Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Satu-satunya Wakil PDIP yang Dicopot Prabowo dari Kabinet, Ini Profil Hendrar Prihadi

    Satu-satunya Wakil PDIP yang Dicopot Prabowo dari Kabinet, Ini Profil Hendrar Prihadi

    Fajar.co.id, Jakarta — Hendrar Prihadi dicopot dari jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pada Rabu (17/9/2025).

    Dia digantikan Sarah Sadiqa, yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.

    Pemberhentian itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/P Tahun 2025.

    Hendrar Prihadi adalah politisi PDI-P kelahiran Semarang, Jawa Tengah, pada 30 Maret 1971. Dia memulai karier politiknya bpada 2005. Saat itu, dia memutuskan bergabung dengan partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri.

    Hendrar Prihadi kemudian terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014 untuk daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah II yang terdiri dari Kabupaten Demak, Kudus, dan Jepara. Namun pada 2010, ia maju sebagai calon wakil wali kota Semarang dan terpilih ketika berpasangan dengan Soemarmo Hadi Saputro.

    Pada 2013, Hendrar Prihadi menjabat Wali Kota Semarang karena Soemarmo Hadi Saputro terjerat kasus korupsi. Dia pun memimpin Semarang sejak 21 Oktober 2013 hingga 19 Juli 2015.

    Hendrar kemudian kembali terpilih sebagai Wali Kota Semarang sejak 17 Februari 2016 hingga 10 Oktober 2022. Wakilnya kala itu adalah Hevearita Gunaryanti Rahayu.

    Setelah menjadi Wali Kota Semarang, ia ditunjuk Presiden Jokowi untuk menjadi Kepala LKPP pada 10 Oktober 2022 hingga akhirnya dicopot Prabowo pada 17 September 2025.

  • Forum Purnawirawan TNI Kandas, Giliran Rismon Sianipar Ngotot Wapres Gibran Dicopot Paksa, Ini Kata Pakar UGM

    Forum Purnawirawan TNI Kandas, Giliran Rismon Sianipar Ngotot Wapres Gibran Dicopot Paksa, Ini Kata Pakar UGM

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ahli Forensik Digital, Rismon Hasiholan Sianipar menyerukan pemakzulan atau pemberhentian secara paksa terhadap Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

    Wacana pemakzulan Wapres Gibran sejatinya bukan hal baru disuarakan oleh sekelompok orang. Tak lama setelah dilantik sebagai Wapres, putra sulung Joko Widodo itu telah dirongrong isu pemakzulan.

    Sebelum Rismon yang menyangsikan ijazah Gibran, seruan agar Gibran dicopot mencuat ke ruang publik menyusul pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI yang menyoroti proses pencalonannya dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    “MAKZULKAN GIBRAN! LULUS SMK KOK DARI UNIVERSITAS!” celoteh Rismon melalui akun X pribadinya, dikutip pada Jumat (19/9/2025).

    Menanggapi desakan pemakzulan terhadap Gibran, pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dr. Yance Arizona menerangkan permintaan pemberhentian Wakil Presiden Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau oleh Rismon Sianipar belum memiliki dasar hukum yang memadai.

    Pasalnya kata dia, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, setiap proses pemakzulan harus berjalan berdasarkan ketentuan konstitusional dan bukan semata-mata didorong oleh opini atau tekanan politik.

    Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara dorongan politik simbolik dan mekanisme hukum yang sungguh-sungguh dapat ditempuh.

    “Argumen-argumennya juga tidak begitu solid secara hukum. Belum tentu ini memang satu proses hukum yang sedang digulirkan, tapi bisa jadi proses politik yang justru menjadikan spotlight pemberitaan media terarah ke Wakil Presiden Gibran,” jelas Yance dalam keterangannya sebagaimana dilansir dari situs resmi UGM.

  • Golkar Bongkar Struktur, Puluhan Posisi Strategis Diganti

    Golkar Bongkar Struktur, Puluhan Posisi Strategis Diganti

    Munafri menyebut, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk konsolidasi organisasi jelang agenda politik ke depan.

    Ia memaparkan, tiga inti acara yang digelar malam itu meliputi. Pertama, Penyerahan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan kepada para ketua Partai Golkar tingkat kecamatan.

    Kedua, proses Pergantian Antar Waktu (PAW) pengurus DPD Golkar Makassar karena adanya kekosongan jabatan. Dan ketiga, Rencana peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan dilaksanakan oleh DPD Partai Golkar Kota Makassar.

    “Ada beberapa pengurus yang mengundurkan diri dan ada yang meninggal dunia. Posisi tersebut kami isi dari teman-teman yang ada di kepengurusan sekarang,” ungkap Munafri.

    Dalam kesempatan itu, Munafri merinci tujuh posisi di jajaran DPD yang diganti melalui mekanisme PAW, termasuk beberapa wakil ketua, wakil sekretaris, dan pengurus kecamatan.

    Selain itu, 15 kecamatan menerima SK kepengurusan di tingkat Pimcan (Pimoinan Kecamatan), dengan rincian 7 ketua kecamatan baru dan 8 ketua kecamatan lama yang tetap melanjutkan tugas.

    “Ada yang tetap (lama) delapan orang, dan tujuh lainnya baru. Ada yang meninggal, ada yang terpilih menjadi direksi atau dewan pengawas,” jelasnya.

    Munafri menekankan pentingnya konsolidasi cepat dan kerja nyata di tingkat kecamatan. Arahan jangan menyia-nyiakan waktu. Pengurus kecamatan harus segera punya program.

    “Tidak menunggu waktu, tapi berinisiatif memperkenalkan Partai Golkar agar lebih eksis dibanding Pemilu legislatif sebelumnya,” tegasnya.

    Ia juga menargetkan para pengurus baru segera menyusun rencana kerja, termasuk program rekrutmen kader dan anggota baru di masing-masing wilayah.

  • Ngaku Tinggal di Kontrakan, Tere Liye Kuliti Harta Kekayaan Eko Patrio, Mengejutkan!

    Ngaku Tinggal di Kontrakan, Tere Liye Kuliti Harta Kekayaan Eko Patrio, Mengejutkan!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah rumahnya dijarah massa, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN sekaligus anggota DPR nonaktif, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio mengaku sementara waktu tinggal di rumah kontrakan di pinggiran Jakarta.

    Politisi berlatar belakang artis itu berharap bisa segera mendapatkan rezeki untuk merenovasi rumah mewahnya di Kuningan, Jakarta Selatan usai dijarah.

    Bukan simpatik, pernyataan Eko tersebut justru mendapat sindiran pedas dari masyarakat. Salah satunya penulis ternama, Tere Liye.

    Penulis buku ‘Teruslah Bodoh Jangan Pintar’ itu menguliti laporan harta kekayaan Eko Patrio yang tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK.

    “Saya sungguh ikut bersimpati kepada pejabat-pejabat yang dijarah. Aksi kekerasan itu tidak dibenarkan,” ujar Tere Liye dikutip dari unggahannya di Instagram, pada Rabu (17/9/2025).

    Dikatakan Tere Liye, Eko harus sadar bahwa tidak semua rakyat bisa percaya begitu saja dengan omongannya.

    “Tapi bro, nggak semua rakyat itu bego. Fans elu, yang joget-joget mungkin iya. Tapi tidak semua rakyat Indonesia akan menelan mentah-mentah semua ucapan kalian,” ucapnya.

    Ia lantas membandingkan pernyataan Eko yang mengaku tinggal di kontrakan pinggiran Jakarta dengan data kekayaan yang dilaporkan ke KPK.

    “Dengan properti sebanyak ini, elu bilang ngontrak di pinggiran Jakarta, bla bla, bingung maksudnya. Elu jatuh miskin atau bagaimana?,” cetusnya.

    “Ayo lah, hal-hal begini dikurangi dikit. Kenapa sih rakyat ngamuk kemarin, karena ucapan kalian, tingkah kalian,” tambahnya.

  • Dikritik Bahkan Dituding untuk Melindungi Pihak Tertentu, KPU Pilih Batalkan Keputusan 731 Tahun 2025

    Dikritik Bahkan Dituding untuk Melindungi Pihak Tertentu, KPU Pilih Batalkan Keputusan 731 Tahun 2025

    Ray menilai Keputusan 731 tak sejalan dengan prinsip demokratis, yakni mengedepankan transparansi, partisipasi, dan akuntabel. “Aturan ini sangat bertentangan dengan prinsip pemilu demokratis,” ungkapnya.

    Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf mengatakan data setiap calon pejabat negara sebenarnya perlu dibuka ke publik demi mewujudkan transparansi.

    “Setiap calon-calon pejabat publik, baik itu DPR, menteri, presiden, saya pikir itu sebuah data yang harus bisa dilihat oleh semua orang,” kata Dede ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/9).

    Diketahui, Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan Sekjen lembaga tersebut Novy Hasbhy Munnawar sebelumnya meneken Keputusan Nomor 731 pada 21 Agustus 2025.

    Keputusan itu mengatur tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Informasi Publik yang dikecualikan dibuka oleh KPU.

    Beberapa dokumen yang dikecualikan dibuka dalam lima tahun ke depan ialah fotokopi KTP, SKCK, surat keterangan kesehatan, hingga ijazah.

    Namun, dokumen bisa dibuka oleh KPU andai pihak terkait memberikan persetujuan dan pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik.

    Dede mengaku akan menanyakan alasan KPU ketika menerbitkan keputusan Nomor 731 yang akhirnya memunculkan kontroversi.

    “Nanti kami tanyakan, kenapa, argumentasinya apa? Kami baru tahu. Kalau enggak dikasih lihat, ya, kami enggak tahu,” ujar legislator fraksi Demokrat itu. (fajar)

  • Dijagokan Jadi Menpora, Andi Seto Asapa Fokus Sebagai Direktur PT Timah

    Dijagokan Jadi Menpora, Andi Seto Asapa Fokus Sebagai Direktur PT Timah

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Makassar menilai Andi Seto Asapa layak mengisi kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora. Namun Juru Bicara (Jubir) Seto, Awaluddin Mangantarang menyebut Seto akan fokus sebagai Direktur PT Timah.

    Pria yang karib disapa Awal itu mengatakan, Seto berterimah kasih namanya di sebut sebagai sosok dalam bursa Menpora.

    “Tetapi beliau ingin fokus bekerja dulu, apa yang saat ini sudah negara berikan tugas, membenahi SDM salah satu BUMN,” kata Awal dikutip dari keterangan resmi, Selasa (16/9/2025).

    Politisi Gerindra itu, kata Awal akan fokus sebagai Direktur PT Timah. Terutama dalam mengelola Sumber Daya Manusia (SDM) di perusahaan plat merah tersebut.

    “Biar pak Andi Seto bekerja dulu, memberikan apa yang bisa beliau lakukan semaksimal mungkin untuk negara terhadap tugas yang di bebankan negara kepadanya. Agar tata kelola SDM di PT. Timah dapat lebih baik,” terangnya.

    “Sehingga dapat berkontribusi lebih besar bagi negara, bahwa jabatan itu hanyalah amanah yang harus di buktikan dengan kinerja,” sambungnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua KNPI Kota Makassar, Syamsul Bahri Majjaga, menegaskan bahwa Andi Seto memiliki rekam jejak yang kuat dalam membina kepemudaan. Serta membangun jejaring nasional, dan menunjukkan kepemimpinan yang adaptif di tengah tantangan zaman.

    “Andi Seto bukan hanya memiliki pengalaman memimpin daerah dengan segudang capaian pembangunan, tetapi juga konsisten memberi ruang bagi generasi muda untuk berkembang. Jejaringnya luas, baik di level nasional maupun internasional, serta ditopang oleh kemampuan komunikasi yang mampu menyatukan berbagai elemen kepemudaan,” ujar Syamsul Bahri, Senin (15/9/2025)

  • Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar Jagokan Andi Seto Asapa Jadi Menpora

    Ketua Fraksi Gerindra DPRD Makassar Jagokan Andi Seto Asapa Jadi Menpora

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Di tengah riuhnya bursa calon Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), ada satu nama figur muda asal Sulawesi Selatan yang dinilai layak diperhitungkan untuk menjadi suksesor Dito Ariotedjo.

    Andi Seto Gadista Asapa dinilai layak menjabat Menpora baru pilihan Presiden Prabowo Subianto. Kader muda Partai Gerindra itu merupakan Bupati Sinjai, Sulawesi Selatan periode 2018-2023

    Hal tersebut dinyatakan secara terbuka oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar, Kasrudi.

    “Seto selain masih muda dan energik, beliau punya pengalaman yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kita lihat bagaimana Kabupaten Sinjai berkembang saat dipimpin Seto. Ini perlu diketahui, karena Seto ini adalah pemimpin yang visioner,” kata Kasrudi di Makassar, Selasa (16/9/2025).

    Kasrudi menyatakan, Seto adalah kader tulen Partai Gerindra. Ia telah bergabung di partai besutan Prabowo Subianto itu sejak tahun 2009. Visi dan misinya sama dengan Prabowo dan sejak dulu tidak pernah berubah, yaitu menjadikan Indonesia negara yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera.

    “Di samping itu, Andi Seto juga memiliki latar belakang pendidikan mentereng yakni jebolan Fakultas hukum di Universitas Trisakti Jakarta dan Monash University Melbourne, Australia,” tutur Kasrudi.

    Sehingga kata Kasrudi, pengalaman dan jejak rekam Andi Seto bisa saja dijadikan tolak ukur untuk menjadikan dirinya Menpora pengganti Dito Ariotedjo.

    Selepas mengikuti ajang Pemilihan Wali Kota Makassar, Andi Seto kini menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Timah Tbk.

  • Tokoh Pemuda Makassar Nilai Andi Seto Asapa Layak Isi Kursi Menpora

    Tokoh Pemuda Makassar Nilai Andi Seto Asapa Layak Isi Kursi Menpora

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dukungan kepada Andi Seto Gadista Asapa untuk mengisi kursi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI terus menguat. Kali ini, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Makassar secara resmi menyampaikan sikap mendorong figur muda tersebut sebagai representasi pemuda yang visioner, progresif, dan berprestasi.

    Ketua KNPI Kota Makassar, Syamsul Bahri Majjaga, menegaskan bahwa Andi Seto memiliki rekam jejak yang kuat dalam membina kepemudaan, membangun jejaring nasional, dan menunjukkan kepemimpinan yang adaptif di tengah tantangan zaman.

    “Andi Seto bukan hanya memiliki pengalaman memimpin daerah dengan segudang capaian pembangunan, tetapi juga konsisten memberi ruang bagi generasi muda untuk berkembang. Jejaringnya luas, baik di level nasional maupun internasional, serta ditopang oleh kemampuan komunikasi yang mampu menyatukan berbagai elemen kepemudaan,” ujar Syamsul Bahri, Senin (15/9/2025)

    Menurut KNPI Kota Makassar, Andi Seto adalah figur yang memahami betul tantangan yang dihadapi pemuda Indonesia hari ini—mulai dari dunia pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pemberdayaan komunitas. Ia dinilai memiliki keberanian untuk melahirkan kebijakan yang berpihak pada generasi muda.

    “Kursi Menpora harus diisi oleh sosok yang mampu menjawab kebutuhan zaman. Kami percaya, dengan pengetahuan, visi, dan naluri kepemimpinan yang dimiliki, Andi Seto Gadista Asapa adalah pilihan tepat untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional di bidang kepemudaan dan olahraga,” tegas Syamsul.

  • Jabatan Menpora, Hetifah Sjaifudian Golkar Minta Presiden Prabowo Segera Tentukan Pengganti

    Jabatan Menpora, Hetifah Sjaifudian Golkar Minta Presiden Prabowo Segera Tentukan Pengganti

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengganti Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Mempora) hingga saat ini belum diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pihak berharap sosok pengganti tersebut segera dilantik.

    Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto mengganti Dito Ariotedjo sebagai Menpora dalam reshuffle kabinet pada Senin (8/9).

    Namun, Prabowo belum menentukan nama yang dianggap tepat untuk menjabat Menpora pengganti Dito.

    Merespons hal itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian berharap Presiden RI Prabowo Subianto segera menentukan menpora baru.

    “Harapan kami, presiden segera menentukan Menpora dengan mempertimbangkan kualitas calon,” kata dia melalui keterangan persnya, Minggu (14/9).

    Dia mengatakan kekosongan jabatan di posisi Menpora memengaruhi kebijakan dan program di internal kementerian. “Kami berharap presiden segera mencari pengisi jabatan menpora,” ujar Hetifah.

    Meski saat ini masih ada posisi Wakil Menteri untuk menjaga roda administrasi kementerian agar berjalan. Namun, legislator fraksi Golkar itu menganggap posisi wakil secara politik dan hukum, tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan strategis setingkat menteri.

    “Oleh karena itu, kami menilai keberadaan wakil menteri bersifat menjaga kontinuitas, sementara untuk arah kebijakan besar, pengambilan keputusan strategis, serta pertanggungjawaban politik tetap membutuhkan menpora definitif,” ujarnya.

    Hetifah berharap figur menpora baru harus memiliki integritas, kemampuan manajerial, serta visi yang jelas dalam mengembangkan olahraga dan pemuda.

  • Gerakan Rakyat Fokus Sosial, Partai Aksi Rakyat ke Politik

    Gerakan Rakyat Fokus Sosial, Partai Aksi Rakyat ke Politik

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Gerakan Rakyat (GR) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat konsolidasi di Ardan Masogi, Tamalanrea, Makassar, Sabtu (13/9/2025) sore.

    Kegiatan ini menjadi istimewa karena dihadiri langsung Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid.

    Kehadiran Sahrin disambut hangat puluhan pengurus Gerakan Rakyat dari berbagai daerah di Sulsel.

    Tampak hadir jajaran Pengurus Harian dan Dewan Pakar DPW GR Sulsel, Ketua DPD GR Kota Makassar H. Paris, serta Ketua DPD GR Kabupaten Gowa Karim Alwie beserta rombongan.

    Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Gerakan Rakyat, sebelum dilanjutkan dengan sambutan Ketua DPW GR Sulsel, Asri Tadda.

    Dalam kesempatan itu, Asri memaparkan perkembangan organisasi di daerah serta memperkenalkan sejumlah tokoh Dewan Pakar.

    “Alhamdulillah, ini kebahagiaan tersendiri bagi kita di Sulsel karena Ketum berkenan hadir langsung bersama kita semua. Mohon arahan dan bimbingan agar Gerakan Rakyat semakin solid dan Partai Aksi Rakyat bisa lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu mendatang,” kata Asri.

    Sementara itu, dalam arahannya, Sahrin Hamid menegaskan peran berbeda antara ormas Gerakan Rakyat dan Partai Aksi Rakyat.

    Menurutnya, Gerakan Rakyat fokus pada kegiatan sosial kemasyarakatan, sedangkan Partai Aksi Rakyat dipersiapkan sebagai wadah perjuangan politik.

    “Gerakan Rakyat sudah terdaftar sebagai ormas, sementara Partai Aksi Rakyat kita sementara siapkan menjadi mesin politik untuk mendorong perubahan bangsa bersama Anies Baswedan,” jelasnya.