Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • BKN Perpanjang Waktu Pengisian DRH untuk PPPK Paruh Waktu, Ini Jadwal Terbarunya

    BKN Perpanjang Waktu Pengisian DRH untuk PPPK Paruh Waktu, Ini Jadwal Terbarunya

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan penyesuaian jadwal pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tahun 2024. Tercantum dalam surat nomor 13834/B-KS.04/01/SD/D/2025).

    Surat tersebut dikeluarkan Kamis, 11 September 2025. Ditanda tangki langsung Pelaksana Tugas Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen Aparatur Sipil Negara, Aris Windiyanto.

    Di surat tersebut, disebutkan masih banyak calon PPPK Paruh Waktu yang belum menyelesaikan pengisian Daftar Riwayat Hidu[ (DRH). Sehingga jadwal dilakukan penyesuaian.

    Sedianya, pengisian DRH PPPK Paruh Waktu berakhir 15 September 2025. Namun diperpanjang menjadi 22 September 2025.

    “Dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian jadwal pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024,” dikutip dari surat tersebut, Jumat (12/9/2025).

    Adapun penyesuaian jadwalnya sebagai berikut:

    Pengisian DRH PPPK Paruh waktu 28 Agustus sampai 22 September 2025

    Usul penetapan NI PPPK Paruh Waktu 28 Agustus sampai 25 September 2025

    Penetapan NI PPPK Paruh Waktu 28 Agustus sampai 30 September 2025

    Sebelumnya, jadwal PPPK Paruh Waktu sebagai berikut:

    Usulan Penetapan Kebutuhan oleh Instansi 7 s/d 25 Agustus 2025

    Penetapan Kebutuhan oleh MenPAN-RB semula 21 s/d 30 Agustus 2025, menjadi 26 Agustus s/d 4 September 2025

    Pengumuman Alokasi Kebutuhan 27 Agustus s/d 6 September 2025

    Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu 28 Agustus s/d 15 September 2025

    Usul Penetapan NI PPPK Paruh Waktu 28 Agustus s/d 20 September 2025.

    Penetapan NI PPPK Paruh Waktu 28 Agustus s/d 30 September 2025.
    (Arya/Fajar)

  • Kaget! Sekjen Gibranku Bongkar Kedok Gerakan Adu Domba Antara Jokowi-Gibran dan Prabowo

    Kaget! Sekjen Gibranku Bongkar Kedok Gerakan Adu Domba Antara Jokowi-Gibran dan Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Gibranku, Pangeran Mangkubumi menyayangkan munculnya tudingan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ada di balik aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan. Opini tersebut menurutnya merupakan bentuk adu domba jahat.

    Pangeran Mangkubumi menyebut upaya itu bertujuan untuk membenturkan Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami mencermati adanya narasi-narasi yang sengaja dibentuk untuk menciptakan dikotomi antara Presiden Prabowo dan Jokowi, seolah ada kepentingan tersembunyi yang dimainkan oleh Gibran maupun PSI. Ini bukan hanya absurd, tetapi juga merupakan bentuk manipulasi yang merendahkan kecerdasan publik,” tegas Pangeran dalam keterangan tertulis dilansir pada Jumat (12/9/2025).

    Lebih jauh ia menyoroti narasi yang mencoba menggiring opini bahwa Gibran atau PSI sedang memainkan peran ganda adalah tafsir politis yang dibangun tanpa dasar yang objektif.

    Pangeran menegaskan Gibran adalah bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo, bukan bermain di balik aksi anarkis itu.

    “Jika ada yang berfikir Gibran menjadi simbol oposisi dalam diam, tentu itu artinya mereka keliru dalam membaca peta. Gibran adalah bagian dari pemerintahan yang sah, Tidak ada motif ganda, tidak ada agenda tersembunyi. Gibran merupakan bagian dari sistem, bukan bermain dibaliknya,” jelasnya.

    Lebih jauh, dia mengingatkan relasi antara Prabowo dan Jokowi bukanlah arena untuk dibaca dalam narasi konflik, melainkan sebagai kelanjutan dari kerja besar dua generasi kepemimpinan.

  • Hubungan Prabowo-Jokowi Diisukan Retak Pasca Budi Arie Dicopot, Jamiluddin Ungkit Pemakzulan Gibran

    Hubungan Prabowo-Jokowi Diisukan Retak Pasca Budi Arie Dicopot, Jamiluddin Ungkit Pemakzulan Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah menteri yang dikenal dekat dengan Joko Widodo (Jokowi) direshuffle Presiden Prabowo Subianto. Sebut saja Budi Arie Setiadi, pendiri dan Ketua Umum Projo, organisasi relawan darat pendukung Jokowi pada 2014 lalu dicopot dari Menteri Koperasi (Menkop).

    Hal ini memunculkan spekulasi bahwa Prabowo sedang melakukan ‘bersih-bersih’ orang dekat ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming tersebut.

    Pengamat komunikasi politik Jamiluddin Ritonga justru menilai spekulasi tersebut tidak benar. Ia memprediksi hubungan Presiden Prabowo dengan Presiden ketujuh RI Joko Widodo tetap harmonis pascareshuffle kabinet pada Senin (8/9/2025) kemarin.

    Menurutnya, hubungan itu tetap harmonis meskipun relawan pendukung Jokowi marah akibat Budi Arie Setiadi dicopot yang kemudian digantikan oleh politisi Gerindra, Ferry Juliantono.

    “Hubungan Prabowo dan Jokowi kiranya tak akan berubah setelah direshufflenya Budi Arie,” kata Jamiluddin dalam keterangannya dikutip pada Jumat (12/9).

    Alasannya, menurut mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu, ada Gibran yang menjadi pengikat erat sehingga hubungan Prabowo-Jokowi tetap harmonis.

    Lain halnya jika Gibran benar-benar dimakzulkan.

    “Maka hubungan Prabowo-Jokowi bisa patah layaknya arang,” tegasnya.

    Namun, Jamiluddin memprediksi kecil peluang Gibran dimakzulkan dengan respons Prabowo yang terkesan tak menghendaki hal tersebut.

    “Setidaknya Prabowo tampaknya tak ingin hal itu terjadi,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah bahwa reshuffle kabinet Merah Putih dilakukan untuk menyingkirkan gerombolan Jokowi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

  • Pengaruh Jokowi di Kabinet Mulai Dihabisi Prabowo, Mampukah Gibran Melawan?

    Pengaruh Jokowi di Kabinet Mulai Dihabisi Prabowo, Mampukah Gibran Melawan?

    Dengan demikian Koperasi Desa itu posisinya politik ketimbang sebagai entitas bisnis yang kayak dijalankan. Karenanya Reshuffle di Kementerian Koperasi menjadi langkah strategis Prabowo langsung memotong apa yang dilakukan Budi Arie.

    Berakhirnya Kekuatan Relawan

    Keputusan yang diambil oleh Prabowo mencopot Budi Arie sekaligus menandai runtuhnya pengaruh relawan Jokowi. Realita politik yang kejam namun strategis bagi kekuatan politik Prabowo.

    Dengan adanya portofolio Budi Arie ditendang dari Kementerian Koperasi, berakhir sudah dominasi dan juga keterlibatan politik relawan Jokowi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Secara kolektif dukungan sayap militan Jokowi sudah ambruk.

    Image negatif dan proses hukum yang sedang menimpa para petinggi relawan Jokowi seperti kasus judi online yang menjerat nama Budi Arie serta proses hukum yang membayangi relawan lain, Silfester Matutina. Baginya, hal ini memperlihatkan bagaimana kekuatan modal sosial dan politik relawan Jokowi perlahan luntur dengan sendirinya.
    .
    Pentolan Relawan Mati Kutu

    Karenanya jika seandainya Budi Arie diteruskan untuk diadili pada kasus Judol, bisa dikatakan bahwa relawan militan Jokowi harus mengakhiri kejayaannya.

    Ini didukung juga bagaimana Silfester sebagai bagian dari relawan Jokowi, juga sedang mengalami proses hukum. Artinya sayap relawan Jokowi memang sengaja diambrukkan oleh kekuatan Prabowo dan afiliasinya.

    Jika Budi Arie benar-benar dipenjara sementara Silfester terus diburu, maka Jokowi tidak punya pilihan lain kecuali mengakhiri sepak terjang relawannya. Dengan kemungkinan Budi Arie dijebloskan ke penjara, Silfester sedang diburu, otomatis mau tidak mau Jokowi harus mengakhiri sayap-sayap relawannya.

  • Pimpinan Dewan Ini Bilang Tunjangan Perumahan Rp71 Juta per Bulan Tak Cukup Beli Rumah

    Pimpinan Dewan Ini Bilang Tunjangan Perumahan Rp71 Juta per Bulan Tak Cukup Beli Rumah

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Wakil rakyat yang duduk di legislatif masih terus saja membuat pernyataan kontroversial yang membuat gaduh, bahkan berpotensi memicu kemarahan publik.

    Belum hilang di ingatan soal komentar anggota DPR RI yang merespons kritik publik terkait tunjangan rumah, kini legislator di DPRD Jawa Barat juga membuat pernyataan yang membuat publik gaduh.

    Wakil rakyat dimaksud yakni Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara. Iswara mengungkapkan tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Jabar, tak cukup untuk membeli rumah.

    Dilansir dari pojoksatu, Kamis (11/9), pernyataan politis Partai Golkar ini diucapkan dalam konferensi pers di Gedung DPRD Jabar pada hari Selasa, 9 September 2025.

    Lebih lanjut ia menambahkan bahwa sebagian anggota DPRD Jabar memilih sewa rumah di Bandung. Menurutnya harga sewa rumah di Bandung mencapai Rp44 juta per bulannya.

    Adapun, tunjangan rumah untuk ketua sebesar Rp71 juta, wakil ketua mendapat 65 juta, dan anggota dapat Rp62 juta per bulan.

    Tunjangan tersebut tertera dalam Peraturan Gubernur Jabar Nomor 54 tahun 2021, ditandatangani oleh Ridwan Kamil yang kala itu jadi Gubernur Jabar.

    Iswara juga mengungkapkan bahwa hampir semua anggota DPRD memiliki pinjaman di bank daerah. Dirinya mengaku harus membayar cicilan pinjaman tersebut sebesar Rp45,9 juta per bulannya.

    Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Iswara tercatat memiliki utang sebesar Rp2,8 miliar.

    Sedangkan total harta kekayaannya yang telah dipotong utang mencapai Rp14,6 miliar.

    Menariknya, pria kelahiran Bandung tahun 1968 ini punya 5 aset properti berupa tanah dan bangunan di Bandung.

  • Putri Puan Maharani, Pinka Hapsari Kandidat Kuat Ketua DPD PDIP Jateng

    Putri Puan Maharani, Pinka Hapsari Kandidat Kuat Ketua DPD PDIP Jateng

    FAJAR.CO.ID, SEMARANG — Putri Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari menjadi kandidat terkuat sebagai Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah (Jateng).

    Itu jika mengacu hasil penjaringan yang dilakukan PDIP Jateng mulai tingkat kecamatan hingga kabupaten. Nama Pinka Hapsari-sapaan Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari paling banyak mendapat dukungan kader partai tersebut.

    Diketahui, ada sejumlah nama yang muncul sebagai calon Ketua DPD PDIP Jateng dari hasil penjaringan pada tiap tingkatan. Selain Pinka, nama mantan Panglima TNI, Andika Perkasa juga menjadi salah satu yang diinginkan kader.

    Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng, Sumanto menjelaskan mekanisme penjaringan dimulai dari pengurus anak cabang yang mengusulkan dua nama, lalu ditambah satu usulan dari DPC.

    Nantinya, tiap wilayah mengajukan tiga kandidat. Sementara syarat pencalonan minimal tujuh tahun menjadi kader partai.

    “Nama-nama yang muncul di antaranya Mbak Pika, Pak FX Hadi Rudyatmo, saya sendiri, Mbak Agustina Wilujeng Pramestuti, Pak Andika Perkasa dan Pak Hendi (Hendrar Prihadi, red),” ujar Sumanto seusai menghadiri rapat bersama Gubernur Jateng Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis (11/9).

    Dia menyebut proses seleksi saat ini berada di tahap psikotes. Keputusan akhir mengenai ketua definitif akan ditentukan DPP PDI Perjuangan dan dijadwalkan diumumkan paling lambat Desember 2025.

    “Semua hasil akan diserahkan ke DPP, kami siap menerima siapa pun yang ditetapkan,” ujarnya.

    Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti yang juga Bendahara DPD PDIP Jateng mengonfirmasi dirinya ikut dalam bursa tersebut.

  • Isu Ponakan Prabowo Sara Disiapkan Menpora, Fraksi Gerindra Beri Tanggapan Begini

    Isu Ponakan Prabowo Sara Disiapkan Menpora, Fraksi Gerindra Beri Tanggapan Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara telah resmi menyatakan mundur sebagai anggota DPR RI pada Rabu (10/9). Seiring pengunduran diri itu, kabar mengenai dirinya bakal menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) bermunculan.

    Merespons isu yang berkembang itu, Sekretaris Fraksi Gerindra di DPR RI, Bambang Haryadi menilai kabar Sara yang bakal menjabat sebagai Menpora sebagai gosip politik semata.

    Terlebih lagi, legislator Dapil IV Jawa Timur itu merasa narasumber yang menyebarkan kabar Sara -sapaan Rahayu Saraswati menjadi Menpora tak jelas atau anonim.

    “Jadi, kami begini, lho, sebuah isu kalau tidak tahu narasumbernya, itu namanya gosip, kan. Kalau di Islam, gibah,” ujar Bambang menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

    Dia mengatakan semua pihak sudah seharusnya tidak menindaklanjuti kabar tanpa sumber jelas atau masih gosip semata. “Jadi, tidak perlu kita bahas, kan. Kalau ada narasumbernya, boleh,” lanjut Bambang.

    Dia menilai isu Sara yang bakal menjabat Menpora setelah menyatakan mundur dari parlemen bersumber dari media sosial.

    “Itu dijadikan bahan gosip saja, kan, atau buat lucu-lucuan saja, kan,” ungkap Bambang.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara menyatakan mundur dari legislatif.

    Pernyatan mundur keponakan Prabowo itu diunggah melalui Instagram akun @rahayusaraswati, Rabu (10/9) kemarin.

    “Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai Anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” kata Sara.

  • Infrastruktur Politik Dipotong Prabowo, Jokowi Harus Berpikir Keras Capreskan Gibran

    Infrastruktur Politik Dipotong Prabowo, Jokowi Harus Berpikir Keras Capreskan Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik dan ekonomi, Heru Subagia, menyebut bahwa pencopotan Budi Arie Setiadi dari jabatan Menteri Koperasi tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik di lingkaran Istana.

    Dikatakan Heru, langkah itu sekaligus menjadi sinyal akhir dari dominasi relawan militan Jokowi di pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Saya mengatakan bahwa Budi Arie adalah portofolio terakhir relawan militan Jokowi harus habis dan dipaksa mundur oleh Prabowo,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Kamis (11/9/2025).

    Ia menyinggung permintaan Budi Arie terkait tambahan anggaran sebesar Rp7,6 triliun di Kementerian Koperasi.

    Menurut Heru, usulan itu lebih sarat kepentingan politik dibanding murni program pemberdayaan koperasi desa.

    “Pada dasarnya permintaan ini sepenuhnya permintaan infrastruktur politik dibandingkan betul-betul pencapaian yang diarahkan untuk Koperasi Desa,” tegasnya.

    Heru menilai, langkah Budi Arie membangun koperasi tak bisa dilepaskan dari posisinya sebagai Ketua Projo yang berafiliasi dengan Jokowi dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    “Dengan kata lain, membangun infrastruktur koperasi berarti juga membangun infrastruktur relawan Projo dan parpol dalam hal ini PSI. Ini menjadi langkah strategis Prabowo langsung memotong apa yang dilakukan Budi Arie,” jelasnya.

    Kata Heru, keputusan Prabowo mencopot Budi Arie sekaligus menandai runtuhnya pengaruh relawan Jokowi.

    “Dengan adanya portofolio Budi Arie ditendang dari Kementerian Koperasi, berakhir sudah dominasi dan juga keterlibatan politik relawan Jokowi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Secara kolektif dukungan sayap militan Jokowi sudah ambruk,” tukasnya.

  • Palti Hutabarat Sindir Projo: Semua Tahu Budi Arie Jadi Menteri Karena Politik, Bukan Kinerja

    Palti Hutabarat Sindir Projo: Semua Tahu Budi Arie Jadi Menteri Karena Politik, Bukan Kinerja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis sosial Palti Hutabarat menanggapi klaim yang dilontarkan Projo terkait alasan reshuffle Budi Arie Setiadi.

    Menurut Projo, pencopotan Budi Arie dari kabinet disebut-sebut bukan karena kinerja, melainkan faktor politik.

    “Budi Arie kinerjanya bagus, Projo Klaim direshuffle karena alasan politik,” ucap Palti menirukan klaim tersebut di trheads @paltiwest (11/9/2025).

    Namun, Palti menegaskan publik tentu memahami sejak awal penunjukan Budi Arie sebagai menteri lebih kental nuansa politik ketimbang profesionalitas.

    “Padahal semua juga tahu Budi Arie jadi Menteri bukan karena kinerja. Tapi karena alasan politik yaitu relawannya Pak Jokowi,” tegasnya.

    Sebelumnya, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, turut senang dengan sikap Presiden Prabowo Subianto dalam merespons polemik yang terjadi belakangan ini.

    Seperti diketahui, gelombang protes besar-besaran yang terjadi sejak 25 Agustus lalu merupakan buntut dari pernyataan kontraversial pembantunya. Salah satunya, Sri Mulyani Indrawati.

    “Saya ucapkan selamat kepada para Menteri yang baru dilantik. Saya mengucapkan terimakasih kepada pak Prabowo Subianto atas reshuffle ini,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Senin (8/9/2025).

    Dikatakan Ferdinand, reshuffle ini merupakan wujud dari keluhan masyarakat yang didengar oleh Presiden Prabowo.

    “Nama-nama yang diganti itu memang nama kontraversial yah, kecuali pak Budi Gunawan,” sebutnya.

    “Pak Budi tidak ada kontraversial tapi sudah kurang sehat. Beliau tidak mampu lagi menjalankan tugasnya sebagai Menkopolkam,” tambahnya.

  • Amien Rais Ingatkan Prabowo Soal Orang-orang Dekat Jokowi

    Amien Rais Ingatkan Prabowo Soal Orang-orang Dekat Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pendiri Partai Ummat, Amien Rais kembali menyindir pedas cawe-cawe Joko Widodo terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mantan ketua MPR RI itu menyebut segelintir orang dekat Jokowi yang berada di sekitar Prabowo sebagai manusia berbahaya.

    “Saya berpendapat, seharusnya circle inti di sekitar Pak Prabowo sudah sangat memahami apa yang sedang dan terus dilakukan oleh manusia berbahaya yang terus nempel ke Jokowi memberikan berbagai usulan bagaimana melemahkan kepemimpinan Prabowo,” kata Amien Rais, dilansir dari unggahannya di Instagram, Rabu (10/9/2025).

    Menururnya, apa yang dilakukan pihak tersebut merupakan strategi untuk menjebak Prabowo dengan berbagai skenario politik.

    Selain itu, Amien juga mengutip pandangan Prof. Sutoyo mengenai tujuh tantangan besar yang harus dihadapi Prabowo.

    Ia menegaskan bahwa tantangan ini sangat nyata dan tidak boleh dianggap sepele.

    “Menurut Prof. Sutoyo, ada tujuh tantangan yang harus dihadapi Prabowo,” Amien menuturkan.

    Pertama, orang-orang terdekat dari keluarga yang berbeda pandangan dengan Presiden.

    Amien menilai perbedaan visi dalam lingkaran keluarga bisa menjadi celah untuk memecah fokus kepemimpinan Prabowo. Kedua, tokoh kuat yang menyembunyikan agenda pribadi.

    “Menurut saya itu Luhut Binsar Pandjaitan dan Jokowi,” kata Amien secara terang-terangan.

    Ketiga, mantan rekan yang kini menjadi musuh dalam selimut. Amien bilang, mereka yang tampak mendukung di permukaan, tetapi sesungguhnya menyimpan sikap antipati, termasuk dalam kategori ini.