Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Zulhas Disemprot Kader Muda: PAN Bukan Dinasti, tapi Kini Mirip Monarki

    Zulhas Disemprot Kader Muda: PAN Bukan Dinasti, tapi Kini Mirip Monarki

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritik tajam datang dari internal Partai Amanat Nasional (PAN). Seorang kader mudanya, Malik Rahman, menyampaikan surat terbuka kepada Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

    Dalam surat tersebut, Malik menyinggung arah kepemimpinan Zulhas yang dinilainya semakin otoriter dan jauh dari semangat reformasi.

    Surat terbuka yang beredar luas di media sosial ini sontak menggambarkan keresahan kalangan muda partai terhadap atmosfer internal yang dinilai semakin tertutup bagi dialektika dan partisipasi.

    “Kami, kader muda, tidak tuli. Tidak buta. Tidak bisu. Kami menyaksikan dan mencatat, bahwa struktur partai kini semakin menyerupai monarki absolut,” kata Malik dikutip pada Senin (9/6/2025).

    Ia menilai, PAN kini dikendalikan oleh satu figur yang terlalu dominan, sehingga ruang diskusi dan kritik internal menjadi sempit.

    Malik bilang, seluruh keputusan hanya bersumber dari satu mulut, dan semua kader sekadar mengangguk tanpa berani bertanya atau menantang.

    Dalam pernyataan yang cukup kontroversial, Malik bahkan membandingkan gaya kepemimpinan Zulkifli Hasan dengan filosofi dalam buku kontroversial ‘Mein Kampf’ karya Adolf Hitler.

    “Pak Zul, kami curiga, anda mungkin telah membaca ‘Mein Kampf’ atau paling tidak, memahami spiritnya. Sentralisasi mutlak, loyalitas tak berbantah, dan penghancuran oposisi internal,” tandasnya.

    Ia menggambarkan bagaimana forum-forum partai kini berubah menjadi ritual simbolik semata, tempat kader datang hanya untuk sekadar minum kopi, makan, lalu pulang dengan uang transport, tanpa ada ruang pertukaran ide.

  • Ditolak 3 Parpol, Prof Jimly Asshiddiqie: Pemakzulan tidak Mungkin Terjadi

    Ditolak 3 Parpol, Prof Jimly Asshiddiqie: Pemakzulan tidak Mungkin Terjadi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Prof. Jimly Asshiddiqie ikut menanggapi isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kembali ramai diperbincangkan publik.

    Secara lugas Jimly menyebut bahwa perbincangan tersebut tidak perlu dibesar-besarkan.

    Melalui akun X miliknya @JimlyAs, sudah terdapat beberapa partai yang menolak pemakzulan Gibran yang cukup menjadi meyakinkan.

    “Sudah 3 partai tolak pemakzulan, apa tidak cukup untuk yakinkan, pemakzulan tidak mungkin terjadi?,” tulis Jimly dilansir X (9/6/2025)

    Lebih lanjut, ia menyebut apabila fokus sekarang lebih kearah pengawasan terhadap pemerintah sebagai bekal untuk pilpres selanjutnya.

    “Maka lebih baik perhatian dan kemarahan diarahkan untuk awasi kinerja pemerintah sekarang dan persiapan untuk pilpres lagi pada 2029 agar pengalaman pahit 2024 jangan terulang dan lebih penting antisipasi untuk perbaikan sistem ke depan,” sambung mantan ketua MK ini.

    Tidak hanya pernyataan yang disampaikan, Prof. Jimly juga menyertakan penyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

    Surya Paloh menekankan, bahwa pemakzulan yang sedang dibesar-besarkan tidak memiliki dasar berdasarkan ketentuan yang berlaku.

    “Saya kan sudah katakan, harus ada basic dasar apa pemakzulan itu, bukan hanya faktor suka atau tidak suka,’ ujar Surya Paloh.

    Menurutnya permintaan pemakzulan dapat diproses apabila terdapat sebuah skandal dan bukti-bukti kuat yang mencoreng.

    “Bukan hanya faktor output kinerja semata-mata, ada skandal disana yang tidak bisa terbantahkan. Mungkin itu kita progres, atau proses kearah pemakzulan,” jelasnya.

  • PKS Nilai Usulan Pemakzulan Gibran Bagian dari Dinamika Demokrasi

    PKS Nilai Usulan Pemakzulan Gibran Bagian dari Dinamika Demokrasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Al Muzzammil Yusuf, menanggapi wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari dinamika dalam negara demokrasi. Menurutnya, hal itu mencerminkan semangat cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), terlebih karena inisiatif tersebut datang dari para tokoh yang berlatar belakang pejabat hingga purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

    “Tentu PKS menghormati berbagai dinamika politik yang ada,” ujar Muzzammil dalam Konferensi Pers Puncak Acara Penyembelihan Kurban PKS 1446 H di Jakarta, Sabtu.

    Lebih lanjut, Muzzammil menegaskan bahwa PKS akan tetap bekerja dalam koridor konstitusi, baik sebagai partai maupun sebagai anggota dewan. Ia menyebut bahwa selama proses yang berlangsung masih sesuai dengan konstitusi, PKS baru akan mempertimbangkan untuk terlibat lebih jauh. Di luar itu, partainya memilih fokus pada pengabdian terhadap rakyat melalui jalur formal.

    Meskipun isu pemakzulan mencuat, Muzzammil menyampaikan harapannya terhadap kepemimpinan nasional.

    “Kami tetap berharap dan berdoa bagi kepemimpinan terbaik untuk Indonesia,” tuturnya.

    Ia menambahkan bahwa keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto nantinya akan menjadi kegembiraan bersama seluruh rakyat Indonesia, termasuk bagi PKS sendiri.

    Karena itu, PKS, baik di tingkat DPR RI maupun DPRD, akan terus berupaya memberikan kontribusi terbaik demi kesuksesan bangsa.

    Muzzammil juga menyinggung solidaritas dan doa bersama yang dilakukan kader PKS, termasuk yang sedang berhaji.

  • Idrus Marham: Golkar Bukan Milik Satu Keluarga atau Individu, yang Dianggap Menghambat akan Diamputasi

    Idrus Marham: Golkar Bukan Milik Satu Keluarga atau Individu, yang Dianggap Menghambat akan Diamputasi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wakil Ketua Umum DPP partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan, tahun 2025 akan menjadi momentum penting untuk mengembalikan kejayaan Partai Golkar sebagai “lumbung beringin” di kawasan timur Indonesia.

    Menurut Idrus, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memahami betul konstelasi politik di wilayah timur, termasuk Sulawesi Selatan yang selama ini menjadi basis kuat partai berlambang pohon beringin tersebut.

    Namun, ia mengakui adanya degradasi eksistensi dan elektabilitas Golkar dalam beberapa tahun terakhir di provinsi tersebut.

    “Ketua Umum (pak Bahlil) ingin agar menjadikan Musda 2025 sebagai momentum kebangkitan kembali Golkar di Sulawesi Selatan. Targetnya jelas: menjadikan Sulsel kembali sebagai lumbung beringin,” ujar Idrus Marham di Caffe Tawa, Jl. Ratulangi Makassar, Sabtu (7/6/2025).

    Mantan Sekjen Partai Golkar itu menekankan, bahwa Musda kali ini tidak boleh dijadikan ajang perebutan kekuasaan antar gerbong, tetapi harus mengedepankan kader-kader yang memiliki prestasi politik, daya juang tinggi, serta kemampuan konsolidasi internal.

    Idrus menyoroti pentingnya memilih figur pemersatu, bukan tokoh kontroversial atau yang hanya mewakili kelompok tertentu.

    “Prestasi menjadi tolok ukur. Yang dibutuhkan adalah kader yang bisa menyatukan, bukan memecah. Tidak boleh lagi ada gerbong-gerbongan yang saling menjegal,” tegasnya.

    Ia berharap Musda 2025 mampu melahirkan pemimpin yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga memiliki semangat patriotisme dan nasionalisme tinggi, serta mendahulukan kepentingan partai dan daerah di atas kepentingan pribadi.

  • Idrus Marham: Pak Prabowo Sudah Kenyang Pengalaman Pahit-manis Perjuangan Politik

    Idrus Marham: Pak Prabowo Sudah Kenyang Pengalaman Pahit-manis Perjuangan Politik

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Politikus senior Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah sosok pemimpin yang terbuka terhadap kritik membangun, namun tidak dapat didikte dalam mengambil keputusan politik maupun pemerintahan.

    “Pak Prabowo bukan tipe pemimpin yang bisa didikte, tetapi beliau terbuka terhadap masukan dan kritik yang membangun. Itu esensi dari demokrasi yang dijalankan beliau,” kata Idrus dalam keterangannya, di Makassar, Sabtu (7/6/2025).

    Idrus menjelaskan bahwa di era Prabowo, keran demokrasi dibuka lebar sebagai bagian dari implementasi nilai-nilai demokrasi yang substansial, bukan sekadar formalitas.

    Ia menyebut bahwa Prabowo mengedepankan asas kekeluargaan dan kebersamaan dalam membangun koalisi dan merangkul semua pihak, termasuk yang dulu berseberangan.

    “Prabowo membuka ruang bicara dengan siapa saja. Ini mencerminkan karakter kepemimpinan inklusif yang berbasis pada gotong royong dan persatuan,” ujarnya.

    Menurut Idrus, pengalaman panjang Prabowo dalam dunia militer dan politik membuatnya memiliki kemampuan membaca dan memetakan kekuatan politik secara tajam, termasuk siapa yang benar-benar berjuang, siapa yang berkhianat, hingga siapa yang hanya sibuk mengolah isu tanpa kontribusi nyata.

    “Pak Prabowo sudah kenyang pengalaman pahit-manis perjuangan politik. Beliau tahu siapa yang layak dipercaya untuk mengemban amanah, baik di pemerintahan maupun di institusi seperti TNI dan Polri,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Idrus mengingatkan agar ruang demokrasi yang dibuka oleh Prabowo tidak disalahartikan sebagai kesempatan untuk mendikte kebijakan. Menurutnya, kritik boleh disampaikan, namun keputusan akhir tetap menjadi hak prerogatif Presiden.

  • Jokowi Sebut Usul Pemakzulan Gibran Dilakukan Sesuai Ketatanegaraan, Jhon Sitorus: Saya Setuju

    Jokowi Sebut Usul Pemakzulan Gibran Dilakukan Sesuai Ketatanegaraan, Jhon Sitorus: Saya Setuju

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden ke-7 Jokowi menyebut usulan pemakzulan anaknya, Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden RI dilakukan secara sistem ketatanegaraan.

    Pegiat Media Sosial Jhon Sitorus menanggapinya. Ia mengaku setuju.

    “Betul, saya setuju dengan pak Jokowi. Pemakzulan Wapres ya diproses sesuai sistem ketatanegaraan,” kata Jhon dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (7/6/2025).

    Ia mengungkapkan pemakzulan tersebut sah dilakukan. Sesuai dengan konstitusi.

    “Konstitusi kita memperbolehkan pemakzulan (impeachment) sesuai pasal 7A UUD 1945 artinya sah dan konstitusional, bukan makar atau kudeta,” ujarnya.

    “Nah, prosesnya bagaimana? Kita ikuti saja. Sesuai pasal 7B ayat 1 UUD 1945, DPR mengajukan ke MPR dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan ke MK,” tambahnya.

    Jhon mengagajan pemakzulan tak perlu mengotak-atik aturan. Apalagi mengubah konstitusi.

    “Untuk pemakzulan Wapres kita tidak perlu mengutak atik Undang-Undang kok, tidak perlu mengubah konstitusi dulu. Syaratnya sudah ada, sudah cukup dan layak untuk diajukan ke MPR,” terangnya.

    Sebelumnya, Jokowi merespons isu pemakzulan yang beredar terkait putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres).

    Isu pemakzulan ini muncul setelah DPR RI dan MPR RI menerima surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

    Jokowi menyatakan bahwa surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang normal.

    “Bahwa ada yang menyurati seperti itu, ini adalah dinamika demokrasi kita. Biasa saja. Dinamika demokrasi kan ya seperti itu,” kata Jokowi dengan tenang saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (6/6/2025).

  • Ketua MPR Respon Surat Purnawirawan Terkait Pemakzulan Gibran: Belum Masuk Kantor

    Ketua MPR Respon Surat Purnawirawan Terkait Pemakzulan Gibran: Belum Masuk Kantor

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat ke ruang publik menyusul pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI yang menyoroti proses pencalonannya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Bahkan Forum Purnawirawan TNI mengirim surat ke DPR dan MPR untuk segera memproses tuntutannya itu.

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum melihat isi surat tuntutan pemakzulan Wapres Gibran. Sebab kata Sekjen DPP Partai Gerindra itu masih dalam suasana lebaran, sehingga dirinya belum kantor.

    “Saya belum masuk kantor sudah beberapa hari ini. Karena lebaran (Idul Adha) ini,” kata Muzani, Sabtu (7/6/2025).

    Diketahui surat tersebut berisi: Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

    Surat itu ditandatangani oleh Jendral TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto hingga Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan dan juga tanda tangan Jendral TNI (Purn) Try Sutrisno.

    Pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dr. Yance Arizona, menyampaikan bahwa permintaan pemberhentian Wakil Presiden Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI kepada MPR belum memiliki dasar hukum yang memadai.

    Menurutnya, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, setiap proses pemakzulan harus berjalan berdasarkan ketentuan konstitusional dan bukan semata-mata didorong oleh opini atau tekanan politik. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara dorongan politik simbolik dan mekanisme hukum yang sungguh-sungguh dapat ditempuh.

  • Jokowi Sebut Gibran Sah jadi Wapres, Said Didu Terbahak

    Jokowi Sebut Gibran Sah jadi Wapres, Said Didu Terbahak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) kian hangat dibicarakan belakangan ini.

    Mulai dari kemesraan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, hingga pernyataan terbaru Jokowi.

    Jokowi, ayah Gibran yang merupakan Presiden ke-7 Indonesia mengatakan, Indonesia sebuah negara yang memiliki sistem, jadi tidak patut untuk mengusik posisi putra sulungnya.

    Menanggapi hal tersebut, mantan Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu, termehek-mehek.

    Pria kelahiran Pinrang, Sulsel, ini sontak mengingatkan bagaimana Jokowi bersama kroni-kroninya berupaya meloloskan Gibran.

    “Hahaha yang masuk lewat perubahan konstitusi hanya Wapres,” kata Said Didu di X @msaid_didu (7/6/2025).

    Said Didu bilang, segala aturan yang berpotensi menghalangi jalan Jokowi meloloskan anaknya diubah.

    “Kalau gak sesuai kepentingan sistem kau ubah,” tandasnya.

    Sebelumnya, Jokowi akhirnya menanggapi wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putranya sendiri, yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan TNI.

    Forum tersebut sebelumnya telah mengirim surat resmi kepada DPR dan MPR RI guna menyampaikan usulan pemakzulan Gibran.

    Jokowi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara besar dengan sistem ketatanegaraan yang harus dihormati dan dijalankan sebagaimana mestinya.

    “Negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan, ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita,” ujarnya dikutip pada Sabtu (7/6/2025).

  • Mentan Amran Sulaiman Tanggapi Isu Calon Ketua Umum PPP: Kita Urus Pangan Saja Dulu

    Mentan Amran Sulaiman Tanggapi Isu Calon Ketua Umum PPP: Kita Urus Pangan Saja Dulu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanggapi santai isu yang menyebut namanya sebagai salah satu kandidat kuat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Saat dimintai komentar oleh awak media, Amran menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menjalankan tugas sebagai menteri.

    “Kita urus pangan saja dahulu,” ujar Amran singkat usai menyaksikan pemotongan hewan kurban pada perayaan Iduladha 1446 H di Makassar, Sulawesi Selatan, dikutip Sabtu (7/6/2025).

    Amran menyatakan bahwa dirinya saat ini sedang berkonsentrasi penuh pada upaya memperkuat ketahanan dan mewujudkan swasembada pangan nasional, sesuai dengan visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menegaskan bahwa sektor pangan merupakan prioritas utama dalam kepemimpinannya di Kementerian Pertanian.

    Diketahui, Amran selama ini dikenal sebagai sosok yang tidak terikat pada partai politik mana pun. Meski demikian, ia menjalin hubungan baik dengan banyak tokoh, termasuk para ketua umum partai dan mantan Presiden Joko Widodo.

    Nama Amran mencuat sebagai kandidat Ketua Umum PPP setelah Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, M Romahurmuziy atau Rommy, menyebutnya sebagai salah satu figur yang dinilai layak memimpin partai. Rommy menyatakan bahwa usulan itu datang langsung dari mantan Presiden Jokowi.

    “Beberapa kali diskusi saya dengan Pak Jokowi, termasuk di Solo, memang salah satu sebab kenapa semakin fokus pada nama Pak Amran karena beliau tahu kualitas dan totalitasnya jika diberi amanah,” ujar Rommy dalam pernyataan resminya.

  • Reshuffle Kabinet Prabowo? Bahlil: Jangan Ambil Hak Presiden!

    Reshuffle Kabinet Prabowo? Bahlil: Jangan Ambil Hak Presiden!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia angkat bicara soal isu reshuffle kabinet yang belakangan kembali mencuat. Bahlil menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Urusan kabinet itu urusan Bapak Presiden. Jangan kita mengambil bagian yang bukan hak kita karena itu hak prerogatif Bapak Presiden,” tegas Bahlil saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (6/6).

    Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini memilih untuk tidak berkomentar panjang soal spekulasi pergantian menteri.

    Menurutnya, Presiden Prabowo tentu memiliki wewenang penuh untuk menyusun komposisi kabinet demi mendukung jalannya pemerintahan.

    PKS: Kami Juga Hormati Hak Prerogatif Presiden

    Senada dengan Bahlil, Presiden PKS Al Muzammil Yusuf juga menyatakan dukungannya terhadap hak prerogatif Presiden dalam menentukan siapa saja yang layak duduk di kabinet.

    “Bicara reshuffle, saya kira pertama itu adalah prerogatif Presiden. Semua pihak harus menghormati. Itu dijamin oleh UUD,” kata Muzammil di DPP PKS, Jakarta Selatan, Kamis (5/6).

    Menurut Muzammil, evaluasi kinerja menteri adalah hal yang wajar dilakukan, terlebih dalam masa awal pemerintahan.

    “Presiden bisa mengevaluasi siapa menterinya yang baik atau yang kurang baik, yang diganti dan lain-lain. Kami hormati sepenuhnya hak prerogatif Presiden,” ujarnya.

    Spekulasi Meningkat, Presiden Masih Bungkam

    Seiring pernyataan dari para pimpinan partai ini, spekulasi soal reshuffle kabinet terus beredar di kalangan publik dan elite politik. Namun hingga kini, Presiden Prabowo belum memberikan sinyal atau komentar langsung terkait kemungkinan pergantian menteri dalam waktu dekat.