Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • John Sitorus Ungkap Dua Kegagalan Besar Jokowi dan Gibran

    John Sitorus Ungkap Dua Kegagalan Besar Jokowi dan Gibran

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pegiat media sosial, John Sitorus punya opini soal Joko Widodo dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

    Ini dikaitkannya dengan persoalan aksi demo besar-besaran yang dilakukan pada 25 Agustus 2025 lalu.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, John Sitorus menyebut ada kegagalan yang dialami oleh Jokowi dan Gibran.

    Dimana, menurutnya mereka gagal untuk mendapatkan panggung di aksi yang dilakukan hampir serentak di seluruh Indonesia itu.

    “Jokowi dan Gibran GAGAL merebut panggung di aksi demo DPR 25 Agustus,” tulisnya dikutip Kamis (28/8/2025).

    Lanjut, ia juga menyebut kegagalan lainnya yang dihadapi ada kegagalan menjadi ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah.

    “Dan pergantian ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah,” jelasnya.

    Karena alasan itulah, John Sitorus menyindirkan para pendukung yang disebutnya gagal memberikan pengumuman kemenangan.

    Dan lebih cenderung untuk lebih banyak memproduksi hoax agar menyebut Gibran pro dengan para massa aksi

    “Termul-termul juga GAGAL mengglorifikasi Gibran,” paparnya.

    ”Mereka hanya memproduksi HOAX agar seolah-olah Gibran Pro pendemo,” terangnya

    (Erfyansyah/fajar)

  • Bertemu Presiden Prabowo di Istana, Ahmad Doli: Tidak Ada Secara Spesifik Disinggung soal Munaslub

    Bertemu Presiden Prabowo di Istana, Ahmad Doli: Tidak Ada Secara Spesifik Disinggung soal Munaslub

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar beberapa waktu lalu sempat ramai diperbincangkan. Munaslub diwacanakan untuk mengganti Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

    Bahkan, isu Munaslub itu sempat dikaitkan dengan pihak Istana. Kendati kemudian, pihak Istana dengan tegas membantah ada campur tangan istana terkait isu yang berkembang tersebut.

    Sejumlah elite Golkar termasuk Bahlil Lahadalian juga tegas membantah adanya niat dari segelintir kader untuk melaksanakan Musnaslub seperti yang berkembang di masyarakat. Salah satu alasannya karena tidak satupun kader Golkar yang tampil dan memberikan pernyataan soal desakan untuk Munaslub.

    Bantahan wacana Munaslub di tubuh Partai Golkar itu kembali dipertegas Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya, Ahmad Doli Kurnia.

    Hal itu disampaikan usai bersama sejumlah pimpinan DPP Partai Golkar menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/8).

    Dia mengatakan, dalam pertemuan itu, tidak ada pembahasan mengenai Munaslub Partai Golkar bersama Presiden Prabowo Subianto. “Tidak ada secara spesifik disinggung soal munaslub,” kata Ahmad Doli.

    Diketahui, isu munaslub di tubuh Partai Golkar sempat santer terdengar beberapa waktu lalu.
    Doli membantah ada keterkaitan pihak Istana dengan isu Munaslub Partai Golkar yang selama terdengar.

    “Kalau selama ini dikaitkan ada gerakan munaslub apalagi dikaitkan dengan istana, saya kira pertemuan ini menegaskan bahwa pemerintah sangat nyaman,” ungkapnya.

  • PDIP Diminta Hentikan Slogan ‘Partai Wong Cilik’, Ini Alasannya

    PDIP Diminta Hentikan Slogan ‘Partai Wong Cilik’, Ini Alasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos, Herwin Sudikta, mendadak meminta PDIP menggaungkan slogan ‘Partai Wong Cilik’.

    Bukan tanpa alasan, hal ini tidak lepas dari respons politikus PDIP, Aria Bima, mengenai tunjangan fantastis DPR.

    “Sebaiknya PDIP berhenti jual slogan partai wong cilik,” kata Herwin di X @bungherwin dikutip pada Rabu (27/8/2025).

    Herwin merasa bahwa sikap kritis PDIP yang berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran tidak lagi terlihat beberapa waktu terakhir.

    “Kalau setiap petugas partainya kompak cuma bisa jawab normatif, artinya mereka sudah buta terhadap jeritan aksi rakyat,” Herwin menuturkan.

    Ia bilang, saat ini orang-orang PDIP yang duduk di parlemen tidak lagi menjadikan teriakan orang-orang kecil sebagai pusat perhatian.

    “Yang mereka bela bukan lagi wong cilik, tapi kursi empuk plus tunjangan fantastisnya,” tandasnya.

    Sebelumnya, anggota DPR dari fraksi PDIP, Aria Bima, menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak penuh untuk menyampaikan aspirasi.

    Termasuk melalui aksi demonstrasi, terkait polemik besarnya tunjangan anggota dewan.

    Menurut Aria, aksi turun ke jalan adalah bentuk kebebasan berpendapat yang dijamin.

    “Didemo enggak apa-apa, biasa. Harus didemo kalau perlu,” dikutip pada Rabu (27/8/2025).

    Isu tunjangan DPR kembali mencuat setelah publik mengetahui adanya fasilitas tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan.

    Jika digabungkan dengan gaji pokok dan tunjangan lain, penghasilan anggota DPR disebut-sebut bisa tembus lebih dari Rp 100 juta setiap bulan.

    Kondisi ini memicu gelombang protes. Ratusan massa menggelar aksi di depan pintu masuk DPR pagi tadi. Namun, Aria enggan merinci secara detail berapa total pendapatannya.

  • Eko Patrio Kembali Sindir Rakyat: Kalau Saya Joget Viral

    Eko Patrio Kembali Sindir Rakyat: Kalau Saya Joget Viral

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Belum reda kritikan netizen terhadap video joget-joget yang dilakukan Eko Patrio, kini sang politikus kembali dikritik.

    Dalam sebuah pernyataannya, bukannya meminta maaf, Eko justru menyindir netizen yang telah mengkritiknya.

    Sebelum memulai pidatonya, Eko mengaku takut untuk berjoget pasalnya kalau dia berjoget maka nantinya bakal viral

    “Jangan jauh-jauh, kalau jauh entar saya goyah lagi. Apalagi tadi ngelihat joget, takut joget saya. Kalau saya joget viral malah entar yah,” katanya dikutip Instagram Selasa (26/8/2025).

    Sayangnya, bukannya dinilai lucu, pernyataan Eko ini disebut menantang dan menyinggung rakyat yang menyoroti kerjanya sebagai anggota DPR RI.

    Kritikan tajam kembali dilayangkan oleh netizen kepada pria yang memulai karier sebagai komedian ini.

    “Bukannya diem malah banyak ngomong,” kata netizen.

    “Dia kira lucu,” kata lainnya.

    Sebelumnya netizen dibuat geram oleh kelakuan para legislator yang berjoget saat rapat tahunan bersama MPR pada Jumat (15/8/2025) lalu.

    Diiringi lagu Sajojo dan Fa Mi Re para legislator menikmati suasana dan ikut berjoget.

    Tindakan ini dinilai tak layak apalagi ramai-ramai pembahasan soal tunjangan untuk DPR yang semakin naik.

    Tidak sampai di situ, Eko juga sempat menyindir soal isu gaji DPR 3 juta sehari dengan cara berjoget yang semakin membuat netizen geram. (Elva/Fajar).

  • Dirujak Netizen soal Tunjangan Rumah, Nafa Urbach Dicap Pintar Cari Muka dan Sandiwara

    Dirujak Netizen soal Tunjangan Rumah, Nafa Urbach Dicap Pintar Cari Muka dan Sandiwara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tunjangan rumah anggota DPR RI yang mencapai Rp50 juta per bulan sudah terlanjut membuat masyarakat Indonesia murka. Apapun alasan atau pembelaan wakil rakyat akan tetap jadi sasaran kritik.

    Contohnya pernyataan anggota DPR Komisi IX, Nafa Urbach yang menyebut tunjangan rumah anggota dewan itu dibutuhkan karena masalah kemacetan yang setiap hari terjadi di Jakarta.

    Belum lagi, banyak anggota DPR yang berasal dari luar kota Jakarta, sehingga butuh tempat tinggal di dekat Senayan.

    Karena pernyataan itu, publik geram dan ramai-ramai bersilaturahmi ke akun media sosial pribadi Nafa Urbach. Kolom komentarnya dibanjiri kritik tajam yang dialamatkan kepadanya.

    Banyaknya kritikan di kolom komentar itu memaksa Nafa Urbach sempat menutup kolom komentarnya. Kendati dibuka kembali, dengan mengunggah foto yang memperlihatkan kebersamaan dengan ibu-ibu dan anak-anak di daerah pemilihannya.

    Meski terkesan cukup merakyat, namun unggahan itu tidak membuat netizen simpati kepadanya. Mereka tetap ramai-ramai menghujani kolom komentara Nafa Urbach dengan kritikan pedas.

    Seorang netizen mengatakan jika artis jadi pejabat negara, memang pintar untuk cari muka dan bersandiwara.

    “Setelah dirujak netizen langsung deh carmuk, pinter banget kalau artis jadi DPR, pinter bersandiwara”, tulis @trisnoatmaja90, dikutip dari akun Instagram pribadi Nafa Urbach, Senin, 25 Agustus 2025.

    Sejumlah netizen juga menyinggung harta kekayaan Nafa Urbach yang totalnya mencapai Rp20 miliar, tanpa utang.

    Harta kekayaan miliknya yang telah dilaporkan ke KPK berasal dari berbagai sumber, salah satunya 2 aset properti di Magelang yang nilainya mencapai Rp1,5 miliar.

  • Gara-gara 2 Artis DPR, Bendera PAN Dicopot Massa, Heru Subagia Bilang Partai Ini di Zona Bahaya

    Gara-gara 2 Artis DPR, Bendera PAN Dicopot Massa, Heru Subagia Bilang Partai Ini di Zona Bahaya

    “Dengan begitu, semakin PAN tidak bertindak cepat, partainya akan menjadi sasaran kemarahan masyarakat dan juga demonstran. PAN sudah jadi sasaran amuk massa,” terangnya.

    Sebelumnya, Jhon Sitorus, menduga bahwa demo besar-besaran dan serentak di Indonesia pada 25 Agustus 2025 dipicu oleh orang-orang PAN di DPR RI.

    Hal ini diperkuat oleh adanya video beredar memperlihatkan massa aksi dihadang aparat Kepolisian karena membawa bendera PAN.

    “Dipikir-pikir, entah kebetulan atau nggak aksi hari ini salah satunya dipicu oleh kader-kader partai PAN yang tengil,” kata Jhon kepada fajar.co.id, Senin (25/8/2025).

    Jhon membeberkan bahwa parodi sound horeg Eko setelah aksi joget di sela-sela sidang tahunan MPR terkesan menantang protes publik. Ditambah statement yang dikeluarkan Uya Kuya setelahnya.

    “Uya Kuya yang malah seolah nantangin protes rakyat soal joget-joget,” sebutnya.

    “Di jalanan, aksi masaa ketemu dengan bendera PAN yang kebetulan mengotori visual ibukota Jakarta,” tambahnya.

    Banyaknya bendera PAN di sepanjang jalan karena Partai yang saat ini dipimpin Zulkifli Hasan baru saja memperingati hari terbentuknya. 23 Agustus 2025, PAN telah berusia 27 tahun.

    Jhon bilang, bendera-bendera itu kemudian dibawa oleh massa aksi sebagai perlengkapan secara spontan ke depan gedung DPR.

    “Partai ini memang perlu diberi pelajaran oleh rakyat, agar kader-kadernya gak ntangangin Rakyat. Seperti kata Syahroni, tolol sedunia,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Sekjen DPP PAN, Eko Patrio, telah memberikan klarifikasi. Ia mengatakan bahwa tidak memiliki maksud apa-apa ketika membuat video parodi sound horeg.

  • Survei Ijazah Jokowi: Hanya 1,9 Persen Masyarakat yang Percaya Tuduhan Roy Suryo Cs

    Survei Ijazah Jokowi: Hanya 1,9 Persen Masyarakat yang Percaya Tuduhan Roy Suryo Cs

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hasil survei nasional Polling Institute mengungkapkan tingkat kepercayaan publik terhadap tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo sangat rendah. Padahal berdasarkan hasil polling, mayoritas masyarakat mengetahui kasus ini.

    Peneliti Utama Polling Institute, Kennedy Muslim memaparkan, sebanyak 73,3 persen responden mengaku pernah mendengar isu ijazah palsu Jokowi, sedangkan 26,7 persen lainnya tidak mengetahui sama sekali.

    “Artinya, isu ini memang cukup massif terdengar di ruang publik, namun pemaknaannya beragam di tengah masyarakat,” ujar Kennedy dalam paparan rilis survei bertajuk ‘Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Negara dan Isu-Isu Politik Terkini’ secara daring, Minggu (24/8/2025).

    Di sisi lain, survei tersebut mencatat sekitar 41,5 persen responden tidak percaya sama sekali bahwa ijazah Jokowi palsu, dan 25,6 persen kurang percaya.

    Sebaliknya, hanya 11,8 persen yang percaya dan 1,9 persen yang sangat percaya terhadap tuduhan tersebut. Sementara, 19,2 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

    Jika dilihat lebih spesifik pada kelompok responden yang tidak tahu isu ini, angkanya serupa.

    Sebanyak 43,2 persen menyatakan tidak percaya sama sekali, 27,7 persen kurang percaya, sementara yang percaya hanya 13,7 persen, dan 1,9 persen sangat percaya. Sisanya, 13,4 persen tidak menjawab.

    Menurut Kennedy, hasil ini menunjukkan bahwa meskipun isu ijazah palsu Jokowi kerap diangkat dalam dinamika politik, publik secara umum menolak kebenarannya.

  • Promosikan Buku Jokowi White Paper, Dokter Tifa: Betul-Betul Bikin Meriang

    Promosikan Buku Jokowi White Paper, Dokter Tifa: Betul-Betul Bikin Meriang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Dokter Tifa memberikan sorotan tajam terkait Buku berjudul “Jokowi’s White Paper: Kajian Digital Forensik, Telematika, dan Neuropolitika atas Keabsahan Dokumen dan Perilaku Kekuasaan” atau Jokowi’s White Paper.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Dokter Tifa menyebut euforia buku ini luar biasa.

    Apalagi, untuk pihak-pihak yang benar-benar menantikan kebenaran terkait isu ijazah palsu dari mantan Presiden Joko Widodo.

    “Buku yang betul-betul bikin girang semua yang menanti kebenaran Ijazah seterang benderang,” tulisnya dikutip Senin (25/8/2025).

    “Buku yang betul-betul bikin meriang
    Semua yang terlibat dalam pembungkaman kebenaran,” jelasnya.

    Dalam buku ini disebut Dokter Tifa semakin memberikan pencerahan persoalan isu ijazah palsu ini.

    “Di sana kulit makin merah melepuh mata makin sipit makin kebanyakan steroid
    Di sini pejabat kampus bikin podcast tapi matanya pada tidak mampu menatap kamera,” paparnya.

    “Sedang kami sibuk menerima pesanan sampai pagi. Apalagi ketika disampaikan bahwa 2000 buku cetakan pertama akan dapat tandatangan asli penulisnya!,” tambahnya.

    Ia juga turut mempromosikan buku ini mengingat tinggi animo masyarakat untuk bisa memiliki dan membacanya secara langsung.

    “Wah ramainya WA admin
    Asti 081222079097
    Inda 087725980909
    Juga 9 Reseller lain dari berbagai kota,” sebutnya.

    “Pokoknya, Buku RRT ini bikin heboh sejagad raya! Ayo pesan! Sebelum keburu diborong Boss Termul buat dimusnahkan!,” tutupnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • PSI ‘Semprot’ Deddy Sitorus: Kalau Tak Mau Disamakan dengan Rakyat, Artinya Durhaka

    PSI ‘Semprot’ Deddy Sitorus: Kalau Tak Mau Disamakan dengan Rakyat, Artinya Durhaka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur, menyemprot Politikus PDIP Deddy Sitorus yang disebut enggan disamakan dengan rakyat jelata.

    Dikatakan Dedy Nur, sikap tersebut tidak sejalan dengan hakikat jabatan anggota DPR yang dipilih melalui suara rakyat.

    “Pertama-tama kita perlu ingatkan politisi bernama Deddy Sitorus kalau beliau ini adalah wakil yang diutus oleh rakyat lewat mekanisme demokrasi bernama pemilu,” kata Dedy Nur di X @DeddynurPalakka (24/8/2025).

    Ia menegaskan, jika seorang wakil rakyat tidak mau disamakan dengan rakyat, maka hal itu menunjukkan sikap yang keliru.

    “Kalau beliau ini ngga mau disamakan dengan rakyat jelata, artinya beliau ini sudah durhaka,” sesalnya.

    “Karena tanpa rakyat, dia ini tidak akan pernah nongkrong dan beredar omon-omon dalam ruang-ruang rapat bernama DPR,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Dedy Nur mengingatkan bahwa DPR sejatinya adalah lembaga yang ada karena rakyat.

    “Beliau juga perlu kita ingatkan bahwa DPR itu singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Tanpa rakyat, DPR ini tidak akan pernah ada,” tegas Dedy.

    Dedy bilang, pernyataan yang dilontarkan Deddy Sitorus justru menunjukkan logika yang terbalik.

    “Jadi yang lagi tersesat logikanya adalah politisi bernama Deddy Sitorus, bukan rakyat,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Deddy Sitorus mendadak jadi buah bibir. Pasalnya, ia mengeluarkan pernyataan yang membuat publik tersinggung.:

    “Jangan samakan kami DPR dengan rakyat jelata, karena DI situ anda mengalami sesat logika,” ucap Deddy.

  • Anas Urbaningrum Respons Desakan Bubarkan DPR: Sangat Kuat

    Anas Urbaningrum Respons Desakan Bubarkan DPR: Sangat Kuat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Anas Urbaningrum menegaskan posisi DPR RI sangat kuat karena dijamin konstitusi. Hal ini untuk menanggapi adanya dorongan di media sosial membubarkan DPR.

    Anas membuka tulisannya di media sosial dengan sebuah dialog.

    Ada dialog begini :
    A : Bubarkan DPR!
    B : Itu paling tolol sedunia.

    “Apakah DPR bisa dibubarkan? Bahkan Presiden pun tidak berwenang membubarkan DPR. Posisi DPR dijamin oleh Konstitusi, sangat kuat,” kata Anas di akun X pribadinya, dikutip pada Senin (25/8/2025).

    Tetapi keadaan khusus bisa “membubarkan” DPR. Peristiwa reformasi 1998 memaksa DPR hasil pemilu 1997, yakni DPR periode 1998-2003 harus bubar di tengah jalan.

    Masa tugasnya dipotong oleh sejarah politik baru, yakni penyelenggaraan pemilu 1999. Masa berkantornya di Senayan tidak sampai 2 tahun dan digantikan periode baru 1999-2004.

    Jauh sebelum itu, Presiden Soekarno pernah membubarkan Konstituante, Dewan Pembentuk UUD.

    Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah tindakan politik Soekarno di luar norma Konstitusi yang diambil dengan alasan untuk menyelamatkan Republik.

    Konstituante yang gagal (belum berhasil) menyelesaikan mandatnya, dianggap ruwet dan bertele-tele, justru dinilai bisa membawa Indonesia ke jurang krisis politik dan Konstitusi. Presiden Soekarno ambil langkah politik “luar biasa” untuk menegaskan kembali kepada UUD 1945.

    “Kedua hal tsb adalah sekadar contoh ringkas dalam sejarah politik kita,” tuturnya.

    Lantas bagaimana cara terbaik agar DPR tidak dibubarkan?