Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Dukung Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Ahmad Doli Beber Alasan Ini

    Dukung Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Ahmad Doli Beber Alasan Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dengan pemilu daerah, menjadi perbincangan menarik beberapa hari belakangan ini.

    Merespons hal itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mendukung penuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.

    Menurutnya, pemilu akan lebih ideal jika pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) juga dipisah, seperti yang pernah diterapkan pada Pemilu 2004.

    “Saya dalam posisi secara pribadi mendukung putusan MK itu. Bahkan sebenarnya, kalau bicara tentang keserentakan, lebih ideal lagi juga kalau pilpres dan pilegnya dipisah. Kalau saya, seperti 2004,” kata Doli dalam diskusi Politics & Colleagues Breakfast di Sekretariat PCB, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6).

    Doli menilai skema pemilu serentak justru memperkuat praktik politik pragmatis. Dia menyebut kampanye kepala daerah yang seharusnya fokus pada isu lokal seringkali tenggelam karena bersaing dengan isu nasional.

    “Kampanye yang dilakukan kepala daerah berkaitan dengan apa yang harus dilakukan dalam 5 tahun ke depan menjadi tidak ditanggapi serius oleh masyarakat. Bahayanya, dampaknya adalah memperkuat praktik pragmatisme pemilu,” jelasnya.

    Doli mengingatkan bahwa putusan MK tersebut membawa konsekuensi serius terhadap berbagai regulasi.

    Menurutnya, diperlukan revisi menyeluruh terhadap sejumlah undang-undang, termasuk UU Pemilu, UU Pilkada, hingga UU Partai Politik.

  • Sulsel Jadi Titik Balik Nasional, Imam Fauzan di Muskerwil PPP: Kebangkitan Dimulai dari Sini!

    Sulsel Jadi Titik Balik Nasional, Imam Fauzan di Muskerwil PPP: Kebangkitan Dimulai dari Sini!

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Musyawarah kerja wilayah (Muskerwil) IV Dewan pimpinan wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi momentum sekaligus refleksi bagi seluruh kader.

    Ketua DPW PPP Sulsel, Imam Fauzan AU dalam sambutannya menyampaikan Muskerwil kali ini tidak hanya difokuskan pada persiapan menuju Muktamar di Bali yang akan digelar 29 September hingga 1 Oktober mendatang.

    Tetapi menurut Imam Fauzan ini menjadi momen evaluasi dan penyatuan visi. Kader diimbau untuk tidak sekadar terjebak dalam dinamika pemilihan ketua umum, melainkan ikut aktif mengusulkan perubahan penting dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) demi masa depan partai.

    “Kita perlu lebih dari sekadar tokoh. Kita butuh arah, kita butuh pembaruan sistem, dan kita perlu kesolidan. Dari Sulawesi Selatan, kita mulai langkah menuju kebangkitan nasional,” tandasnya.

    Imam Fauzan menuturkan meskipun PPP saat ini tengah berada di luar lingkaran kekuasaan dan tidak memiliki wakil di DPR RI, semangat dan arah perjuangan tidak padam.

    Bahkan, Sulsel merupakan sebagai provinsi dengan lonjakan suara tertinggi secara nasional untuk PPP, menjadi titik terang dan harapan baru.

    “Kita mungkin harus mundur dua-tiga langkah seperti pemanah, tapi itu untuk melesat lebih jauh ke depan. Titik balik P3 dimulai dari Sulawesi Selatan,” ujar Imam dihadapan pimpinan PPP, kader dan tokoh partai, Sabtu 28 Juni 2025.

    Dirinya juga mengingatkan bahwa perjuangan politik bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang etika, pengabdian, dan strategi.

  • Ijazah Jokowi Dituding Bodong, Andi Widjajanto PDIP Beri Kesaksian Mengejutkan Saat Pilpres 2014

    Ijazah Jokowi Dituding Bodong, Andi Widjajanto PDIP Beri Kesaksian Mengejutkan Saat Pilpres 2014

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Andi Widjajanto, salah satu figur dan pemikir penting pada pemenangan pasangan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) pada Pilpres 2014 kembali membuat pengakuan soal polemi ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Politisi PDI Perjuangan itu mengaku pernah melihat dan memegang langsung ijazah Jokowi saat dirinya menjadi sekretarias tim kampanye nasional Jokowi-Jusuf Kalla di Pilpres 2014.

    “Saat itu saya melihat, memegang langsung ijazah dari Pak Jokowi dan juga ijazah Pak JK,” tegas Andi dilansir dari video yang diterima pada Sabtu (28/6/2025).

    Dokumen tersebut kemudian diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta dinyatakan sah dan lengkap sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di tahun 2014.

    Pengakuan tersebut berbeda dengan yang disampaikan politisi senior PDIP Beathor Suryadi.

    Ia mengungkapkan bahwa Andi Widjajanto pernah melihat langsung ijazah Jokowi yang diduga hasil cetakan ulang.

    Lebih jauh Beathor mengungkapkan bahwa momen itu terjadi menjelang Pilpres 2014 saat berbagai dokumen penting sedang diverifikasi oleh tim internal.

    Menurut Beathor, dokumen yang diperlihatkan kepada Andi merupakan cetakan ulang yang dibuat pada tahun 2012.

    Cetakan tersebut, kata Beathor, dipersiapkan saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.

    Beathor menegaskan bahwa proses pencetakan ulang berlangsung di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat.

    Diketahui, Bareskrim Polri menegaskan skripsi dan ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo asli berdasarkan hasil uji laboratorium forensik.

  • Ali Ngabalin Ungkap Tujuan Asli Jokowi Laporkan Penuduh Ijazah Palsu ke Polisi, Roy Suryo Cs Siap-siap!

    Ali Ngabalin Ungkap Tujuan Asli Jokowi Laporkan Penuduh Ijazah Palsu ke Polisi, Roy Suryo Cs Siap-siap!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-7 RI Joko Widodo memilih jalur hukum untuk membuktikan keabsahan ijazahnya dan menjerat para penuduhnya. Kubu Jokowi hingga hari ini enggan menunjukkan dokumen asli terbitan Universitas Gadjah Mada (UGM) karena khawatir terjadi kekacauan dan preseden buruk di masa yang akan datang.

    “Negara ini adalah negara hukum, siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Itu kan salah satu asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum,” tegas kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan dalam konfrensi pers di Senayan, Jakarta, akhir pekan lalu.

    Jokowi melaporkan tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya, teregistrasi dengan nomor LP/B/2831/IV/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

    Yakub mengatakan, langkah hukum yang ditempuh Jokowi ini agar tuduhan yang menyebut dirinya mempunyai ijazah palsu dapat terjawab dengan gamblang.

    Sementara itu, Mantan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengungkap alasan mendasar mengapa Jokowi lebih memilih jalur hukum untuk membuktikan keaslian ijazahnya ketimbang memaafkan para penuduh.

    Ngabalin mengaku pernah mendapat nasihat dari Jokowi tentang memaafkan seseorang bukan justru balik memusuhi.

    “Orang baik, orang sholeh tetap teduh dan sabar. Dulu dia berpesan kepada saya “kalau bisa dimaafkan kenapa harus dimusuhi” ketika di solo kemarin saya ulangi ungkapkan ini!” ungkap Ali Ngbalin melalui akun X pribadinya, dilansir pada Sabtu (28/6/2025).

    Jokowi lantas memberi penjelasan bahwa pilihannya lewat jalur hukum untuk memberikan pelajaran dan ketegasan agar orang itu tidak dengan gampang dan mudah memfitnah dan merusak tatanan budaya. Sekaligus menjadi pelajaran bagi yang lain di masa datang.

  • Gantikan Amsal, DPP Hanura Tunjuk Jenderal sebagai Plt Ketua Hanura Sulsel

    Gantikan Amsal, DPP Hanura Tunjuk Jenderal sebagai Plt Ketua Hanura Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura resmi menunjuk Brigjen Pol (Purn) Dr. Drs. Adeni Muhan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Sulawesi Selatan.

    Penunjukan ini tertuang dalam Surat Keputusan bernomor SKep/015/DPP-P.Hanura/VI/2025 tertanggal 25 Juni 2025.

    Kol. Purn. Ir. Amsal, saat dikonfirmasi membenarkan penunjukan tersebut.

    “Itu benar adanya plt ketua, sama dengan beberapa ketua DPD lain yang dimisioner seperti NTB dan Bengkulu yang telah melaksanakan Musda,” kata Amsal kepada awak media, Jumat (27/6/2025).

    Adeni Muhan, yang juga menjabat sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Sulawesi, segera mengambil langkah strategis untuk mempersiapkan Musyawarah Daerah (Musda).

    “Segera dibentuk panitia Musda,” tegas Adeni secara terpisah melalui sambungan telepon.

    Langkah awal yang akan dilakukan adalah mengonsolidasikan pengurus guna mempercepat proses persiapan.

    “Langkah awal adalah konsolidasi pengurus persiapan Musda di bulan Juli ini,” tambahnya.

    Penunjukan Plt Ketua DPD Hanura Sulsel ini dilakukan berdasarkan mekanisme internal DPP, di mana pengurus DPP ditugaskan untuk mengawal pelaksanaan Musda di daerah.

    Kebijakan serupa sebelumnya juga telah diterapkan di beberapa provinsi seperti NTB dan Bengkulu.

    Dengan penunjukkan Adeni Muhan, DPP Hanura berharap proses Musda di Sulsel dapat berjalan lancar dan menghasilkan kepengurusan yang solid untuk memenangkan kontestasi politik mendatang.

    (Muhsin/fajar)

  • Tak Ada Lagi Pemilu Serentak, Demokrat: Ini Akhir dari Kekacauan Pemilu!

    Tak Ada Lagi Pemilu Serentak, Demokrat: Ini Akhir dari Kekacauan Pemilu!

    Mulai tahun 2029, pelaksanaan pemilu nasional akan dipisahkan dari pemilu lokal.

    Artinya, pemilihan anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden (Pemilu Nasional) tidak lagi dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah (Pemilu Lokal).

    Putusan ini menghapus skema Pemilu Serentak 5 kotak suara yang selama ini diterapkan.

    Pemisahan waktu penyelenggaraan tersebut, menurut MK, ditujukan untuk menciptakan proses pemilu yang lebih sederhana, mudah dipahami pemilih, dan menghasilkan demokrasi yang berkualitas.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

    Sidang pengucapan putusan digelar pada Kamis, (26/6/2025), di ruang pleno Mahkamah Konstitusi.

    MK juga mengkritisi belum adanya perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, meskipun sejak tahun 2020 Mahkamah telah menyampaikan arah reformasi lewat Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019.

    Mahkamah menilai saat ini pembentuk undang-undang tengah mempersiapkan revisi secara menyeluruh terhadap peraturan terkait pemilu.

    Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, menegaskan bahwa model penyelenggaraan pemilu yang sudah berlangsung selama ini tetap sah secara konstitusi.

    “Dengan pendirian tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa semua model penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang telah dilaksanakan selama ini tetap konstitusional,” kata Saldi.

  • Akui Pernah Punya Usaha Percetakan di Pasar Pramuka, Prof. Paiman: Agar Bisa Sekolah

    Akui Pernah Punya Usaha Percetakan di Pasar Pramuka, Prof. Paiman: Agar Bisa Sekolah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus senior PDI Perjuangan Beathor Suryadi mengguncang arena politik nasional lewat pernyataannya terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Beathor menyebut ijazah yang digunakan Jokowi untuk mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2012 diduga hasil cetakan ulang yang dibuat di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat.

    Mantan Wakil Menteri Desa, Prof. Paiman Raharjo menjadi salah satu yang tertuduh terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi.

    Prof Paiman dengan tegas membantah semua tudingan tersebut. Ia menilai isu yang beredar adalah fitnah yang sangat jahat dan tidak berdasar.

    “Saya ingin mengklarifikasi berita yang beredar bahwa Paiman Raharjo Wamendes terlibat dalam pembuatan ijazah palsu Jokowi. Perlu saya sampaikan bahwa sesuai penjelasan dari UGM Fakultas Kehutanan, Jokowi sah lulusan dari UGM,” ujar Paiman dikutip pada Jumat (27/6/2025).

    Mantan Rektor Universitas Moestopo (Beragama) itu juga menanggapi tuduhan yang menyebut ijazah Jokowi dicetak di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut sama sekali tidak benar.

    “Terkait tuduhan ijazah palsu yang dibuat di Pramuka, bisa saya pastikan itu tidak benar,” tegasnya.

    Ia mengakui bahwa pernah menjalankan usaha percetakan dan fotokopi, namun itu dilakukan semata-mata untuk membiayai pendidikan dirinya sendiri dan berlangsung dalam periode terbatas.

    “Saya memang usaha percetakan dan fotokopi dalam rangka agar bisa sekolah, yaitu tahun 1997 sampai 2002. Setelah itu saya tidak lagi punya usaha di Pramuka karena saat itu sudah menjadi Kaprodi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo,” jelasnya.

  • Jokowi Belum Reda, Giliran Seleksi Dokumen Pendaftaran Gibran Rakabuming di KPU Dipermasalahkan

    Jokowi Belum Reda, Giliran Seleksi Dokumen Pendaftaran Gibran Rakabuming di KPU Dipermasalahkan

    “Bahkan kalau diteliti sekolahnya, sama dari awal. SMA-nya, itu pun bermasalah juga. Mulai dari SMA Santo Yosef yang hanya dua tahun, masuk ke SMK Kristen di Solo yang hanya dua tahun,” kata Roy.

    “Kemudian dia lari ke Singapura, kemudian dia masuk tiba-tiba ada ijazah University of Bradford tadi,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Beathor Suryadi menuduh jazah Jokowi merupakan cetakan ulang yang diproduksi tahun 2012 ketika mendaftar sebagai calon Gubernur DKI Jakata.

    “Andi belum sadar kalau yang ia lihat itu cetakan 2012. Itu digunakan untuk keperluan Pilgub DKI,” ujar Beathor.

    Tak sampai disitu, Beathor juga menuduh proses pencetakan ijazah dilakukan secara diam-diam di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, oleh tim relawan Jokowi yang berasal dari Solo.

    Sejumlah nama disebut yang membantu proses cetak ulangnya seperti David, Anggit, dan Widodo, serta kolaborator dari PDIP DKI, termasuk Dani Iskandar dan Indra.

    “Dokumen itu disusun buru-buru di rumah Jalan Cikini No. 69, Menteng. Semua strategi disiapkan di sana,” ungkapnya.

    Diketahui, sampai kasus ini ditangani penegak hukum, Jokowi sebagai pemilik ijazah tetap bersikukuh tidak mau menunjukkan ijazahnya. Bahkan pengacara menyatakan kalau ijazah Jokowi ditunjukkan bisa bikin cheos. (Pram/fajar)

  • Ali Ngabalin Sebut Hanya Orang Sinting yang Memfitnah Yang Mulia Jokowi, Sindir Roy Suryo-Said Didu?

    Ali Ngabalin Sebut Hanya Orang Sinting yang Memfitnah Yang Mulia Jokowi, Sindir Roy Suryo-Said Didu?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Belum reda soal tuduhan ijazah palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali terseret rumor menderita penyakit parah. Bahkan tak sedikit yang menuding Jokowi terkena santet hingga azab.

    Mantan gubernur DKI Jakarta itu disebut mengalami alergi sepulang dari Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus beberapa waktu lalu. Terlihat jelas wajahnya bengkak, warna kulit berubah seperti melepuh.

    Ali Mochtar Ngabalin, mantan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden era Jokowi berkuasa siap pasang badan membela Jokowi dari serangan fitnah dan caci maki.

    “Jangan kendorin, kencangin saja. Mari pasang “kuda-kuda” mari kita membantu mereka yang terus memfitnah dan mendzalimi Jokowi agar IQ-mereka tidak sungsang lagi,” tulis Ali Ngabalin di akun X pribadinya, dikutip pada Jumat (27/6/2025).

    Politisi Partai Golkar ini menegaskan seluruh rakyat Indonesia memandang Jokowi presiden hebat yang pernah dimiliki republik ini.

    “Banyak yang sinting dan stres, menyerang serta memfitnah Yang Mulia Presiden ke 7 Ir. H. Joko Widodo dengan berbagai cara termasuk isu sakit berat dll. Hanya orang stres, sinting, keok dan sakit hati yang terus menghujat dan mencaci-maki Jokowi. saya tetap simpatik dengan NKRI punya orang hebat seperti beliau, sayapun yakin banyak orang yang simpatik dan terus mendoakan beliau,” tegasnya.

    “Yang sakit hati segera sembuh, yang keok segera kuat dan yang menghujat segera punya hajat (punya kerjaan dan punya hambak) agar waktunya benar-benar efektif, cari makan yang halal dan thoyyibah. hidup Jokowi!” pungkas Ngabalin.

  • Kader PKN Sambut Putusan MK, Sebut Pemilu Terpisah Bisa Restorasi Politik Sehat

    Kader PKN Sambut Putusan MK, Sebut Pemilu Terpisah Bisa Restorasi Politik Sehat

    “Daripada membakar semua energi dan dana dalam satu tahun penuh tekanan, lebih baik kita kelola secara bertahap dan akuntabel,” ujarnya.

    Lebih jauh, ia menekankan bahwa pemisahan jadwal pemilu juga membuka peluang peningkatan legitimasi kepala daerah karena pemilih tidak terpengaruh arus besar politik nasional.

    “Warga bisa fokus memilih pemimpin lokal sesuai kebutuhan dan konteks daerahnya, bukan karena efek ekor jas dari capres atau partai besar,” jelasnya.

    Menurutnya, kualitas demokrasi lokal yang selama ini kerap tenggelam dalam hiruk-pikuk nasional kini bisa mendapatkan perhatian lebih.

    “Debat publik soal daerah akan lebih hidup, dan kontrol masyarakat terhadap calon kepala daerah akan lebih tajam,” ujarnya.

    Meski demikian, Cottong tetap mengingatkan agar masa jeda ini tidak disalahgunakan oleh elite partai untuk membangun kekuatan oligarki di daerah.

    “Kita butuh reformasi internal partai, bukan cuma relaksasi waktu. Kalau tidak, pemilu terpisah tetap akan melahirkan politisi instan, hanya dengan wajah dan baliho lebih banyak waktu,” katanya.

    Ia menyebut PKN Sulawesi Selatan siap menggunakan momentum ini untuk mempercepat kaderisasi wilayah dan memperluas partisipasi anak muda dalam politik.

    “Momentum ini harus dijawab dengan kerja konkret. Jangan sampai jadi penundaan kegagalan yang dibungkus strategi,” tegasnya.

    Cottong juga menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam proses reformasi pemilu melalui forum pendidikan politik dan pengawasan partisipatif.

    “Kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh jadwal, tapi oleh kejujuran proses dan keseriusan partai membentuk calon yang layak,” tutupnya.