepas dari peran Hillary Brigitta Lasut (HBL) yang belum lama ini mendapat mandat penting dari AHY. Pada Minggu, 23 Maret 2025, AHY menunjuk HBL sebagai Kepala Badan Pembinaan Jaringan Konstituen (BPJK) dalam struktur terbaru DPP Demokrat. Jabatan strategis ini setara dengan posisi menteri atau wakil menteri di internal partai, dan menuntut HBL untuk bekerja maksimal membangun jaringan konstituen secara nasional.

    Penunjukan tersebut bukan tanpa alasan. AHY menaruh harapan besar agar Hillary mampu memaksimalkan seluruh potensi jaringan partai, termasuk dukungan kepala daerah dari Demokrat, untuk memperkuat mesin partai sekaligus menjadi solusi nyata atas persoalan masyarakat.

    Tak hanya bicara strategi politik, AHY secara khusus meminta BPJK untuk menginisiasi gerakan-gerakan inovatif dalam menjawab isu-isu riil seperti pengangguran, minimnya lapangan kerja, hingga keterbatasan kapasitas UMKM dan pelaku ekonomi kreatif. Melalui program “UMKM HEBAT KUAT”, Demokrat ingin menjadi bagian dari solusi yang membumi.

    “Ayo bergabung menjadi UMKM Binaan Partai Demokrat, yang memberi kesempatan bagi pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif dari seluruh Indonesia untuk merasakan kehadiran Partai Demokrat khususnya dalam menangani masalah keterbatasan skill dan sumber daya UMKM untuk berkembang, masalah pengangguran dan kebutuhan lapangan kerja,” ajak Hillary dalam unggahan Instagram terbarunya.

  • Luhut Ingin Usir Orang-orang yang Suarakan Pemakzulan Gibran, Hisyam Mochtar: Apa Kapasitas Dia?

    Luhut Ingin Usir Orang-orang yang Suarakan Pemakzulan Gibran, Hisyam Mochtar: Apa Kapasitas Dia?

    Dokumen itu dibacakan oleh pakar hukum tata negara, Refly Harun, melalui kanal YouTube pribadinya pada Jumat (18/4/2025).

    “(Tuntutan ke) Satu, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Asli, ini ada persoalan, tapi kita hargai dulu,” ujar Refly saat membacakan poin pertama.

    Selanjutnya, Forum Purnawirawan mendukung program kerja Kabinet Merah Putih atau Asta Cita, kecuali pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Mereka juga menyerukan penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai bermasalah.

    Isu tenaga kerja asing juga tak luput dari perhatian mereka. Dalam pembacaan poin berikutnya, Refly menyebut:

    “Menghentikan tenaga kerja asing China yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya. Ingat ya, China bukan Tionghoa ya,” lanjut Refly.

    Forum juga menekankan pentingnya pengelolaan sektor pertambangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, terutama yang tercantum dalam Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945.

    Mereka juga mendesak agar menteri yang tersangkut kasus korupsi segera diganti.

    “Dan perlu mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan presiden RI ke-7 (Joko Widodo),” tegas Refly membacakan tuntutan lainnya.

    Poin ketujuh dan kedelapan juga menyasar institusi negara. Pertama, mereka meminta Polri dikembalikan ke fungsi utamanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri.

    Selanjutnya, mereka mengusulkan agar MPR mengganti wakil presiden Gibran Rakabuming Raka karena putusan Mahkamah Konstitusi terkait pasal 169 huruf q UU Pemilu dinilai melanggar hukum.

  • Kabar RMS Gabung PSI, Muhammad Surya: PSI Memang Butuh Sosok Beliau

    Kabar RMS Gabung PSI, Muhammad Surya: PSI Memang Butuh Sosok Beliau

    Ia mengungkapkan, RMS hampir pasti bergabung dan tinggal menanti momen resmi, kemungkinan besar dalam acara besar PSI bulan depan.

    “Tak sengaja, kemarin saya ketemu Ketua PSI Kaesang. Saya menyempatkan menanyakan langsung soal rumor Pak RMS sahabatnya, akan ke PSI. Kaesang cuma menjawab pendek, bahwa RMS sahabatnya dan PSI butuh orang seperti Pak RMS,” ujar Mulawarman.

    Ia menambahkan bahwa RMS saat itu tengah berada bersamanya dalam perjalanan menuju rumah Ahmad Ali, Ketua Harian DPP NasDem periode 2019–2024.

    Soal apakah RMS akan membawa timnya dari NasDem ke PSI, Mulawarman menjawab bahwa RMS tak berniat mengganggu partai yang turut ia besarkan itu. “RMS kemungkinan besarnya membentuk gerbong baru di Sulsel untuk PSI,” tuturnya.

    Terkait siapa sosok yang mungkin menggantikan RMS di posisi Ketua DPW NasDem Sulsel, Mulawarman menyebut sejumlah nama potensial seperti Rudianto Lallo, Andi Rahmatika Dewi, Syaharuddin Alrif, Mizar Roem, hingga Ilhamsyah Azikin.

    Sebelumnya, Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPW NasDem Sulsel, Tobo Haeruddin, menyebut kabar tersebut masih sebatas isu yang belum dikonfirmasi langsung oleh RMS.

    RMS, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPW NasDem Sulsel dan anggota DPR RI, santer dikabarkan akan mencari kendaraan politik baru usai gelaran Pilkada 2024.

    Hanya saja, Tobo menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan hak pribadi RMS.

    “Jika ada benarnya, itu adalah hak prerogatif Pak RMS,” ujar Tobo kepada awak media, Kamis (8/5/2025).

    “Beliau tentu sudah menganalisa secara matang dan cermat sebelum mengambil keputusan. Kita tidak bisa terlalu jauh ikut campur, karena itu adalah hak pribadi beliau,” tambahnya.

  • RMS Digosipkan Loncat Partai, NasDem Sulsel: Hak Prerogatif Beliau

    RMS Digosipkan Loncat Partai, NasDem Sulsel: Hak Prerogatif Beliau

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Isu mengenai kemungkinan Rusdi Masse Mappasessu (RMS) akan berpindah haluan politik ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapat tanggapan dari internal Partai NasDem Sulsel.

    Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPW NasDem Sulsel, Tobo Haeruddin, menyebut kabar tersebut masih sebatas isu yang belum dikonfirmasi langsung oleh RMS.

    RMS, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPW NasDem Sulsel dan anggota DPR RI, santer dikabarkan akan mencari kendaraan politik baru usai gelaran Pilkada 2024.

    Hanya saja, Tobo menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan hak pribadi RMS.

    “Jika ada benarnya, itu adalah hak prerogatif Pak RMS,” ujar Tobo kepada awak media, Kamis (8/5/2025).

    “Beliau tentu sudah menganalisa secara matang dan cermat sebelum mengambil keputusan. Kita tidak bisa terlalu jauh ikut campur, karena itu adalah hak pribadi beliau,” tambahnya.

    Ia juga menegaskan bahwa hingga kini, belum ada komunikasi resmi dari RMS mengenai rumor tersebut.

    “Saya baru tahu juga setelah adanya pemberitaan. Sampai saat ini, kami belum mendengar secara langsung dari Pak RMS mengenai isu tersebut,” jelas Tobo.

    Menyoroti kiprah RMS di internal partai, Tobo menyampaikan bahwa sang politisi cukup aktif dalam menggerakkan mesin partai selama Pilkada Serentak 2024.

    RMS disebut terlibat secara langsung dalam berbagai kegiatan strategis partai di Sulsel. Namun pasca Pilkada, intensitas keterlibatannya dikabarkan menurun.

    “Saat Pilkada 2024 kemarin, beliau sangat menggelegat. Tetapi pasca Pilkada, mungkin beliau sedang beristirahat atau lebih fokus pada tugasnya sebagai anggota DPR RI,” kata Tobo.

  • Pemprov Kaltara Perkuat PAD Dari Sektor Pajak Bahan Bakar Bermotor

    Pemprov Kaltara Perkuat PAD Dari Sektor Pajak Bahan Bakar Bermotor

  • Keras! Luhut ke Pihak yang Minta Gibran Diganti: Jangan Tinggal di Indonesia

    Keras! Luhut ke Pihak yang Minta Gibran Diganti: Jangan Tinggal di Indonesia

  • Kompak dengan Eks Komandan Korps Marinir Suharto, Said Didu: Jokowi adalah Musuh Bersama

    Kompak dengan Eks Komandan Korps Marinir Suharto, Said Didu: Jokowi adalah Musuh Bersama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Muhammad Said Didu mengutip perkataan Eks Komandan Korps Marinir, Purn Suharto yang menyebut Jokowi adalah musuh bersama.

    Unggahan dari Said Didu melalu kanal X miliknya, @msaid_didu memperlihatkan dukungan tehadap purnawirawan TNI, dengan melampirkan video rekaman.

    “Jokowi adalah musuh bersama,” tulis Said Didu dalam akun X pribadinya, Kamis, (8/5/2025).

    Sebelumnya, Eks Komandan Korps Marinir, Letjen TNI Purnawirawan Suharto menyampaikan seruan serta dukungan penuh Pemakzulan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

    Yang disampaikan dan direkam dari program acara Suara Rakyat yang ditayangkan di Kanal YouTube iNews pada Selasa, (6/5/2025).

    “Kami sudah sampai pada identifikasi friend orfu, kalau tentara kan gitu, dan terus terang tolong nggak usah lagi saya dicekoki dengan kata-kata Jokowi,” kata Suharto dikutip Kamis, (8/5/2025).

    Dengan tegas dan penuh penekanan, ia menyebut bahwa Presiden ke-7 (Jokowi) merupakan musuh bersama.

    “Karena kami purnawirawan sudah sampaikan pada kesimpulan Jokowi itu adalah musuh bersama,” tegasnya.

    Dengan demikian, ia menolak membicarakan banyak hal, dan telah menetapkan pernyataannya terkait permusuhan yang dimaksud.

    “Itu aja, mau dinilai apapun saya terserah sudah jadi common enemy, ngapain kita bicara lagi,” lanjutnya.

    Tepatnya, ia ingin membahas tentang jabatan anak dari Jokowi, yakni Gibran sebagai Wakil Presiden.

    “Ayo kita bicara ke depan, saya yang khawatir satu, dengan anaknya ditaruh di sana saya khawatir ada lagi cawe-cawe berikutnya,” ujar Suharto

  • Bill Gates Bakal Uji Coba Vaksin TBC di Indonesia, Irma Suryani: Kenapa Tidak?

    Bill Gates Bakal Uji Coba Vaksin TBC di Indonesia, Irma Suryani: Kenapa Tidak?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menyambut baik rencana uji coba vaksin TBC yang dikembangkan pendiri Microsoft sekaligus tokoh filantropi dunia, Bill Gates.

    Dia mengaku tak ada masalah dengan rencana uji coba tersebut sebab penyakit TBC masih jadi momok di Indonesia.

    “Sebetulnya kalau tidak salah uji coba vaksin ini sudah dilakukan di 6 negara termasuk Indonesia sejak tahun 2024, kalau tidak salah menurut Erlina Burhan dari IDI,” kata Irma kepada wartawan, Kamis (8/5/2025).

    “Jika memang sudah pernah dilakukan dan tidak bermasalah kenapa tidak? Mengingat penyakit ini masih menjadi momok di Indonesia,” lanjutnya.

    Irma meyakini uji coba ini tidak akan dilakukan dengan sebarangan, karena mempertaruhkan nama baik Bill Gates maupun Presiden Prabowo Subianto.

    “Saya kira seorang Bill Gates dan Presiden Republik Indonesia tentu tidak akan sembarangan mempertaruhkan reputasinya untuk uji coba vaksin ini,” ujarnya.

    “Harapannya tentu vaksin ini berhasil baik dan Bill Gates memberikan vaksin tersebut sebagai hibah pada Indonesia. Untuk membantu penyebaran penularan penyakit TBC ini yang masih masif di daerah-daerah,” imbuhnya.

    Sebelumnya,

    Presiden Prabowo Subianto, menerima kunjungan tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation, Bill Gates di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 7 Mei 2025.

    Pertemuan tersebut membahas kerja sama strategis di bidang kesehatan dalam upaya penanggulangan penyakit menular seperti polio, tuberkulosis (TBC), dan malaria.

    Presiden Prabowo juga menjelaskan peran Gates Foundation dalam mendukung produksi vaksin polio melalui Bio Farma, yang kini menjadi salah satu produsen vaksin terbesar di dunia dengan kapasitas produksi hingga 2 miliar dosis per tahun.

  • Presiden Prabowo Desak DPR Tuntaskan RUU PPRT, Puan: Kami Masih Tampung Masukan Masyarakat

    Presiden Prabowo Desak DPR Tuntaskan RUU PPRT, Puan: Kami Masih Tampung Masukan Masyarakat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

    Desakan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum yang layak bagi para pekerja rumah tangga, kelompok yang selama ini dinilai rentan dan belum mendapatkan perhatian memadai.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR RI, Puan Maharani, menjelaskan bahwa proses legislasi masih berjalan dan DPR saat ini tengah fokus mendengarkan masukan publik melalui forum rapat dengar pendapat umum (RDPU).

    “Mulai masa sidang ini kita sudah melaksanakan RDPU, artinya mendengarkan pendapat dan masukan dari masyarakat,” kata Puan kepada wartawan, Kamis (8/5/2025).

    Dalam forum tersebut, DPR menghadirkan beragam pihak yang terlibat langsung dalam isu ketenagakerjaan domestik, seperti perwakilan pekerja rumah tangga, para pemberi kerja, serta lembaga pemerhati buruh dan hak asasi manusia.

    “Setidaknya ada tiga pihak utama yang perlu kita dengar, yakni pemberi kerja, pekerja, dan penerima manfaat. Semuanya harus dilibatkan,” jelas Puan.

    Ia menekankan bahwa proses penyusunan regulasi harus dilakukan dengan seksama agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar adil dan mampu menjawab kebutuhan para pihak, terutama mereka yang bekerja di sektor informal seperti pekerja rumah tangga.

    “Kita perlu waktu untuk memastikan substansi RUU benar-benar berpihak dan memberikan perlindungan nyata,” ujar Puan.

  • Umumkan Mundur, Lalu Balik Lagi, Umar Hasibuan Sindir Hasan Nasbi: Tak Punya Malu

    Umumkan Mundur, Lalu Balik Lagi, Umar Hasibuan Sindir Hasan Nasbi: Tak Punya Malu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, turut menyoroti polemik kembalinya Hasan Nasbi ke jabatan sebagai Political Communication Officer (PCO), setelah sebelumnya sempat mengumumkan pengunduran dirinya.

    Umar menyentil mentalitas pejabat yang dinilainya minim integritas dan rasa tanggung jawab terhadap pernyataan sendiri.

    “Hanya 0,1 persen pejabat di Indonesia yang punya rasa malu dan harga diri,” ujar Umar di X @UmarHasibuan_ (7/5/2025).

    Umar menilai bahwa Hasan Nasbi tidak konsisten dan gagal menunjukkan sikap tegas dalam menentukan posisinya di lingkaran pemerintahan.

    “Sudah umumkan mundur, sekarang kembali lagi menjabat. Apa sebutan yang pantas buat orang ini ges?,” tandasnya.

    Sebelumnya, Hasan Nasbi sempat mengumumkan mundur dari posisi strategisnya sebagai bagian dari tim komunikasi politik.

    Namun, kehadirannya yang masih tampak di lingkungan kabinet menimbulkan polemik serta kritik dari sejumlah pihak.

    Pada rapat paripurna baru-baru ini, Hasan Nasbi terlihat hadir. Ia duduk berdampingan dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Kependudukan dan Pembangunan/Kepala BKKBN, Wihaji.

    Padahal, Hasan Nasbi telah resmi menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan Kepala Pusat Komunikasi dan Opini (PCO) pada 21 April 2025 lalu.

    Dalam pernyataan yang disampaikan melalui video unggahan kanal Total Politik pada Selasa (29/4/2025), Hasan menyebut bahwa surat pengunduran dirinya telah dikirim kepada Presiden Prabowo Subianto melalui dua pejabat tinggi negara.