Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Ali Ngabalin Sebut Hanya Orang Sinting yang Memfitnah Yang Mulia Jokowi, Sindir Roy Suryo-Said Didu?

    Ali Ngabalin Sebut Hanya Orang Sinting yang Memfitnah Yang Mulia Jokowi, Sindir Roy Suryo-Said Didu?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Belum reda soal tuduhan ijazah palsu, Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali terseret rumor menderita penyakit parah. Bahkan tak sedikit yang menuding Jokowi terkena santet hingga azab.

    Mantan gubernur DKI Jakarta itu disebut mengalami alergi sepulang dari Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus beberapa waktu lalu. Terlihat jelas wajahnya bengkak, warna kulit berubah seperti melepuh.

    Ali Mochtar Ngabalin, mantan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden era Jokowi berkuasa siap pasang badan membela Jokowi dari serangan fitnah dan caci maki.

    “Jangan kendorin, kencangin saja. Mari pasang “kuda-kuda” mari kita membantu mereka yang terus memfitnah dan mendzalimi Jokowi agar IQ-mereka tidak sungsang lagi,” tulis Ali Ngabalin di akun X pribadinya, dikutip pada Jumat (27/6/2025).

    Politisi Partai Golkar ini menegaskan seluruh rakyat Indonesia memandang Jokowi presiden hebat yang pernah dimiliki republik ini.

    “Banyak yang sinting dan stres, menyerang serta memfitnah Yang Mulia Presiden ke 7 Ir. H. Joko Widodo dengan berbagai cara termasuk isu sakit berat dll. Hanya orang stres, sinting, keok dan sakit hati yang terus menghujat dan mencaci-maki Jokowi. saya tetap simpatik dengan NKRI punya orang hebat seperti beliau, sayapun yakin banyak orang yang simpatik dan terus mendoakan beliau,” tegasnya.

    “Yang sakit hati segera sembuh, yang keok segera kuat dan yang menghujat segera punya hajat (punya kerjaan dan punya hambak) agar waktunya benar-benar efektif, cari makan yang halal dan thoyyibah. hidup Jokowi!” pungkas Ngabalin.

  • Kader PKN Sambut Putusan MK, Sebut Pemilu Terpisah Bisa Restorasi Politik Sehat

    Kader PKN Sambut Putusan MK, Sebut Pemilu Terpisah Bisa Restorasi Politik Sehat

    “Daripada membakar semua energi dan dana dalam satu tahun penuh tekanan, lebih baik kita kelola secara bertahap dan akuntabel,” ujarnya.

    Lebih jauh, ia menekankan bahwa pemisahan jadwal pemilu juga membuka peluang peningkatan legitimasi kepala daerah karena pemilih tidak terpengaruh arus besar politik nasional.

    “Warga bisa fokus memilih pemimpin lokal sesuai kebutuhan dan konteks daerahnya, bukan karena efek ekor jas dari capres atau partai besar,” jelasnya.

    Menurutnya, kualitas demokrasi lokal yang selama ini kerap tenggelam dalam hiruk-pikuk nasional kini bisa mendapatkan perhatian lebih.

    “Debat publik soal daerah akan lebih hidup, dan kontrol masyarakat terhadap calon kepala daerah akan lebih tajam,” ujarnya.

    Meski demikian, Cottong tetap mengingatkan agar masa jeda ini tidak disalahgunakan oleh elite partai untuk membangun kekuatan oligarki di daerah.

    “Kita butuh reformasi internal partai, bukan cuma relaksasi waktu. Kalau tidak, pemilu terpisah tetap akan melahirkan politisi instan, hanya dengan wajah dan baliho lebih banyak waktu,” katanya.

    Ia menyebut PKN Sulawesi Selatan siap menggunakan momentum ini untuk mempercepat kaderisasi wilayah dan memperluas partisipasi anak muda dalam politik.

    “Momentum ini harus dijawab dengan kerja konkret. Jangan sampai jadi penundaan kegagalan yang dibungkus strategi,” tegasnya.

    Cottong juga menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam proses reformasi pemilu melalui forum pendidikan politik dan pengawasan partisipatif.

    “Kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh jadwal, tapi oleh kejujuran proses dan keseriusan partai membentuk calon yang layak,” tutupnya.

  • MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Begini Ketentuannya

    MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah, Begini Ketentuannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) nasional dan daerah dipisahkan. Itu sesuai Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024.

    Di putusan tersebut menyebutkan, Pemilu bisa dihelat dengan jeda waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun dan enam bulan.

    “Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan, dikutip Antara, Kamis (26/6/2025).

    Pemilu nasional antara lain pemilihan anggota DPR, DPD, serta presiden dan wakil presiden, sementara pemilu daerah terdiri atas pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala dan wakil daerah.

    Dalam hal ini, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh Ketua Pengurus Yayasan Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dan Bendahara Pengurus Yayasan Perludem Irmalidarti.

    Secara lebih perinci, MK menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai menjadi:

    “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat dua tahun atau paling lama dua tahun enam bulan sejak pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau sejak pelantikan presiden/wakil presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional.”

  • Tuduh Ijazah Jokowi Dicetak di Pasar Pramuka, Silfester Matutina Ungkap Politisi PDIP Ini Pernah Palsukan Dokumen di KSP

    Tuduh Ijazah Jokowi Dicetak di Pasar Pramuka, Silfester Matutina Ungkap Politisi PDIP Ini Pernah Palsukan Dokumen di KSP

    Sebagai pengacara dan pengusaha, Silfester mengaku menolak ajakan itu. Ia menduga tindakan Beathor saat ini mungkin dipicu oleh tekanan ekonomi.

    “Jangan-jangan karena nganggur terus gak punya uang ya kan, dia bikin yang aneh-aneh. Saya pernah ngasih dia duit juga,” kuncinya.

    Sebelumnya, Beathor Suryadi mengatakan bahwa Andi Widjajanto, mantan Gubernur Lemhannas dan tokoh PDIP disebut pernah melihat langsung dokumen ijazah milik Jokowi yang diyakini tidak otentik.

    Beathor mengatakan, Andi menyaksikan dokumen tersebut saat masa pencalonan Jokowi di Pilpres 2014.

    Namun, menurutnya, ijazah itu merupakan cetakan ulang yang diproduksi tahun 2012 ketika Jokowi mendaftar sebagai calon Gubernur DKI Jakata.

    “Andi belum sadar kalau yang ia lihat itu cetakan 2012. Itu digunakan untuk keperluan Pilgub DKI,” ujar Beathor dilansir laman msn dari Seputar Cibubur, Rabu (18/6/2025).

    Beathor juga menuding proses pencetakan ijazah dilakukan secara diam-diam di kawasan Pasar Pramuka, Jakarta Pusat, oleh tim relawan Jokowi yang berasal dari Solo.

    Ia menyebut sejumlah nama seperti David, Anggit, dan Widodo, serta kolaborator dari PDIP DKI, termasuk Dani Iskandar dan Indra.

    “Dokumen itu disusun buru-buru di rumah Jalan Cikini No. 69, Menteng. Semua strategi disiapkan di sana,” katanya.

    Widodo disebut-sebut sebagai tokoh kunci dalam proses pencetakan, namun menurut Beathor, ia telah menghilang sejak isu buku kontroversial karya Bambang Tri tentang ijazah Jokowi heboh.

    Yang mengejutkan, kata Beathor, adalah reaksi Andi Widjajanto ketika melihat foto di berbagai ijazah Jokowi yang terlihat identik.

  • Kepengurusan PDIP Digugat di PTUN, John Sitorus Beri Sindiran ke PSI

    Kepengurusan PDIP Digugat di PTUN, John Sitorus Beri Sindiran ke PSI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, John Sitorus menyorot tajam terkait gugatan kepengurusan PDI Perjuangan ke PTUN.

    Menurutnya hal ini baru muncul setelah mantan Presiden Jokowi Widodo akhirnya memutuskan batal maju sebagai calon Ketua Umum PSI.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, John Sitorus menyorot terkait hal ini.

    “Setelah Jokowi tidak jadi nyalon ketum PSI, tiba-tiba muncul gugatan kepengurusan PDI Perjuangan ke PTUN,” tulisnya dikutip Kamis (26/6/2025).

    Ia pun bertanya-tanya terkait kejadian ini apakah adalah sebuah kebetulan atau tidak.

    John Sitorus pun memberi sindiran dengan menyebut PSI hanya sebagai Partai Politik yang kelasnya hanya kabupaten.

    “Apa ini sebuah kebetulan? Saya menduga tidak. Seperti saya sebutkan, PSI hanya kelas kabupaten bagi Jokowi Family untuk bertarung di 2029,” ujarnya.

    Menurutnya, ini bisa menjadi sebuah alarm bahaya untuk PDI Perjuangan.

    “Ini alarm bahaya bagi PDI Perjuangan,” sebutnya.

    “Hati-hati, rongrongan tangan-tangan jahat masih berupaya untuk merebut partai ini dari tangan Bu Mega,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Jelang Kongres VI PDIP, Muncul Gerakan dari Kader Akar Rumput

    Jelang Kongres VI PDIP, Muncul Gerakan dari Kader Akar Rumput

    FAJAR.CO.ID, SURABAYA — Kongres VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga saat ini memang belum ditentukan jadwal pasti pelaksanaannya. Kendati begitu, mulai ada gerakan dari arus bawah.

    Misalnya saja kader PDI Perjuangan Surabaya, Achmad Hidayat dan sejumlah kader lainnya. Dia memberikan sumbangan dana untuk mendukung pelaksanaan Kongres VI PDI Perjuangan.

    Sumbangan dana itu disetorkan Achmad melalui teller di salah satu bank di kawasan Pacar Keling Surabaya, Rabu (25/6).

    Tak sendiri, Achmad didampingi kader senior Jagad Hari Seno yang juga menyetorkan bantun untuk DPP.

    Achmad menjelaskan sumbangan ini bukanlah tentang nominal rupiah yang diberikan, tetapi simbol kesetiaan dan kekuatan nurani kader terhadap kepemimpinan Megawati.

    “Gerakan gotong royong ini merupakan inisiatif kader-kader PDI Perjuangan di akar rumput. Kami ingin menunjukkan bahwa Ibu Megawati bukan hanya mendapat dukungan moral, tetapi juga dukungan dari hati dan semangat para kader yang merelakan sedikit dari materi mereka untuk membuktikan bahwa beliau adalah pemimpin dari rakyat,” ungkap Achmad.

    Dia menyampaikan gerakan ini berpotensi menjadi pemantik bagi daerah-daerah lain di Indonesia. “Tambaksari dan Sawahan ini adalah wilayah strategis yang selalu menjadi lumbung suara PDI Perjuangan. Maka kami mulai dari sini, semoga bisa ditiru dan digelorakan oleh kader lain di seluruh Indonesia,” kata dia.

    Melalui aksi ini, para kader Surabaya berharap kader-kader di daerah lain turut tergerak melakukan hal serupa menjelang Kongres VI. Mereka juga menilai bahwa momentum kongres adalah ajang konsolidasi semangat dan loyalitas terhadap partai dan kepemimpinan nasional.

  • Disambangi IAS, AGH Prof Wajedy Cerita Harmoko dan Akbar Tandjung Juga Pernah Minta Didoakan

    Disambangi IAS, AGH Prof Wajedy Cerita Harmoko dan Akbar Tandjung Juga Pernah Minta Didoakan

    FAJAR.CO.ID, BARRU — Di tengah kesibukannya dan jadwal safari politik yang begitu padat, kandidat calon Ketua Golkar Sulsel, Dr Ilham Arief Sirajuddin masih menyempatkan diri mengunjungi tokoh-tokoh berpengaruh di Sulsel.

    Selasa petang, 24 Juni 2025, misalnya, IAS sowan ke Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) DDI Mangkoso, AGH Prof. Dr. H. M. Faried Wajedy, LC. MA.

    IAS singgah untuk bersilaturahmi ke kediaman AGH Prof Faried Wajedy di Kompleks Ponpes DDI Mangkoso, Barru saat dalam perjalanan menuju ke Kota Parepare.

    Bagi IAS, Prof Faried Wajedy sudah ia anggap seperti orang tua sendiri dan ia memutuskan singgah karena merasa sudah lama tidak bertemu.

    “Terakhr saya bertemu dengan Beliau tahun lalu saat singgah di Masjid Mangkoso,” beber IAS.

    Prof Faried Wajedy sendiri punya hubungan yang sangat bagus dengan Partai Golkar.

    Bahkan, di tahun 90-an hingga awal 2000-an, petinggi-petinggi Golkar selalu menyempatkan diri untuk mengunjunginya di Ponpes DDI Mangkoso.

    Harmoko (1993-1998) dan Akbar Tanjung (1998-2004) adalah dua Ketua Umum Partai Golkar yang pernah datang langsung ke DDI Mangkoso untuk bersilaturahmi dengan AGH Ambo Dalle dan Prof Faried Wajedy .

    Kunjungan-kunjungan petinggi Golkar itu ke Ponpes DDI Mangkoso menunjukkan bagaimana cara partai berlambang pohon beringin itu sebagai partai politik dalam memposisikan pemuka agama.

    Selain memohon doa, Harmoko dan Akbar Tanjung kala itu juga berdialog dengan sang ulama.

    Ini menjadi kebiasaan yang menjadi nilai lebih bagi Partai Golkar. Perilaku elite-nya yang suka menjalin komunikasi ke pemuka agama dianggap memberi andil besar bagi citra positif Partai Golkar.

  • Qodari: Bukan Jokowi, Justru Hasto yang Bakar PDIP

    Qodari: Bukan Jokowi, Justru Hasto yang Bakar PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Muhammad Qodari memberikan respons tajam terhadap pernyataan politikus PDIP, Deddy Yevri Sitorus, yang pernah menyebut Jokowi membakar rumahnya sendiri, PDI Perjuangan.

    Dikatakan Qodari, justru Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang bertanggung jawab atas kemerosotan suara PDIP dalam Pemilu 2024.

    “Beliau (Deddy) kan bilang bahwa Pak Jokowi itu membakar rumah PDIP. Kalau menurut saya yang membakar rumah PDIP itu, dengan segala hormat, ya Mas Hasto,” ujar Qodari, dikutip Rabu (25/6/2025).

    Qodari menilai, penurunan suara PDIP secara nasional dan kekalahan dalam Pilpres 2024 merupakan hasil dari strategi politik yang tidak efektif.

    Ia secara terang menyebut Hasto sebagai aktor utama di balik kegagalan tersebut.

    “Membakar itu dimaknai sebagai PDIP suaranya turun, terutama di tingkat nasional, kemudian Pilpres kalah. Menurut saya, karena Mas Hasto sebagai aktor utamanya,” lanjutnya.

    Lebih jauh, Qodari mengungkapkan bahwa hasilnya akan sangat berbeda apabila posisi panglima pemilu dipegang oleh sosok lain, misalnya Ketua Bappilu PDIP, Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul.

    “Di tempat ini saya pernah mengatakan bahwa seandainya panglima perang pemilunya PDIP itu, pada 2024 ini Mas Bambang Pacul, saya yakin ceritanya sangat lain dan berbeda,” tegasnya.

    Qodari bilang, Bambang Pacul merupakan sosok yang berpijak pada fakta dan data dalam mengambil langkah politik, berbeda dengan pendekatan yang digunakan Hasto.

    “Saya menganggap Mas Pacul adalah orang yang berangkat dari fakta dan data. Beliau adalah topologi tim fakta dan data,” kuncinya.

  • Kaesang Dipastikan Jadi Ketum PSI Lagi, Jhon Sitorus: Partai Ini Hanya Sekelas Ormas Kabupaten

    Kaesang Dipastikan Jadi Ketum PSI Lagi, Jhon Sitorus: Partai Ini Hanya Sekelas Ormas Kabupaten

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, melontarkan kritik tajam terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait proses pemilihan ketua umum partai tersebut.

    Jhon menuding bahwa hasil pemilihan ketua umum PSI sudah dapat ditebak, Kaesang Pangarep akan kembali terpilih.

    Dikatakan Jhon, kehadiran dua nama lain yang disebut-sebut ikut dalam kontestasi pemilihan ketum, Bro Ron dan Mulyono, hanyalah formalitas belaka.

    “Jelas sudah pasti Kaesang akan terpilih lagi sebagai ketum PSI. Bro Ron dan Mulyono hanya pajangan aja agar seolah-olah PSI terlihat demokratis,” kata Jhon di X @jhonsitorus_19 (25/6/2025).

    Tak hanya itu, Jhon bahkan menyamakan PSI dengan organisasi masyarakat (ormas) tingkat daerah.

    Ia menyebut partai yang kini diketuai putra bungsu mantan Presiden Jokowi itu tak memiliki kualitas layaknya partai politik nasional yang sesungguhnya.

    “Partai ini hanya sekelas ormas kabupaten, tidak lebih,” tandasnya.

    Seperti diketahui, masa kepemimpinan Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI akan segera berakhir, dan partai tersebut disebut tengah bersiap menggelar proses pemilihan ketua umum baru.

    Hingga kini, belum ada pengumuman resmi dari internal PSI terkait mekanisme atau jadwal pasti pemilihan tersebut.

    Namun, spekulasi bahwa Kaesang akan kembali duduk di posisi tertinggi partai semakin menguat, terlebih dengan pernyataan sejumlah kader yang menyatakan dukungan penuh terhadapnya.

    (Muhsin/fajar)

  • Jokowi Dituduh Tukang Bohong, Teddy Gusnaidi: Kebodohan Sempurna

    Jokowi Dituduh Tukang Bohong, Teddy Gusnaidi: Kebodohan Sempurna

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi angkat suara terkait tudingan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berbohong.

    Pernyataan itu ia ungkapkan menanggapi komentar seorang warganet @Andriana5379. Akun tersebut menuding Jokowi bohong, tapi meminta Teddy yang menjelaskan kebohongannya.

    “Ini yang gue bilang kebodohan sempurna yah. Menyatakan Jokowi bohong itu kan kalian, yang memframing Jokowi bohong itu kan kalian,” kata Teddy dikutip dari unggahannya di X, Rabu (25/6/2025).

    “Lalu kalian minta gue menjelaskan dimana kebohongan Jokowi, kan tolol,” sambung Teddy.

    Menurut Teddy, mestinya, orang yang menudinglah yang membuktikan. Bukan malah tanggungjawab membuktikan itu dilimpahkan ke dirinya.

    “Seharusnya kalian yang menjelaskan ke gue, inilah kebohongan Jokowi loh, ini loh buktinya, ini loh logikanya. Jokowi berbohong ini. Bukannya tanya ke gua, Jokowi bohong dimana ya? Goblok,” ujar Teddy.

    Bagi Teddy, orang yang menuding lah yang membuktikan tudingannya.

    “Jadi kalian tuduh seseorang berbohong, lalu kalian tidak tahu kebohongannya dimana. Terus kalian tanya ke orang lain, eh Jokowi bohongnya dimana yah. Itu kan kebodohan sempurna yah menurut gue.

    Teddy pun menjelaskan maksudnya dengan menggunakan perumpamaan.

    “Sama kayak gue menuduh kalian bohong. Tentu kan logikanya kalian tanya, kebohongan kalian dimana. Maka gue langsung menjawab. Bukan gue menuduh kalian bohong, lalu jelaskan kebohongan kalian dimana. Itu kan kebodohan yang sempurna lah,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)