Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Roy Suryo Bahas Santet Soal Isu Penyakit Kulit Jokowi, Kader PSI Beri Kesaksian

    Roy Suryo Bahas Santet Soal Isu Penyakit Kulit Jokowi, Kader PSI Beri Kesaksian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kondisi kesehatan kulit Presiden ke-7 RI, Joko Widodo disebut tengah dalam pemulihan pasca mengalami alergi sepulang dari Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus beberapa waktu lalu.

    Terlihat jelas kondisi ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu tidak baik-baik saja. Wajahnya tampak bengkak dan mengalami perubahan pada kulit.

    Ajudan pribadi Jokowi, Komisaris Polisi Syarif Muhammad Fitriansyah menyatakan, perubahan penampilan Jokowi pada kulit disebabkan karena alergi dan bukan penyakit serius.

    “Sedang proses pemulihan. Secara visual kita bisa lihat Bapak memang agak berubah. Secara fisik oke, tidak ada masalah. Secara medis disampaikan alergi beliau menyebabkan peradangan. Tapi saat ini pemulihannya mulai membaik,” kata Syarif di Solo, Jawa Tengah, Minggu (22/6/2025).

    Syarif tak ingin menyebutkan detail penyakit yang diderita Jokowi, termasuk isu mengidap autoimun karena menurut dia yang berhak menjelaskan adalah dokter.

    Di pihak lain utamanya di media sosial, spekulasi liar menyasar Jokowi. Pro kontra tak terhindarkan. Bagi para pembecinya, Jokowi disebut terkena azab hingga santet.

    Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dian Sandi Utama mengaku pada 22 Mei kemarin ia mengunjungi kediaman Jokowi di Solo.

    “Saya datang ke Solo tgl 22 Mei, leher dan wajah Pak Jokowi sudah terlihat ada bercak merah. Tidak ada hujan tidak ada angin, 29 Mei Pak Roy Suryo bahas “Santet dan Glembuk Solo”,” cuit Dian Sandi di X, dikutip pada Rabu (25/6/2025).

    Ia berharap sesama anak bangsa untuk saling mendoakan agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik. Bukan justru saling mencerca dan mendoakan buruk.

  • New Xpander Cross 2025 Jawab Tren Mobil Keluarga Tangguh dan Mewah

    New Xpander Cross 2025 Jawab Tren Mobil Keluarga Tangguh dan Mewah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) resmi memperkenalkan Mitsubishi New Xpander Cross 2025 yang mengusung kombinasi desain maskulin khas SUV dan kenyamanan mewah ala MPV.

    Mobil ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan keluarga Indonesia yang menginginkan kendaraan tangguh sekaligus nyaman untuk mobilitas tinggi, baik di perkotaan maupun perjalanan jarak jauh.

    Penyegaran pada sisi eksterior meliputi desain grille trapesium baru, skid plate tebal, dan lampu dengan desain modern yang mempertegas karakter SUV sejati.

    Di sisi interior, nuansa elegan langsung terasa lewat kombinasi warna hitam dan burgundy, ornamen kayu, serta penggunaan jok kulit sintetis dengan pelindung panas, memberikan kenyamanan premium untuk seluruh penumpang.

    Ruang kabin yang luas kini dilengkapi sejumlah fitur baru seperti armrest pada baris kedua, layar infotainment 10 inci, dan Multi Around Monitor (360° view) yang memudahkan pengemudi saat bermanuver.

    Selain itu, kehadiran 6 SRS airbags di seluruh pilar turut menambah aspek keamanan dan kenyamanan selama perjalanan.

    “Airbag itu udah jadi kayak mandatory dan memakai mobil 6 airbag bukan cuma berasa aman tapi juga berasa kedap. Soalnya semua pilar ada lapisan airbag yang bisa melindungi sekaligus memberikan kenyamanan ekstra,” ujar Rifat Sungkar, Brand Ambassador Mitsubishi Motors Indonesia.

    Mitsubishi juga tetap mempertahankan ground clearance 225 mm, yang memastikan New Xpander Cross tetap nyaman dikendarai di jalan rusak atau medan yang tidak rata, tanpa kehilangan kestabilan.

  • Beber 3 Parpol yang Bela Gibran karena Terlibat Kasus, Said Didu: Terpenjarakan

    Beber 3 Parpol yang Bela Gibran karena Terlibat Kasus, Said Didu: Terpenjarakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyinggung keterlibatan beberapa partai yang terkesan melindungi Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka yang dikaitkan dengan pelepasan lahan.

    Pelepasan lahan hutan yang dimaksud terjadi pada era presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Melalui akun X @msaid_didu miliknya, ia menyindir terjadinya pertukaran kepentingan atau suatu imbalan besar yang membuat partai tersebut sulit tidak tunduk kepada Gibran.

    “Dimaklumi jika PAN, Nasdem, dan Golkar terkesan melindungi Gibran karena PAN dan Nasdem sepertinya ‘terpenjara’ dengan pelepasan lahan hutan seluas sekitar 5 juta Ha selama pemerintahan Jokowi dan Golkar terpenjara banyak proyek makelar,” tulis Said Didu, dilansir X Senin, (23/6/2025).

    Terkait dugaan pelepasan lahan hutan seluas sekitar 5 juta hektar merujuk pada salah satu program prioritas di era Jokowi.

    Kala itu terjadi kebijakan pemerintah yang merujuk pada Perhutanan Sosial dan redistribusi lahan.

    Tujuan dari program ini untuk memberikan akses legal kepada masyarakat dalam mengelola lahan dan hutan.

    Namun, bukannya berjalan sesuai misi awal, justru kerap kali menuai kritikan terkait potensi penyalahgunaan dan transparansi.

    Kekhawatiran ini juga kerap kali disuarakan oleh beberapa organisasi lingkungan dan pemerhati agraria, seperti yang sering diberitakan oleh Mongabay Indonesia atau WALHI.

    Sorotan utama yang sering dilontarkan oleh WALHI, yakni adanya kepentingan konsesi non-kehutanan yang merujuk pada potensi konversi lahan hutan yang luas.

  • Menuju Musda Golkar Sulsel, Nurdin Halid: Jangan Transaksional dan DPD II Jangan Buru-buru Berikan Dukungan

    Menuju Musda Golkar Sulsel, Nurdin Halid: Jangan Transaksional dan DPD II Jangan Buru-buru Berikan Dukungan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, angkat bicara terkait rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan yang diperkirakan akan digelar pada Agustus mendatang.

    Menurut Nurdin, Ketua Umum Partai Golkar telah memberi ruang kepada seluruh bakal calon untuk melakukan sosialisasi. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Ketua Umum, Bahlil Lahadalia dengan pertimbangan utama yakni figur yang mampu mengembalikan kejayaan Partai Golkar.

    “Target kita menambah kursi di tingkat nasional, dan Sulsel harus kembali menjadi nomor satu. Jadi dinamika Musda ini terus dipantau,” ujar Nurdin Halid, Sabtu (21/6/2025).

    Sebagai kader senior dan anggota DPR RI, Nurdin berharap pelaksanaan Musda tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

    “Persaingan itu boleh, tapi jangan sampai menjadi perseteruan. Kita ingin Musda ini menjadi contoh demokrasi yang sehat di tubuh partai,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia mengingatkan kepada seluruh pengurus DPD II Partai Golkar agar tidak gegabah dalam memberikan dukungan kepada calon sebelum memahami betul visi dan komitmen para kandidat.

    “Panitia Musda saja belum terbentuk, jadi jangan terburu-buru mengambil sikap. Kita harus mendalami dulu kapasitas dan integritas para calon,” tegasnya.

    Nurdin juga mengimbau seluruh bakal calon ketua DPD I Golkar Sulsel untuk menghindari praktik transaksional dalam proses pencalonan.

    “Kalau kita ingin demokrasi yang bermoral, maka calon pemimpin partai harus menjauh dari politik uang. Jangan jadikan Musda sebagai ajang jual-beli dukungan,” pungkasnya.

  • Musda Golkar Sulsel, Nurdin Halid: Keputusan Akhir di Tangan Ketum Bahlil

    Musda Golkar Sulsel, Nurdin Halid: Keputusan Akhir di Tangan Ketum Bahlil

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Senior Partai Golkar dan anggota DPR RI, Nurdin Halid, angkat bicara terkait dinamika jelang Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2025.

    Nurdin menyampaikan bahwa Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia telah memberi ruang kepada semua bakal calon untuk melakukan sosialisasi sebelum Musda digelar. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan ketua umum.

    “Prinsipnya, siapa pun figur yang mencalonkan diri harus mampu mengembalikan kejayaan partai. Target kita menambah kursi secara nasional, dan Sulsel harus kembali menjadi nomor satu,” ujar Nurdin, Sabtu (21/6/2025).

    Ia juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi dalam proses pemilihan, sekaligus mengingatkan agar tidak terjadi gesekan yang dapat memecah belah kader.

    “Saya sebagai anggota DPR RI mengharapkan demokrasi berjalan. Silakan bersaing, tapi jangan sampai jadi perseteruan,” imbaunya.

    Kepada pengurus DPD II, Nurdin mengingatkan agar tidak terburu-buru memberikan dukungan kepada kandidat manapun sebelum memahami dinamika secara utuh, terlebih panitia Musda pun belum terbentuk secara resmi.

    “Jangan tergesa-gesa beri dukungan. Dalami dulu semua calon, dan tunggu panitia resmi terbentuk,” katanya.

    Menutup pernyataannya, Nurdin juga mengimbau agar semua calon menghindari praktik politik transaksional demi menjaga moralitas dan integritas dalam berdemokrasi.

    “Saya mengimbau semua calon untuk tidak transaksional. Demokrasi kita harus bermoral,” pungkasnya.

  • Terpilih Aklamasi Ketua Umum DPP Bara JP Periode 2025–2030, Willem Frans Sampaikan Tiga Komitmen Utama

    Terpilih Aklamasi Ketua Umum DPP Bara JP Periode 2025–2030, Willem Frans Sampaikan Tiga Komitmen Utama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kongres Luar Biasa (KLB) Barisan Relawan Jalan Perubahan (Bara JP) resmi menetapkan Willem Frans Ansanay, sebagai Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bara JP periode 2025–2030 yang terpilih secara aklamasi.

    Kongres Luar Biasa DPP Bara JP yang digelar di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta Timur, berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat persatuan, Kamis-Jumat (19-20/6/2025).

    Pemilihan secara aklamasi ini tercapai setelah ketiga kandidat calon Ketua Umum DPP Bara JP bertemu, dan dua kandidat di antaranya, Dr. Ir. Affandy Agusman Aris, dan Dr. M. Adli Abdullah bersepakat mengundurkan diri sebagai calon Ketum.

    Langkah mundurnya kedua tokoh tersebut memberikan jalan bagi Willem Frans Ansanay untuk dipilih secara bulat dan aklamasi oleh seluruh peserta Kongres Luar Biasa DPP Bara JP, dalam suasana penuh semangat kebersamaan dan tekat demi menjaga soliditas serta keutuhan organisasi. Keputusan tersebut dinilai sebagai bukti kedewasaan politik dan semangat musyawarah mufakat yang menjadi ciri khas gerakan relawan Bara JP.

    Ketua Umum Demisioner, Utje Gustaff Patty, menyampaikan apresiasinya atas jalannya KLB yang kondusif dan demokratis.

    “Bara JP adalah rumah kita bersama. Saya bersyukur forum ini berlangsung dengan sejuk, penuh kekeluargaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Selamat kepada Willem Frans Ansanay, SH, M.Pd semoga mampu membawa energi baru bagi gerakan relawan ini,” ujar Utje.

    Dalam pidato perdananya, Willem Frans Ansanay menyampaikan tiga komitmen utama kepemimpinannya:

  • Senior PDIP Sebut Ijazah Jokowi Dicetak di Pasar Pramuka, Andi Widjajanto Ungkap Fakta Terbaru

    Senior PDIP Sebut Ijazah Jokowi Dicetak di Pasar Pramuka, Andi Widjajanto Ungkap Fakta Terbaru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu mengenai dugaan ijazah Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, yang disebut-sebut dicetak di Pasar Pramuka kembali mencuat usai pernyataan mengejutkan dari politisi senior PDIP, Beathor Suryadi.

    Menyikapi hal tersebut, Andi Widjajanto yang juga merupakan mantan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi 2014 akhirnya buka suara.

    Ia memberikan penjelasan mengenai peran dan keterlibatannya dalam proses administrasi pencalonan Jokowi kala itu.

    “Yang pasti saya tidak pernah berinteraksi dengan bang Beathor, terkait apapun, terkait ijazah Jokowi,” kata Andi dikutip dari unggahan video akun X @them878, Jumat (20/6/2025).

    Dikatakan Andi, tanggung jawab utama yang diemban saat itu hanya memastikan seluruh dokumen administratif untuk keperluan Komisi Pemilihan Umum (KPU) disusun dan dilengkapi dengan benar.

    Ia menyebut bahwa seluruh syarat sudah terpenuhi dan tidak ada catatan yang meragukan.

    Meski mengaku sempat melihat ijazah Jokowi saat proses pengajuan, Andi menyatakan tidak memiliki referensi yang memadai untuk membandingkannya dengan dokumen-dokumen yang kini ramai beredar di media sosial.

    “Saya cenderung enggak ingat ya, di 2014 itu tidak ada di kepala saya pertanyaan tentang keaslian ijazah,” tuturnya.

    Andi juga menambahkan bahwa saat itu tidak ada keraguan sedikit pun terhadap latar belakang pendidikan Jokowi, mengingat beliau telah melewati berbagai jabatan publik.

    “Seseorang yang sudah dicalonkan, sudah dua kali wali kota, sudah satu kali gubernur, tidak ada di kepala saya untuk mengecek keaslian ijazah,” imbuhnya.

  • Tegaskan Syarat Pemakzulan Gibran Terpenuhi, Pakar Hukum Ungkap Realitas Politik

    Tegaskan Syarat Pemakzulan Gibran Terpenuhi, Pakar Hukum Ungkap Realitas Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana pemakzulan Gibran dari jabatan Wapres hingga kini masih jadi perhatian publik.

    Pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan bahwa secara konstitusional, semua syarat untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah terpenuhi.

    Pria yang akrab disapa Uceng ini mengungkapkan hal itu dalam forum diskusi bertajuk “Menuju Pemakzulan Gibran: Sampai Kemana DPR Melangkah?” yang digelar oleh Formappi, Rabu, 18 Juni 2025.

    “Ada tiga dasar pemakzulan dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945: pelanggaran pidana, administratif, dan perbuatan tercela,” ujar Zainal melansir laman msn.

    Ia menyoroti laporan dugaan korupsi yang dilayangkan Ubedilah Badrun sebagai potensi unsur pelanggaran pidana. Sementara dari sisi administratif, kata dia, keabsahan dokumen seperti ijazah menjadi bahan pertimbangan penting.

    “Kalau bicara perbuatan tercela? Ya ampun, itu sudah banyak. Dari Fufufafa sampai praktik nepotisme,” sindirnya, tajam.

    Menurutnya, secara teori hukum, pemakzulan terhadap Gibran sangat mungkin dilakukan. Namun realitas politik di DPR menjadi tembok penghalang yang sulit ditembus.

    Hak menyatakan pendapat, sebagai tahapan awal proses pemakzulan, hanya bisa dilakukan jika mayoritas anggota DPR sepakat.

    “Dengan koalisi Prabowo-Gibran yang masih solid, saya pesimistis DPR akan berani memulai langkah itu,” jelasnya.

    Uceng juga menilai Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki peran penting dalam menilai pelanggaran hukum Wapres, sudah tidak netral.

    “Maaf, saya tak bisa lagi anggap MK sebagai lembaga hukum. Bagi saya, MK sudah jadi makhluk politik,” tegasnya.

  • Jelang Musda Golkar Sulsel, IAS-Taufan Pawe Bicara Empat Mata, Genting?

    Jelang Musda Golkar Sulsel, IAS-Taufan Pawe Bicara Empat Mata, Genting?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe (TP) dan kandidat calon ketua, Dr Ilham Arief Sirajuddin (IAS) ngopi bareng di Phoenam, Kamis, 19 Juni 2025, pagi.

    Keduanya berbincang santai sambil menikmati kopi dan makanan di kedai tersebut. Terlihat juga bergabung di meja mereka anggota DPR RI sekaligus mantan wakil wali kota Makassar, Syamsu Rizal alias Deng Ical.

    Taufan Pawe yang saat ini juga duduk di DPR RI terlihat beberapa kali tersenyum dan tertawa bersama IAS.

    Kedua tokoh Sulsel itu tampak sangat akrab, hangat satu sama lain.

    Setelah ngopi bareng, keduanya pindah tempat duduk dan mengobrol berdua di salah satu ruangan Phoenam. Keduanya terlihat berdiskusi beberapa menit di sudut ruangan.

    IAS menegaskan, ia dan TP membahas banyak hal terkait Golkar dan rencana Musda mendatang.

    “Kita ini sepakat mau lihat Golkar maju, makanya pertemuan ini semangatnya adalah semangat kebersamaan yang menguatkan satu sama lain,” kata IAS.

    Menurut IAS, dirinya dan TP sama-sama ingin melihat Golkar menjadi lebih baik. Karena itu, komunikasi seperti ini menurutnya sangat penting.

    “Tidak cocok rasanya kalau sama-sama mau berjuang untuk Golkar lalu diwarnai dengan pengkotak-kotakan,” ujarnya.

    TP pada kesempatan itu menegaskan dirinya sepakat saling support.

    Seperti halnya IAS, ia mengatakan berbeda pandangan dan pilihan boleh saja. Itu kata dia, lumrah dalam organisasi. Akan tetapi, perbedaan pilihan itu tidak boleh mengarah ke permusuhan. “Karena ujung-ujungnya ini semua untuk kepentingan partai. Jadi saling menegakkan etika dalam berorganisasi itu penting,” ujar TP.

  • Burhanuddin Muhtadi Bocorkan Survei Internal: 72 Persen Masih Suka Jokowi

    Burhanuddin Muhtadi Bocorkan Survei Internal: 72 Persen Masih Suka Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkap hasil survei internal dan pengamatannya terkait perbedaan karakter kepemimpinan antara Presiden ke-7 RI, Jokowi dan Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto

    Blak-blakan, Burhanuddin menyebut bahwa Jokowi dan Prabowo memiliki gaya dan fokus yang sangat berbeda dalam memimpin.

    “Beberapa waktu lalu saya punya survei, tapi tidak dirilis ya, hanya untuk kepentingan akademik. Itu 72 persen masih suka dengan Pak Jokowi,” ujar Burhanuddin dalam videonya yang beredar (19/6/2025).

    Meski angka itu menurun dari masa puncak kepopuleran Jokowi, ia menilai tingkat penerimaan publik terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih tergolong sangat tinggi.

    “Masih di atas 70 persen yang suka atau sangat suka. Itu jumlah yang cukup besar,” lanjutnya.

    Burhanuddin kemudian menjelaskan bahwa perbedaan utama antara Jokowi dan Prabowo terletak pada orientasi kepemimpinannya.

    “Pak Jokowi itu lebih suka hal-hal yang domestically oriented. Sementara Pak Prabowo lebih passion kalau bicara geopolitik, high politics,” jelasnya.

    Ia menilai, Jokowi tampak sangat menikmati kegiatan turun langsung ke masyarakat. Sementara Prabowo lebih menonjol dalam acara besar, seremonial, dan urusan luar negeri.

    “Catatan saya, Pak Prabowo terakhir blusukan itu saat banjir di Jakarta. Setelah itu saya belum lihat lagi,” tambahnya.

    Burhanuddin bilang, gaya kepemimpinan seperti Jokowi yang lebih membumi dan responsif terhadap persoalan rakyat di akar rumput masih dianggap efektif di mata publik, terlepas dari kemungkinan unsur pencitraan.