Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Loyalis Kode Prabowo, Anggap Anies Layak Jadi Wapres Gantikan Gibran, Mungkinkah?

    Loyalis Kode Prabowo, Anggap Anies Layak Jadi Wapres Gantikan Gibran, Mungkinkah?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena desakan Forum Purnawirawan TNI kembali menguat. Para pensiunan TNI/Polri menyoroti proses pencalonan putra sulung Joko Widodo itu dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bertentangan dengan prinsip demokrasi dan keadilan elektoral.

    Wacana liar pun mulai bermunculan jika Gibran benar-benar dilengserkan. Salah satunya terkait siapa sosok penggantinya di kursi wakil presiden.

    Pakar hukum tata negara Refly Harun menyebut nama Anies Baswedan, mantan rival Prabowo di Pilpres 2024. Anies kata Refly tidak hanya berpeluang masuk kabinet pemerintahan Prabowo, tapi dinilai layak mengganti Gibran Rakabuming di kursi wakil presiden.

    “Kalau berdasarkan skenario Mahfud, nama-nama yang disebut itu adalah Puan, Ganjar, AHY, dan Anies. Tapi yang mengejutkan tentu Anies,” kata Refly Harun dalam podcast-nya, dikutip pada Senin (18/8/2025).

    Refly mengatakan, Anies Baswedan dinilai sebagai figur teknokrat yang bisa diandalkan dan berpotensi menggantikan Gibran sebagai wakil presiden, dengan syarat tidak maju di Pilpres 2029.

    Mengingat Anies merupakan rival Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dan tidak masuk dalam lingkaran pemerintahan, wacana ini mengundang banyak spekulasi.

    “Kalau kompromi besar bisa terjadi, bisa saja Anies masuk. Peluangnya kecil, tapi bukan tidak mungkin,” kata Refly menirukan pernyataan Mahfud MD.

    Menurutnya, bukan tidak mungkin Prabowo merangkul Anies masuk pemerintahan sebagai Wapres di tengah jalan untuk memperkuat stabilitas politik dan meredam rivalitas pascapemilu.

  • Megawati Desak Prabowo Singkirkan Buzzer, Prof Didik J Rachbini: Merusak Demokrasi

    Megawati Desak Prabowo Singkirkan Buzzer, Prof Didik J Rachbini: Merusak Demokrasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius akibat rusaknya ruang publik politik yang semakin dijejali oleh buzzer dan relawan politik yang bekerja di luar sistem formal demokrasi.

    Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J. Rachbini, menegaskan bahwa kerusakan demokrasi ini dapat dipahami melalui teori “Tragedy of the Commons”. Menurutnya, jika ruang publik, yang bersifat fisik atau common property, dikonsumsi atau dipakai secara tidak terbatas, maka ruang publik tersebut akan rusak dan hancur.

    Fenomena serupa kini terjadi pada ruang publik yang bersifat intangible, yaitu demokrasi dan arus informasi.

    “Arus informasi yang super cepat masuk ke dalam sistem politik dan demokrasi mengakibatkan sistem demokrasi mengalami kelelahan yang hebat dan kerusakan yang kritis. Fungsi check and balances menjadi rusak dan artificial karena aspirasi tidak lagi datang dari hati nurani, tetapi dibuat oleh mesin bot yang diciptakan gerombolan buzzer politik,” jelas Didik di Jakarta, Senin (18/8/2025).

    Kerusakan demokrasi ini, menurutnya, semakin parah selama satu dekade terakhir. “Selama 10 tahun ini, teknologi AI ini secara sengaja dan sistematis dipakai oleh negara untuk kepentingan politik yang sempit untuk membungkam demokrasi melalui buzzer-buzzer dan relawan,” tambahnya.

    Kondisi ini juga menjadi perhatian Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri, yang beberapa hari lalu menyampaikan pesan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto. 

    “Saya sudah bilang melalui seseorang supaya Pak Prabowo membuang itu namanya buzzer-buzzer yang hanya membuat yang namanya perpecahan di antara kita sendiri, belum tentu faktanya aja,” demikian penegasan Megawati.

  • Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, UGM: Demokrasi Memang Mahal

    Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, UGM: Demokrasi Memang Mahal

    Namun perlu dicermati, semakin tinggi keterlibatan publik, maka demokrasi yang dibangun akan semakin kuat sehingga negara menjadi lebih inklusif dan mampu memenuhi hak-hak rakyatnya secara berkeadilan.

    “Harga “mahal” tersebut sangat pantas untuk memastikan proses politik yang lebih partisipatif,” tegasnya.

    Jika melihat evaluasi pelaksanaan Pilkada yang sebelumnya banyak praktik politik uang dan politik dinasti, setidaknya terdapat tiga persoalan yang muncul, yakni tingginya ongkos politik, korupsi, dan politisasi birokrasi.

    Menurut Alfath, solusinya bukanlah memotong hak masyarakat untuk memilih, melainkan membenahi desain dan pengawasan Pilkada.

    “Pemerintah perlu memahami bahwa persoalan dana pemilihan bukan berarti hambatan untuk mendorong partisipasi politik masyarakat. Harus ada evaluasi menyeluruh mengenai biaya mana yang perlu dan tidak perlu dikeluarkan demi pemilihan yang adil,” jelasnya.

    Selain itu, aspek pengawasan perlu ditekankan sejak awal pencalonan, tidak hanya ketika Pilkada dan pasca pelaksanaan. Secara aturan, Pilkada maupun Pemilu sebetulnya sudah memiliki berbagai aturan mengikat yang sesuai.

    Sayangnya, implementasi aturan tersebut justru masih membutuhkan banyak evaluasi. Alfath juga berpesan agar pengkhususan atau priviledge pejabat dapat dikurangi agar individu yang terpilih menjadi kepala daerah adalah seseorang yang memang sesuai dengan bidang tersebut.

    “Demokrasi akan bergeser ke arah lebih elitis. Publik makin jauh dari proses pengambilan keputusan,” ucap Alfath.

  • Dukungan Jokowi untuk Bupati Pati Sudewo pada Pilkada 2024 Diungkit

    Dukungan Jokowi untuk Bupati Pati Sudewo pada Pilkada 2024 Diungkit

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Chusnul Chotimah memberi pernyataan menohok terkait Bupati Pati, Sudewo.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Chusnul Chotimah memberikan sindiran keras.

    Ia mengungkit soal Pilkada lalu, dimana Jokowi disebut sebagai salah satu pendukung Sudewo.

    “Pas pilkada, kata termul ikut telunjuk Jokowi, pilih yang didukung oleh Jokowi,” tulisnya dikutip Jumat (15/8/2025).

    Dan saat ini, situasi bermasalah yang dihadapi oleh Bupati Pati, nama Jokowi disebut enggan diikut campurkan. Dia menyentil para pendukung Jokowi yang disebut sebagai ternak Mulyono (Termul).

    “Pas kepala daerahnya bermasalah, kata termul jangan dikaitkan dengann Jokowi. Hidup termul ya seanjing ini” sebutnya.

    Sebelumnya, situasi panas kita harus dihadapi oleh Bupati Pati Sudewo usai mendapat desakan dari rakyatnya.

    Ia desak mundur bahkan sudah muncul isu pemakzulan lewat aksi besar-besaran yang dilakukan masyarakat.

    Masyarakat melakukan gerakan ini imbas kenaikan pajak 250 persen meski akhirnya dibatalkan.

    Diketahui, Bupati Pati Sudewo pernah menjabat sebagai anggota DPR-RI selama dua periode (2009–2013 dan 2019–2024).

    Politisi Partai Gerindra itu kini harus menghadapi tuntutan rakyat untuk mundur. Pada hari yang sama, DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna darurat.

    Undangan sidang dilayangkan pada pagi hari dan langsung dilaksanakan siangnya.Hasil rapat menyatakan seluruh fraksi sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memproses pemakzulan Bupati Sudewo.

  • Hasto Kristiyanto Jabat Sekjen PDIP, Dede Budhyarto: Siap-Siap Nyunsep 2029

    Hasto Kristiyanto Jabat Sekjen PDIP, Dede Budhyarto: Siap-Siap Nyunsep 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto kembali memberikan respon terkait penunjukkan Hasto Kristiyanto sebagai Sekertaris Jendral PDIP.

    Setelah dapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, Hasto juga dipercaya lagi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Sekjen.

    Dari amnesti hingga kembali menduduki jabatan sebagai Sekjen, Hasto jadi salah satu orang yang mendapat banyak perhatian.

    Salah satu perhatian datang dari Dede Budhyarto yang merasa ini sebagai sesuatu yang kurang baik

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Dede Budhyarto menyindir dengan menyebut ini sebagai sejarah baru untuk Indonesia.

    Ia menyebut Hasto sebagai mantan pesakitan dalam kasus suap kembali-kembali justru diangkat jadi petinggi partai.

    “Sejarah baru di Indonesia. Mantan pesakitan kasus suap balik jadi Sekjen partai tulisnya dikutip Jumat (15/8/2025).

    Melihat hal ini, ia menyebut Demokrasi seolah dan kembali menjadi rasa feodal.

    Dede pun memberikan prediksi terkait Pemilu di tahun 2029 usai penunjukkan ini.

    “Demokrasi rasa feodal. Siap-siap nyungsep 2029,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Tokoh NU: Saya Akan Terus Mendukung Prabowo Agar Gibran Tak Jadi Presiden

    Tokoh NU: Saya Akan Terus Mendukung Prabowo Agar Gibran Tak Jadi Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu tokoh Nadhatul Ulama (NU), Islah Bahrawi menegaskan dukungannya ke Presiden Prabowo Subianto.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Islah Bahrawi tegas mengatakan akan terus memberikan dukungan ke Presiden Prabowo.

    Dukungan yang akan terus diberikan ini akan berlangsungg hingga akhir periode sang Presiden.

    “Saya akan terus mendukung pak Prabowo hingga jabatan presiden berakhir,” tulisnya dikutip Jumat (15/8/2025).

    Ini merupakan respon ditengah banyaknya kabar miring Presiden Prabowo yang bakal dilengserkan.

    Islah terus mendoakan yang terbaik untuk Prabowo, tujuannya agar kursi RI nomor satu tidak diberikan ke Gibran Rakabuming Raka.

    “Saya selalu mendoakan pak Prabowo panjang umur, supaya Gibran tidak jadi presiden,” sebutnya.

    Ia pun memaparkan singkat terkait kabar Presiden Prabowo yang bakal dilengserkan dan digantikan perannya oleh Wapres Gibran.

    “Kalian yang ingin melengserkan Prabowo, berarti mendukung Gibran sebagai presiden. Rumusnya sesederhana itu..,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Elite Demokrat Puji Habiburokhman Jadi Orang Pertama Tolong Tom Lembong: Terbukti Alumni SMID-PRD Bukan Kaleng-kaleng

    Elite Demokrat Puji Habiburokhman Jadi Orang Pertama Tolong Tom Lembong: Terbukti Alumni SMID-PRD Bukan Kaleng-kaleng

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Elit Partai Demokrat, Andi Arief memuji Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman.

    Karena disebut sebagai orang pertama yang menolong Tom Lembong saat ditahan.

    Andi Arief, menghubungkan pujiannya dengan status Habiburokhman sebagai eks aktivis. Ketua Komisi III DPR RI itu diketahui alumni Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi dan Partai Rakyat Demokratik (SMID-PRD).

    “Terbukti alumni SMID/PRD bukan kaleng-kaleng @habiburokhman,” kata Andi Arief dikutip dari unggahannya di X, Jumat (15/8/2025).

    Sebelumnya, eks Menteri Perdagangan, Tom Lembong mengaku politisi Gerindra yang pertama kali membelanya saat ditahan. Padahal merupakan partai penguasa.

    Itu diungkapkan di sebuah wawancara bersama jurnalis senior, Najwa Shihab. Ditayangkan di YouTube Najwa Shihab pada Rabu, 13 Agustus 2025.

    “Waktu saya pertama kali ditahan, salah satu orang yang pertama membela saya dengan lantang adalah WakIl Ketua Umum Gerindra, partai penguasa, Ketua Komisi III Pak Habiburokhman,” kata Tom dikutip Jumat, (15/8/2025).

    Padahal, kata Tom. Habiburokhman sebelumnya adalah lawan politiknya, mengingat ia bagian dari Tim Kampanye Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    “Yang di saat kampanye Pilpres bertabrakan dengan saya,” ujarnya.

    Saking berterima kasihnya kepada Habiburokhman, Tom bahkan sempat menyampaikan hal itu di dalam persidangan.

    Padahal, kata dia, sudah jelas. Bahwa dia dan Habiburokhman berbeda kubu di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Seperti diketahui, Tom Lembong telah dibebaskan dari kasus korupsi impor gula setelah mendapat abolisi dari Presiden Prabowo Subianto.

  • Hasto Kembali Dipercaya PDIP, Dede Budhyarto: Sejarah Baru, Mantan Pesakitan Balik Jadi Sekjen Partai

    Hasto Kembali Dipercaya PDIP, Dede Budhyarto: Sejarah Baru, Mantan Pesakitan Balik Jadi Sekjen Partai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penunjukan kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP mendapatkan komentar beragam di X.

    Salah satu komentar datang dari Komisaris Independen PT Pelni, Kristia Budhyarto alias Dede.

    Ia menyebut bahwa saat ini dunia politik Indonesia sedang mencetak sejarah baru.

    “Sejarah baru di Indonesia, mantan pesakitan kasus suap balik jadi Sekjen partai,” kata Dede di X @kangdede78 (15/8/2025).

    Dede bilang, PDIP menerapkan sistem sosial dan politik yang mengarah pada hierarki kekuasaan. “Demokrasi rasa feodal. Siap-siap nyungsep 2029,” kuncinya.

    Sebelumnya, nama Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampaknya belum tergantikan untuk kepengurusan lima tahun ke depan.

    Terbukti, Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk menjabat sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025-2030.

    Penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP itu diputuskan melalui DPP PDIP yang digelar pada Kamis (14/8/2025) kemarin.

    Para peserta rapat menyetujui penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekjen partai berlambang moncong putih itu.

    Setelah resmi ditunjuk sebagai sekjen PDIP, Hasto pun langsung dilantik dalam rapat pleno tersebut.

    “Sudah diputuskan dan pelantikan tadi jam 14.00, lanjut rapat DPP,” kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira.

    Untuk diketahui, setelah Kongres VI PDIP di Bali beberapa waktu lalu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menetapkan susunan pengurus DPP PDIP.

    Namun saat itu, Megawati Soekarnoputri masih merangkap sebagai sekjen PDIP. (Muhsin/fajar)

  • Adian Napitupulu Beber Alasan Bu Mega Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP

    Adian Napitupulu Beber Alasan Bu Mega Tunjuk Hasto Kristiyanto Jadi Sekjen PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri kembali memberi kepercayaan kepada Hasto Kristiyanto duduk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP.

    Ada sejumlah alasan kenapa Hasto Kristiyanto akhirnya kembali dituntuk sebagai Sekjen PDIP. Alasan paling kuat adalah, dia memiliki loyalitas tinggi terhadap partai serta kinerja yang bagus.

    Alasan penunjukan itu dibeberkan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan, Adian Napitupulu. Aktivis pro demokrasi ini mengungkap alasan yang membuat ketum partainya Megawati Soekarnoputri kembali menunjuk Hasto Kristiyanto sebagai sekjen parpol berlambang Banteng moncong putih.

    Menurut Adian, loyalitas dan kinerja positif yang membuat Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk Megawati sebagai Sekjen PDIP.

    “Pertimbangan Bu Megawati, berarti dia dianggap mumpuni untuk menjadi sekjen kami dalam lima tahun ke depan, loyalitasnya teruji, kemudian langkah dan kinerjanya bagus, sederhana,” kata legislator DPR RI itu menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).

    Adian mengatakan Hasto tidak mungkin ditunjuk sebagai Sekjen PDIP apabila tak punya loyalitas ternadap partai dan berkinerja buruk.

    “Kalau kedua-duanya tidak teruji, sebenarnya tidak,” lanjut aktivis prodemokrasi itu.

    Ditanya soal kemungkinan PDIP bakal kritis terhadap pemerintahan era Prabowo Subianto dengan ditunjuknya Hasto sebagai sekjen, Adian menegaskan bahwa sifat kritis pada seseorang sebernya melekat.

    Terutama pada pihak yang memiliki intelektual menyikapi kebijakan negara.

  • Ramai Bendera One Piece hingga Indonesia Gelap, Ketua DPR RI: Kritik Itu Sarana Menyadarkan Penguasa

    Ramai Bendera One Piece hingga Indonesia Gelap, Ketua DPR RI: Kritik Itu Sarana Menyadarkan Penguasa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial, sebagai corong suara publik.

    Ungkapan kritik tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti ‘Kabur Aja Dulu’, sindiran tajam ‘Indonesia Gelap’, lelucon politik ‘negara Konoha’, hingga simbol-simbol baru seperti ‘bendera One Piece.

    Fenomena itu diungkap Ketua DPR RI, Puan Maharani, saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan DPR-DPD RI, Jumat (15/8/2025).

    Pada kesempatan itu, Puan Maharani menyampaikan pandangannya mengenai protret perkembangan demokrasi di Indonesia, peran partai politik, hingga perubahan perilaku masyarakat dalam menyerukan aspirasi atau kritik.

    Politikus PDI Perjuangan itu menuturkan, fenomena kritik itu menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri. Puan juga mengaku, bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat terssebut bukan sekadar kata atau gambar.

    “Di balik setiap kata ada pesan. Di balik setiap pesan ada keresahan. Dan, di balik keresahan itu ada harapan. Karena itu, yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan,” ujar Puan.

    Kebijaksanaan yang dimaksudnya, yakni mendengar, menanggapi, juga merespons dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka. Meski begitu, Puan juga berpesan agar kritik yang disampaikan tidak menjadi api yang memecah-belah bangsa, alih-alih bara yang membakar semangat persaudaraan.

    Puan menambahkan, kritik semestinya menjadi cahaya yang menerangi jalan bangsa Indonesia. Secara substansi, kritik boleh keras. Namun, tidak seharusnya menjadi alat untuk memicu kekerasan, kebencian, menghancurkan etika dan moral masyarakat.