Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Kaesang: PSI Harus Lebih Baik dari Partainya Ahmad Ali Sebelumnya

    Kaesang: PSI Harus Lebih Baik dari Partainya Ahmad Ali Sebelumnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep memerintahkan kader PSI di Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk serius mempersiapkan struktur dn mesin partai guna memenangkan Pemilu 2029 mendatang.

    Kaesang mengingatkan kader PSI memperkuat struktur akar rumput mulai dari tingkat DPW hingga DPC. Putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu bahkan sesumbar mampu mengalahkan partai besar seperti Nasdem di Pemilu mendatang.

    “Sebelum kita menuju 2029, kita akan menghadapi yang namanya verifikasi. Jadi saya minta tolong kepada seluruh jajaran pengurus di tingkat DPW, DPD, DPC, maupun nanti kalau sudah ada DPRT-nya, saya minta tolong strukturnya dibuat sebaik mungkin. Harus lebih baik dari partainya punyanya Pak Ahmad Ali sebelumnya (Nasdem),” kata Kaesang dalam Rakorwil PSI se-Sulteng di Hotel Grand Sya, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (19/11/2025).

    Ahmad Ali diketahui merupakan bekas kader Nasdem sebelum akhirnya berlabuh ke PSI dan langsung menduduki jabatan strategis sebagai ketua harian DPP PSI.

    Kaesang lantas menyinggung target tinggi yang dipatok Ahmad Ali bersama PSI.

    “Ya pasti Pak Ketua Harian kan pasti juga punya target. Enggak mungkin targetnya mau di bawahnya kan, targetnya ya harus menang di Sulawesi tengah,” tegas Kaesang.

    Lebih jauh Kaesang menegaskan dirinya jauh-jauh terbang ke Palu, Sulteng bukan untuk main-main. Ia menyampaikan, Sulawesi Tengah akan menjadi pionir dari PSI di 2029.

    “Saya juga ingin menegaskan, saya hadir di sini, kita bukan untuk main-main. Kita hadir di sini, DPP hadir di sini untuk mempersiapkan kita bisa menang di 2029,” tekannya.

  • Tanggapi Gugatan di MK agar Rakyat Bisa Pecat Legislator, Anggota Komisi VI: Bisa Terjadi Kekacauan

    Tanggapi Gugatan di MK agar Rakyat Bisa Pecat Legislator, Anggota Komisi VI: Bisa Terjadi Kekacauan

    Fajar.co.id, Jakarta — 4 mahasiswa menggugat pasal terkait pemberhentian legislator oleh partai politik ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Para mahasiswa itu menggugat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) ke MK.

    Para pemohon menguji konstitusionalitas Pasal 239 Ayat 2 huruf d UU MD3.

    Pasal itu menyatakan anggota DPR diberhentikan antarwaktu apabila “diusulkan oleh partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

    Para pemohon dalam petitum meminta mahkamah menafsirkan pasal tersebut menjadi “diusulkan oleh partai politiknya dan/atau konstituen di daerah pemilihannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

    Menanggapi hal itu, anggota Komisi VI DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menyebut bisa terjadi konflik di masyarakat apabila rakyat punya hak langsung memecat legislator.

    Awalnya, Darmadi menyikapi gugatan empat mahasiswa dengan menyinggung anggota DPR bisa terpilih ke Senayan setelah dipilih banyak konstituen.

    Dia mengatakan kepentingan rakyat tentu berbeda satu sama lain terhadap legislator, karena ada yang mendukung dan menolak.

    “Jadi artinya ada yang mendukung ada yang menolak. Ada yang nanti mendukung anggota DPR yang sudah mereka pilih ada juga yang menolak,” kata Darmadi.

    Dia mengatakan pengambilan keputusan memecat legislator juga membingungkan apabila rakyat punya hak langsung.

    “Nah, ini, kan, tentu menyulitkan nanti dalam pengambilan keputusan. Bagaimana mengambil keputusannya rakyat. Jadinya nanti agak confused juga,” ujarnya.

  • Usai Gerindra, PSI Ogah Terima Budi Arie

    Usai Gerindra, PSI Ogah Terima Budi Arie

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ronald A. Sinaga, atau yang akrab disapa Bro Ron merespon soal Ketua Projo, Budi Arie Setiadi.

    Ini berkaitan dengan kabar terkait Ketua Umum Projo itu yang dikaitkan bakal bergabung ke PSI.

    Lewat unggahan di akun media sosial Threads pribadinya, Bro Ron menyindir dengan menyebut untuk apa bergabunf ke partainya.

    PSI disebutnya sebagai partai NOL KOMA dan lebih baik bergabung dengan partai lain yang lebih besar.

    “Ngapain gabung ke partai NOL KOMA bang, ke yang gede aja bang,” tulisnya dikutip Rabu (19/11/2025).

    Lanjut, ia kemudian menyindir soal Partai yang menurut baik untuk Budi Arie bergabung.

    “Contoh yang kemarin rame-rame pada main padel sama mantan napi koruptor E-KTP, mungkin cocok bang,” jelasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, untuk bergabung dengan Partai Gerindra menghadapi penolakan dari internal partai tersebut.

    Ramai-ramai kader partai besutan Prabowo Subianto itu menolak kehadiran Budi Arie untuk bergabung ke partai tersebut.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Regenerasi Kepemimpinan, AMPI Sulsel Siapkan Musda Serentak di 24 Kabupaten/Kota

    Regenerasi Kepemimpinan, AMPI Sulsel Siapkan Musda Serentak di 24 Kabupaten/Kota

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Sulawesi Selatan memulai konsolidasi organisasi di 24 kabupaten/kota.

    Langkah ini dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) dan menetapkan ketua-ketua baru di tingkat daerah.

    Ketua DPD AMPI Sulsel, Andi Nurhaldin Nurdin Halid, mengatakan sejumlah kepengurusan daerah telah habis masa jabatan sehingga Musda perlu segera dilaksanakan.

    “Kami meminta seluruh AMPI kabupaten/kota segera menggelar Musda untuk menyiapkan kepengurusan definitif yang lebih solid,” ujar Nurhaldin di Makassar.

    Ia menyebut konsolidasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat struktur dan menjaga eksistensi AMPI sebagai organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan Partai Golkar.

    “AMPI memiliki peran fungsional dalam kaderisasi dan pemenangan partai. Karena itu pengurus harus aktif dan enerjik,” katanya.

    AMPI, yang berdiri sejak 1978, diketahui menjadi wadah pembinaan kader muda Golkar. Di Sulsel, organisasi ini tercatat aktif menggerakkan pemilih milenial dan Gen Z pada setiap pemilu.

    Nurhaldin menegaskan Musda di 24 daerah tersebut diharapkan melahirkan ketua-ketua baru yang memiliki kapasitas dan mampu memperkuat kerja-kerja organisasi menjelang agenda politik mendatang.

    “Musda ini penting untuk memastikan proses kaderisasi berjalan dan untuk mempersiapkan pemimpin muda Golkar,” ujarnya. (Muhsin/fajar)

  • Ditantang Ferdinand! Budi Arie Diminta Buka-bukaan Soal Ijazah Jokowi

    Ditantang Ferdinand! Budi Arie Diminta Buka-bukaan Soal Ijazah Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, turut merespons pernyataan Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, yang menegaskan Budi Arie bukan lagi orangnya Jokowi.

    Ferdinand secara terbuka meminta Budi Arie memberikan kesaksian terkait ijazah Presiden ke-7 RI, Jokowi, yang disebut pernah ditunjukkan kepada organisasi relawan Projo.

    “Mumpung lagi dirujak sama Ketua Harian PSI, ada baiknya Budi Arie memberikan kesaksian ke publik,” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (18/11/2025).

    Dikatakan Ferdinand, Budi Arie memiliki informasi penting yang perlu disampaikan secara terang-terangan.

    Salah satunya, mengenai bentuk ijazah yang pernah diperlihatkan Jokowi kepada Projo.

    “Kesaksian soal ijazah yang ditunjukkan Jokowi kepada Projo. Apakah ijazah terlihat asli atau salinan atau copy!” tegasnya.

    Ferdinand bilang, apabila Budi Arie tampil dan memberikan kesaksian yang jujur kepada publik, situasi akan jauh lebih menarik dalam polemik yang hingga kini tak kunjung reda.

    “Jika Budi Arie bersaksi yang jujur, pasti akan lebih seru lagi,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, memberikan penjelasan tegas terkait keterlibatan Budi Arie Setiadi dan isu bahwa Ketum Projo itu sempat ditawari bergabung ke PSI. Ali memastikan kabar tersebut tidak benar.

    Saat ditemui usai kegiatan PSI di Purwakarta, ia menyampaikan bahwa partainya sama sekali tidak pernah membuka komunikasi dengan mantan Menteri Koperasi tersebut.

    Ali bahkan menampik anggapan bahwa PSI tengah merangkul Budi Arie.

    “Kalau PSI kan tidak perlu tawarin Budi Arie. Saya tegas katakan, bahwa PSI tidak pernah menawari Budi Arie untuk masuk di PSI,” kata Ali.

  • Apa Motif 34 Kader Partai Ummat Gugat Amien Rais Rp24 Miliar?

    Apa Motif 34 Kader Partai Ummat Gugat Amien Rais Rp24 Miliar?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Konflik internal Partai Ummat kembali mencuat ke permukaan setelah heboh terkait gugatan yang dialamatkan ke Amien Rais.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun fajar.co.id, 34 kader resmi mengajukan gugatan perdata terhadap pendiri sekaligus Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais.

    Tidak tanggung-tanggung, gugatan perdata itu dilayangkan dengan nilai mencapai Rp24 miliar.

    Tidak hanya Amien, sejumlah petinggi partai lainnya juga ikut terseret sebagai pihak tergugat.

    Mereka adalah Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Sekretaris Majelis Syuro Ansufri Idrus Sambo, serta Sekretaris Jenderal Partai Ummat Taufik Hidayat.

    Berdasarkan data dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan tersebut telah teregister dengan nomor perkara 1247/Pdt.Sus-Parpol/2025/PN JKT.SEL per 13 November 2025.

    Hingga kini, belum terungkap apa saja petitum atau tuntutan yang dimohonkan oleh para penggugat yang terdiri dari Zul Badri, Abdul Hakim, dan sejumlah kader lainnya.

    Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, merespons santai saat dimintai tanggapan.

    Ia menegaskan bahwa pihaknya siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.

    “Sebagai bentuk kesadaran hukum, kami menghormati, dan sangat siap untuk proses selanjutnya,” ujar Ridho, dikutip pada Selasa (18/11/2025).

    Ridho yang juga menantu Amien Rais mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan langkah hukum balik terhadap para penggugat.

    Hanya saja, hingga berita ini diturunkan, ia belum merinci materi gugatan balasan tersebut.

  • Teuku Nasrullah Desak Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli ke Roy Suryo, PSI: Logika Sesat

    Teuku Nasrullah Desak Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli ke Roy Suryo, PSI: Logika Sesat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan mantan dosen Hukum Pidana Universitas Indonesia, Teuku Nasrullah, yang mendorong Presiden ke-7 RI, Jokowi, untuk bertemu Roy Suryo dan memperlihatkan ijazah aslinya demi mengakhiri polemik, menuai kritik dari kader PSI, Dedy Nur.

    Dikatakan Dedy, usulan tersebut tidak tepat dan justru menempatkan Jokowi dalam posisi yang seolah-olah harus membuktikan sesuatu yang sejak awal tidak berdasar.

    Ia menegaskan cara berpikir seperti itu hanya membuka ruang kekeliruan logika.

    “Ini logika yang sesat, menuding seseorang ber ijazah palsu tapi di waktu yang bersamaan meminta agar yang dituding menunjukkan ijasah Aslinya,” ujar Dedy melalui akun X @DedynurPalakka, dikutip pada Selasa (18/11/2025).

    Dedy menilai Jokowi selama ini dikenal sebagai sosok yang baik dan tidak sepantasnya seorang tokoh publik dipaksa memenuhi tuntutan pihak yang ia nilai tidak memiliki landasan kuat dalam menuduh.

    “Jokowi orang baik, tapi memaksa orang baik ini untuk memenuhi tuduhan dari geng TIRORiS (Roy Suryo Cs, red) adalah kesalahan berpikir serius,” tegasnya.

    Ia kemudian menyinggung pentingnya reputasi dalam dunia politik dan kekuasaan.

    Dedy menyebut Teuku Nasrullah seolah mengabaikan perspektif tersebut, padahal sudah banyak dijelaskan dalam literatur populer.

    “Beliau ini (Teuku Nasrullah) mungkin belum pernah baca hukum ke 5 dari buku Power karya Robert Greene, bunyinya kira-kira begini, begitu banyak hal di dunia manusia itu sangat tergantung pada reputas, jagalah reputasi anda dengan nyawa Anda,” bebernya.

  • PSI Jemawa Akan Ada Badai Politik Jika Jokowi Turun Gunung

    PSI Jemawa Akan Ada Badai Politik Jika Jokowi Turun Gunung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hingga kini Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belum jua mengungkap sosok ‘Bapak J’ yang merupakan ketua dewan pembina PSI. Diduga kuat sosok tersebut adalah Joko Widodo (Jokowi) yang tak lain adalah ayah dari ketua umum PSI Kaesang Pangarep.

    Ketua DPW PSI Jawa Barat (Jabar) Abang ljo Hapidin seolah memberi bocoran soal siapa di balik sosok J tersebut. Pada Pra Rakerwil Seluruh Kader PSI Se-Jawa Barat, Jumat (14/11) kemarin, Abang Ijo meminta kader-kader PSI tidak berkecil hati karena mereka punya Jokowi sebagai patron.

    “Jangan pernah kecil hati, kita hari ini berpatron politik ke Pak Jokowi, Mas Kaesang, Ketua Harian, dan jajaran,” kata Abang ljo.

    Ia bahkan gembar-gembor meyakinkan para kader bahwa akan ada badai politik ketika Presiden ke-7 itu turun gunung berjuang untuk partai.

    Dia mengeklaim bahwa kader dari partai pemenang pun akan rela ganti ‘baju’ menjadi PSI ketika Jokowi turun gunung nanti.

    “Intinya kami siap diperintah, kami siap satu komando, apalagi nanti kehadiran Bapak Jokowi, Mas Kaesang, Ketua Harian (Ahmad Ali). Insyaallah nanti akan ada badai politik,” tegas Abang Ijo.

    Wakil Bupati Purwakarta itu mengatakan dia yang dahulu seorang petani saja bisa dipercaya menjadi Ketua DPW PSI Jabar.

    Sehingga ia ingin membuktikan bahwa pemimpin bangsa bakal lahir dari PSI Jabar suatu saat nanti.

    “Di saat hari ini saya ditekan untuk membereskan semua, saya lebih semangat, bukannya pergi,” kuncinya. (Pram/fajar)

  • Pengamat dari Unhas Ungkap Ada Pihak yang Ketakutan Munafri Pimpin Golkar Sulsel

    Pengamat dari Unhas Ungkap Ada Pihak yang Ketakutan Munafri Pimpin Golkar Sulsel

    Pengalaman, jejaring, dan pencapaian inilah yang kini menempatkan dirinya sebagai salah satu figur paling diperhitungkan untuk menahkodai Golkar Sulsel ke depan.

    Pengamat politik Universitas Hasanuddin, Adi Suryadi Culla, menilai Ketua DPD II Golkar Makassar yang juga Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), memiliki peluang kuat untuk memimpin DPD I Golkar Sulawesi Selatan pada pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) mendatang.

    “Saya melihat perebutan kursi DPD I Golkar Sulsel cukup menarik. Pak Appi layak jadi nahkoda,” jelas akademisi Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unhas itu, Minggu (16/11/2025), menanggapi figur memimpin Golkar Sulsel.

    “Pak Appi memiliki rekam jejak, kompetensi, dan pengalaman politik yang cukup matang untuk menakhodai Golkar Sulsel kedepannya,” lanjutanya.

    Selain itu, Adi menyebutkan, dukungan sekitar 17 DPD II Golkar kabupaten/kota menjadi modal signifikan yang memperkuat posisi Appi di arena musda nanti.

    Ia menilai, dukungan riil dari pemilik suara inilah yang ia nilai sebagai salah satu faktor penentu dalam kontestasi kepemimpinan Golkar Sulsel. Meskipun jalanya Musda tergantung keputusan DPP Golkar.

    “Kalau saya melihat, pak Appi ini sudah terbiasa menghadapi ombak politik. Reputasinya tidak diragukan,” tuturnya.

    “Kalau pun ada pihak yang meragukan, itu hanya gimik dari pihak lain yang ketakutan. Tidak akan menggoyahkan niatnya maju di Golkar. Ini sudah menjadi habitus politik,” tambah akademisi kampus ternama itu.

  • Amien Rais Ungkap Penyebab Nama Jokowi Sudah Sangat Tercemar

    Amien Rais Ungkap Penyebab Nama Jokowi Sudah Sangat Tercemar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais melihat penetapan tersangka 8 aktivis termasuk Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tyassuma, dan Rismon Sianipar adalah keputusan yang tidak masuk akal.

    Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka pencemaran nama baik kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Roy Suryo, Dr. Tifauzia Tyassuma, dan Rismon Sianipar yang berada di klaster kedua dijerat dengan pasal berlapis. Yakni Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP, dan/atau Pasal 32 ayat 1 juncto Pasal 48 ayat 1, dan/atau Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat 1, dan/atau Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat 4, dan/atau Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE.

    “Bagaimana bisa mencemarkan nama Jokowi, wong namanya sudah sangat tercemar,” kata Amien Rais dilansir dari kanal YouTube Amien Rais Official, Senin 17 November 2025.

    Amien kesal karena mengganggap keputusan penyidik terkesan gegabah tanpa memahami duduk perkara sebenarnya.

    Ia meminta para penyidik membaca dan memahami isi buku berjudul Jokowi’s White Paper yang disusun oleh Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma alias dr. Tifa, dan Rismon Sianipar.

    “Silakan membaca buku setebal 700 halaman itu. Buku ini seperti tesis untuk meraih PhD di kampus-kampus ternama,” tegas Amien.

    Menurutnya, dalam buku Jokowi’s White Paper, penyidik akan mendapatkan pemahaman serta memiliki dasar yang kuat dan tidak terburu-buru dalam menyimpulkan sesuatu.

    “Karena kenyataannya Jokowi tidak punya ijazah. Kalau punya ijazah (ditunjukkan) ini lho. Selesai,” tutup mantan Ketua MPR RI itu. (Pram/fajar)