Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Rocky Gerung: Jika Gibran Mundur, Puan Maharani Berpeluang Gantikan

    Rocky Gerung: Jika Gibran Mundur, Puan Maharani Berpeluang Gantikan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming berpotensi mengundurkan diri dari jabatannya. Itu karena tekanan politik.

    Hal tersebut, seiring usulan pemakzulan Gibran. Kini, Rocky mengatakan Gibran punya dua pilihan, mengundurkan diri atau terjadi peristiwa seperti 1998.

    “Jadi tinggal pilih. Mengundurkan diri atau 98, gitu aja. Kan lebih efisien kan. Begitu jadi fakta politik, ya udah. Ya mungkin Gibran merasa, ya udah saya mengundurkan diri aja,” kata Rocky dikutip dari video yang diunggah di akun Instagram @hendri.satrio, Kamis (17/7/2025).

    Mendengar pernyataan Rocky itu, Hendri yang dikenal sebagai pengamat komunikasi politik menanyakan apakah pemikiran Gibran bisa sampai ke sana.

    “Ya tetap, kan tekanan politik toh. Kalau dia ada otak atau tidak ada otak. Ya faktanya usah terjadi. Kan tidak perlu pakai otak kan,” timpal Rocky.

    Ia lalu memberi contoh peristiwa 1998. Saat Presiden ke-2 Soeharto mundur dari jabatannya.

    “Karena udah kelihatan sama Pak Harto. Pak Harto sangat cerdas dan berotak dalam politik. Tapi beliau merasa sudah. Saya sudah liat massa sebanyak itu,” tuturnya.

    Jika Gibran mengundurkan diri, Rocky mengatakan siapa yang berpotensi menggantikannya busa dihitung saat ini.

    “Yang punya potensi, ya tinggal dihitung dari sekarang. Siapa punya potensi?” ujqr Rocky ke Hendri. Hendri menjawabnya dengan pertanyaan, apakah dari partai politik atau profesiobal.

    “Pasti partai politik lah. Ya, kalau profesional tidak ada gunanya kita ganti Gibran,” jawab Rocky.

  • Ketua DPR RI Respons Usulan Pemakzulan, Pakar Hukum Ingatkan Lolosnya Gibran di MK Tanpa Sidang

    Ketua DPR RI Respons Usulan Pemakzulan, Pakar Hukum Ingatkan Lolosnya Gibran di MK Tanpa Sidang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Purnawirawan TNI telah mengusulkan kepada DPR MPR untuk melakukan pemakzulan terhadap Wapres Gibran Rakabuming.

    Alasan yang disampaikan terkait pemakzulan, Forum Purnawirawan TNI menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi soal perubahan syarat usia capres dan cawapres yang disebut melanggengkan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi itu menjadi wakil presiden (wapres) mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

    Terkait usulan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR RI masih menganalisa surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming untuk menetukan apakah bisa diproses atau tidak.

    Hal tersebut disampaikan Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/7/2025) dikutip dari laporan KompasTV.

    “Prosesnya itu masih dalam mekanisme yang ada, kita sedang melihat apakah itu akan diproses seperti apa, bagaimana dan sampai saat ini kita sedang melihat apakah itu memang surat yang bisa kami proses dengan mekanisme yang seperti apa,” ucap Puan.

    Diketahui, beberapa waktu lalu, pakar hukum tata negara Feri Amsari mengungkapkan bahwa putusan MK 90 yang memberi jalan Gibran jadi cawapres tidak pernah disidangkan.

    Gugatan yang dilayangkan Almas Tsaqiibirru langsung dikabulkan MK tanpa proses pembuktian sidang, tanpa saksi, bahkan tanpa permohonan sah.

    Feri Amsari mengatakan bahwa kunci pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terletak pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

    Apalagi, dorongan pemakzulan Wapres Gibran itu kembali muncul dari sejumlah elemen masyarakat sipil dan segelintir elite politik, termasuk sejumlah Purnawirawan TNI yang mengirimkan surat ke DPR.

  • Pemilihan Raya PSI, Ronald A Sinaga: Serius, Mas Kaesang Mungkin Kalah

    Pemilihan Raya PSI, Ronald A Sinaga: Serius, Mas Kaesang Mungkin Kalah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah menggelar Pemilihan Raya dalam rangka menentukan Ketua Umum PSI periode selanjutnya. Pemilihan Raya ini berlangsung mulai 12 Juli hingga 18 Juli mendatang.

    Mengacu data yang dimiliki PSI, jumlah kader di seluruh Indonesia dan berhak menggunakan hak suaranya diketahui sebanyak 187.306 orang.

    Data itu berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan partai hingga akhir masa penentuan jumlah pemilih. “Jadi ada 187.306 anggota PSI yang berhak memilih ketua umum dalam Pemilihan Raya,” kata Sekretaris Steering Committee Kongres PSI, Beny Papa.

    Para kader PSI itu memilih calon Ketua Umum melalui website vote.psi.id. Adapun hasil Pemilihan Raya akan diumumkan pada Kongres PSI, 19-20 Juli 2025, di Solo, Jawa Tengah.

    Di tengah proses pemilihan raya tersebut, Calon Ketua Umum PSI, Ronald A Sinaga menegaskan pola satu anggota, satu suara membuat hasil Pemilihan Raya sulit dipastikan.

    Dia bahkan menyebut, sangat terbuka kemungkinan untuk menggeser Ketua Umum Kaesang Pangarep dari bursa Ketum PSI mendatang.

    “Semua anggota yang berhak memilih punya otonomi masing-masing. Tidak bisa diatur-atur. Bahkan, serius, Mas Kaesang mungkin kalah. Apa pun bisa terjadi,” kata Ronald, Selasa (15/7).

    Jika pemilih hanya ketua DPW dan DPD, pengaturan hasil sangat dimungkinkan. Jumlah mereka hanya sekitar 600 orang.

    “Namun, bagaimana cara mengatur atau memaksa lebih dari 180 ribu pemilih? Ketua DPW bisa saja memilih kandidat A, tetapi anggota di kepengurusannya bisa dan boleh memilih kandidat B atau C,” lanjut Ronald.

  • Selain Logo, Benarkan Nama PSI Juga Diganti?

    Selain Logo, Benarkan Nama PSI Juga Diganti?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggelar kongres di Solo, Jawa Tengah, pada 19-20 Juli 2025. Semua kader PSI dipastikan akan ikut ambil bagian dalam acara akbar ini dan diharapkan menjadi momentum penting dalam persiapan pemilihan ketua umum mendatang.

    “Di kongres nanti akan ada juga beberapa kejutan-kejutan yang kami siapkan. Salah satunya adalah rebranding Partai PSI yang saya kira bisa menjadi tonggak baru bagaimana Partai PSI ke depan,” jelas Sekretaris Steering Committee Kongres PSI, Benidiktus Papa di Jakarta, dikutip pada Selasa (15/7/2025)?.

    Pada kongres ini pula, PSI yang kini dipimpin Kaesang Pangarep akan memperkenalkan dan meluncurkan logo baru partai.

    PSI yang identitas sebelumnya dikenal dengan lambang mawar, kini berubah menjadi hewan gajah berwarna hitam dan merah.

    Benediktus menjelaskan, rebranding PSI dilakukan sebagai bentuk penyegaran partai.

    “Terkait dengan perubahan nama, saya kira tidak ada. Tapi di situ kami akan menegaskan bahwa partai PSI adalah partai super-terbuka,” ujar Benediktus.

    Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyambut positif terkait perubahan logo dan atribut PSI. Menurutnya ayah Kaesang itu, perubahan tersebut adalah hal yang wajar.

    “Ya, baik-baik saja. Sebuah brand itu kan perlu terus diperbaharui. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, disesuaikan dengan, kalau dalam bisnis permintaan pasar,” kata Jokowi di Solo, Senin (14/7/2025).

    “Brand itu bisa diubah, bisa diganti total, saya kira baik-baik saja dan saya melihat tadi di depan itu. Ya, keren,” tambahnya.

  • PSI Ubah Logo dari Mawar Jadi Gajah, Jokowi: Menyesuaikan Permintaan Pasar Menuju Partai Super Terbuka

    PSI Ubah Logo dari Mawar Jadi Gajah, Jokowi: Menyesuaikan Permintaan Pasar Menuju Partai Super Terbuka

    FAJAR.CO.ID — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengejutkan publik menjelang kongres yang akan digelar di Kota Solo, Jawa Tengah. Partai yang kini dipimpin anak mantan presiden Joko Widodo yakni Kaesang Pangarep itu mengubah bentuk logo dari mawar menjadi gajah.

    Rencananya, Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan dilaksanakan di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 19-20 Juli 2025.

    PSI selama ini identik dengan logo bunga mawar pada berbagai atributnya. Kini, gambar gajah berwarna hitam dan merah menggantikan logo bunga mawar merah itu.

    Perubahan logo yang telah berganti dari mawar merah menjadi gajah hitam merah itu dapat terlihat dari beberapa atribut partai yang tersebar di Kota Solo, mulai dari spanduk, bendera, hingga poster kongres.

    Logo baru menampilkan siluet kepala gajah dari samping dengan belalai menghadap ke atas, berpadu dengan latar belakang merah dan putih.

    PSI menamai dirinya sebagai “Partai Super Terbuka” atau “PSI Partai Super Tbk” dalam berbagai spanduk dan bendera yang menghiasi venue kongres, yakni Graha Saba Buana dan Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

    Joko Widodo (Jokowi) pun memberikan tanggapan terkait perubahan bentuk logo pada berbagai atribut PSI. Menurutnya, perubahan termasuk logo merupakan hal yang wajar.

    “Ya, baik-baik saja. Sebuah brand itu kan perlu terus diperbaharui. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, disesuaikan dengan, kalau dalam bisnis permintaan pasar,” ungkap Jokowi.

    Dia mengaku memberikan apresiasi dan menyambut baik langkah PSI melakukan perubahan besar. Menurutnya, brand dapat diubah, bahkan bisa diganti total.

  • Fahri Hamzah Sebut Jokowi Beda Paham dengan PDIP Karena Diintervensi, Dedy Palakka: Kebenaran Faktual

    Fahri Hamzah Sebut Jokowi Beda Paham dengan PDIP Karena Diintervensi, Dedy Palakka: Kebenaran Faktual

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PSI, Dedy Nur Palakka menanggapi pernyataan Fahri Hamzah. Terkait Presiden ke-7 Jokowi yang beda haluan dengan PDIP di akhir masa jabatannya.

    “Bang @Fahrihamzah sedang menyampaikan kebenaran faktual dari sistem Presidensialisme,” kata Dedy dikutip dari unggahannya di X, Selasa (15/7/2025).

    Menurut Dedy, mestinya partai tidak cawe-cawe lagi. Ketika calon yang diusungnya terpilih sebagai presiden.

    “Siapapun yang dipilih oleh Rakyat ialah yang memegang kendali penuh, Partai Politik ngga usah cawe-cawe lagi,” ujarnya.

    Ketika kandidat tersebut terpilih, maka tugas partai selesai.

    “Tugas mereka selesai saat kandidatnya sudah terpilih, sekarang biarkan kandidat yang terpilih yang menyusun kabinetnya sesuai dengan visi misi yang sudah di tawarkan kepada Rakyat,” pungkasnya.

    Pernyataan Fahri itu disampaikan dalam YouTube Zulfan Lindan Unpacking Indonesia. Ia memaparkan mengapa Jokowi dan PDIP berbeda paham.

    “Akibat dari kita tidak menata sistem dengan baik. Misalnya, Pak Jokowi dipilih rakyat, tapi kita tahu ada intervensi besar selama beliau memimpin,” papar Fahri dalam siniar itu.

    Menurut Wakil Menteri Perumahan Rakyat itu, Jokowi diintervensi dari belakang. Menurutnya, itu sangat tidak enak.

    “Itu yang menciptakan mekanisme dari Jokowi. Melakukan politik yang tidak diketahui partainya,” ujar Fahri.

    Menurutnya, dari kasus Jokowi bisa dipelajari. Bahwa mestinya presiden tifak bisa diintervensi oleh partainya ketika sudah menjabat.

    “Maka kita mesti belajar bahwa presiden itu kalau sudah terpilih jangan diintervensi, jangan diganggu dari belakang, jangan punya agenda lain di belakang layar. Jangan istilahnya itu sendiri-sendiri, jelasnya.

  • Setelah Bertemu Bahlil, Taufan Pawe Pastikan Musda Golkar Sulsel Segera Digelar

    Setelah Bertemu Bahlil, Taufan Pawe Pastikan Musda Golkar Sulsel Segera Digelar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) akan segera dilaksanakan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Taufan Pawe, menyusul serangkaian koordinasi intensif yang dilakukannya dengan jajaran pimpinan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di Jakarta.

    Titik awal koordinasi penting ini adalah pertemuannya secara langsung dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di kediaman dinas Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, di Jalan Denpasar Raya, Jakarta, pada Rabu malam, 2 Juli 2025.

    Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji, yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, serta Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Wihaji, yang juga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

    Taufan Pawe secara khusus melaporkan perkembangan dan situasi terkini Partai Golkar di Sulawesi Selatan kepada Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

    Setelah pertemuan itu, Taufan Pawe kemudian diminta untuk melanjutkan koordinasi dengan sejumlah tokoh kunci DPP lainnya.

    Ia segera berkoordinasi dengan Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian, Kahar Muzakir, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI. Pertemuan Taufan Pawe dan Kahar Muzakir berlangsung di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, kompleks MPR RI, Senayan Jakarta, pada Kamis 10 Juli 2025.

    “Alhamdulillah sudah berkoordinasi tadi, jadwal Musda disegerakan, sisa hal-hal teknis kita coba sesuaikan” terang Taufan Pawe.

    Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur, Melki Lakalena, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur NTT.

  • Naikkan Marwah Ormas MKGR, Taufan Pawe Dukung Adies Kadir Kembali Jadi Ketum

    Naikkan Marwah Ormas MKGR, Taufan Pawe Dukung Adies Kadir Kembali Jadi Ketum

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Ormas MKGR) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat di Restoran Sari Ratu Centre Point of Indonesia (CPI) Makassar.

    Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Ormas MKGR Sulsel, Taufan Pawe, beserta jajaran pengurus teras lainnya.

    Turut hadir juga Sekretaris Ormas MKGR Sulsel Prof. Nukhrawi Nawir, Ketua Harian Prof. Aminuddin Ilmar, serta para Wakil Ketua: Prof. Ambo Ala, Prof. Itji Diana Daud, Dr. Muhammad Basri, dan Rahman Pina yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sulsel.

    Taufan Pawe mengatakan, salah satu poin utama yang disepakati dalam rapat ini, dukungan penuh terhadap Adies Kadir untuk kembali maju sebagai Calon Ketua Umum Ormas MKGR untuk periode kedua.

    “Kami dengan bulat mendukung Bapak Adies Kadir untuk melanjutkan kepemimpinannya di Ormas MKGR,” ujar Taufan Pawe.

    Dijelaskan Taufan Pawe, Adies telah menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang luar biasa dan berhasil membawa organisasi ini ke tingkat yang lebih tinggi.

    “Di bawah kepemimpinan beliau, Ormas MKGR semakin solid dan kader-kadernya mampu menempati posisi-posisi strategis,” ucapnya.

    Dukungan ini bukan tanpa alasan, kata Taufan Pawe, para pengurus menilai bahwa di bawah kepemimpinan Adies Kadir, Ormas MKGR telah berhasil mengantarkan banyak kadernya menduduki jabatan-jabatan sentral dan strategis.

    “Berkat kepemimpinan Bapak Adies Kadir, banyak kader-kader MKGR yang kini dipercaya mengemban amanah penting, mulai dari jabatan Menteri di Kabinet Merah Putih, Pimpinan dan Anggota DPR RI, hingga Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD di berbagai wilayah,” imbuhnya.

  • Putra HM Siddiq BM Wakili Tim Pengacara Serahkan Surat Keberatan PAW Ke DPRD Lutim

    Putra HM Siddiq BM Wakili Tim Pengacara Serahkan Surat Keberatan PAW Ke DPRD Lutim

    FAJAR.CO.ID, MALILI — Surat keberatan Tim Pengacara HM Siddiq BM sudah diterima DPRD Lutim. Surat ini, diterima Sekretaris DPRD Lutim, Aswan Azis di Ruang Kerjanya, Senin, (14/07/25).

    Fauzan Azim Siddiq mengatakan, surat keberatan dari tim pengacara ini sesungguhnya sudah dikirim melalui via daring ke DPRD Lutim. Tidak lengkap jika fisiknya tidak dibawa secara langsung.

    “Kami mewakili tim pengacara ayah kami untuk membawa suratnya. Dan sudah diterima tadi oleh Sekwan,” kata anak kedua HM Siddiq BM didampingi kakaknya Achmad Mujaddid Siddiq.

    Tim pengacara bebernya sedang berada di Kota Makassar. Tak sempat untuk mengantar langsung surat ke DPRD Lutim. “Tadinya tim pengacara yang mau antar, tapi ada agenda juga yang tak kalah pentingnya di Makassar, makanya kami yang wakili,” bebernya.

    Surat keberatan inu dari advokat yang tergabung dalam Tim Ikatan Pengabdian Hukum Indonesia (IKBH) Sulawesi Selatan pada Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Sulawesi Selatan. Surat ini ditujukan kepada Ketua DPRD Lutim terkait pemberhentian proses PAW (Pergantian Antar Waktu) HM Siddiq BM hingga ada keputusan inckraht (berkekuatan hukum tetap).

    “Kita sudah tahu, jika langkah hukum sudah diambil. Surat gugatan ke Mahkamah Partai NasDem sudah diajukan. Begitu juga proses sidang di PTUN sedang berposes. Makanya, kami dengan tegas meminta proses administrasi PAW dihentikan,” tegas Fauzan.

    Menurut Fauzan, surat yang dilayangkan ke DPRD Lutim, baik dari keluarga dan konstituen dan pengacara sudah cukup untuk jadi pertimbangan menghentikan seluruh prosesnya administrasi PAW.

  • Plt Ketua Baru Perindo Sulsel, Abdul Hayat Gani Fokus Rampungkan Kepengurusan 11 DPD

    Plt Ketua Baru Perindo Sulsel, Abdul Hayat Gani Fokus Rampungkan Kepengurusan 11 DPD

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Plt Ketua DPW Perindo Sulsel, Abd Hayat Gani menerima berkas inventaris dari Andi Barlianto Asapa sebagai ketua yang lama. Serah terima dokumen dilakukan di Kantor DPW Perindo Sulsel, Makassar pada Senin (14/07/2025).

    Andi Barlianto mengatakan selama bertugas, ia telah mengunjungi seluruh 24 kabupaten/kota untuk mengecek kepengurusan DPD Perindo. Hasilnya, memang perlu ada pembenahan.

    “Timeline (penugasan saya) memang itu akhir Juni kemarin. Ada sedikit kendala, tapi saya datang ke sini, fokus membenahi kepengurusan,” kata Andi Barlianto.

    “Saya tidak mau ada katanya-katanya, makanya saya keliling ke seluruh daerah untuk mendapat fakta dan informasi di lapangan. Dan memang perlu ada pembenahan di beberapa kepengurusan,” sambungnya.

    Meski begitu, Andi Barlianto bersyukur sebab sudah menjalankan tugasnya sejauh ini. Ia mengaku Perindo Sulsel punya masa depan yang cerah.

    “Saya bahagia, ini adalah proses yang harus dilewati. Dan kita ada tanda-tanda keberhasilan ke depan. Partai kita punya masa depan yang baik,” ujarnya.

    Sementara itu, Hayat Gani mengaku siap gaspol memimpin Perindo Sulsel. Apalagi setelah ia menerima surat keputusan SK DPP Nomor: 108/SK/DPP-PARTAI PERINDO/VII/2025 yang terbit pada 8 Juli 2025.

    “Langkah awal yang harus kita lakukan ialah konsolidasi sambil menyempurnakan pengurus kabupaten/kota. Setelah rampung, saya usul ke Jakarta, karena batasnya sampai tanggal 1 Agustus harus selesai semua,” ungkapnya.

    Sejauh ini, masih ada 11 DPD kabupaten/kota yang kepengurusannya belum rampung. Hayat Gani menekankan akan segera menuntaskan pekerjaan rumah ini.