Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Wacana Pilkada melalui DPRD Menuai Polemik, KPK Memberi Pandangan Begini

    Wacana Pilkada melalui DPRD Menuai Polemik, KPK Memberi Pandangan Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pilkada langsung dan kembali melalui sistem pemilihan di DPRD menuai polemik banyak kalangan.

    Sejumlah elite politik telah menyatakan dukungan atas gagasan pilkada melalui DPRD, namun tidak sedikit lapisan masyarakat yang menyuarakan penolakannya. Mereka menilai, sistem pemilihan melalui DPRD justru lebih buruk dari kacamata demokrasi, kendati dari sisi biaya mungkin akan lebih murah.

    Terkait wacana itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memberikan pandangan. KPK menekankan bahwa sistem pemilihan kepala daerah idealnya harus sesuai dengan prinsip pencegahan korupsi.

    “KPK menekankan bahwa salah satu prinsip utama yang harus dijaga dalam setiap desain sistem politik adalah pencegahan korupsi, penguatan integritas, serta akuntabilitas penyelenggara negara,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan di Jakarta, Jumat (2/1).

    Ia menjelaskan bahwa kontestasi politik yang berbiaya tinggi, baik dalam pemilihan langsung maupun tidak langsung, membawa potensi risiko korupsi.

    “Biaya politik yang besar dapat mendorong praktik-praktik tidak sehat,” katanya.

    Berdasarkan pengamatan KPK, kontestasi politik dengan biaya tinggi dapat menyebabkan terjadinya transaksi politik, seperti penyalahgunaan kekuasaan hingga upaya pengembalian modal politik melalui kebijakan publik setelah terpilih.

    Pengamatan itu berkaca dari beberapa perkara kasus dugaan korupsi terkait pengembalian modal politik yang melibatkan banyak kepala daerah.

  • Cak Imin Bilang PKB sudah Dukung Pilkada Dipilih DPRD Sejak Lama, Yan Harahap: Tanda-Tanda Amnesia

    Cak Imin Bilang PKB sudah Dukung Pilkada Dipilih DPRD Sejak Lama, Yan Harahap: Tanda-Tanda Amnesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrat Yan Harahap memberikan sindiran ke Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

    Ini berkaitan dengan cuitan dari Cak Imin yang menyebut sikap dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) soal pilkada dipilih oleh DPRD.

    Cak Imin menyebut soal sikap PKB dalam wacana ini sudah ada lama, bahkan hadir sejak Pemerintahan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

    “Sikap PKB soal pilkada dipilih oleh DPRD sejak saat pemerintahan Pak SBY dan bahkan sudah berhasil dijadikan UU,” tulis Cak Imin dimedia sosial X pribadinya.

    Langkah atau suara PKB terkait pilkada dipilih oleh DPRD ini punya alasan, salah satunya memang karena masalah anggaran.

    “Alasannya sederhana; biaya mahal dan penuh kecurangan, juga aparatur belum banyak yang bisa netral. Sayangnya kemudian dibatalkan oleh Perpu,” jelasnya.

    “Produk pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri. Bagaimana menurutmu sobat ?,” tuturnya.

    Komentar dari Cak Imin inilah yang kemudian mendapatkan respon dari Yan Harahap.

    Ia menyindir dengan menyebut Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) sudah memiliki tanda amnesia.

    “Apakah ini pertanda amnesia?,” tulisnya

    Padahal sebelumnya, Fraksi PKB memberikan dukungannya untuk Pilkada langsung.

    Selain Fraksi PBK ada beberapa fraksi lainmya seperti PDIP dan Hanura yang memberikan dukungan.

    Soal Pilkada yang dipilih oleh DPR dukungan datang dari fraksi-fraksi yang tergabung dalam koaliasi Merah-Putih.

    Diantaranya ada, fraksi Golkar, PKS, PAN, PPP dan Gerindra yang saat itu mememnangkan voting dengan 226 suara.

  • Ketum PKB Muhaimin Iskandar: Sikap PKB Soal Pilkada Dipilih DPRD Sejak saat Pemerintahan Pak SBY

    Ketum PKB Muhaimin Iskandar: Sikap PKB Soal Pilkada Dipilih DPRD Sejak saat Pemerintahan Pak SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar kembali berbicara terkait pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang santer dibahas saat ini.

    Dia menegaskan bahwa sikap PKB agar Kepala Daerah dipilih DPRD sudah ada sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Sikap PKB soal pilkada dipilih oleh DPRD sejak saat pemerintahan Pak SBY dan bahkan sudah berhasil dijadikan UU,” kata Muhaimin Iskandar dalam keterangannya, Kamis, (1/1/2026).

    Cak Imin mengungkap alasannya yakni anggaran yang cukup mahal jika dilakukan secara langsung dan dianggap penuh kecurangan.

    “Alasannya sederhana; biaya mahal dan penuh kecurangan, juga aparatur belum banyak yang bisa netral. Sayangnya kemudian dibatalkan oleh Perpu,” tuturnya.

    Menurutnya, Pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri.

    “Produk pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri. Bagaimana menurutmu sobat ?, ” tandasnya. 

    Diketahui, sejumlah partai ingin agar Pilkada melalui DPR seperti PKB, PAN, Gerindra dan Golkar.

    NasDem pun menyebut wacana itu tak melanggar konstitusi.

    Sementara PDI Perjuangan sangat menentang wacana ini. Begitu pun dengan Partai Demokrat.

    Sedangkan PKS belum memberikan sikap pasti soal wacana itu. Namun Politisi PKS, Mardani Ali Sera sempat bersuara soal pilkada Melali DPRD sebaiknya dilakukan pada kabupaten saja. Tapi untuk level wali kota tetap secara langsung. (Selfi/Fajar)

  • Cak Imin Ngaku PKB Setuju Pilkada Dipilih DPRD Sejak Era SBY: Biaya Mahal, Penuh Kecurangan, Aparat Tidak Netral

    Cak Imin Ngaku PKB Setuju Pilkada Dipilih DPRD Sejak Era SBY: Biaya Mahal, Penuh Kecurangan, Aparat Tidak Netral

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku sikap partainya mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih DPRD bukan hal baru.Sikap itu, kata dia, sudah sejak era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Sikap PKB soal pilkada dipilih oleh DPRD sejak saat pemerintahan Pak SBY dan bahkan sudah berhasil dijadikan UU,” kata Cak Imin dikutip dari unggahannya di X, Kamis (1/1/2026).

    Dia mengungkapkan sejumlah alasan. Utamanya biaya mahal hingga aprat tak netral.

    “Alasannya sederhana; biaya mahal dan penuh kecurangan, juga aparatur belum banyak yang bisa netral,” terangnya.

    Namun Undang-Undang (UU) itu, kata Cak Imin, dibatalkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). “Sayangnya kemudian dibatalkan oleh Perpu,” ucapnya.

    Menurut Cak Imin, Pilkada tak menghasilkan kepala daerah yang mandiri dan kuat.

    “Produk pilkada langsung tidak banyak menghasilkan kepala daerah yang kuat dan mandiri,” ucapnya. “Bagaimana menurutmu sobat?” tambahnya.(Arya/Fajar)

  • Cak Imin Lempar Wacana Pilkada melalui DPRD, Kolom Komentar Malah Hujan Kritikan

    Cak Imin Lempar Wacana Pilkada melalui DPRD, Kolom Komentar Malah Hujan Kritikan

    Pernyataan Cak Imin itu tentu saja mendapat banyak respons dari masyarakat di media sosial. Sayangnya, sikap PKB terkait wacana pilkada melalui DPRD tidak mendapat respons positif dari masyarakat. Mayoritas respons masyarakat di kolom komentarnya bahkan menunjukkan ketidaksetujuan atas wacana itu. Kendati ada juga sedikit yang memberikan dukungan.

    “Saya kira ada bbrp hal penting yg perlu menjadi reintropeksi, klu kemudian pilkada dipilih DPRD apakah itu bkn bagian dr pengingkaran agenda reformasi 98. Dan bila itu terjadi maka kita mengalami kemunduran berdemokrasi. Klu hanya biaya mahal, itu krn mekanisme yg perlu diperkuat,” timpal Abhieb Syah.

    “Menurut ane, ente punya partai berkewajiban mengedukasi politik kepada kader dan masyarakat utk tdk main politik uang. Jgn ulangi pilkada lewat DPRD di zaman orba, banyak mudaratnya, uang hanya beredar di elit. Ngaku!!,” kata CapitalisGanMarc.

    *Menurut saya: parpol-lah yg harusnya bubar. Rakyat biar milih sendiri pemimpinnya tanpa parpol,” kata netizen lainnya, Miftakhur Risal.

    “Kalau Pingin Gak Ada Kecurangan Di Undi Saja Di Samping Biayanya Sedikit Di Jamin Gak Ada Kecurangan, Sebab Kalau Di Pilih Legislatif Bisa Jadi Kecurangannya Ada Di Balik Tangan 😂,” kata Wisnu.

    “Harus nya dipilih langsung oleh rakyat tanpa ada embel2 parpol, perbanyak calon yang maju independen tanpa embel2 parpol, karena selama ini parpol itu sendiri lah yang menyebabkan kepala daerah yang tidak kuat dan mandiri.,” sebut Dyllan Ardiansyah.

    “Setuju Gus Ketum, sbg Politisi di ‘kampung’ sy merasakan dinamikanya, mending kita pilih secara demokratis melalui dprd, dg tetap menjaga keterbukaan dan partisipasi publik,” kata Levi Firmansyah. (fajar)

  • Anies Baswedan: Orang Baik itu Bernama Jokowi

    Anies Baswedan: Orang Baik itu Bernama Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Barisan pendukung Anies Baswedan kerap diidentikkan berseberangan dengan loyalis Joko Widodo (Jokowi). Setidaknya hal itu tampak dari interaksi di media sosial.

    Namun jangan lupa, kedua tokoh politik yang memiliki fans fanatik ini pernah bersatu untuk memperebutkan kekuasaan. Tepatnya pada Pemilu 2014.

    Anies Baswedan ditunjuk menjadi juru bicara tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014.

    Anies menyatakan menerima tawaran masuk dalam tim pemenangan Jokowi-JK diiringi dengan tekad mendukung orang baik di pemerintahan.

    “Saya mengiyakan undangan tersebut sebagai sebuah ikhtiar turun tangan ikut mendorong orang baik mengelola pemerintahan,” kata mantan Rektor Universitas Paramadina itu.

    Penggagas Gerakan Indonesia Mengajar itu mengatakan, Jokowi-JK adalah kombinasi pasangan baru-senior yang lebih berpotensi menghadirkan kebaruan dan terobosan.

    Suasana kebaruan inilah yang diperlukan oleh Indonesia setelah 15 tahun lebih menapaki masa reformasi berjalan.

    “Bahwa masih banyak orang Indonesia yang tidak bisa dibeli dengan rupiah. Saudara datang kesini karena panggilan hati, karena tahu Indonesia harus diurus oleh orang baik, orang terpercaya. Dan kita akan sama-sama perjuangkan, memastikan bahwa orang baik itu yang bernama Jokowi dan JK bisa mendapatkan kemenangan,” tegas Anies lantang dalam orasi politiknya pada 14 Juni 2014.

    Anies kala itu memandang Jokowi adalah sosok yang berkarya bukan beriklan. Jokowi menunjukkan telah berbuat untuk Indonesia. (Pram/fajar)

  • Megawati dan SBY Terseret Isu Ijazah Jokowi, PDIP Ngamuk

    Megawati dan SBY Terseret Isu Ijazah Jokowi, PDIP Ngamuk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus ijazah Jokowi melebar kemana-mana. Dua presiden RI sebelumnya Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahkan ikut terkena getahnya.

    Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri ikut diseret-seret dalam isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo tersebut.

    Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas komentar politikus Partai Demokrat, Andi Arief, yang menyebut Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merasa terganggu karena dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi dan dianggap berkolaborasi dengan Megawati.

    “Itu kan upaya orang yang merasa tersudut soal ijazah palsu untuk mengalihkan isu, agar seolah-olah dizalimi secara politik. Padahal sangat jelas kelompok dan orang yang meributkan soal ijazah itu adalah kelompok dan orang yang berseberangan dengan yang dituduh memakai ijazah palsu sejak pemilu 2014,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).

    Lebih lanjut, Deddy menilai isu ijazah bukanlah persoalan politik, melainkan ranah hukum dan etika. Karena itu, ia menganggap wajar jika Partai Demokrat memilih menempuh jalur hukum terkait tudingan tersebut.

    Di sisi lain, Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, menyebut Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), merasa terganggu dan tak terima namanya dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi.

    “Saya bertemu Pak SBY beberapa hari lalu, Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini,” ujar Andi Arief dalam keterangan video.

  • Petrus Loyani Singgung Pihak yang Ingin Menggoyahkan Hubungan Jokowi dengan Prabowo

    Petrus Loyani Singgung Pihak yang Ingin Menggoyahkan Hubungan Jokowi dengan Prabowo

    “Itu dikoreksi total oleh Pak Jokowi, dipulihkan nama baiknya dengan dinaikkan bintangnya,” imbuhnya.

    Bagi Petrus, pengangkatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan hanyalah satu bagian dari proses pemulihan tersebut.

    “Jadi bukan hanya sekedar diangkat menjadi Menteri Pertahanan, tapi lebih dari itu, dipulihkan martabatnya,” Petrus menuturkan.

    Ia menegaskan, pemulihan itu dilakukan secara penuh dan terbuka.

    “Itu sefaktual oleh Pak Jokowi. Selain dia ditarik sebagai Menteri Pertahanan, dipulihkan martabatnya, jenderal penuh, gak tanggung-tanggung,” tegasnya.

    “Bukan cuma dikoreksi pemecatannya dari militer, tapi dijenderal penuhkan,” lanjutnya.

    Lebih jauh, Petrus juga mengatakan bahwa kemenangan Prabowo dalam Pilpres tidak bisa dilepaskan dari peran Jokowi.

    “Nah kemudian ketika Pak Prabowo berhasil menjadi Presiden, kemenangannya tidak lepas itu dari endorsementnya pak Jokowi,” terangnya.

    Ia menyebut, pada masa itu posisi politik Jokowi masih sangat kuat dan berpengaruh.

    “Posisi Pak Jokowi sangat kuat pada waktu itu. Itu kan fakta politik,” ucapnya.

    Petrus bahkan meyakini, tanpa dukungan Jokowi, peluang Prabowo untuk menang tidak sebesar yang terjadi.

    “Kalau saja Pak Prabowo itu gak di endorse, atau kalau dilihat dari sisi Pak Prabowo, Pak Prabowo itu tidak nempel di Pak Jokowi,” bebernya.

    “Sampai diwakilnya negara politis, belum tentu juga Pak Prabowo itu bisa menang,” sambung dia.

    Menurutnya, kekuatan politik Jokowi saat itu menjadi faktor penentu yang tidak bisa diabaikan.

    “Karena posisi Pak Jokowi yang begitu kuat. Bahwa segala sesuatu tentu tidak bisa dikoreksi,” ucap Petrus.

  • Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Bivitri Susanti: yang Pasti, Pemilih Dirugikan

    Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Bivitri Susanti: yang Pasti, Pemilih Dirugikan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, bicara mengenai wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan dilaksanakan melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Dikatakan Bivitri, jika pilkada tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat, maka pihak yang paling dirugikan adalah pemilih itu sendiri.

    “Pilkada tidak lagi langsung, siapa yang untung, siapa yang rugi? Ya pasti yang rugi kita, pemilih,” ujar Bivitri di X @BivitriS (31/12/2025).

    Ia menekankan, skema pemilihan lewat DPRD hanya akan menguntungkan elite politik dan partai, sementara masyarakat semakin dipinggirkan dari proses demokrasi.

    “Parpol judulnya arisan doang itu. Warga jadi cuma obyek makin parah. Mesti dilawan,” sebutnya.

    Pandangan tersebut sejatinya bukan hal baru. Dalam sebuah video reels yang diunggah pada 16 Desember 2024, Bivitri sudah mengingatkan bahaya jika evaluasi demokrasi hanya dilakukan di permukaan, tanpa menyentuh akar persoalan.

    “Evaluasi setelah event demokrasi itu memang selalu perlu ya. Jadi kita bisa setuju soal itu. Cuma masalahnya, waktu mengevaluasi, cara menganalisisnya bagaimana?” kata Bivitri dalam tayangan tersebut.

    Ia menjelaskan, setiap persoalan politik, sosial, dan hukum memiliki lapisan, mulai dari gejala di permukaan hingga akar masalah di bagian paling dalam.

    “Suatu masalah sosial atau masalah hukum, masalah politik itu akan lebih baik solusinya, lebih berkelanjutan. Kalau akar masalahnya yang kita selesaikan, bukan gejalanya,” jelasnya.

    Dalam konteks pilkada, Bivitri menyebut biaya politik sebagai persoalan di lapisan tengah yang kerap disalahpahami.

  • Rocky Gerung Nilai Prabowo Tersandera, Oleh Siapa?

    Rocky Gerung Nilai Prabowo Tersandera, Oleh Siapa?

    Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, kembali mengusik posisi Gibran Rakabuming Raka dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Kali ini, Amien menaruh perhatiannya kualitas kepemimpinan Wapres Gibran yang menurutnya masih jauh dari matang.

    Tokoh reformasi itu melihat keberadaan Gibran sebagai Wapres seolah tidak menjadi persoalan bagi Presiden Prabowo.

    Meski ia tetap menganggap kemampuan kepemimpinan putra sulung Presiden ke-7, Jokowi, tersebut bermasalah.

    “Mentahnya kepemimpinan Gibran Fuhufafa sebagai wabres karena bodoh, pengung, dan pahpoh seolah tidak jadi masalah bagi Prabowo,” ujar Amien dikutip pada Minggu (28/12/2025).

    Namun demikian, Amien mengaku dapat memahami pandangan sebagian pihak yang menilai pemerintahan Prabowo saat ini tak lebih dari kelanjutan pemerintahan sebelumnya.

    “Tetapi saya dapat memahami bila ada orang yang berpendapat pemerintahan Prabowo sesungguhnya merupakan kontinuasi atau sekedar kelanjutan dari rezim Jokowi,” ucapnya.

    Kata Amien, kondisi tersebut memunculkan fenomena baru di tengah masyarakat.

    Khususnya di kalangan generasi muda. Ia menyebut mulai muncul rasa putus asa terhadap masa depan bangsa.

    “Muncul fenomena baru berupa semacam keputus asaan di sementara kalangan anak-anak bangsa,” ungkapnya.

    Ia menggambarkan perasaan itu sebagai keputusasaan yang mendalam, bukan sekadar sikap apatis atau ketidakpedulian terhadap politik dan pemerintahan.

    “Kira-kira kalau dirumuskan dengan singkat mereka mengatakan kami sudah putus asa, tak mungkin ada perbaikan kehidupan bagi bangsa Indonesia,” Amien menuturkan.