Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Ijazah Palsu Belum Beres, Amien Rais Kembali Lempar Tuduhan ke Jokowi dan Pengikutnya

    Ijazah Palsu Belum Beres, Amien Rais Kembali Lempar Tuduhan ke Jokowi dan Pengikutnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo hingga kini belum menetapkan tersangka. Roy Suryo, Abraham Samad, Eggi Sudjana, Damai Hari Lubis, hingga Tifauzia Tyassuma menjadi terlapor dalam perkara ini.

    Yang tak kalah menarik adalah pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, yang menyebutkan bahwa kebohongan Jokowi bukan lagi rahasia umum. Ia bahkan tak perlu lagi menjabarkan satu persatu kebohongan Jokowi.

    “Saya tidak perlu menyebut satu persatu kebohongan yang sudah pernah dimuntahkan dari mulutnya,” kata Amien di Instagram pribadinya @amienraisofficial dilansir pada Sabtu (6/9/2025).

    Mantan Ketua MPR ini mengatakan, Jokowi sedang terjebak dalam lingkaran keburukan sebagai akibat dari ketidakjujurannya.

    “Karena Jokowi tidak pernah mau mengaku bahwa ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM itu palsu, dia jatuh terjebak ke dalam lingkaran setan,” tegasnya.

    Bahkan tambah Amien Rais, semakin lama Jokowi semakin terjerumus dalam kebohongan yang dia perbuat.

    “Semakin lama, makin dalam. Polisi dan ternak Mulyono sudah memutar otak bagaimana pujaannya itu bisa lolos dari Kebohongan,” tukasnya.

    Sialnya, Amien mengungkapkan bahwa seiring berjalannya waktu, apa yang ditutupi ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu mengalami jalan buntu.

    “Maaf saya harus mengatakan sejujurnya bahwa Jokowi dan ternaknya tidak cukup cerdas membaca dan menyimpulkan kondisi masyarakat sendiri,” Amien menuturkan.

    “Lihatlah betapa mentah dan konyolnya Jokowi dan ternaknya membuat move yang serampangan dan berdampak destruktif bagi Jokowi,” tambahnya.

  • Adian Napitupulu Skakmat Jokowi: Noel Sudah, Silfester Sudah Tapi Belum

    Adian Napitupulu Skakmat Jokowi: Noel Sudah, Silfester Sudah Tapi Belum

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP PDI Perjuangan, Adian Napitupulu kembali menyindir pedas bekas koleganya, Joko Widodo. Anggota DPR RI itu memperlihatkan foto Jokowi duduk berdampingan bersama dua loyalisnya, Immanuel Ebenezer dan Silfester Matutina.

    “Yang kiri (Immanuel Ebenezer) sudah. Yang kanan (Silfester) sudah tapi belum,” kata Adian dilansir dari unggahannya di Instagram, Sabtu (6/9/2025).

    Diketahui, kedua tokoh pendukung fanatik Jokowi tersebut kini tengah dalam proses hukum. Keduanya telah berstatus tersangka.

    Immanuel Ebenezer alias Noel tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3. Sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya resmi sertifikasi K3 Rp275 ribu. Namun, para pekerja dan perusahaan diminta membayar hingga Rp6 juta.

    Jika, pembayaran tambahan tersebut tidak dipenuhi maka proses sertifikasi bakal dipersulit. KPK menemukan aliran dana Pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker periode 2019-2025 mencapai Rp81 miliar.

    Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu kini telah dijebloskan ke penjara. Atas perbuatannya, Noel dan 10 tersangka lainnya dipersangkakan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    Sementara Silfester Matutina sejatinya telah berstatus terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.

    Silfester dilaporkan kuasa hukum JK ke Bareskrim Polri pada Mei 2017 karena orasi yang dianggap mencemarkan nama baik. Pada 2019, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) itu dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara. Namun hingga hari ini, Silfester tak kunjung dieksekusi.

  • LASKAR Sindir Penunjukan Rusdi Masse di Komisi III: NasDem Sedang Menguji Kesabaran Publik

    LASKAR Sindir Penunjukan Rusdi Masse di Komisi III: NasDem Sedang Menguji Kesabaran Publik

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Lembaga Study Hukum dan Advokasi Rakyat (LASKAR) Sulawesi Selatan menilai langkah Partai NasDem menunjuk Rusdi Masse (RMS) menggantikan Ahmad Sahroni di Komisi III DPR RI sebagai manuver politik yang berani, namun juga penuh ironi.

    Ketua Umum LASKAR, Illank Rajab, menyebut keputusan ini justru memperlihatkan bagaimana NasDem tampak tidak belajar dari badai sorotan publik yang terus menghantam partainya.

    “Kalau tidak salah, dalam kasus SYL, nama RMS sempat disebut dalam persidangan terkait dugaan gratifikasi. Belum lagi, publik Sulawesi Selatan pasti masih ingat dengan sorotan keras soal kasus impor hortikultura tahun 2020, yang menyeret dua nama besar politisi NasDem, Ahmad Ali dan Rusdi Masse. Lalu, apa artinya? Seolah-olah NasDem sedang berkata: ‘biar publik gaduh, yang penting kursi tetap di tangan,” kata Illank Rajab, Kamis (4/9/2025).

    Illank menegaskan, penunjukan RMS di Komisi III sebuah komisi yang mengurusi hukum, HAM, dan keamanan adalah ironi politik yang sulit dicerna akal sehat.

    “Bukankah seharusnya Komisi III diisi oleh figur yang bersih, punya kredibilitas hukum, dan mampu menegakkan marwah lembaga? Tapi kini justru diisi sosok yang namanya tak lepas dari pusaran sorotan kasus. Ini seperti menugaskan rubah menjaga kandang ayam,” ucapnya.

    Menurutnya, publik bisa menilai bahwa NasDem sedang mempertaruhkan kredibilitasnya dengan cara yang paling ekstrem.

    “Entah ini keberanian, atau sekadar bentuk keputusasaan. Tapi satu hal jelas NasDem sedang menguji kesabaran publik. Jika partai politik ingin dianggap serius dalam agenda pemberantasan korupsi, seharusnya mereka menjauhkan figur-figur bermasalah dari ruang strategis, bukan malah mempromosikannya,” tegas Illank.

  • Profil Rusdi Masse Pengganti Ahmad Sahroni, Istrinya Jabat Wagub Sulsel

    Profil Rusdi Masse Pengganti Ahmad Sahroni, Istrinya Jabat Wagub Sulsel

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Anggota DPR RI Rusdi Masse Mappasessu resmi ditetapkan menjadi wakil ketua Komisi III DPR RI menggantikan koleganya di Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni.

    Prosesi pergantian tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025.)

    Sebelumnya Fraksi NasDem telah bersurat kepada Ketua DPR RI perihal pergantian tersebut melalui surat bernomor F.NasDem.758.DPR-RI/VIII/2025, bahwa terhitung tanggal 29 Agustus 2025, Ahmad Sahroni yang sebelumnya merupakan Pimpinan Komisi III menjadi Anggota Komisi I DPR RI.

    Sedangkan penggantinya, Rusdi Masse Mappasessu semula merupakan Anggota Komisi IV DPR RI.

    Rusdi Masse Mappasessu resmi ditetapkan menjadi wakil ketua Komisi III DPR RI menggantikan koleganya di Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni.

    “Apakah saudara Rudi Masse Mappasessu dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III?” tanya Dasco kepada seluruh Anggota Komisi III yang diikuti persetujuan seluruh Anggota Komisi III.

    RMS, demikian akronim namanya merupakan Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan. Ia telah duduk di Senayan sebagai anggota DPR RI sejak tahun 2019. Artinya, ini adalah periode keduanya di DPR.

    Rusdi Masse berasal dari Daerah pemilihan Sulawesi Selatan III meliputi sebagian besar wilayah utara Sulawesi Selatan, yang terdiri atas 8 kabupaten dan Kota Palopo.

    Sebelumnya ia menjabat sebagai Bupati Sidenreng Rappang selama dua periode, 2008 hingga 2018.

    Pada Pemilu 2024, Nasdem di bawah kepemimpinan RMS mencatatkan rekor membanggakan. Untuk pertama kalinya Nasdem mendudukkan kadernya di posisi puncak Ketua DPRD Sulsel.

    Nasdem Sulsel berhasil mengalahkan kedigdayaan Golkar sebagai Ketua DPRD Sulsel.

  • Gerakan Rakyat Resmi Jadi Parpol, Asri Tadda Terima Mandat Formatur Ketua DPW Sulsel

    Gerakan Rakyat Resmi Jadi Parpol, Asri Tadda Terima Mandat Formatur Ketua DPW Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tokoh muda Sulawesi Selatan, Asri Tadda, resmi ditunjuk sebagai Formatur Ketua Partai Politik (Parpol) baru di Sulawesi Selatan.

    Mandat tersebut ia terima langsung dari Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, dalam acara penyerahan di Kantor DPP Gerakan Rakyat, Jakarta Selatan, Rabu (3/9/2025).

    Asri yang juga Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulsel itu diberi tugas menyiapkan struktur kepengurusan partai di seluruh tingkatan, mulai dari DPW, DPD, hingga DPC.

    Keberadaan partai baru ini merupakan amanat Rapimnas I Gerakan Rakyat yang merekomendasikan pembentukan kendaraan politik sebagai alat perjuangan perubahan bangsa.

    Untuk diketahui, partai politik yang dimaksud sebenarnya telah dideklarasikan dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM pada 27 Juli 2025 lalu. Namun, hingga kini nama resmi partai tersebut masih belum dipublikasikan secara terbuka.

    “Antara ormas Gerakan Rakyat dan partai politik yang akan dibentuk adalah dua entitas berbeda, meskipun semangatnya sama sebagai perjuangan membawa perubahan dan perbaikan bagi bangsa kita,” jelas Asri dalam keterangan persnya.

    Menurutnya, pembedaan wadah ini akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat.

    “Bagi ASN, TNI, dan Polri yang tidak bisa berpolitik praktis, tetap bisa berjuang melalui ormas. Tapi bagi yang siap berjuang lewat jalur politik, silakan bergabung dengan partai,” terangnya.

    Asri menyadari amanah tersebut tidak ringan. Namun, ia optimistis partai baru yang membawa semangat perubahan dan menjadikan Anies Baswedan sebagai tokoh inspiratif akan diminati masyarakat Sulawesi Selatan.

  • Presiden Tak Bisa Kendalikan Penuh Intelijen, Polri, dan Panglima? Pengamat: Pak Prabowo, Berhentilah Mengasuh Geng Solo

    Presiden Tak Bisa Kendalikan Penuh Intelijen, Polri, dan Panglima? Pengamat: Pak Prabowo, Berhentilah Mengasuh Geng Solo

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago mengungkapkan pandangannya terkait demonstrasi yang terjadi belakangan ini. Ia menyinggung bagaimana kepemimpinan Presiden Prabowo.

    Itu diungkapkan Pangi dalam Rakyat Bersuawa iNews TV. Ditayangkan melalui YouTube iNews.

    “Dari awal saya sudah mengatakan, terlalu bahaya yang dilakukan Pak Prabowo hari ini,” kata Pangi memulai, dikutip Rabu (3/9/2025).

    Ia mengungkapkan kesetiaan tidak bisa dibagi dalam politik. Apalagi mencoba kesetiaan baru.

    “Karena di dalam politik, kesetiaan itu tidak bisa dibagi. Apalagi mencoba ada kesetiaan baru. Karena punya kesetiaan lama,” ujarnya.

    Baginya, loyalitas ganda tidak bisa terjadi. Apalagi matahari kembar.

    Karenanya, ia meminta Prabowo berhenti merawat Geng Solo.

    “Loyalitas ganda itu nggak bisa. Apalagi matahari kembar. Artinya, berhentilah Pak Prabowo mengasuh Geng Solo ini,” ucapnya.

    Ia menyebut dampak dari mengasuh Geng Solo adalah demonstrasi yang menyebabkan kematian sembilan orang.

    “Akibatnya adalah, 9 orang ini korban,” imbuhnya.

    Hal itu, menurutnya, karena Prabowo tak bisa mengendalikan intelijennya. Juga kepolisian dan tentara.

    “Karena presiden tidak mengendalikan penuh intelijennya, polrinya, panglimanya,” jelasnya.

    “2019 yang terjadi bisa 1 X 24 jam. Sekarang panjang sekali,” sambung Pangi.
    (Arya/Fajar)

  • Ketika Wakil Rakyat Berpaling dari Tuannya

    Ketika Wakil Rakyat Berpaling dari Tuannya

    DPR Sebagai Watchdog:

    Menggonggong ke Atas, Bukan ke Bawah

    Salah satu fungsi pokok DPR adalah melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Dalam literatur politik, fungsi ini sering disebut sebagai watchdog function. Lembaga legislatif ibarat “anjing penjaga” demokrasi: ia tidak boleh tidur, ia harus siap menggonggong setiap kali ada penyalahgunaan kekuasaan eksekutif.

    Seperti dikemukakan Larry Diamond, parlemen yang sehat adalah parlemen yang “vigilant watchdog of the executive”, yang menjaga agar kekuasaan eksekutif tidak tergelincir menjadi otoritarian.

    Namun, realitas politik di Indonesia justru sering berlawanan. DPR lebih jinak kepada eksekutif, bahkan menjadi “stempel kebijakan,” seperti terlihat dalam percepatan pembahasan sejumlah undang-undang kontroversial tanpa partisipasi publik memadai. Ironisnya, DPR justru lebih keras terhadap rakyat: membatasi aspirasi, menolak demonstrasi, bahkan memberi stigma negatif kepada gerakan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil yang kritis.

    Fenomena Empirik Pasca Pemilu 2024

    Beberapa demonstrasi paling dahsyat terjadi pada Juli dan Agustus 2025, mengungkap amarah rakyat yang menjerat DPR dan DPRD di berbagai kota besar. Protes ini dipicu oleh sorotan publik terhadap tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan nyaris sepuluh kali lipat dari upah minimum Jakarta yang mencuat pada awal Agustus.

    Gelombang ketegangan memuncak setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di Jakarta. Peristiwa tragis tersebut memantik solidaritas luas sekaligus kemarahan publik yang kemudian merembet ke berbagai kota lain seperti Makassar, Medan, dan Surabaya.

  • Tak Hanya Dinonaktifkan, NasDem Minta Gaji hingga Tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Disetop

    Tak Hanya Dinonaktifkan, NasDem Minta Gaji hingga Tunjangan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Disetop

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Buntut penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI, Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas yang melekat pada keduanya.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi Partas NasDem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat.

    “Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif, sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai,” kata dia, di Jakarta, Selasa (2/9/2025).

    Viktor mengungkapkan, penonaktifan status keanggotaan kini ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai NasDem, yang nantinya akan menerbitkan putusan bersifat final, mengikat, dan tidak dapat digugat.

    Menurutnya, seluruh langkah yang diambil Fraksi Partai NasDem merupakan bagian dari upaya memastikan mekanisme internal partai dijalankan secara transparan dan akuntabel.

    Selain itu, Fraksi NasDem juga mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dengan mengedepankan dialog, musyawarah, serta penyelesaian perbedaan secara konstruktif, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tetap terjaga.

    NasDem juga mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dengan mengedepankan dialog, musyawarah, serta penyelesaian perbedaan secara konstruktif, sehingga kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tetap terjaga.

    “Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,” tandas Viktor.

  • Viktor Laiskodat Minta Gaji Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dihentikan

    Viktor Laiskodat Minta Gaji Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach Dihentikan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Keputusan Partai Nasdem menonaktifkan dua kadernya sebagai anggota DPR RI, tidak sepenuhnya mendapat sambutan positif dari masyarakat yang terlanjur kecewa dengan pernyataannya.

    Kedua anggota Fraksi Nasdem yang dinonaktifkan itu masing-masing Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Meski keduanya dinonaktifkan, mereka dipastikan tetap mendapat gaji dan fasilitas yang melekat pada dirinya sebagai anggota dewan.

    Merespons sorotan masyarakat atas keputusan DPP Partai Nasdem itu, Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Viktor Bungtilu Laiskodat pun meminta agar gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas yang melekat pada dua legislator; Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, disetop.

    Viktor Laiskodat menyebut permintaan itu sebagai bagian dari penegakan mekanisme dan integritas partai. “Fraksi Partai NasDem DPR RI meminta penghentian sementara gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas bagi yang bersangkutan, yang kini berstatus nonaktif,” tutur Viktor di Jakarta, Selasa (2/9).

    Eks Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) itu juga mengungkap jika Mahkamah Partai NasDem kini juga telah menyikapi penonaktifan anggota dewan tersebut. Nantinya, kata Viktor, NasDem akan menerbitkan putusan bersifat final, mengikat, dan tidak dapat digugat.

    Menurutnya, seluruh langkah yang diambil Fraksi Partai NasDem menjadi upaya partai untuk memastikan mekanisme internal dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

    “Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi membangun masa depan Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.

  • Rocky Gerung: Bubarkan DPR Karena Produknya Buruk Semua

    Rocky Gerung: Bubarkan DPR Karena Produknya Buruk Semua

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Lembaga legislatif DPR RI didesak dibubarkan. Ini adalah inti dari tuntutan massa unjuk rasa di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta sepekan terakhir yang kemudian meluas ke sejumlah daerah di tanah air dengan isu kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR menjadi pemicu utama.

    Pengamat Politik Rocky Gerung pernah menyinggung soal wacana pembubaran lembaga DPR. Hal itu terungkap saat dirinya menjawab pertanyaan warganet terkait kebijakan pertama yang akan dilakukannya jika seandainya menjabat presiden RI.

    Dikutip dari Youtube Geolive bertajuk “Q&A ROCKY GERUNG – Konsep Pernikahan, Pancasila, Oposisi, dll | Geolive”, Rocky Gerung mendapat sejumlah pertanyaan dari warganet.

    Salah satu pertanyaan dari akun @marentekdnns dijawab Rocky Gerung. Bunyinya begini: “Pak Rocky ada kepengenan nyalonin presiden?”.

    Rocky Gerung menegaskan bahwa tak sedikit pun terbesit di benaknya ingin merengkuh kekuasaan. Ia berkelakar, saat ini dirinya telah berstatus ‘Presiden Akal Sehat’.

    “Enggak, saya tidak punya hasrat pada kekuasaan. Saya ingin agar supaya negeri ini dihidupkan dengan akal pikiran, kan saya sudah presiden akal sehat,” tutur Rocky Gerung dikutip pada Senin (1/9/2025).

    Rocky berdalih, dirinya tanpa mencalonkan pun telah ditasbihkan secara aklamasi sebagai presiden akal sehat. Itu kegembiraan yang luar biasa sekaligus satire yang luar biasa.

    “Karena itu mau menghina orang lain sebetulnya kan. Mereka mau memberi saya label presiden akal sehat, dia mau bilang yang sana itu gerombolan akal dungu sebetulnya,” ungkapnya.