Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Ribut-Ribut Soal Pilkada oleh DPRD, Hensa: Ketua Kelas aja Dipilih Warga Kelas bukan Wali Kelas

    Ribut-Ribut Soal Pilkada oleh DPRD, Hensa: Ketua Kelas aja Dipilih Warga Kelas bukan Wali Kelas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Founder Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI), Hendri Satrio memberi komentar soal ribut-ribut Pilkada.

    Hendri Satrio atau yang akrab disapa Hensa itu punya pandangan pribadi soal polemik ini.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia tidak sepakat dengan Pilkada yang diserahkan ke DPRD untuk hak pilihnya.

    Hensa menyebut rakyat punya wewenang untuk menentukan siapa pemimpinnya ke depan.

    “Biarkanlah Rakyat memilih pemimpinnya,” tulisnya dikutip Rabu (7/1/2025).

    Soal Pilkada yang diserahkan kepada DPRD untuk memilih pemimpinnya, ia memberi gambaran lain.

    Hensa memberikan gambaran kec soal Ketua Kelas yang bahkan dipilih oleh warga kelas bukan dipilih langsung oleh wali kelas.

    “Ketua Kelas aja dipilih warga kelas bukan ditentuin sama wali kelas,” sebutnya.

    “apalagi Provinsi, Kabupaten atau Kota #Hensa,” tuturnya.

    Sebelumnya, Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka.

    Ini tentunya jadi perbicangan hangat dalam perbincangan politik nasional.

    Gagasan ini mencuat di tengah evaluasi terhadap pilkada langsung yang dinilai menelan biaya besar dan rawan praktik politik uang.

    Terbaru, ada Partai Demokrat disebut memberikan dukungannya ke Pilkada lewat DPRD.

    Menyusul beberapa partai koalisi yang sebelumnya sudah memberikan dukungan untuk wacana ini.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Prabowo Minta PKB Terus Diawasi, Begini Respons Muhaimin Iskandar

    Prabowo Minta PKB Terus Diawasi, Begini Respons Muhaimin Iskandar

    Fajar.co.id, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan koalisi partai pendukung pemerintah kuat. Hal itu disampaikan pada penghujung taklimat awal tahun 2026-nya yang disampaikan pada sesi pembuka retret di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Selasa siang (6/1/2026).

    Prabowo kemudian lanjut menyebut bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar harus diawasi terus.

    “Di sini koalisi kita kuat ya? Ketua-ketua partai semua ada di sini ya? Ada. Ketua PKB ada? Oh, kayak Pak PKB yang harus diawasi terus nih,” ujar Prabowo seraya menutup sesi taklimatnya untuk Kabinet Merah Putih.

    Menanggapi hal itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, meyakini tidak ada maksud lain di balik kelakar Presiden Prabowo Subianto yang menyebut “PKB harus diawasi terus”.

    “Ya bercanda, bercanda,” ujar Muhaimin selepas retret jilid kedua Kabinet Merah Putih di kediaman pribadi Prabowo, Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa malam (6/1/2026).

    Pada kesempatan yang sama, Cak Imin juga langsung membantah saat ditanya mengenai kelakar itu sebagai sinyal adanya kekhawatiran terhadap manuver politik PKB pada kemudian hari.

    “Nggak, nggak, nggak. Bercanda, begitu-begitu biasalah, sering begitu,” ujar Muhaimin sambil berjalan menuju kendaraannya.

    Muhaimin kemudian memastikan tidak ada yang perlu diawasi. “Nggak ada,” ujarnya, dikutip dari ANTARA.

    Muhaimin menilai, kelakar semacam itu biasa dialamatkan kepada partainya, terlepas dari adanya ketua umum partai lain dalam ruangan berlangsungnya retret.

  • Demokrat Tiba-tiba Dukung Pilkada Lewat DPRD, Ada Apa?

    Demokrat Tiba-tiba Dukung Pilkada Lewat DPRD, Ada Apa?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, John Sitorus menyoroti tajam ke Partai Demokrat soal perubahan sikap.

    Perubahan sikap yang dimaksud terkait perubahan suara Demokrat terkait Pilkada.

    Terbaru, Partai Demokrat disebut memberikan dukungannya ke Pilkada lewat DPRD.

    Hal inilah yang kemudian mengundang dan membuat John Sitorus bereaksi keras soal perubahan suara dari Demokrat.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ia menyorot tajam keputusan tersebut.

    John Sitorus bahkan membandingkan Demokrat yang sebelumnya disebut partai pemberani, nyata sama seperti partai koalisinya yang lain.

    “Gue kira Demokrat partai pemberani ternyata pecundang, sama seperti partai-partai koalisinya,” tulisnya dikutip Rabu (7/1/2026).

    Ia menyebut Demokrat harusnya berani mengambil langkah lain, bukannya malah ikut mendukung Pilkada melalui DPRD.

    Hal inilah yang disebut John Sitorus membuat negara kita ikut rusak demokrasinya.

    “Partai seperti Demokrat seharusnya jangan ikut-ikutan merusak demokrasi negara kita,” sebutnya.

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, (AHY) juga ikut disentilnya.

    Menurutnya AHY jadi ketua yang tidak punya nyali dan tidak ingin mengorbankan kekuasaannya demi Indonesia.

    “Ya beginilah kalo ketua umumnya ga punya nyali, ga mau mengorbankan kekuasaan demi Indonesia,” terangnya.

    Diketahui, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan partainya mendukung Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah.

    “Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” kata Hero

  • Ambisi Dinasti Politik Super Ganas Dibalik Somasi Demokrat Soal Ijazah Jokowi Dibongkar Faizal Assegaf

    Ambisi Dinasti Politik Super Ganas Dibalik Somasi Demokrat Soal Ijazah Jokowi Dibongkar Faizal Assegaf

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik, Faizal Assegaf kembali menyorot tajam soal Somasi yang dilayangkan oleh Partai Demokrat.

    Faizal Assegaf menyebut soal Somasi tersebut, hanya merupakan tabiat politik dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Faizal menyebut somasi ini hanya hipokrit SBY.

    Yang dimana, ini justru berbalik dan menurutnya akan membuat publik bersimpati ke Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Tabiat politik hipokrit SBY, justru bikin publik kian bersimpati pada Gibran,” tulisnya dikutip Rabu (7/1/2026).

    Dibalik Somasi ini juga, ia menaruh curiga ada ambisi besar yang dibawah oleh SBY.

    Somasi ini disebutnya hanya menjadi topeng etika dan hukum yang dibalikya ada ambisi melanjutkan dinasti poliktik yang ganas.

    “Sebab di balik topeng etika & hukum (somasi) tersembunyi ambisi dinasti politik super ganas,” sebutnya.

    Dari hal ini, beberapa sudah mulai menaruh dan menyalakan alarm bahaya khususnya untuk kubu oposisi menurutnya.

    Diantaranya ada Anies Baswedan serta PDIP yaitu Puan Maharani yang mulai waspada soal rencana besar menurutnya itu.

    “Di alur itu, oposisi terjebak digembala hajat Cikeas. Walhasil, kubu Anies & Puan, mulai waspada,” terangnya.

    Sebelumnya, Elite Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan bahwa Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui kuasa hukumnya, Muhajir, telah melaporkan empat akun media sosial ke Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita bohong.

    Laporan tersebut ditempuh setelah somasi yang sebelumnya dilayangkan tidak mendapat respons dari pihak-pihak terkait.

  • Guntur Romli Beber Alasan Megawati Bisa Bebas dalam Hal Pilihan Politik

    Guntur Romli Beber Alasan Megawati Bisa Bebas dalam Hal Pilihan Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara PDI Perjuangan, Muhammad Guntur Romli bicara soal ketuanya Megawati Soekarnoputri.

    Ini berdasarkan hasil pernyataan dari Doktor Anwar Saragih yang memberikan penjelasan soal situasi politik Megawati Soekarnoputri.

    Lewat unggahan di media sosial Threads pribadinya, Guntur Romli bicara soal hal ini.

    Menurutnya, Megawati adalah suatu yang variabel dalam hal politik nasional.

    Meski ada independesi, tapi kebebasan atau kemerdekaan bagi Ketua PDIP itu punya hak lebih menentukan pilihan politiknya.

    “Menurut Doktor @anwarsaragih_,” tulisnya dikutip Selasa (6/1/2025).

    “Ibu Megawati adalah variabel bebas dalam politik nasional. Ada independensi, kebebasan atau kemerdekaan bagi Ibu Megawati menentukan pilihan politiknya,” ungkapnya.

    Meski punya kebebasan dalam hal pilihan politik. Hanya saja, Megawati tetap berdaulat dan berdikari.

    Hal ini yang kemudian jadi pertanyaan apa yang jadi penyebab kedaulatan Megawati bisa mandiri dalam politiknya.

    “Selain punya pilihan politik yang bebas, Ibu Megawati juga berdaulat dan berdikari atau mandiri dalam politiknya, mengapa bisa demikian?,” tuturnya.

    Alasannya jelas menurut Guntur Romli, karena Megawati lebih mengedepankan Konstitusi dan Rakyat.

    “Kalau pun ada ikatan dan interdependesi politik Ibu Megawati hanyalah kepada Konstitusi dan Rakyat,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Guntur Romli Beber Alasan Megawati Bisa Bebas dalam Hal Pilihan Politik

    Guntur Romli Beber Alasan Megawati Bisa Bebas dalam Hal Pilihan Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Juru Bicara PDI Perjuangan, Muhammad Guntur Romli bicara soal ketuanya Megawati Soekarnoputri.

    Ini berdasarkan hasil pernyataan dari Doktor Anwar Saragih yang memberikan penjelasan soal situasi politik Megawati Soekarnoputri.

    Lewat unggahan di media sosial Threads pribadinya, Guntur Romli bicara soal hal ini.

    Menurutnya, Megawati adalah suatu yang variabel dalam hal politik nasional.

    Meski ada independesi, tapi kebebasan atau kemerdekaan bagi Ketua PDIP itu punya hak lebih menentukan pilihan politiknya.

    “Menurut Doktor @anwarsaragih_,” tulisnya dikutip Selasa (6/1/2025).

    “Ibu Megawati adalah variabel bebas dalam politik nasional. Ada independensi, kebebasan atau kemerdekaan bagi Ibu Megawati menentukan pilihan politiknya,” ungkapnya.

    Meski punya kebebasan dalam hal pilihan politik. Hanya saja, Megawati tetap berdaulat dan berdikari.

    Hal ini yang kemudian jadi pertanyaan apa yang jadi penyebab kedaulatan Megawati bisa mandiri dalam politiknya.

    “Selain punya pilihan politik yang bebas, Ibu Megawati juga berdaulat dan berdikari atau mandiri dalam politiknya, mengapa bisa demikian?,” tuturnya.

    Alasannya jelas menurut Guntur Romli, karena Megawati lebih mengedepankan Konstitusi dan Rakyat.

    “Kalau pun ada ikatan dan interdependesi politik Ibu Megawati hanyalah kepada Konstitusi dan Rakyat,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Idrus Marham: Pemilihan tidak Langsung bukan Langkah Mundur, tapi Ikhtiar Ideologis untuk Tegakkan Demokrasi Pancasila

    Idrus Marham: Pemilihan tidak Langsung bukan Langkah Mundur, tapi Ikhtiar Ideologis untuk Tegakkan Demokrasi Pancasila

    Fajar.co.id, Jakarta — Wakil Ketua Umum Bidang Politik Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa wacana sistem pemilihan kepala daerah harus dibaca dalam kerangka besar ideologi dan falsafah Bangsa, sebagaimana ditekankan Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam pidato kemenangannya, serta Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam pidato awal kepemimpinannya.

    “Sejak awal, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menggugah kesadaran kita dalam hidup berbangsa dan telah menegaskan bahwa bangsa ini adalah rumah kita bersama—rumah besar yang harus dirawat, dibangun dan dikelola bersama dengan penuh rasa tanggung jawab, kekitaan, kekeluargaan dan kegotong royongan. Demokrasi dalam konteks ini bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan instrumen ideologis untuk menjaga persatuan dan keberlanjutan bangsa,” ujar Idrus.

    Ia melanjutkan, semangat yang sama juga ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, yang menekankan pentingnya konsolidasi ideologi dan penguatan wawasan kebangsaan sebagai fondasi dalam setiap kebijakan politik nasional.

    “Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa ke depan bangsa ini harus berbicara tentang konsolidasi ideologis dan wawasan kebangsaan. Artinya, setiap kebijakan politik—termasuk sistem pemilihan kepala daerah—harus diuji terlebih dahulu kesesuaiannya dengan ideologi dan falsfah bangsa kita, bukan sekadar dilihat dari aspek teknis atau pragmatis,” tegas Idrus.

    Dalam kerangka tersebut, Idrus menilai bahwa penyebutan Pilkada berbiaya tinggi oleh Presiden Prabowo maupun oleh Ketua Umum GOLKAR Bahlil Lahadalia dan pimpinan partai politik bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu masuk untuk membahas persoalan yang lebih mendasar tentang arah demokrasi Indonesia, Demokrasi PANCASILA, yang tentu berbeda dengan demokrasi negara-negara lain.

    “Pernyataan soal biaya Pilkada yang tinggi itu jangan dipahami secara sempit. Itu hanyalah pintu masuk untuk mengajak kita semua bertanya lebih jauh: sistem pemilihan kepala daerah seperti apa yang paling sesuai dengan karakter, ideologi, falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia?” kata Idrus.

    Menurutnya, perdebatan publik selama ini kurang pas dan tidak mendasar, karena terlalu cepat terjebak pada dikotomi langsung dan tidak langsung, tanpa terlebih dahulu meletakkan fondasi ideologisnya. Padahal, demokrasi Indonesia sejak awal tidak dirancang sebagai demokrasi liberal elektoral, melainkan demokrasi Pancasila yang bertumpu pada permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan.

    “UUD 1945 dengan sadar tidak mengunci satu model teknis. Pasal 18 ayat (4) hanya menyebut ‘dipilih secara demokratis’. Ini menunjukkan bahwa konstitusi memberi ruang bagi bangsa ini untuk menentukan mekanisme yang paling sesuai dengan karakter dan ideologinya sendiri,” jelas Idrus.

    Idrus mengingatkan bahwa UUD 1945 tidak pernah mengunci demokrasi pada satu model teknis tertentu. Pasal 18 ayat (4) menyebutkan kepala daerah “dipilih secara demokratis”, sebuah frasa yang dengan sadar dirumuskan terbuka agar selaras dengan karakter demokrasi Pancasila, bukan sekadar meniru model demokrasi liberal elektoral.

  • Pandji: Nonton Mens Rea, Nggak Ngerti Politik Jadi Ngerti

    Pandji: Nonton Mens Rea, Nggak Ngerti Politik Jadi Ngerti

    “Cuma kita sering banget, ih salah ini, salah ini, DPR kacau. Lah DPR kan rata-rata rakyat,” Pandji menuturkan.

    “Ia melanjutkan, Kan perwakilan rakyat, rata-rata rakyat kayak gitu ya lu dapet orang kayak gitu,” tambahnya.

    Karena itu, Pandji mengajak masyarakat untuk mulai berbenah jika menginginkan perubahan dalam dunia politik.

    “Kalau nggak pengen dapat orang kayak gitu, yah benahi diri kita. Gue jamin sejamin-jaminnya,” timpalnya.

    Terkait Mens Rea, Pandji mengklaim pertunjukan tersebut dirancang agar bisa dinikmati oleh semua kalangan, baik yang paham politik maupun yang awam.

    “Orang nggak ngerti politik, masuk Mens Rea, keluar ngerti. Gue jamin. Belum tentu suka, tapi ngerti,” terang dia.

    Pandji bilang, penonton yang memahami isu politik akan mendapatkan kepuasan tersendiri dari referensi yang disajikan.

    “Mens Rea itu orang yang ngerti politik akan happy, ketawa-ketawa,” imbuhnya.

    Sementara itu, bagi penonton yang belum akrab dengan isu politik, Pandji memastikan tetap ada unsur hiburan yang bisa dinikmati.

    “Orang yang nggak ngerti politik juga akan happy, walaupun harus gua akuin yang nggak ngerti politik ada kayak orang nonton film tuh, ih itu,” kata Pandji.

    Ia mengakui bahwa penonton yang memahami politik akan menangkap referensi yang lebih lengkap. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pesan dan hiburan dalam Mens Rea tetap dapat diterima semua kalangan.

    “Memang yang ngerti politik akan dapat referensi lebih lengkap. Tapi gue jamin orang yang nggak ngerti politik akan terhibur juga,” kuncinya.

  • Bandingkan Kritikan Rocky Gerung dengan Panjdi, PSI Bilang Ini

    Bandingkan Kritikan Rocky Gerung dengan Panjdi, PSI Bilang Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PSI, Dedy Nur Palakka mengungkap adanya kekhawatiran bahwa suatu hari Pandji Pragiwaksono akan mengalami sesuatu yang buruk, dengan mengingat kembali kasus Munir yang meninggal dunia justru karena sikapnya yang terlalu kritis dalam negara demokrasi yang ia perjuangkan.

    Namun kata dia, jangan lupa bahwa dalam perjalanan demokrasi bangsa ini, Indonesia juga mengenal kritikus yang jauh lebih keras dan frontal yakni Rocky Gerung.

    “Ia (Rocky Gerung) bahkan bisa diundang ke mana-mana untuk melancarkan kritiknya secara terbuka,” tutur Dedy dalam akun X pribadinya, Selasa, (6/1/2026).

    Menurutnya, nama Jokowi adalah bahan kritik paling empuk dan paling menggairahkan publik.

    “Tetapi apa yang terjadi pada mereka yang mengkritiknya secara tajam? Apakah Rocky Gerung mati setelah melancarkan kritik paling kerasnya? Tidak. Ia justru tetap bebas dan semakin bersemangat melontarkan kritik di era Jokowi,” tambahnya.

    Yang menarik kata dia justru terletak pada sikap penguasa itu sendiri. Kritik Rocky Gerung dianggap biasa-biasa saja oleh Presiden Jokowi saat itu.

    “Mengapa? Karena Jokowi, sebagai penguasa yang kekuasaannya langsung datang dari rakyat, memahami bahwa demokrasi memang membawa konsekuensi berupa kebebasan berpikir dan kebebasan bersuara—termasuk kritik yang diarahkan kepadanya,” lanjutnya.

    Itulah sebabnya lanjut dia, siapa pun yang menulis kritik berbasis argumen dan fakta tidak pernah bermasalah secara hukum. Berbeda halnya dengan mereka yang menyampaikan kritik berbasis hoaks; jelas akan berurusan dengan hukum.

  • Somasi Diabaikan, Andi Arief Ungkap Dua Akun sudah Dilaporkan Buntut Fitnah ke SBY

    Somasi Diabaikan, Andi Arief Ungkap Dua Akun sudah Dilaporkan Buntut Fitnah ke SBY

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Demokrat, Andi Arief memberikan perkembangan terbaru soal somasi yang dilayangkan.

    Somasi ini terkait fitnah atau tuduhan keterlibatan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam isu ijazah palsu Joko Widodo.

    Adapun untuk somasi ini dilayangkan ke akun-akun di media sosial yang menyebarkan soal kabar ini.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Andi Arief kemudian kembali melayangkan peringatan.

    Peringatan tersebut soal somasi yang dilayangkan ternyata diabaikan atau tidak diindahkan.

    Karena alasan itulah, Andi Arief mengungkap ada dua akun yang sudah dilaporkan.

    “Karena somasi tidak diindahkan,” tulisnya dikutip Selasa (6/1/2026).

    “Maka dua akun semalam dilaporkan karena telah melakukan fitnah soal SBY di belakang isu Ijazah Palsu Jokowi,” ungkapnya.

    Lebih jauh, somasi ini disebutnya bukan suatu hal yang perlu ditakuti atau dilawan.

    Ia menyebut sebenarnya hadirnya somasi ini jadi kesempatan untuk para pelaku mengakui kesalahannya.

    “Padahal, somasi itu kesempatan untuk tabayyun,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)