Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Appi Kantongi 11 Dukungan Maju Musda Golkar Sulsel, Bakal Sapu Bersih?

    Appi Kantongi 11 Dukungan Maju Musda Golkar Sulsel, Bakal Sapu Bersih?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Gelombang dukungan terhadap Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi untuk maju sebagai Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan semakin menguat.

    Hingga hari ini, Jumat (30/5/2025), tercatat sudah 11 DPD II kabupaten/kota yang secara resmi menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada Munafri.

    Dukungan ini menjadi sinyal kuat bahwa konsolidasi politik di tubuh Golkar Sulsel mulai mengarah pada sosok mantan CEO PSM Makassar itu.

    Dengan semakin banyaknya rekomendasi yang dikantongi, peluang Appi untuk melenggang sebagai calon kuat Ketua Golkar Sulsel kian terbuka lebar.

    Merespon hal ini, Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang terus mengalir dari jajaran DPD II Partai Golkar se-Sulawesi Selatan terhadap pencalonannya sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel.

    “Hingga saat ini, sebanyak 11 DPD II telah secara resmi menyerahkan surat rekomendasi dukungan kepada saya. Ini kepercayaan untuk kami membesarkan Golkar Sulsel kedepan,” ujar Appi.

    “Tentu saya berterima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada para ketua dan pengurus DPD II yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada saya,” tambah Appi.

    Adapun 11 DPD II yang telah memberikan rekomendasi dukungan untuk Munafri, diantaranya DPD II Golkar Bulukumba, Toraja, Pangkep, dan Wajo, Bantaeng, Takalar, Makassar. Terbaru hari ini, dukungan dari

    “Alhamdulillah tadi dukungan berupa rekomendasi dari Enrekang, Soppeng, Maros dan Jeneponto,” tuturnya.

  • Pertarungan Menuju Kursi Ketua Golkar Sulsel, Appi Sementara Unggul dengan 8 Rekomendasi

    Pertarungan Menuju Kursi Ketua Golkar Sulsel, Appi Sementara Unggul dengan 8 Rekomendasi

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Munafri Arifuddin atau Appi telah mengantongi delapan rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar. Sebagai tiket maju sebagai calon Ketua Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel).

    Pengamat Politik Nurmal Idrus mengatakan, meski telah mengantongi delapan rekomendasi. Appi bukan satu-satunya bakal calon potensial.

    “Pada akhirnya, DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Golkar akan memberikan sinyal kepada salah satu kandidat,” kata Nurmal kepada fajar.co.id, Sabtu (30/5/2025).

    Ia mengungkapkan ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama diskresi.

    “Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi, pertama diskresi akan diberikan kepada salah satu kandidat tetapi di saat akhir pemungutan suara,” ujar Nurmal.

    Hal tersebut, kata Nurmal, merujuk pada Musda Sulsel sebelumnya. Diskresi keluar pada jelang pemungutan suara.

    “Itu merujuk pada pengalaman musda sebelumnya dimana diskresi keluar pada menit terakhir pemungutan suara,” jelasnya.

    “Jadi, DPP akan membiarkan lebih banyak calon yang maju ke pemungutan suara dan kemudian memilih salah satu diantaranya,” tambah Nurmal.

    Kemungkinan kedua, ia mengatakan bisa saja ada calon yang diapungkan. Nurmal menjelaskan maksud diapungkan.

    “Kedua, ada kemungkinan ada calon lain yang akan diapungkan DPP. Istilahnya akan ada calon alternatif jika persaingan meruncing dari 4 figur yang selama ini disebut, Munafri, Ilham, Adnan dan Taufan Pawe,” terangnya.

    Diketahui, Appi telah mengantongi rekomendasi dari delapan DPD II. Di antaranya Bulukumba, Pangkep, Tana Toraja, Wajo, Bantaeng, Takalar, dan Soppeng, dan Makassar.
    (Arya/Fajar)

  • Pandji Pragiwaksono: Anies Nganggur, Kerjanya Nongol di YouTube

    Pandji Pragiwaksono: Anies Nganggur, Kerjanya Nongol di YouTube

    “Kalau jadi Youtuber, itu susah terjadi, tapi masih punya keterlibatan politik, itu bisa lu jaga. Seperti yang gue bilang, menjadi Presiden, Gubernur, atau apapun gak cukup lu cuma disukai rakyat. Lu harus disukai politisi,” kuncinya.

    Sebelumnya, Pengamat politik Adi Prayitno menilai bahwa pasca-Pilpres 2024, posisi Anies Baswedan dalam dinamika politik nasional telah berubah secara besar.

    “Per hari ini tentu, terlepas dari apapun, Anies itu bukan siapa-siapa. Bukan lagi Gubernur, sudah kalah Pilpres, tidak dapat tiket maju Pilkada Jakarta,” ujar Adi dalam sebuah video yang dikutip pada Senin (10/3/2025).

    Namun, meski Anies tidak lagi memegang jabatan politik, Adi menilai kehadirannya di ruang publik tetap menarik perhatian.

    “Bagi saya, secara prinsip, orang-orang seperti Anies Baswedan harus sering-sering tampil ke permukaan,” ucapnya.

    Alasannya, setiap apapun yang dibicarakan Anies akan menjadi pergunjingan publik.

    “Selalu menjadi amunisi bagaimana untuk memberikan opini pembanding,” lanjutnya.

    Adi juga menambahkan bahwa, terlepas dari statusnya saat ini, Anies masih dianggap sebagai sosok yang mampu menyuarakan wacana-wacana kritis terhadap berbagai kebijakan.

    “Ya, suka tidak suka, sekalipun Anies bukan siapa-siapa lagi, Anies dinilai sebagai orang yang mampu memberikan wacana-wacana kritis terkait kebijakan apapun,” tandasnya.

    (Muhsin/fajar)

  • Musda Golkar Kian Panas, Appi Bakal Borong Dukungan DPD II Kabupaten Kota?

    Musda Golkar Kian Panas, Appi Bakal Borong Dukungan DPD II Kabupaten Kota?

    Bahkan, sejumlah pihak meyakini bahwa pada Pemilu mendatang, perolehan kursi Partai Golkar di Sulsel akan meningkat signifikan.

    Pengamat Politik dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Lukman Irwan, menilai bahwa Appi bukan hanya Wali Kota Makassar, tapi juga kader Golkar yang aktif membesarkan partai pada pileg 2024.

    “Konsolidasi yang beliau lakukan sangat kuat, baik di tingkat kota maupun ke daerah lain,” ungkapnya.

    Belum lama ini, Appi melakukan safari politik ke DPD II di daerah jelang Musda DPD I Golkar Sulsel. Andi Lukman menilai seperti yang dilakukan Appi justru bisa mendatangkan manfaat jangka panjang bagi Makassar.

    Konsolidasi lintas daerah, tambah Lukman, membuka peluang kerja sama antarwilayah dan memperkuat jaringan politik yang bisa berpengaruh pada alokasi anggaran dan dukungan program pembangunan pusat.

    “Pemimpin hari ini harus bisa membangun jejaring lintas daerah dan nasional. Kalau Wali Kota Makassar punya akses lebih luas karena posisinya di partai besar, itu bisa memperkuat daya tawar kota ini di tingkat provinsi bahkan pusat,” terangnya.

    Lebih jauh, Lukman mengingatkan bahwa di era demokrasi yang terbuka, aktivitas politik kepala daerah tidak boleh dianggap sebagai pengabaian tugas. Ia menekankan perlunya membedakan antara kritik politik berbasis opini dan evaluasi berbasis data serta kinerja faktual.

    “Menyerang aktivitas politik kepala daerah seolah-olah itu pelanggaran, tanpa melihat dampaknya terhadap kebijakan dan pelayanan publik, justru melemahkan semangat demokrasi. Kritik harus berbasis capaian, bukan asumsi,” jelasnya.

  • Pleno DPD II Golkar Bulukumba Disorot, DPD I Sulsel Layangkan Teguran Tegas

    Pleno DPD II Golkar Bulukumba Disorot, DPD I Sulsel Layangkan Teguran Tegas

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pelaksanaan rapat pleno yang dilakukan oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Bulukumba tengah menjadi perbincangan hangat setelah DPD I Partai Golkar Sulsel mengeluarkan pernyataan keras.

    Rapat tersebut dipertanyakan karena diduga tidak melibatkan unsur kepengurusan inti, termasuk ketidakhadiran sekretaris DPD II, serta munculnya dugaan keterlibatan kader dari partai lain.

    Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Andi Marzuki Wadeng, mengutarakan kekecewaannya terhadap pelaksanaan pleno yang dinilai menyalahi prosedur internal partai.

    Ia menyebut pelaksanaan tersebut patut dipertanyakan karena tidak memenuhi standar kepartaian, khususnya dalam hal keterlibatan pengurus inti.

    “Kami menyayangkan terjadinya pelaksanaan pleno yang digelar oleh Golkar Bulukumba tanpa pelibatan pengurus inti Partai Golkar Bulukumba, bahkan termasuk tidak terlibatnya Sekretaris Partai Golkar Bulukumba, apalagi dalam rapat tersebut kami temukan adanya kader dari Partai lain,” tegas Andi Marzuki.

    Ia memastikan bahwa DPD I akan memberikan teguran keras sebagai bentuk penegakan disiplin organisasi, terlebih karena proses dukungan terhadap calon ketua belum bisa dilakukan sebelum ada penetapan jadwal Musyawarah Daerah (Musda) resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

    “Sejatinya belum ada penyerahan dukungan sebelum adanya jadwal Musda yang ditentukan oleh DPP. Kalau untuk sosialisasi visi dan misi kepada pemilik suara di Musda, tentunya kami berikan ruang untuk itu,” tambahnya.

    Andi Marzuki juga menekankan pentingnya menjadikan petunjuk pelaksanaan DPP sebagai acuan utama dalam menyelenggarakan Musda.

  • Rommy Obral Sana-sini Jabatan Ketum PPP, Abdul Madjid Nampira Singgung Awal Kehancuran dan Kegagalan PPP

    Rommy Obral Sana-sini Jabatan Ketum PPP, Abdul Madjid Nampira Singgung Awal Kehancuran dan Kegagalan PPP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Manuver mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy menjelang Muktamar PPP mendapat respons negatif dari kader PPP.

    Salah satunya Ketua DPC PPP Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Abdul Madjid Nampira. Dia menyindir berbagai manuver eks ketum partainya Romahurmuziy atau Rommy menyambut pelaksanaan muktamar parpol berlambang Kakbah.

    Sebab, kata Abdul Madjid, Rommy terkesan memperdagangkan partai demi kepentingan pribadi dalam setiap pernyataan menyambut Muktamar PPP.

    “PPP ini terlihat seolah tidak punya muruah dengan diobral sana sini oleh Rommy,” katanya kepada awak media, Kamis (29/5).

    Madjid meminta kepada Rommy tidak membuat narasi yang mempermalukan PPP, karena pernyataan itu membuat citra partai buruk di masyarakat.

    “Kalau dilihat di media sosial pun tanggapan netizen terhadap Rommy, ya, negatif,” ujar Madjid.

    Menurutnya, para kader di daerah telah berjuang sepenuh hati tanpa lelah dan pamrih mengembalikan nama partai.

    Dia merasa tidak rela dengan manuver Rommy yang terlalu banyak merugikan PPP menyambut Muktamar demi memilih ketum partai berkelir hijau. Toh, kata Madjid, Rommy selama memimpin PPP sudah gagal dan membuat gaduh yang menghadirkan perpecahan di internal PPP.

    “Saat Rommy memimpin PPP 2019 dan tertangkap KPK, itu adalah awal kehancuran dan kegagalan PPP. Saat itu, PPP memiliki kursi 39 di DPR, namun 2019 karena Rommy kursi berkurang 20, sehingga menjadi 19 saja. PPP juga tercemarkan karena Rommy,” kata dia.

    Sebelumnya, Rommy mengaku sempat terbang ke Makassar untuk membujuk Menteri Pertanian, Amran Sulaiman bersedia maju sebagai Ketua Umum PPP.

  • Ray Rangkuti Sebut Jokowi dan Andi Amran Sulaiman Paling Potensial Jadi Ketum PPP, Ini Syaratnya

    Ray Rangkuti Sebut Jokowi dan Andi Amran Sulaiman Paling Potensial Jadi Ketum PPP, Ini Syaratnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perbincangan mengenai Calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Caketum PPP) menjelang muktamar semakin ramai. Apalagi munculnya nama Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam.

    Bahkan, Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti menyebut sosok Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi bisa menjadi calon paling kuat memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dengan syarat pengusaha Haji Isam bisa mengambil alih partai berlambang Kakbah itu.

    Ray mengatakan urusan mengambil alih PPP hanya tinggal formalitas ketika Haji Isam benar-benar turun dalam gelanggang. “Perkara alih kuasa di PPP sudah selesai. Tinggal menunggu formalitasnya,” kata pengamat politik itu, Kamis (29/5).

    Ray mengatakan dua nama bakal mencuat menjadi caketum PPP, apabila Haji Isam mengambil alih partai tersebut. Dia menyebut dua nama itu ialah Jokowi dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang juga kerabat Haji Isam.

    “Kedua nama ini potensial jadi Caketum PPP berikutnya,” kata Ray.

    Menurutnya, nama Jokowi menjadi pilihan pertama sebagai Ketum PPP, karena eks Gubernur Jakarta itu punya kedekatan dengan Haji Isam serta membutuhkan kendaraan politik.

    “Jokowi saat ini membutuhkan labuhan untuk menggerakan visi politiknya,” ujar aktivis prodemokrasi itu.

    Ray mengatakan Jokowi memang masih memiliki PSI sebagai kendaraan politik, tetapi partai berkelir merah itu masih belum mengakar di rakyat. “Jika Haji Isam masuk (ke PPP), kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai ketum terbuka lebar,” ujarnya.

    Di sisi lain, sosok Amran nantinya hanya menjadi ban serap andai Jokowi tidak bersedia menjadi Ketum PPP setelah didorong Haji Isam. “Beliau (Amran) akan menjadi pilihan kedua,” kata Ray.

  • Perang Terbuka PDIP vs Budi Arie Dimulai, Laporan Resmi Diajukan ke Bareskrim

    Perang Terbuka PDIP vs Budi Arie Dimulai, Laporan Resmi Diajukan ke Bareskrim

    “Apakah Budi Arie bisa mempertanggungjawabkan ucapannya soal keterlibatan PDI Perjuangan soal Judi Online?” tandasnya.

    Sementara itu, Ferdinand Hutahaean menyebut, jika benar Budi Arie menyampaikan hal itu melalui sambungan telepon, maka bisa jadi ia sedang membangun skenario untuk menyelamatkan diri dari sorotan publik.

    “Kalau itu benar statement Budi Arie di dalam telepon itu, saya pikir bahwa Budi Arie ini sedang mencari kamuflase atau sebuah kekuatan untuk melindungi dirinya,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Minggu (25/5/2025).

    Dikatakan Ferdinand, dengan melemparkan isu bahwa PDIP berada di balik tekanan yang ia terima, Budi Arie seolah sedang menciptakan narasi tandingan demi mengalihkan perhatian masyarakat.

    “Maka dia hembuskan isu yang tidak benar untuk mengalihkan pembicaraan yang tidak benar terhadap dirinya,” lanjutnya.

    Politikus PDIP ini menilai tudingan itu tidak berdasar dan tidak masuk akal. Ia menegaskan bahwa PDIP bukanlah pihak yang tertarik atau perlu repot menghadapi Budi Arie.

    “Budi Arie itu terlalu kecil, sepele, receh, debu kecil di sepatu untuk diganggu PDIP. Budi Arie itu nothing buat PDIP, gak ada apa-apanya,” tegasnya.

    Ia menilai Budi Arie terlalu membesarkan dirinya sendiri, sementara kenyataannya, menurut Ferdinand, tidak ada urgensi bagi PDIP untuk mengurusi atau bahkan menyerang Menteri Koperasi tersebut.

    “PDIP tidak harus capek-capek mengurus seorang Budi Arie, apalagi harus menuding dia dalang Judol,” tambahnya.

    Ferdinand menilai, jika Budi Arie merasa terganggu atau ditekan, sebaiknya ia tidak membangun isu untuk mencari simpati publik.

  • Tanggapi Video Gibran tentang Hilirisasi Digital, Fernando Emas RPI: Saatnya Indonesia Naik Kelas

    Tanggapi Video Gibran tentang Hilirisasi Digital, Fernando Emas RPI: Saatnya Indonesia Naik Kelas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia (RPI), Fernando Emas menyambut positif tayangan video Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tentang pentingnya membangun industri hilirisasi digital. Tayangan itu disampaikan melalui Youtube @GibranTV. Unggahan video itu berjudul, “Bukan Lagi Hanya Pasar Digital, Indonesia Harus Jadi Produsen Digital.” Konten itu diunggah pada Selasa, 27 Mei 2025.

    Fernando menegaskan bahwa, sudah saatnya Indonesia melakukan transformasi, tidak lagi menjadi konsumen tetapi produsen digital. Akan tetapi, ia melanjutkan bahwa upaya ini memerlukan dukungan semua pihak yang dapat melihat peluang emas itu sebagai potensi yang prospektif.

    “Apa yang disampaikan oleh Mas Gibran di video itu sudah tepat. Sudah saatnya Indonesia naik kelas. Tidak lagi menjadi pangsa utama para aktor raksasa digital itu, tetapi juga dapat tumbuh dan berkembang menjadi produsen,” tukas Fernando dalam keterangan tertulisnya, Rabu 28 Mei 2025.

    Menurutnya, prasyarat yang diperlukan untuk dapat berakselerasi adalah membangun ekosistem digital secara nasional. Lebih lanjut ia mengulas, bahwa ekosistem itu harus selaras dengan realitas kekinian.

    “Lebih lanjut, kita memerlukan peta atau kompas untuk membangun ekosistem digital. Di sejumlah kementerian barangkali sudah diterapkan hal itu. Realitas saat ini juga telah muncul para pelaku startup dengan keragaman layanan dan pangsa yang jelas. Pemetaan ini menjadi penting agar akselerasi yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa sejalan dengan kebutuhan yang diperlukan oleh ragam kelompok masyarakat. Seperti halnya pelaku usaha kecil, di sektor pendidikan hingga lintas sektor kementerian,” ujarnya.

  • Hasil Survei, Kepuasan Publik terhadap Dedi Mulyadi Tertinggi di Pulau Jawa

    Hasil Survei, Kepuasan Publik terhadap Dedi Mulyadi Tertinggi di Pulau Jawa

    FAJAR.CO.ID, KOTA BANDUNG — Lembaga survei di Indonesia tampaknya semakin aktif memotret pendapat masyarakat. Survei tidak hanya ramai menjelang dilaksanakannya pemilu, tapi kini survei sudah dilakukan setiap saat.

    Salah satu buktinya adalah rilis hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia soal kinerja 100 hari gubernur dan wakil gubernur di pulau Jawa.

    Hasilnya, kepemimpinan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan di Jawa Barat memiliki skor tertinggi se-pulau Jawa dari sisi kepuasan publik.

    Indikator Politik Indonesia menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jabar ada di angka 94,7 persen dengan rincian 41 sangat puas 54 cukup puas, 4 kurang puas, tidak menjawab 1. Angka itu jadi yang paling tinggi dari lima gubernur lain di pulau Jawa.

    “Dalam survei kalau responden di Jabar kita tanya kepuasan atau ketidakpuasan terhadap Dedi Mulyadi. Di Jawa Barat total 94,7 persen warga Jabar yang puas sama Dedi Mulyadi. Khusus yang menjawab sangat puas tinggi sekali,” kata Founder & Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis hasil surveinya, Rabu (28/5/2025).

    “Yang paling tinggi (dari enam gubernur di Jawa) memang kepuasan terhadap Dedi Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat,” lanjutnya.

    Burhanuddin menjelaskan, tingkat kepuasan publik itu tidak didasari oleh faktor teknokratik semata. Menurutnya, ada juga faktor lain yang menyumbang tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemimpin.

    “Studi kami, menunjuk tingkat kepuasan terhadap pemimpin di Indonesia tidak semata-mata karena faktor teknokratik. Jadi bukan semata-mata faktor kinerja, tapi banyak juga sumbangan faktor emosi,” ungkapnya.