Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Somasi Demokrat Soal Ijazah Jokowi Disebut sebagai Pelicin untuk AHY, Yan Harahap Beri Balasan Menohok

    Somasi Demokrat Soal Ijazah Jokowi Disebut sebagai Pelicin untuk AHY, Yan Harahap Beri Balasan Menohok

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrat, Yan Harahap membalas pernyataan pedas dari Faizal Assegaf.

    Ini berkaitan dengan pernyataan dari Faizal Assegaf persoalan ambisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Faizal menyebut sang ayah Susilo Bambang Yudhoyono sampai harus melakukan segalanya untuk ambisi anaknya itu.

    Ia bahkan menyebut ambisi yang saat ini dijalankan oleh AHY membuat mantan Presiden RI keenam itu jadi seperti ini.

    “Demi licinya ambisi AHY, bikin SBY makin terlihat bodoh, kekanak-kanakan & kampungan,” tulisnya dikutip Selasa (6/1/2026).

    “Somasi mu buang ke tempat sampah!,” ungkapnya.

    Dari pernyataan inilah yang kemudian dibalas dan disorot tajam oleh Yan Harahap.

    Ia menyindir dengan menyebut orang yang terbiasa dengan politik penuh amarah.

    Biasanya menurutnya adalah orang yang menganggap etika dan hukum adalah kelemahan.

    “Orang yang terbiasa dengan politik penuh amarah sering menganggap etika dan hukum sebagai kelemahan,” ungkapnya.

    Padahal, untuk negara Indonesia yang penuh adab seperti ini. Hal inilah yang justru menurut Yan Harahap sebagai pondasi.

    “Padahal di negara beradab, itulah fondasi,” tuturnya.

    Sebelumnya, ada somasi yang dilayangkan terkait dugaan penyebaran fitnah melalui media sosial yang menyeret nama SBY dalam polemik ijazah Jokowi.

    Adapun langkah somasi ini diambil bukan sekadar respons politik.

    Melainkan bagian dari upaya menjaga kebenaran serta kehormatan di ruang publik agar tidak tercemar oleh tuduhan yang tidak dapat dibuktikan.

  • Gerakan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Berpotensi Lahirkan Kepala Daerah Titipan Pusat

    Gerakan Rakyat Tolak Pilkada Lewat DPRD, Berpotensi Lahirkan Kepala Daerah Titipan Pusat

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali menguat belakangan ini seiring dukungan mayoritas partai politik dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Opsi ini dinilai tidak lagi sebatas diskursus akademik, melainkan berpotensi menjadi kebijakan politik nasional.

    Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, Asri Tadda, menilai polemik Pilkada langsung versus tidak langsung seharusnya tidak disederhanakan sebagai soal maju atau mundurnya demokrasi.

    Menurutnya, problem utama justru terletak pada kualitas lembaga perwakilan yang diberi kewenangan memilih kepala daerah.

    “Dalam kerangka demokrasi perwakilan, legitimasi politik tidak selalu harus lahir dari pemungutan suara langsung. Banyak negara demokrasi mapan justru menggunakan mekanisme tidak langsung untuk menjaga stabilitas pemerintahan,” ujar Asri dalam keterangannya, Senin (05/01/2026).

    Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kondisi DPRD saat ini belum sepenuhnya ideal jika diberi mandat memilih kepala daerah. Ketergantungan struktural anggota DPRD terhadap elite partai politik nasional dinilai menjadi persoalan serius.

    “Rekrutmen caleg, penentuan nomor urut, hingga kelanjutan karier politik legislator sangat ditentukan oleh pimpinan pusat partai. Dalam situasi seperti ini, sulit berharap DPRD benar-benar independen,” tegasnya.

    Menurut Asri, jika Pilkada diserahkan kepada DPRD tanpa reformasi mendasar, maka mekanisme tersebut berisiko hanya memindahkan praktik transaksi politik dari ruang publik ke ruang elite atau oligarki partai.

  • Faizal Assegaf soal Somasi Demokrat terkait Ijazah Jokowi Seret SBY: Demi Licinnya Ambisi AHY

    Faizal Assegaf soal Somasi Demokrat terkait Ijazah Jokowi Seret SBY: Demi Licinnya Ambisi AHY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus Faizal Assegaf menyentil Partai Demokrat. Terkait sikapnya menanggapi isu ijazah Presiden ke-7 Jokowi yang menyeret Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Menurut Faizal, sikap Demokrat menunjukkan SBY yang terlihat seperti anak-anak. Dia menduga semua itu dilakkan untuk ambisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Demi licinya ambisi AHY, bikin SBY makin terlihat bodoh, kekanak-kanakan & kampungan,” kata Faizal dikutip dari unggahannya di X, Senin (5/1/2026).

    Dia menyentil sikap tersebut. Terutama dalam somasi terhadap Sudiro Wi Budhius M. Piliang.

    “Somasi mu buang ke tempat sampah!” ujar Faizal.

    Adapun, somasi tersebut terkait dugaan penyebaran fitnah melalui media sosial yang menyeret nama SBY dalam polemik ijazah Jokowi.

    Itu dikonfirmasi Politisi Partai Demokrat, Yan A. Harahap.

    “Surat somasi telah dilayangkan kepada saudara Sudiro Wi Budhius M. Piliang,” kata Yan dikutip dari X @YanHarahap (2/1/2026).

    Dia menegaskan, tuduhan yang menyebut SBY sebagai dalang dalam isu ijazah palsu Jokowi sama sekali tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

    “Terkait dugaan fitnah yang disebarkan melalui media sosial terhadap Pak SBY dalam isu ijazah palsu Jokowi,” jelasnya.
    Menurut Yan, narasi yang dibangun tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan fakta yang ada.

    “Tuduhan yang menyebut Pak SBY sebagai dalang sama sekali tidak berdasar,” tegasnya.

    “Tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan fakta yang ada,” sambung Yan.

  • Ahmad Doli Kurnia Usul Pilkada Lewat DPRD Hanya Memilih Kepala Daerah, Tidak Sepaket Wakil

    Ahmad Doli Kurnia Usul Pilkada Lewat DPRD Hanya Memilih Kepala Daerah, Tidak Sepaket Wakil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia,menanggapi usulan kepala daerah dipilih DPRD. Wacana agar kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih DPRD mulai menguat.

    Ia mengusulkan pilkada melalui DPRD tak dilakukan secara sepaket dengan wakilnya tapi hanya memilih kepala daerahnya saja.

    “Saya sendiri mengusulkan agar pilkada hanya untuk memilih kepada daerahnya saja, bukan paket kepala dan wakil kepala daerah. Baik pemilihannya dilakukan di DPRD apalagi kalau ada opsi tetap pemilihan secara langsung, dan itu semua harus diatur di dalam UU,” kata Doli dalam keterangannya, dikutip pada Senin (5/1/2026).

    Waketum DPP Partai Golkar ini mengatakan salah satu pertimbangan utama munculnya usulan pilkada melalui DPRD ialah tingginya biaya politik dalam pilkada langsung. Biaya tersebut, menurutnya, bukan hanya biaya penyelenggaraan, tetapi juga biaya politik lain yang dinilai jauh lebih besar.

    “Sementara tetap dimasukkannya opsi pilkada secara langsung karena mempertimbangkan prinsip demokrasi (pelibatan rakyat), serta prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah kita,” jelasnya.

    Ia menambahkan bahwa dalam Rapimnas Partai Golkar, hampir seluruh DPD mengusulkan pilkada melalui DPRD. Meskipun, kata dia, disertai sejumlah catatan.

    “Kami, Tim Kajian Politik sebenarnya juga sudah mempersiapkan ‘konsep baru’ bila opsi pilkada oleh DPRD. Konsep baru ini berupaya mengakomodir dan menggabungkan dua prinsip, yaitu prinsip demokrasi (pelibatan rakyat) dan prinsip penyelenggaraan pilkada yang murah, efisien, dan bebas praktik moral bazar pemilu, seperti political transactional, money politics, dan vote buying,” ungkapnya.

  • Isu Ijazah Jokowi Seret Nama SBY, Demokrat NTB Turun Gunung

    Isu Ijazah Jokowi Seret Nama SBY, Demokrat NTB Turun Gunung

    FAJAR.CO.ID, MATARAM — DPD Partai Demokrat Nusa Tenggara Barat (NTB) mengingatkan seluruh pihak agar tetap menjaga etika dalam bermedia sosial.

    Hal ini ditegaskan menyusul beredarnya tudingan yang mengaitkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan isu ijazah Jokowi.

    Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat NTB, I Made Rai Edi Astawa, menekankan bahwa persoalan tersebut tidak semata-mata menyangkut kepentingan partai.

    Lebih dari itu, menurutnya, isu ini berkaitan langsung dengan tanggung jawab publik dalam menyampaikan dan menyebarkan informasi di ruang digital.

    “Media sosial sudah jadi ruang publik yang sangat luas. Setiap orang bebas berpendapat, tetapi tetap ada koridor hukum dan etika yang harus dijaga,” ujar Rai dikutip pada Senin (5/1/2026).

    Rai menjelaskan, polemik bermula dari unggahan akun TikTok milik Sudiro Wi Budhius yang menuding SBY berada di balik mencuatnya isu ijazah Jokowi.

    Tudingan tersebut dinilai tidak berdasar dan berpotensi mencemarkan nama baik.

    Atas unggahan itu, Partai Demokrat telah melayangkan somasi kepada yang bersangkutan.

    Bahkan, langkah hukum berupa pelaporan ke kepolisian disiapkan lantaran hingga kini tidak ada permintaan maaf secara terbuka dari Budhius.

    Dikatakan Rai, tuduhan serius tanpa disertai bukti yang kuat, terlebih ditujukan kepada tokoh publik sekaliber Presiden RI keenam, berpotensi merusak kualitas demokrasi.

    “Kalau setiap orang boleh menuduh sesuka hati tanpa bukti, ini bukan kebebasan berpendapat namanya, tetapi kesewenang-wenangan,” tegas Rai.

  • Arief Rosyid Pasang Badan untuk Bahlil: Jangankan Benar, Salah Pun Harus Kita Bela

    Arief Rosyid Pasang Badan untuk Bahlil: Jangankan Benar, Salah Pun Harus Kita Bela

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Muhammad Arief Rosyid Hasan, pasang badan membela Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dari berbagai isu yang belakangan beredar.

    Arief menegaskan, isu-isu yang menyerang Bahlil menurutnya tidak berdasar.

    “Menurut saya sih isu-isu yang ada di luar itu ya enggak ada apinya. Apa yang dilakukan oleh kanda Bahlil Lahadalia itu menjaga presiden dan dia adalah benteng,” ujar Arief, dikutip pada Minggu (4/1/2026).

    Ia menekankan kedekatan relasi antara Presiden Prabowo Subianto dan Bahlil tidak bisa dipisahkan. Apalagi jika dilihat dari peran strategis Bahlil di pemerintahan.

    “Ya makanya kan bagaimana eratnya relasi antara presiden dan dia. Beliau itu sehari bisa tiga kali sama presiden,” katanya.

    Bahkan, Arief menyebut Bahlil sebagai sosok menteri yang memiliki akses komunikasi sangat dekat dengan Presiden.

    “Kalau beliau telepon presiden, mungkin satu-satunya menteri yang manggilkan kanda Presiden ya Bahlil Lahadalia,” sebutnya.

    Namun, Arief menepis anggapan bahwa kedekatan dengan kekuasaan dimanfaatkan Bahlil untuk kepentingan pribadi.

    “Tapi apakah kekuasaan itu dipacu untuk memperkaya dirinya?” ucap Arief mempertanyakan.

    Ia justru menegaskan bahwa gaya hidup Bahlil tetap sederhana meskipun dikelilingi fasilitas mewah.

    “Saya tiap makan siang rasa-rasanya makanan itu enggak pernah berubah. Papeda aja sama ikan kuah kulit,” ungkapnya.

    Dikatakan Arief, Bahlil bisa saja menikmati fasilitas mewah jika mau, namun memilih tetap hidup apa adanya.

    “Kalau dia mau makan di Jepang yang paling mahal itu dia bisa aja, tapi hidupnya enggak berubah,” imbuhnya.

  • SBY Laporkan Pihak Penuding terkait Ijazah Jokowi, PSI Beri Pujian dan Sentil Buzzer, Said Didu Terbahak

    SBY Laporkan Pihak Penuding terkait Ijazah Jokowi, PSI Beri Pujian dan Sentil Buzzer, Said Didu Terbahak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama mengomentari soal Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan melaporkan pihak-pihak yang menudingnya menjadi dalang di balik isu ijazah palsu Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Menurutnya, SBY dan Jokowi adalah dua contoh Negarawan yang baik. Jika ada fitnah langsung menempuh jalur hukum.

    “Dengar kabar Pak SBY akan melaporkan pihak-pihak yang menuding beliau dibalik isu ijazah. Contoh baik dari dua Negarawan; Jokowi & SBY. Jika ada yang fitnah, lapor Polisi!,” kata Dian Sandi, dalam akun X pribadinya, Jumat, (2/1/2026).

    Seperti diketahui, Jokowi juga menempuh jalur hukum terkait tudingan ijazah palsu yang diarahkan kepadanya.

    Dian Sandi memuji langkah itu daripada mengerahkan buzzer.

    “Bukan mengerahkan buzzer, kerjaannya nyerang keluarga Jokowi & Ahmad Ali setiap hari dengan bahasa jorok dan menjijikkan!,” tandasnya.

    Unggahan Dian itu mendapat respons dari Eks Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. Dia justru menyentil Jokowi yang selama ini menurutnya menggunakan buzzer.

    ”Hahaha sejak 2012 justru yang pelihara dan bayar buzzer adalah Jokowi. Jadi #SelamatMenikmati aja,” balas Said Didu.

    Sebelumnya, surat somasi telah dilayangkan kepada Sdr. Sudiro Wi Budhius M. Piliang terkait dugaan fitnah yang disebarkan melalui media sosial terhadap SBY dalam isu ijazah palsu Jokowi.

    Politisi Demokrat, Yan Harahap menyebut tuduhan yang menyebut Pak SBY sebagai dalang sama sekali tidak berdasar dan tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan fakta yang ada.

  • Arah Politik Sulsel 2026: NasDem Melempem, PDIP Tertekan, Golkar dan Gerindra Paling Diuntungkan

    Arah Politik Sulsel 2026: NasDem Melempem, PDIP Tertekan, Golkar dan Gerindra Paling Diuntungkan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dinamika politik Sulawesi Selatan memasuki 2026 menunjukkan kecenderungan menguatnya poros kekuasaan lokal yang selaras dengan pemerintahan daerah. Di sisi lain, sejumlah partai politik menghadapi fase tekanan, penurunan, hingga stagnasi, seiring perubahan perilaku pemilih yang semakin rasional dan pragmatis.

    Pengamat politik dari Parameter Publik Indonesia, Ras MD, menilai arah politik Sulsel ke depan akan sangat ditentukan oleh kinerja pemerintahan daerah, kekuatan struktur partai, serta kemampuan partai membaca ekspektasi publik yang kini lebih menuntut hasil nyata dibanding sekadar janji politik.

    “Memasuki 2026, politik Sulsel bergerak ke arah stabilisasi. Partai yang dekat dengan pusat dan daerah kekuasaan cenderung menguat, sementara partai yang gagal beradaptasi mulai tertinggal,” ujarnya.

    Dalam peta politik terkini, Partai Golkar dan Gerindra dinilai sebagai dua partai yang paling diuntungkan. Golkar memiliki keunggulan struktur yang mapan hingga tingkat bawah, serta ditopang figur-figur lokal yang kuat dan berpengalaman.

    Sementara itu, Gerindra menikmati efek kekuasaan pasca kemenangan politik nasional dan daerah, yang memberi daya dorong signifikan dalam proses konsolidasi politik di Sulsel.

    “Kombinasi struktur, figur, dan akses kekuasaan membuat Golkar dan Gerindra berada pada posisi paling stabil dan prospektif saat ini,” kata Ras MD.

    Sebaliknya, NasDem dinilai mengalami tren penurunan. Melemahnya pengaruh politik nasional, ditambah isu bermigrasinya sejumlah aktor utama NasDem di Sulsel, membuat partai ini tidak lagi menikmati fase kejayaannya. Kondisi tersebut turut memicu pergeseran opini publik terhadap NasDem yang sebelumnya dikenal kuat di wilayah ini.

  • PSI Disebut Bukan Partai Anak Muda Lagi Sejak Ahmad Ali Gabung, Dedy Nur Balas Pemilik Akun Anak Ogi

    PSI Disebut Bukan Partai Anak Muda Lagi Sejak Ahmad Ali Gabung, Dedy Nur Balas Pemilik Akun Anak Ogi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palakka membalas pernyataan dari salah satu kader PDIP.

    Salah satu akun di media sosial X @Anak_ _Ogi yang membagikan momen satu kade mudanya.

    Dalam cuitan ini memang mengadung unsur sindiran ke PSI yang terkenal dengan Partai para kaula muda.

    “Jika belakangan ini wajah PSI terus diwakili kakek-kakek Ahmad Ali yg berkasus di KPK.
    Menutup tahun 2025, PDIP mengenalkan kader mudanya, Pinka haprani sebagai wakil ketua DPD PDIP Jateng. Jadi bingung po, yang mana sebenarnya partai anak muda?😂 Happy new year selamat tahun baru 2026,” tulis akun tersebut.

    Hal inilah yang kemudian mengundang respon dari Dedy Nur dan memberikan pandangan dan pernyataan balasannya.

    “Salah ❌ @psi_id dipimpin oleh anak muda yang terpilih melalui mekanisme Demokrasi yang belum pernah terjadi dalam sebuah partai politik sejak Indonesia merdeka,” balasnya di cuitan akun media sosial X pribadinya.

    “Namanya Kaesang Pangarep, muda, santai, low profile tapi gerakan-gerakan politik yang ia bangun sangat efektif,” sebutnya.

    Ia bahkan menyebut unggahan yang menyindir balik dengan menyebut justru PDIP yang masih terjebak dalam pola “diktat-prerogatif”.

    Dimana, menurut Dedy Nur Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang disebutnya tidak akan tergantikan dari jabatannya itu.

    “Sementara @Anak__Ogi dkk di PDI-P masih terjebak dalam pola ‘diktat-prerogatif’ dari sang Ketua Umum yang menurut prediksi radikal saya tidak akan pernah tergantikan sampai kapan pun,” tuturnya.

  • Wacana Pilkada melalui DPRD Menuai Polemik, KPK Memberi Pandangan Begini

    Wacana Pilkada melalui DPRD Menuai Polemik, KPK Memberi Pandangan Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pilkada langsung dan kembali melalui sistem pemilihan di DPRD menuai polemik banyak kalangan.

    Sejumlah elite politik telah menyatakan dukungan atas gagasan pilkada melalui DPRD, namun tidak sedikit lapisan masyarakat yang menyuarakan penolakannya. Mereka menilai, sistem pemilihan melalui DPRD justru lebih buruk dari kacamata demokrasi, kendati dari sisi biaya mungkin akan lebih murah.

    Terkait wacana itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut memberikan pandangan. KPK menekankan bahwa sistem pemilihan kepala daerah idealnya harus sesuai dengan prinsip pencegahan korupsi.

    “KPK menekankan bahwa salah satu prinsip utama yang harus dijaga dalam setiap desain sistem politik adalah pencegahan korupsi, penguatan integritas, serta akuntabilitas penyelenggara negara,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan di Jakarta, Jumat (2/1).

    Ia menjelaskan bahwa kontestasi politik yang berbiaya tinggi, baik dalam pemilihan langsung maupun tidak langsung, membawa potensi risiko korupsi.

    “Biaya politik yang besar dapat mendorong praktik-praktik tidak sehat,” katanya.

    Berdasarkan pengamatan KPK, kontestasi politik dengan biaya tinggi dapat menyebabkan terjadinya transaksi politik, seperti penyalahgunaan kekuasaan hingga upaya pengembalian modal politik melalui kebijakan publik setelah terpilih.

    Pengamatan itu berkaca dari beberapa perkara kasus dugaan korupsi terkait pengembalian modal politik yang melibatkan banyak kepala daerah.