Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Andi Ina Tegaskan Tak Akan Jadi Rival Appi di Musda Golkar Sulsel

    Andi Ina Tegaskan Tak Akan Jadi Rival Appi di Musda Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Bendahara DPD I Golkar Sulsel, Andi Ina Kartika Sari melontarkan pernyataan terbuka yang sarat makna politik. Bahwa ia menegaskan loyalitasnya kepada Wali Kota Makassar sekaligus Ketua DPD II Golkar Makassar, Munafri Arifuddin (Munafri).

    Andi Ina secara emosional menyampaikan bahwa dirinya tak akan pernah menjadikannya rival dalam kontestasi apa pun selama Munafri masih aktif dan maju mencalonkan diri.

    Pernyataan ini menjadi sinyal kuat soliditas internal Golkar, sekaligus menutup ruang spekulasi terkait potensi persaingan keduanya di arena politik lokal.

    Tentu saja, ungkapan Bupati Barru itu penuh makna politik. Bahwa komitmennya untuk terus mendukung Ketua DPD II Golkar Makassar sekaligus Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam setiap langkah politik ke depan, termasuk di Musda Golkar Sulsel yang rencananya digelar tahun ini.

    Ia menegaskan, tak akan pernah berada di barisan yang berseberangan dengan Appi—sapaan akrab Munafri.

    “Saya selalu mendukung Pak Appi, baik di organisasi kemahasiswaan maupun dalam dunia politik. Jika beliau mencalonkan diri, saya pastikan tidak akan menjadi rival. Karena beliau bukan hanya pemimpin, tapi saudara,” ujar Andi Ina dengan nada penuh support, Minggu (3/8/2025).

    Saat ini, partai Golkar Sulsel mempersiapkan diri untuk perhelatan Musda DPD I Golkar Sulsel, direncanakan bulan Agustus ini.

    Salah satu agenda Musda DPD I Golkar Sulsel adalah pergantian Ketua DPD I. Adapun figur yang potensial digadang-gadang calon kuat Ketua Golkar Sulsel adalah Munafri Arifuddin yang sudah mengantongi dukungan dari mayoritas pemilik suara DPD II Golkar se-Sulsel.

  • Pengamat Pastikan Hasto Kristiyanto Didukung Banyak Kader Jadi Sekjen PDIP

    Pengamat Pastikan Hasto Kristiyanto Didukung Banyak Kader Jadi Sekjen PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nama Hasto Kristiyanto kembali mencuat dan menjadi perbincangan. Itu setelah Presiden Prabowo Subianto memberinya amnesti atas kasus yang menjeratnya.

    Kali ini, perbincangan terhadap Hasto tidak lagi terkait seputar kasus suap PAW Harun Masiku, namun lebih kepada peluangnya untuk menduduki kembali jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Sejumlah pengamat menilai bahwa sosok Hasto Kristiyanto masih sangat berpeluang besar ditunjuk kembali sebagai Sekjen PDIP. Beberapa analis politik telah mengungkapkan peluang tersebut seperti pengamat Jamiluddin Ritongan, peneliti sekaligus Direkatur Eksekutif PT IPI, Suwadi Idris Amir, dan sejumlah pihak lainnya.

    Pandangan sampai disampaikan Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa. Dia melihat, Hasto Kristiyanto sangat berpeluang besar menjadi sekretaris jenderal (Sekjen) PDIP. “Masih sangat terbuka lebar,” tandas Herry Mendrofa.

    Dia beralasan, Hasto merupakan kader PDIP yang memiliki loyalitas dan ideologis yang kuat. Hal itu terlihat pada sosoknya dalam dua dekade kepengurusan PDIP belakangan.

    Dia menambahkan, loyalitas dan konsistensi Hasto dalam mengawal garis politik Bung Karno melalui PDIP patut diapresiasi.

    Karena berbagai alasan tersebut, dia memiliki pandangan bahwa akan banyak kader PDIP yang mendukung Hasto Kristiyanto kembali ditetapkan sebagai sekjen.

    Diketahui, PDI Perjuangan merupakan partai memiliki tradisi kaderisasi berbasis loyalitas, rekam jejak, dan pengabdian.

  • Karakter Kritis, Alasan Bu Mega Bakal Tunjuk Hasto Jadi Sekjen PDIP

    Karakter Kritis, Alasan Bu Mega Bakal Tunjuk Hasto Jadi Sekjen PDIP

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuanga (PDIP) saat ini dirangkap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    Rangkap jabatan itu sebelum struktur kepengurusan baru DPP PDIP dibentuk pasca Kongres VI PDIP di Bali awal Agustus ini. Sejumlah tokoh PDIP dinilai layak mengisi salah satu posisi strategis tersebut.

    Beberapa nama yang mengemuka untuk mengisi jabatan Sekjen PDIP seperti mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, Ahmad Basarah, Djator Saiful Hidayat, hingga putra Mega sendiri, Prananda Prabowo.

    Meski nama-nama tersebut mengemuka saat Kongres VI PDIP lalu, namun nama Hasto Kristiyanto dinilai tetap masih menjadi figur paling kuat dan paling layak mengisi kembali jabatan sekjen tersebut.

    Peneliti Indeks Politica Indonesia (IPI), Suwadi Idris Amir mengatakan bahwa Hasto Kristiyanto yang menduduki jabatan sekjen pada kepengurusan sebelumnya, masih sangat berpeluang besar untuk ditunjuk sebagai Sekjen PDIP oleh Megawati Soekarnoputri.

    Dia menyebut, PDIP membutuhkan karakter atau figur seperti Hasto Kristiyanto. Karakter yang dimiliki Hasto dimaksud yakni memiliki suara kitis dan vokal terhadap pemerintah bahkan terhadap mantan Presiden, Joko Widodo.

    “Hasto dibutuhkan PDIP karena karakter kritisnya terhadap kubu Jokowi dan pemerintah. Dimana vokalnya dibutuhkan merawat kritisme PDIP ke kubu pemerintah dan kubu Jokowi,” jelas Suwadi, Minggu (3/8).

    Dia bahkan menyebut, di dalam kepengurusan PDIP baik pusat maupun daerah-daerah, nama Hasto Kristiyanto masih sangat kuat. Suwadi menilai, Hasto memiliki jaringan kuat hingga kader-kader PDIP di daerah. “Dan hasto masih diinginkan kader-kader inti PDIP,” tambah Suwadi.

  • Hasto Kristiyanto Punya Kans Kuat Jabat Sekjen PDIP, Ini Analisis Jamiluddin Ritonga

    Hasto Kristiyanto Punya Kans Kuat Jabat Sekjen PDIP, Ini Analisis Jamiluddin Ritonga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum lama ini menggelar Kongres VI yang berlangsung di Bali pada 1-2 Agustus 2025.

    Usai kongres yang menetapkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP periode 2025-2030, kini publik tertuju pada posisi strategis di tubuh partai berlambang Banteng Moncong Putih itu.

    Posisi-posisi strategis yang menyita perhatian seperti Bendahara Umum, Sekretaris Jenderal (Sekjen) hingga beberapa jabatan penting lainnya.

    Untuk posisi sekjen misalnya, setidaknya ada empat nama yang sempat mengemuka di arena kongres. Di antara nama itu, Hasto Kristiyanto yang menjabat sekjen pada kepengurusan sebelumnya tidak masuk bursa.

    Kendati begitu, peluang Hasto Kristiyanto menempati jabatan sekjen pada periode mendatang dinilai masih sangat besar. Apalagi, setelah dirinya kini bebas dari kasus dugaan suap dan perintangan yang sempat menjeratnya.

    Asumsi tersebut disampaikan Pengamat komunikasi politik, Jamiluddin Ritonga. Dia menilai, Hasto Kristiyanto masih sangat kuat sebagai kandidat sekjen pada periode lima tahun ke depan.

    Salah satu alasannya karena posisi sekjen saat ini dirangkap oleh Megawati Soekarnoputri. Dengan fakta itu, Jamiluddin menilai sangat mungkin Hasto akan kembali menduduki jabatan Sekjen PDIP ke depan.

    “Memang nama Hasto tidak ada dalam stuktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP hasil kongres partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu di Bali pada 1-2 Agustus 2025,” kata Jamiluddin Ritongan, Minggu (3/8).

    Dia menyebut, posisi Sekjen PDIP tidak bakalan lama dirangkap oleh putri Proklamator RI Bung Karno itu. Apalagi, ketua umum tidak bisa merangkap sekjen.

  • Ini Alasan Megawati Tak Masukkan Hasto Kristianto di Kepengurusan PDIP 2025–2030 Meski Sudah Bebas

    Ini Alasan Megawati Tak Masukkan Hasto Kristianto di Kepengurusan PDIP 2025–2030 Meski Sudah Bebas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri resmi melantik jajaran pengurus DPP PDIP periode 2025–2030 dalam Kongres VI yang digelar di Nusa Dua Convention Center, Bali, Sabtu (2/8/2025). Namun, dalam struktur baru tersebut, tak tampak nama Hasto Kristiyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal partai.

    Megawati sendiri menetapkan dirinya kembali sebagai Sekretaris Jenderal PDIP. Selain itu, ia juga melantik langsung 37 nama lain yang masuk dalam kepengurusan partai, mulai dari ketua bidang hingga bendahara. Hasto, yang baru menghirup udara bebas pada Jumat (1/8) malam usai mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, tidak tampak hadir dalam pelantikan tersebut.

    Sebelumnya, Hasto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR yang menyeret nama Harun Masiku. Namanya sempat ramai diperbincangkan publik setelah mendapat pengampunan bersama lebih dari seribu terpidana lainnya melalui keputusan politik hukum yang diambil oleh Presiden Prabowo.

    Megawati memimpin langsung jalannya pelantikan di hadapan kader partai. Dalam pengambilan sumpah, ia mengatakan, “Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah Saudara bersedia untuk dilantik?”

    “Bersedia!” jawab para pengurus secara serempak, sebelum mereka mengucapkan sumpah jabatan bersama Megawati.

    Ketiadaan Hasto dalam struktur DPP baru menandai perubahan signifikan dalam tubuh partai berlambang banteng tersebut. Meskipun belum ada penjelasan langsung dari Megawati soal absennya Hasto, sumber internal menyebutkan bahwa PDIP sedang melakukan penataan organisasi secara menyeluruh pasca-Pemilu 2024. Selain itu, status hukum Hasto yang baru saja memperoleh amnesti juga diduga menjadi pertimbangan utama.

  • Hitung-hitungan Adi Prayitno Usai Putusan Prabowo: PDIP Dukung Pemerintah, Anak-anak Tom Lembong Belum Ada Tanda

    Hitung-hitungan Adi Prayitno Usai Putusan Prabowo: PDIP Dukung Pemerintah, Anak-anak Tom Lembong Belum Ada Tanda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Adi Prayitno, ikut memberikan komentarnya mengenai abolisi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto.

    Ia pun memberikan hitung-hitungannya mengenai kemungkinan yang terjadi setelah putusan Presiden itu diberikan.

    Adi tidak menjamin setelah putusan tersebut Indonesia akan lebih harmonis dan perdebatan soal polemik yang menyangkut keduanya berhenti.

    “Tak ada jaminan apapun. Kalau PDIP jelas dukung pemerintah,” ujar Adi di pribadinya di X @Adiprayitno_20, dikutip Minggu (3/8/2025).

    Dikatakan Adi, jika pada satu sisi PDIP bakal memberikan dukungannya pada pemerintahan Prabowo, pendukung Tom Lembong belum tentu demikian.

    “Anak-anak Tom yang merupakan reinkarnasi anak-anak abah dukung pemerintah kagak? Belum ada tandanya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Geizs Chalifah, membagikan momen kebersamaannya dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, usai melaksanakan salat Jumat berjemaah, Jumat (1/8/2025).

    Nampak di Facebook pribadinya, Geizs mengunggah foto bersama Anies seraya mengungkapkan perbedaan cara pandang di antara keduanya.

    “Bada (setelah) Jumat. Anies dengan kebaikannya berfikir yang selalu positif saya tetap sinikal,” kata Geizs, Jumat (1/8/2025).

    Geizs menyinggung secara tajam soal kasus yang menimpa mantan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, yang baru saja mendapatkan abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

    Dikatakan Geizs, meskipun Tom Lembong sudah dibebaskan melalui mekanisme abolisi, penghapusan perkara sebelum putusan inkrah bukan berarti pelaku kriminalisasi terhadapnya bisa lepas begitu saja.

  • Hasto Bebas Setelah Dapat Amnesti, Islah Bahrawi: Banyak Pendukung Jokowi Marah-marah

    Hasto Bebas Setelah Dapat Amnesti, Islah Bahrawi: Banyak Pendukung Jokowi Marah-marah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemberian amnesti terhadap Hasto Kristiyanto masih jadi perbincangan hangat publik. Muncul pro dan kontra terkait hal tersebut.

    Salah satu yang mendukung pemberian amnesti itu adalah Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi.

    Menurutnya, apa yang dilakukan Presiden Prabowo adalah hal yang lumrah dan banyak presiden lain telah melakukannya.

    “Banyak presiden terdahulu pernah memberi amnesti kepada beberapa orang,” tulis Islah, dilansir dari akun pribadinya di X, Sabtu, 2 Agustus 2025.

    Dia pun menilai apa yang dilakukan Prabowo adalah hal yang biasa.

    “Jadi, apa yang dilakukan presiden Prabowo kali ini tidaklah aneh. Biasa saja,” sambungnya.

    Justru yang aneh, kata dia, adalah banyak pendukung Jokowi marah-marah dan memaki-maki pak Prabowo. “Hubungannya apa??” tanya Islah.

    Sebelumnya diberitakan, setelah mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) demisioner PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tiba di arena acara Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu (2/8).

    Hasto muncul sekitar pukul 15.42 WITA. Kedatangannya pun disambut antusias oleh ribuan kader PDIP yang hadir dalam acara tersebut. Hasto terlihat mengenakan seragam PDIP saat menghadiri acara Kongres.

    Pada kesempatan itu, Hasto langsung menghampiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tengah menyampaikan pidato politik di atas panggung. Dalam kesempatan itu, Hasto langsung mencium tangan Megawati. (sam/fajar)

  • Lantik Pengurus DPP PDIP, Megawati Beberkan Sosok yang Jadi Sekjen

    Lantik Pengurus DPP PDIP, Megawati Beberkan Sosok yang Jadi Sekjen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengurus baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP periode 2025-2030 resmi dilantik.

    Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di arena Kongres VI PDIP di Bali, Sabtu (2/8/2025).

    Jumlahnya mencapai 37 orang pengurus pusat. Beberapa nama seperti Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hanya saja ada yang janggal terkait posisi Sekjen.

    “Atas nama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, saya melantik DPP PDI Perjuangan untuk membantu kerja-kerja partai. Apakah saudara bersedia untuk dilantik?” tanya Megawati di hadapan peserta kongres.

    “Bersedia!” jawab seluruh pengurus sebelum mengucapkan sumpah jabatan bersama di panggung utama.

    Ada pun, terkait posisi Sekjen, Megawati menyampaikan dirinya merangkap sebagai posisi strategis tersebut, selain sebagai Ketua Umum. Beberapa nama penting yang masuk dalam struktur antara lain Prananda Prabowo (Ketua Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital) Puan Maharani (Ketua Bidang Politik), Ganjar Pranowo (Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah), serta Basuki Tjahaja Purnama (Ketua Bidang Perekonomian).

    Struktur lengkap DPP PDIP 2025-2030 menunjukkan pembagian tugas yang lebih spesifik dengan penambahan beberapa bidang baru. Beberapa nama lain yang menonjol antara lain Tri Rismaharini (Ketua Bidang Penanggulangan Bencana), Rano Karno (Ketua Bidang Kebudayaan), dan Charles Honoris (Ketua Bidang Jaminan Sosial).

    Pelantikan ini menandai dimulainya periode kepengurusan baru PDIP yang akan memimpin partai hingga 2030. Kongres VI PDIP sendiri masih berlanjut dengan agenda lain termasuk penyusunan program kerja dan strategi politik partai menghadapi Pemilu 2029.

  • Ini Alasan Megawati Tak Masukkan Hasto Kristianto di Kepengurusan PDIP 2025–2030 Meski Sudah Bebas

    Hasto Muncul di Kongres PDIP, Suasana Haru Menyelimuti, Megawati Tak Kuasa Menahan Tangis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) demisioner PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tiba di arena acara Kongres VI PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Sabtu (2/8).

    Hasto muncul sekitar pukul 15.42 WITA. Kedatangannya pun disambut antusias oleh ribuan kader PDIP yang hadir dalam acara tersebut. Hasto terlihat mengenakan seragam PDIP saat menghadiri acara Kongres.

    Pada kesempatan itu, Hasto langsung menghampiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tengah menyampaikan pidato politik di atas panggung. Dalam kesempatan itu, Hasto langsung mencium tangan Megawati.

    Suasana haru tampak di ruang kongres saat kedatangan Hasto. Megawati bahkan tak kuasa menahan tangis.

    “Ternyata yang saya katakan, Satyam Eva Jayate. Ternyata kebenaran itu pasti menang. Alhamdulillah, Tuhan memberikan apa yang telah diinginkan oleh beliau,” kata Megawati usai kedatangan Hasto.

    Ia pun mengamini dirinya selalu berharap bahwa Hasto akan kembali bergabung dengan PDIP.

    “Tadi saya berdoa. Tapi saya tidak terlalu berharap, bahwa yang namanya Pak Hasto berada kembali di keliling kita,” sambung Megawati sambil menangis.

    Sebelumnya, Hasto keluar dari rumah tahanan (rutan) KPK, Jakarta, pada Jumat (1/8) malam.

    Pemberian amnesti itu merupakan pengampunan dari Presiden Prabowo setelah Hasto divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara dalam kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan Harun Masiku. (jpg)

  • Nurdin Halid Sebut Pihak Haus Kekuasaan Hembuskan Isu Munaslub Golkar Ganti Bahlil, Siapa Dia?

    Nurdin Halid Sebut Pihak Haus Kekuasaan Hembuskan Isu Munaslub Golkar Ganti Bahlil, Siapa Dia?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus senior Partai Golkar, Nurdin Halid membantah tegas isu adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang disebut sebut untuk menggantikan Ketua Umum Bahlil Lahadalia.

    Menurutnya, isu tersebut tidak berdasar, bernuansa provokatif, dan berpotensi merusak soliditas partai.

    “Isu Munaslub Golkar itu hoaks. Isu murahan yang tidak perlu ditanggapi,” tegas Nurdin dalam keterangan resminya, Jumat (1/8/2025).

    Anggota DPR ini menyebut wacana Munaslub sebagai upaya segelintir pihak yang frustasi dan haus kekuasaan.

    Menurutnya, gerakan tersebut tidak mencerminkan kondisi riil Partai Golkar yang saat ini solid dan terus melakukan konsolidasi di bawah kepemimpinan Bahlil.

    “Isu ini dikembangkan oleh orang-orang yang frustasi dan kasak-kusuk mencari jalan pintas untuk merebut kekuasaan,”tegasnya.

    Dia mengingatkan bahwa segala bentuk provokasi yang tidak berdasar, apalagi menyasar institusi politik strategis seperti Golkar, bisa berujung pada konsekuensi serius.

    “Hati-hati. Jangan sampai niat jahat Anda justru berbalik merugikan diri sendiri. Golkar tidak akan membiarkan upaya pelemahan ini terus berlanjut,” tambahnya.

    Nurdin juga menekankan, bahwa tidak ada satu pun alasan yang rasional untuk menggelar Munaslub. Kepemimpinan Bahlil dinilainya berjalan baik dan sesuai arah organisasi.

    “Bahlil itu on the track. Konsolidasi terus berjalan, program partai juga hidup. Golkar sangat solid,” tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu.

    Menurut Nurdin, soliditas internal ini menjadi modal kuat bagi Golkar untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Baik kader Golkar di eksekutif maupun legislatif, disebutnya bekerja bersama menyukseskan agenda strategis nasional.