Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Mardani Ali Sera: PDIP di Dalam atau di Luar, Sama-Sama Baik untuk Indonesia

    Mardani Ali Sera: PDIP di Dalam atau di Luar, Sama-Sama Baik untuk Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang belum juga menentukan posisi resmi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran setelah amnesti yang diterima Hasto Kristiyanto ramai menjadi perbincangan.

    Anggota DPR RI, Mardani Ali Sera mengatakan, berada di dalam atau di luar pemerintahan adalah hak politik yang sah dimiliki oleh partai berlambang banteng tersebut.

    “Tidak masalah di luar atau dalam pemerintahan. Itu merupakan hak rekan-rekan PDI Perjuangan,” ujar Mardani di X @MardaniAliSera (5/8/2025).

    Ia menegaskan bahwa keberadaan PDIP, di manapun posisinya, akan tetap memberikan warna tersendiri bagi perjalanan bangsa ke depan.

    “Di manapun posisi PDIP, baik bagi Indonesia,” tandasnya.

    Politikus yang dikenal vokal ini juga menilai bahwa keberadaan pihak-pihak yang tidak bergabung dalam kekuasaan sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam demokrasi.

    Dalam hal ini, PKS memandang sikap PDIP sebagai sesuatu yang layak diapresiasi.

    “PKS menghargai sikap PDIP karena perlu ada penyeimbang dan itu bagus bagi pemerintah,” kuncinya.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, yang selalu menemani Hasto dalam agenda persidangan mengaku tidak ingin berspekulasi mengenai putusan Presiden tersebut.

    “Untuk saat ini kita tidak ingin berspekulasi apapun soal amnesti yang diberikan kepada pak Hasto,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Jumat (1/8/2025).

    Kendati demikian, Ferdinand mengatakan bahwa pihaknya sangat menghargai putusan tersebut.

    “Prinsipnya kami menghargai, menghormati, dan mengucapkan terimakasih terhadap keputusan pak Prabowo,” imbuhnya.

  • Munaslub Golkar, Hendri Satrio Bilang Banyak Kader Bisa Gantikan Bahlil Lahadalia

    Munaslub Golkar, Hendri Satrio Bilang Banyak Kader Bisa Gantikan Bahlil Lahadalia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar tampaknya semakin mengemuka, meski sejumlah elite partai tersebut telah membantah adanya keinginan kader untuk melakukan munaslub.

    Yang pasti, jika Munaslub terjadi, Partai Golkar tidak kekurangan kader yang bisa menggantikan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Golkar.

    Salah satu alasannya, karena Partai Golkar memiliki sejugudang tokoh yang bisa tampil sebagai pimpinan partai. Perlu diketahui, munaslub sudah menjadi salah satu tradisi yang kerap terjadi di tubuh partai tersebut.

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia sendiri telah membantah adanya wacana untuk melakukan Munaslub di tubuh partai yang dimpimpinnya. Dia juga dengan tegas membantah telah terjadi keretakan dalam kepengurusan partai tersebut.

    Bahlil bahkan menyebut, isu Munaslub Golkar yang belakangan berkembang tidak memiliki sumber yang jelas, alias tidak jelas kader yang menyuarakan dilaksanakannya Munaslub.

    Merespons isu Munaslub Partai Golkar yang belakangan mengemuka, pengamat politik, Hendri Satrio turut angkat suara terkait munaslub di tubuh parpol berlambang beringin rindang itu.

    Menurutnya, Munaslub Partai Golkar bukan sesuatu yang mustahil terjadi meski sejumlah pimpinan partai tersebut sudah berkali-kali melakukan bantahan.

    “Munaslub Golkar bisa saja terlaksana meski dibantah berkali-kali oleh para pimpinan partai tersebut, ” kata Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio, Selasa (5/8).

    Sekiranya Munaslub tersebut terjadi sebagaimana yang yang mulai berkembang belakangan ini, Hendri Satrio memastikan bahwa partai tersebut memiliki banyak stok atau sosok yang bisa menggantikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

  • Nusron Wahid Dikaitkan dengan Isu Munaslub Golkar, Dulu Dipecat ARB karena Enggan Dukung Prabowo

    Nusron Wahid Dikaitkan dengan Isu Munaslub Golkar, Dulu Dipecat ARB karena Enggan Dukung Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nusron Wahid yang kini menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang dikaitkan dengan isu musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar.

    Namanya kini menyita perhatian setelah diduga ikut terseret dalam isu munaslub Partai Golkar guna memilih ketua umum baru menggantikan Bahlil Lahadalia.

    Nusron disebut terlibat dalam komunikasi dengan Istana untuk menggulingkan kepemimpinan Partai Golkar saat ini.

    Menilik ke belakang, Tokoh NU ini diketahui pernah tercatat dipecat oleh partainya pada era Ketua Umum Aburizal Bakrie (ARB) pada momen Pemilu 2014.

    Saat itu, ARB juga memecat dua kader muda Golkar lainnya, yakni Poempida Hidayatullah dan Agus Gumiwang.

    Aksi main pecat oleh pimpinan parpol berlambang beringin rindang itu kabarnya dilakukan lantaran Nusron ogah mendukung calon presiden yang diusung Golkar, yakni pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

    Dia memilih berseberangan dengan keputusan partai dengan mendukung duet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Saat itu Nusron menyebut pemecatan terhadap dirinya karena Golkar mendapat tekanan luar biasa sebagai risiko mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

    Menurut Nusron, dirinya dapat memahami keputusan Aburizal dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal Golkar mengeluarkan surat pemecatan tersebut. Sebab, kata Nusron, dorongan untuk memecat dirinya, Poempida dan Agus Gumiwang justru bukan dari internal Golkar kala itu.

    Saat ini, Nusron yang menjabat Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Partai Golkar, masih ramai dikaitkan dengan isu munaslub. Namun, Nusron membantah rumor tersebut.

  • Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi, Pakar Hukum: Ada Nuansa Peradilan Politik

    Prabowo Beri Amnesti dan Abolisi, Pakar Hukum: Ada Nuansa Peradilan Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Lembong kembali menuai sorotan. Pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai langkah itu bukan sekadar keputusan hukum biasa, melainkan sarat dengan muatan politik.

    “Menurut saya memang ada nuansa peradilan politik dalam kedua kasus itu. Dan dibenarkan dengan pemberian amnesti dan abolisi,” ujar Feri dikutip YouTube Forum Keadilan TV, Selasa, (5/8/2025).

    Ia menyebut bahwa kedua kasus tersebut tak bisa dilepaskan dari sosok Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Menurutnya, keterlibatan Jokowi terlihat jelas, baik dalam kasus yang menjerat Hasto maupun Tom Lembong.

    “Ada seseorang yang kemudian kurang lebih disebut sebagai Presiden RI ke-7 Joko Widodo di balik kasus Tom dan Hasto. Kemudian saya merasa patut saja kalau kemudian dibangun logikanya,” kata Feri.

    Lebih jauh, ia mengungkap bahwa nama Hasto sudah lama muncul dalam radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun baru ditahan setelah Jokowi tak lagi menjabat dan secara politik tidak lagi berada di lingkaran PDIP.

    Sementara untuk kasus Thomas Lembong, ia melihat ada keterkaitan dengan sikap politik yang berbeda terhadap pemerintahan sebelumnya. Tom Lembong diketahui merupakan pendukung Anies Baswedan saat Pilpres 2024.

    “Bagi saya kurang apa lagi untuk menjelaskan ini ada korelasi? Orang yang dulu mendukung dan kemudian terdampak,” ujarnya.

    Menariknya, keputusan pemberian amnesti dan abolisi muncul tak lama setelah putusan pengadilan kepada keduanya. Waktu yang dinilai sangat cepat dan tak biasa.

  • PSI Pasang Kuda-Kuda, Siap Hadapi Serangan ke Jokowi Usai Amnesti dan Abolisi Hasto-Tom Lembong

    PSI Pasang Kuda-Kuda, Siap Hadapi Serangan ke Jokowi Usai Amnesti dan Abolisi Hasto-Tom Lembong

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PSI, Dian Sandi Utama, kembali menekankan kepada publik agar menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong serta Hasto Kristiyanto.

    Hal ini diungkapkan Dian setelah banyaknya perbedaan panjang di Medsos mengenai putusan tersebut.

    Hanya saja, ketika sejumlah pihak masih menyinggung mantan Presiden Jokowi, kata Dian, maka itu sudah berbeda cerita.

    “Kita semua hormati keputusan Presiden memberikan abolisi-amnesti, tapi kalau anak panahnya kalian arahkan ke Pak Jokowi, kita berhitung ulang,” ucap Dian di X @DianSandiU (5/8/2025).

    Dikatakan Dian, rekonsiliasi memiliki dua arah, bukan meminta yang satu diam namun melepas yang satunya untuk bersiap memukul.

    “Bukan begitu,” tegasnya.

    Pria yang memiliki darah Bugis ini tidak lupa mengingatkan soal momentum hari kemerdekaan yang perlu dihormati oleh semua pihak.

    “Negara hanya meminta 1 hari, selebihnya 1 bulan untuk kita dapat berterima kasih atas jasa para pejuang kemerdekaan,” tukasnya.

    “Itupun banyak yang tidak sanggup!,” tambahnya.

    Menyadari banyaknya pihak yang terus-menerus menyerang keluarga Jokowi, Dian bilang, pada momentum bulan Kemerdekaan, semua harus rukun.

    “Padahal silahkan saja membenci pejabat, silahkan menghina pemerintah tapi Agustus ini bulan kemerdekaan Negara kita,” kuncinya.

    Sebelumnya, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), Anthony Budiawan, menyebut bahwa pengakuan Jokowi memberikan izin impor gula ke Tom Lembong merupakan bukti kuat adanya kriminalisasi.

  • Lebih Dekat ke Jokowi Ketimbang Prabowo, Alasan Bahlil Lahadalia Mudah Dilengserkan dari Golkar

    Lebih Dekat ke Jokowi Ketimbang Prabowo, Alasan Bahlil Lahadalia Mudah Dilengserkan dari Golkar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu Munaslub Partai Golkar diyakini bakal semakin menguat beberapa waktu mendatang. Ada beberapa alasan mengapa Bahlil Lahadalia ingin dilengserkan dari kursi Ketua Umum DPP Partai Golkar.

    Salah satu alasan paling menonjol yang bisa memicu besarnya dorongan untuk melakukan Munaslub adalah kedekatan Bahlil Lahadalia terhadap mantan presiden RI, Joko Widodo alias Jokowi.

    Di lain sisi, Bahlil dinilai tidak terlalu dekat dengan Presiden Prabowo Subianto. Kader-kader yang ingin total menyelaraskan program dengan Prabowo inilah yang akan menyuarakan Munaslub lebih menguat.

    Peneliti Citra Institute, Efriza tidak menampik jika kedekatan Bahlil dengan Jokowi memungkinkan dirinya digulingkan dari kursi Ketua Umum Golkar.

    Dia bahkan menyebut, kemungkinan tersebut sangat tinggi, apalagi melihat situasi politik setelah amnesti dan abolisi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap dua tokoh yang selama ini dinilai berseberangan dengan Jokowi dan beberapa tahun terakhir.

    Efriza menilai, kebijakan Prabowo itu mempertegas sikapnya yang gerah dengan kepemimpinannya acap direcoki, bahkan dirinya dikonotasikan sebagai presiden boneka.

    “Di internal Golkar ada kelompok yang merasa tidak terakomodir oleh kepemimpinan Bahlil,” kata Efriza dilansir JPNN.com, Senin (4/8).

    Kepemimpinan Bahlil yang dianggap tidak solid mendukung Presiden Prabowo karena lebih loyal kepada Jokowi, menjadikan isu munaslub bisa menguat.

    Efriza menyebut, kepemimpinan Bahlil di Golkar saat ini tidak menguntungkan bagi agenda politik penguasa. “Bahwa kedekatannya dengan Jokowi justru akan menghambat penyelarasan partai dengan pemerintahan Prabowo Subianto,” tandasnya.

  • Ferdinand Tegaskan Hasto Kristiyanto Masih Sosok yang Layak sebagai Sekjen PDIP

    Ferdinand Tegaskan Hasto Kristiyanto Masih Sosok yang Layak sebagai Sekjen PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean punya pernyataan menarik terkait Hasto Kristiyanto.

    Pernyataan ini disampaikannya lewat cuitan di akun media sosial, Hasto kembali dikaitkan oleh Ferdinand dengan jabatan lamanya.

    Ia menyebut Hasto Kristiyanto masih jadi sosok yang tepat untuk jabatan Sekertaris Jenderal PDIP.

    Tidak ada nama yang lainnya, menurut Ferdinand sosok Hasto yang tepat untuk jabatan ini.

    “Hasto Kristiyanto, sosok yang tepat untuk kembali duduk sebagai Sekjen Partai PDI Perjuangan..!!,” tulisnya dikutip Senin (4/8/2025).

    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri secara aklamasi kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk periode 2025-2030.

    Keputusan ini diambil setelah seluruh kader dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Indonesia sepakat 100 persen untuk menunjuknya kembali memimpin partai berlambang banteng moncong putih tersebut.

    Selain menjabat sebagai Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri juga untuk sementara merangkap jabatan sebagai Sekjen. Sejumlah pihak menilai, sikap Megawati merangkap Sekjen itu sebagai sinyal untuk memberi jalan kepada Hasto kembali menduduki jabatan tersebut.

    Peluang Hasto menjabat sebagai Sekjen PDIP periode lima tahun ke depan dinilai sangat terbuka setelah adanya amnesti dari Presiden Prabowo Subianto atas kasus yang membelitnya. Kini Hasto sendiri telah bebas dan bisa kembali bersama kader PDIP lainnya. (Erfyansyah/fajar)

  • Terseret Isu Munaslub Golkar Gantikan Bahlil, Nusron Wahid Tegaskan Dua Poin Penting

    Terseret Isu Munaslub Golkar Gantikan Bahlil, Nusron Wahid Tegaskan Dua Poin Penting

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar kepemimpinan Bahlil Lahadalia dipanaskan dengan rumor bakal digelarnya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar dengan agenda mengganti jabatan ketua umum.

    Bahkan muncul rumor, gerakan ini telah mendapat restu dari istana. Nama politisi senior Nusron Wahid terseret.

    Merasa namanya dikaitkan dengan gerakan ini, Nusron menampik isu tersebut. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian Partai Golkar mengaku tidak tahu menahu sumber isu ini berasal.

    “Pertama, saya tidak tahu menahu tentang isu tersebut. Kedua, sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana kepada saya ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang munaslub,” tegas Nusron di Jakarta, dikutip pada Senin (4/8/2025).

    Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia tegas menepis isu adanya keretakan di tubuh partai yang dipimpinnya seiring dengan beredarnya kabar Munaslub.

    “Masa mau dipercaya berita yang enggak ada sumbernya?” tegas Bahlil.

    Sementara itu, Politikus senior Partai Golkar, Nurdin Halid menekankan, bahwa tidak ada satu pun alasan yang rasional untuk menggelar Munaslub. Kepemimpinan Bahlil dinilainya berjalan baik dan sesuai arah organisasi.

    “Bahlil itu on the track. Konsolidasi terus berjalan, program partai juga hidup. Golkar sangat solid,” tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu.

    Menurut Nurdin, soliditas internal ini menjadi modal kuat bagi Golkar untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Baik kader Golkar di eksekutif maupun legislatif, disebutnya bekerja bersama menyukseskan agenda strategis nasional.

  • Bahlil Akhirnya Jawab Isu Pergantian Dirinya di Munaslub Golkar

    Bahlil Akhirnya Jawab Isu Pergantian Dirinya di Munaslub Golkar

    “Bahlil itu on the track. Konsolidasi terus berjalan, program partai juga hidup. Golkar sangat solid,” tegas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu.

    Menurut Nurdin, soliditas internal ini menjadi modal kuat bagi Golkar untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Baik kader Golkar di eksekutif maupun legislatif, disebutnya bekerja bersama menyukseskan agenda strategis nasional.

    Lebih jauh, Nurdin menilai sorotan terhadap posisi Bahlil sebagai Menteri ESDM juga tidak berdasar.

    Nurdin justru mengapresiasi berbagai terobosan yang dilakukan Bahlil dalam menjalankan tugas, baik sebagai menteri maupun Ketua Satgas Program Hilirisasi.

    “Ingat, ESDM itu kementerian vital, seperti halnya pertanian. Dan Pak Bahlil dipercaya memegang dua peran penting oleh Presiden Prabowo, termasuk sebagai Ketua Satgas Hilirisasi,” ungkapnya.

    Nurdin juga mengungkapkan, bahwa Bahlil dipanggil khusus oleh Presiden Prabowo ke Istana pada Senin (28/7/2025) sore, untuk membahas dua hal strategis: target produksi minyak dan strategi mendulang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Pertemuan itu berlangsung selama 3,5 jam dan hanya dihadiri oleh sejumlah menteri kunci, termasuk Menlu Sugiono dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

    Pertemuan tersebut juga membahas rencana impor energi dari Amerika Serikat senilai USD 15 miliar, mencakup BBM, crude oil, dan LPG, sebagai bagian dari restrategisasi energi nasional.

    “Pak Bahlil adalah menteri kepercayaan Presiden. Tegak lurus dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Fakta-fakta ini membantah keras tudingan bahwa ada dorongan dari Istana untuk mengganti beliau melalui Munaslub,”ujarnya

  • Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Disebut sebagai Cara Presiden Prabowo Kumpulkan Musuh Bubuyutan Jokowi

    Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Disebut sebagai Cara Presiden Prabowo Kumpulkan Musuh Bubuyutan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemberian abolisi untuk Tom Lembong dan amnesti untuk Hasto Kristiyanto terus menjadi diskursus.

    Dianggap cara Presiden Prabowo kumpulkan musuh bubuyutan Presiden ke-7 Jokowi.

    Hal tersebut diungkapkan dalam sebuah siniar di YouTube Keadilan TV. Obrolan antara Psikolog Forensik Reza Indagiri dengan Yan Kuriawan dari Drone Empirit.

    Mulanya, Yan mengatakan keputusan Prabowo memberi amnesti dan abolisi itu membuat pihak Tom Lembong dan Hasto melebur di dunia maya.

    “Buat saya itu canggih,” kata Yan dikutip Senin (4/8/2025).

    Ia lalu memaparkan visualisasi dari data sentimen di media sosial terkait isu tersebut. Hasilnya, menunjukkan adanya reaksi yang natural.

    “Betul-betul reaktif,” imbuhnya.

    Namun yang menarik, kata dia, dilihat dari visualisasinya berwarna hijau. Dalam artian sentimen kepada yang memberi amnesti dan abolisi positif.

    “Positif kepada yang memberi amnesti dan abolisi. Ke Presiden Prabowo,” terangnya.

    Di sisi lain, disebutkan bahwa isu tersebut disertai dengan kemarahan. Tapi bukan kepada Prabowo, melainkan ke penguasa masa lalu.

    “Terhadap Jokowi udah. Itu tinggi banget,” ucap Yan.

    “Marahnya ke Pak Jokowi dan penegak hukum di era Pak Jokowi,” tambahnya.

    Hal tersebut, kata Yan menunjukkan, baru terjadi oposisi di sebuah rezim, tapi yang disasar adalah pemerintahan sebelumnya.

    “Baru kali ni ada pemerintahan. Oposisinya itu bukan kepada presidennya. Tapi presiden sebelumnya,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)