Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Paramadina: Politik yang Kehilangan Etika Hanya Memperkuat Oligarki

    Paramadina: Politik yang Kehilangan Etika Hanya Memperkuat Oligarki

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Paramadina Institute for Ethics and Civilization (PIEC), Pipip A. Rifa’i Hasan, menilai praktik politik dewasa ini semakin terjebak dalam transaksi kepentingan jangka pendek.

    Menurutnya, politik telah kehilangan etika karena koalisi dibangun sekadar berbasis pembagian kursi dan akses sumber daya.

    “Politik yang kehilangan etika pada akhirnya hanya memperkuat oligarki, melemahkan demokrasi, dan mematikan partisipasi rakyat,” ujar Pipip dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/9/2025).

    Ia juga menyoroti hukum yang kehilangan wibawa akibat tebang pilih dalam penegakannya, serta dampak sosial-kultural dari keteladanan buruk elite. Mereka menilai hal ini menimbulkan demoralisasi masyarakat, khususnya generasi muda.

    “Krisis moral pejabat publik berimplikasi langsung pada merosotnya kewibawaan hukum. Hukum kerap diperlakukan sebagai instrumen kekuasaan, bukan keadilan,” lanjut pernyataan tersebut.

    Di sisi lain, ketimpangan ekonomi yang semakin nyata turut memperparah kondisi bangsa. Distribusi kekayaan dinilai timpang karena pembangunan lebih berpihak pada kalangan tertentu.

    Akibatnya, akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja menjadi semakin terbatas bagi masyarakat luas.

    Melihat kondisi ini, Civitas Akademika Universitas Paramadina mendesak adanya koreksi mendasar. Mereka menekankan lima hal pokok: (1) Menegakkan moralitas dan integritas pejabat publik. (2) Membangun fondasi sosial berbasis nilai bersama. (3) Mereformasi budaya politik. (4) Menegakkan hukum yang adil dan berwibawa. (5) Menyusun kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat.

  • Golkar Ikut Nonaktifkan Adies Kadir sebagai Anggota DPR

    Golkar Ikut Nonaktifkan Adies Kadir sebagai Anggota DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN) menonaktifkan kadernya sebagai anggota DPR RI, kini giliran Partai Golkar yang melakukan langkah yang sama.

    Melalui surat yang diteken langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, DPP Partai Golkar resmi menonaktifkan Adies Kadir sebagai anggota DPR Fraksi Partai Golkar.

    Penonaktifkan Adies Kadir tertuang dalam surat keputusan DPP Partai Golkar tertanggal 31 Agustus 2025.

    “Menonaktifkan Saudara Adies Kadir sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025,” demikian surat dari DPP Golkar seperti dikutip Minggu (31/8).

    Dalam suratnya, DPP Partai Golkar menyatakan bahwa partai berlambang pohon beringin itu akan menjadikan aspirasi rakyat sebagai perjuangan partainya.

    “Golkar menegaskan bahwa aspirasi rakyat tetap menjadi acuan utama perjuangan Partai Golkar,” demikian pernyataan partai.

    DPP Partai Golkar juga menyampaikan rasa dukacita mendalam atas meninggalnya sejumlah rakyat saat demonstrasi pada 25 dan 28 Agustus 2025.

    “Partai Golkar menegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi anggota DPR RI dari Partai Golkar,” demikian pernyataan partai tersebut.

    Beberapa partai pada Minggu (31/8) ini telah menonaktifkan sejumlah legislator DPR RI setelah demonstrasi 25 dan 28 Agustus 2025.

    NasDem tercatat menonaktifkan dua legislator, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, sebagai anggota DPR RI.

    Langkah NasDem itu lantas diikuti PAN. Partai yang dipimpin Zulkifli Hasan atau Zulhas itu menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio serta Surya Utama (Uya Kuya). (fajar)

  • Minta Maaf dan Menyesal, PAN Tetap Copot Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI

    Minta Maaf dan Menyesal, PAN Tetap Copot Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya sebagai anggota DPR.

    Penonaktifkan itu dilakukan lantaran keduanya memberkkan pernyataan yang kontroversial dan memicu kemarahan masyarakat.

    “Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi, dalam keterangan video, Minggu (31/8).

    Sebelumnya, melalui di akun Instagram pribadinya, Eko telah menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas perbuatannga pada Sabtu (30/8).

    Dalam video tersebut, Eko Patrio didampingi oleh sesama anggota DPR dari fraksi yang sama, Sigit Purnomo alias Pasha Ungu.

    “Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio, menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan,” ujar Eko.

    Senada dengan rekannya, Uya juga membuat video berisikan permohonan maaf terkait video dirinya berjoget di Gedung DPR RI setelah pengumuman kenaikan gaji dan tunjangan anggota dewan, yang menuai kritik luas di masyarakat.

    Dalam video yang diunggah di akun media sosialnya Sabtu (30/8), Uya Kuya menyatakan penyesalan mendalam.

    Dalam video yang diunggah di akun media sosialnya Sabtu (30/8), Uya Kuya menyatakan penyesalan mendalam.

  • Susul Nasdem, PAN Juga Copot Eko Patrio dan Uya Kuta

    Susul Nasdem, PAN Juga Copot Eko Patrio dan Uya Kuta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN) mengambil langkah tegas terhadap kadernnya di DPR RI yang telah mencederai perasaan rakyat Indonesia. Kedua partai itu mencopot kadernya dari jabatan di DPR RI.

    Dari PAN, partai tersebut menonaktifkan dua anggota legislatifnya yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utana atau Uya Kuya. Keduanya dinilai menantang kritikan masyarakat soal sikapnya berjoget ria di DPR RI, termasuk pernyataannya terkait tunjangan anggota dewan.

    Penonaktifan keduanya tertuang dala surat DPP PAN yang ditandatangani ketum partai mereka Zulkifli Hasan atau Zulhas. “Terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” demikian petikan surat yang dikonfirmasi Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi, Minggu (31/8).

    Terkait kondisi yang terjadi saat ini, PAN mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada Presiden RI Prabowo Subianto menyelesaikan persoalan bangsa.

    “Secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan,” demikian pernyataan PAN.

    Sebelumnya, Partai NasDem lebih dahulu mengumumkan penonaktifan legislator DPR RI atas nama Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

    NasDem beralasan beberapa legislator menyampaikan pernyataan yang mencederai perasaan rakyat, sehingga parpol membuat kebijakan menonaktifkan Sahroni dan Nafa.

    Keputusan tersebut diungkapkan setelah terbit surat yang ditandatangani Ketua Umum NasDem, Surya Paloh. Sekjen NasDem Hermawi Taslim telah mengonfirmasi bahwa DPP NasDem menerbitkan surat terkait penonaktifan Sahroni dan Nafa Urbach.

  • Imbas Kericuhan hingga Penjarahan Rumah, PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR

    Imbas Kericuhan hingga Penjarahan Rumah, PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Amanat Nasional (PAN) resmi menonaktifkan dua anggotanya di DPR RI, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, serta Surya Utama atau Uya Kuya. Keputusan itu diambil menyusul gelombang demonstrasi yang berujung ricuh di sejumlah daerah.

    “Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP PAN memutuskan untuk menonaktifkan Saudaraku Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Saudaraku Surya Utama (Uya Kuya) sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI, terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025,” demikian pernyataan resmi PAN, Minggu (31/8).

    Nama Eko dan Uya sebelumnya ramai diperbincangkan publik setelah video joget keduanya di Sidang Tahunan DPR/MPR pada 15 Agustus lalu beredar luas. Kontroversi semakin mencuat ketika aksi massa menyasar rumah keduanya yang dijarah pada Sabtu (30/8) malam.

    Di tengah kondisi yang memanas, PAN menyerukan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi. Partai berlambang matahari itu juga mengimbau agar penyelesaian masalah sepenuhnya dipercayakan kepada pemerintah.

    “PAN mengimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan,” lanjut pernyataan tersebut.

  • Selain Sahroni, Nasdem Juga Copot Nafa Urbach Sebagai Anggota DPR, Ini Penyebabnya

    Selain Sahroni, Nasdem Juga Copot Nafa Urbach Sebagai Anggota DPR, Ini Penyebabnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Nasional Demokrat (NasDem)  resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI, terhitung per 1 September 2025.

    Berdasarkan surat yang beredar, hal tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Umum Surya Paloh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hermawi F. Taslim.

    “Dengan ini, DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Farksi Partai NasDem,” demikian bunyi pernyataan Partai NasDem, dikutip Minggu (31/8).

    Sahroni dan Nafa merupakan dua anggota Partai NasDem yang paling disorot belakangan ini, karena pernyataannya yang kontroversial di tengah kritikan masyarakat.

    Sahroni menuturkan bahwa desakan untuk membubarkan DPR adalah sikap yang keliru. Ia bahkan menyebut pandangan tersebut sebagai pandangan dan mental orang tolol.

    “Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita,” ujar Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumut pada 22 Agustus 2025.

    Sementara itu, Nafa Urbach menuai kritikan karena video yang menyatakan dukungan pada tunjangan rumah DPR. Ia dinilai tidak memiliki empati terhadap rakyat dengan pernyataannya saat live di media sosial TikTok @nafaurbach80.

    Nafa mengaku kerap terjebak macet dalam perjalanan menuju Gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta dari rumahnya di Bintaro, Tangerang Selatan, sehingga mendukung adanya tunjangan rumah tersebut. (Pram/Fajar)

  • Umar Hasibuan Sorot Tiga Anggota DPR yang Disebutnya Biang Kemarahan Rakyat

    Umar Hasibuan Sorot Tiga Anggota DPR yang Disebutnya Biang Kemarahan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu politikus PKB, Umar Hasibuan memberikan sorotan ke tiga anggota DPR.

    Ketiga anggota DPR yang dimaksud ada Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio.

    Ketiganya disebut Umar Hasibuan sebagai biang dibalik kemarahan rakyat di seluruh Indonesia.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Umar menyebut rakyat sudah terlalu lama diam melihat tingkah ketiganya. 

    “Selama ini rakyat diam dgn kelakuan angkuh para politikus dan selebriti kita,” tulisnya dikutip Minggu (31/8/2025).

    “Uya kuya, eko patrio, nafa urbach dan sahroni,” ujarnya.

    Bahkan, ia menyebut ketiga anggota DPR ini begitu angkuh dengan jabatan yang mereka duduki.

    “Dgn jabatan yg mrk miliki dgn angkuhnya nantangi rakyat,” sebutnya.

    Umar pun sekarang mempertanyakan keberadaan ketiga yang hilang ditengah chaosnya negara saat ini.

    Ia memberikan sindiran dengan para anggota dewan itu sebagai biang rusuh yang saat ini malah kabur.

    “Skrg kalian  kabur saat rakyat marah? Sialan kalian bikin indonesia rusuh,” terangnya.

    (Erfyansyah/Fajar)

  • Selain Sahroni, Nasdem Juga Copot Nafa Urbach Sebagai Anggota DPR, Ini Penyebabnya

    Terhitung 1 September 2025, NasDem Non-Aktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach

    Fajar.co.id, Jakarta — Pernyataan sejumlah anggota DPR RI yang dinilai menyinggung masyarakat kini berbuntut. Buka hanya penjarahan namun juga sanksi dari partai.

    Seperti yang dilakukan DPP Partai NasDem. Partai yang dinakhodai Surya Paloh ini resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR per Senin, 1 September 2025.

    “DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem,” ujar Sekjen DPP Partai NasDem Hermawi Taslim, membacakan surat keputusan DPP Partai NasDem pada Minggu, 31 Agustus 2025.

    Dia mengatakan dalam perjalanannya mengemban aspirasi masyarakat, ternyata ada pernyataan dari pada wakil rakyat khususnya Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat.

    Hermawi menegaskan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem.

    “Bahwa atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir akhir ini, Partai NasDem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga Negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya,” ungkap Hermawi dilansir dari Metro TV.

    Seperti diketahui, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach menjadi sorotan dan menuai kecaman publik atas ucapannya. (bs-sam/fajar)

  • Adian Napitupulu: Jokowi Sudah Selesai, Enggak Penting Lagi

    Adian Napitupulu: Jokowi Sudah Selesai, Enggak Penting Lagi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader PDIP, Adian Napitupulu menyebut Presiden ke-7 Jokowi hanya masa lalu. Tidak penting lagi dibicarakan.

    Hal tersebut diungkapkan dalam acara bertajuk Rakyat Bersuara. Ditayangkan di iNews TV.

    “Ngapain bicara masa lalu sih. Jokowi itu masa lalu. Dibicarakan dalam konteks sejarah aja. Sudah, itu sudah selesai. Kita bicara sekarang dan yang akan datang. Ngga penting lagi,” kata Adian.

    Ia menyebut memang nama Jokowi masih bisa dibicarakan. Tapi hanyalah sebagai pembelajaran, bukan faktor penting.

    “Sebagai pembelajaran jangan dijadikan faktor. Salah kita tempatkan sebagai faktor. Dia sudah selesai,” ujarnya.

    Menurutnya, masih ada narasi Jokowi yang menempatkan eks Gubernur DKI Jakarta itu sebagai sesuatu yang besar. Padahal menurutnya tidak lagi.

    “Kadang-kadang kita mengulang-ulangi seolah kita memberikan dia panggung. Bahwa dia masih besar. Enggak. Dia sudah selesai,” terangnya.

    Di kesempatan itu, ia menyinggung upaya Prabowo dalam menyikapi korupsi hari ini. Menurutnya, jika koruptor diberantas, maka berdampak pada ekonomi.

    “Otomatis upah buruh bisa naik hingga 30%. Daya beli rakyat meningkat, produksi bertambah, lapangan kerja meluas. Ini logika sederhana, tapi dampaknya besar,” jelas Adian.

    Sikap Prabowo hari ini, kata dia menentukan bagaimana ia dikenang ke depannya. Apakah sebagai siluman atau bapak keadilan.

    “Apakah nanti dikenang sebagai bapak keadilan bagi buruh, atau sebagai pemimpin yang membiarkan biaya siluman terus menggerogoti rakyat? Semua tergantung pada keputusan yang ia ambil sekarang,” ucapnya.

  • Literatur Institut Minta Pemerintah Serius Tangani Konten Disinformasi dan Kebencian di Media Sosial

    Literatur Institut Minta Pemerintah Serius Tangani Konten Disinformasi dan Kebencian di Media Sosial

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Literatur Institut menyoroti maraknya konten disinformasi, fitnah, serta ujaran kebencian yang beredar luas di berbagai platform media sosial.

    Fenomena ini dinilai dapat merusak ruang publik digital dan mengancam persatuan masyarakat.

    Direktur Literatur Institut, Asran Siara, menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah tegas dan terukur dalam menangani persoalan tersebut.

    Menurutnya, media sosial yang seharusnya menjadi sarana edukasi, komunikasi, dan berbagi informasi justru kerap disalahgunakan sebagai wadah penyebaran kebencian.

    “Disinformasi dan fitnah yang dibiarkan beredar bebas akan memperburuk kualitas demokrasi dan merusak kepercayaan publik. Pemerintah harus hadir dengan regulasi yang kuat sekaligus upaya literasi digital yang masif,” ujar Asran di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

    Asran Siara juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat.

    Ia mendorong agar penegakan hukum dilakukan secara konsisten terhadap akun atau pihak yang terbukti menyebarkan konten berbahaya.

    “Literasi digital harus diperkuat agar masyarakat mampu memilah informasi dengan bijak. Jangan sampai ruang publik digital kita dipenuhi narasi kebencian yang justru melemahkan persaudaraan,” tambahnya.

    Literatur Institut berharap langkah konkret segera diwujudkan demi menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. (bs-zak/fajar)