Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Refly Harun Ungkap Anies Baswedan Tiga Kali Tolak Tawaran Masuk Kabinet Prabowo

    Refly Harun Ungkap Anies Baswedan Tiga Kali Tolak Tawaran Masuk Kabinet Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Isu reshuffle Kabinet Merah Putih di era Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat. Padahal, sejak dilantik pada Oktober 2024 lalu, perombakan menteri sudah dilakukan sebanyak tiga kali.

    Di tengah spekulasi soal kursi menteri baru, nama Anies Baswedan ikut disebut. Mantan capres 2024 dan eks Gubernur DKI Jakarta itu dikabarkan masuk radar calon menteri.

    Informasi ini disampaikan pakar hukum tata negara, Refly Harun. Dalam tayangan Podcast Bikin Terang, Refly menyebut Anies sudah tiga kali ditawari posisi di kabinet. Kabar itu ia dapatkan dari lingkar terdekat Anies sendiri.

    “Orang lingkar dekat Anies bilang, memang Anies tidak berkenan, tidak bersedia. Saya senang juga mendengarnya. Senang tidak senang,” ucap Refly, dikutip Senin (29/9/2025).

    Refly menilai sikap penolakan Anies bisa dimengerti. Menurutnya, Anies tetap konsisten dengan prinsip politiknya untuk tidak bergabung dengan pemerintahan yang sebelumnya menjadi rival di Pilpres 2024.

    Namun, ia juga menilai pintu perubahan sikap Anies tetap terbuka jika ada dinamika besar di lingkar kekuasaan.

    “Perekrutan Anies oleh Prabowo nyaris mustahil tanpa adanya kesepakatan politik. Salah satu skenario yang dibayangkan adalah Anies setuju masuk kabinet dengan syarat tidak maju di Pilpres 2029, atau mungkin bersedia jadi cawapres jika Prabowo kembali maju,” jelas Refly.

    Refly juga menyinggung kondisi politik pasca-Pilpres 2024 yang dinilainya makin minim oposisi. Ia khawatir hal itu bisa mengganggu keseimbangan demokrasi.

  • Klaim Agus Suparmanto Terpilih Aklamasi Ketua Umum PPP, Rommy: Pimpinan PPP, Kiai, serta Pejabat Partai Tingkat Pusat sebagai Saksi

    Klaim Agus Suparmanto Terpilih Aklamasi Ketua Umum PPP, Rommy: Pimpinan PPP, Kiai, serta Pejabat Partai Tingkat Pusat sebagai Saksi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Siapa Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar X menjadi tanda tanya besar publik tanah air bahkan sebagian kader sendiri. Betapa tidak, dua kubu saling klaim sebagai Ketua Umum yang sah.

    Ketua Majelis Pertimbangan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy alias Rommy, klaim kubu Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP yang dipilih secara aklamasi tidak sah.

    Ia menilai, pemilihan yang dilakukan di sebuah ruangan lantai 10 Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, tidak sesuai mekanisme partai.

    Dia menegaskan, tindakan tersebut jauh menyimpang dari tata cara Muktamar sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP. Hal itu ia sampaikan usai acara Tasyakuran Muktamar X PPP yang digelar di Discovery Ancol, Jakarta Utara, Minggu (28/9).

    “Kami mengajak seluruh pihak termasuk Pak Mardiono dan rekan-rekan yang menyatakan diri melalui sebuah kamar di lantai 10 Hotel Mercure telah terpilih secara aklamasi. Saya perlu menyampaikan bahwa ini bukan Muktamar, tetapi mau ngamar,” kata Rommy menyindir.

    Ia menegaskan, Muktamar tidak mungkin digelar hanya di suatu ruangan dengan jumlah peserta terbatas. “Tentulah tidak mungkin sebuah Muktamar PPP yang pesertanya seperti yang rekan-rekan lihat di sini jumlahnya ada 1.304, kemudian berkumpul di salah satu kamar hotel mengatakan telah terpilih secara aklamasi seorang ketua umum,” ujarnya.

    Rommy menekankan, kepengurusan PPP yang sah hanya melalui forum resmi yang konstitusional. Ia meyakini, terpilihnya Agus Suparmanto sah dan konstitusional dalam Muktamar X PPP.

  • Dipercaya Kaesang Masuk Struktur DPP PSI, Pengunggah Ijazah Jokowi: Sebagai Anak Desa, Saya Berterimakasih

    Dipercaya Kaesang Masuk Struktur DPP PSI, Pengunggah Ijazah Jokowi: Sebagai Anak Desa, Saya Berterimakasih

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, resmi melantik jajaran pengurus DPP PSI periode 2025-2030.

    Seperti diketahui, pelantikan tersebut digelar di sebuah teater kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

    Di antara nama-nama yang dilantik, Dian Sandi Utama sontak mencuri perhatian publik.

    Ia merupakan sosok yang pernah mengunggah ijazah mantan Presiden Jokowi lalu dijadikan bahan penelitian oleh Roy Suryo Cs.

    Dian kini dipercaya mengemban posisi Direktorat Diseminasi Informasi dan Media Sosial DPP PSI.

    Sekjen PSI Raja Juli Antoni membacakan langsung susunan kepengurusan, termasuk nama Dian Sandi.

    Bagi Dian, masuk ke struktur DPP bukan hal baru. Ia menuturkan sudah cukup lama berproses di PSI.

    Mulai dari menjabat Ketua DPW PSI NTB pada masa Grace Natalie, lalu menjadi Koordinator Wilayah (Korwil) Bali-Nusra di era Giring Ganesha.

    “Sudah 3 kali pergantian kepemimpinan saya berada di Partai ini, dari awal dulu sebagai pengurus daerah. Lalu ditarik sebagai Korwil Bali Nusra,” ujar Dian kepada fajar.co.id, Minggu (28/9/2025).

    Sekarang, di bawah kepemimpinan Kaesang, dirinya kembali didapuk di tingkat pusat.

    “Kemarin dilantik jadi Pengurus Pusat,” sebutnya.

    Dian mengaku tidak menyangka bisa dipercaya masuk dalam jajaran DPP.

    Ia menegaskan kesiapannya bekerja sama dengan pengurus lain untuk membawa PSI lolos ke parlemen.

    “Sebagai anak desa, saya berterima kasih karena dipercaya,” tegasnya.

    Diketahui, Dian sempat jadi sorotan publik usai mengunggah foto ijazah mantan Presiden Jokowi di media sosial X. Unggahan itu berujung pada proses hukum hingga pemeriksaan kepolisian.

  • Muktamar X PPP Justru Lahirkan Dualisme, Pengamat Sebut Pemilu 2029 Bisa Semakin Berat

    Muktamar X PPP Justru Lahirkan Dualisme, Pengamat Sebut Pemilu 2029 Bisa Semakin Berat

    Adi menegaskan, tokoh-tokoh senior PPP memiliki peran sentral dalam meredakan konflik. Kehadiran mereka diyakini bisa menjembatani komunikasi dan menyatukan dua kubu yang kini bersaing memperebutkan kursi ketua umum.

    “Hanya dengan cara ini PPP bisa solid kembali. Jika tidak, tentu menghadapi Pemilu 2029 bisa berat,” urainya.

    Lebih jauh, Adi mengingatkan sejarah panjang PPP memang kerap diwarnai konflik internal. Pola berulang ini sering kali merugikan partai dalam kontestasi politik nasional.

    “PPP relatif sering terjadi konflik yang dalam banyak hal tak menguntungkan untuk soliditas internal,” tegasnya.

    Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara yang memimpin sidang Muktamar X di Ancol, menegaskan hasil Muktamar X menyatakan bahwa ketua umum terpilih secara aklamasi adalah Mardiono.

    Amir Uskara mengatakan, dirinya membacakan tata tertib (tatib) pemilihan ketua umum pada Muktamar X. Adapun tatib Muktamar X berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) hasil Muktamar IX 2020 di Makassar. AD/ART menetapkan bahwa calon ketua umum harus menjadi pengurus harian DPP selama lima tahun atau satu periode atau ketua DPW minimal satu periode.

    “Karena terkunci di situ, tadi malam pasal 11 saya bacakan bahwa pemilihan harus dihadiri peserta muktamar,” ujar Amir Uskara di kediaman Mardiono di bilangan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Minggu (28/9).

    Dia menuding pihak dari Romahurmuziy yang mengusung Agus Suparmanto berada di dalam arena muktamar. Hanya saja mereka tidak setuju Mardiono dipilih lagi dan memaksakan Agus Suparmanto menjadi ketua umum. “Tidak pernah terjadi di PPP orang luar partai bisa jadi ketum,” tegasnya.

  • Saling Klaim Agus Suparmanto dan Mardiono Terpilih Aklamasi Ketum PPP

    Saling Klaim Agus Suparmanto dan Mardiono Terpilih Aklamasi Ketum PPP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dua kubu calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saling mengklaim telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP Periode 2025-2030.

    Kedua kubu yang saling klaim tersebut yakni kubu Plt PPP, Mardiono dan kubu Agus Suparmanto.

    Ketua DPP PPP, Thobahul Aftoni mengatakan Agus Suparmanto telah terpilih menjadi ketua umum partai berlambang Kakbah periode 2025-2030.

    Aftoni menjelaskan, Agus Suparmanto terpilih menjadi ketua umum lantaran calon ketua umum lainnya, Mardiono tidak kembali ke arena Muktamar hingga pemilihan berlangsung.

    “Maka muktamirin memilih Agus Suparmanto sebagai calon ketua umum tunggal untuk ditetapkan secara Aklamasi sebagai Ketua Umum PPP 2025-2030,” ujar Aftoni dalam keterangannya, Minggu (28/9).

    “Selamat untuk Agus Suparmanto dan selamat untuk para muktamirin. Saatnya songsong kebangkitan PPP menuju Pemilu 2029 yang akan datang,” tambahnya.

    Dia menjelaskan, calon ketua umum PPP Mardiono sudah Meninggalkan arena setelah pembukaan muktamar. Ia menduga karena banyaknya gelombang penolakan. “Mungkin karena sudah merasa gelombang penolakan dari mayoritas Muktamirin begitu kencang,” katanya.

    Aftoni menuturkan, para muktamirin menyoraki Mardiono saat melakukan sambutan pidato. Bahkan kata dia, ada peserta yang berteriak agar Mardino melepas jabatannya.

    “Itulah yang menyebabkan Mardiono memilih meninggalkan arena muktamar setelah paripurna. Padahal persidangan masih berlanjut ke paripurna berikutnya yaitu laporan pertanggung jawaban (LPJ) hingga pemilihan ketua umum,” jelasnya.

  • Muktamar PPP Ricuh, Hilmi Firdausi: Sejak Kapan Partai Ini Menjadi Seperti Sekarang?

    Muktamar PPP Ricuh, Hilmi Firdausi: Sejak Kapan Partai Ini Menjadi Seperti Sekarang?

    Fajar.co.id, Jakarta — Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) digelar di Ancol, Jakarta Pusat, Sabtu (27/9/2025). Muktamar itu diwarnai ricuh antara peserta Muktamar.

    Informasi yang dihimpun, Ketua Majelis PPP, Muhammad Romahurmuziy alias Rommy menolak klaim Mardiono sebagai ketua umum terpilih periode 2025-2030.

    Di mana sebelumnya, hasil Muktamar disebut menetapkan Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum terpilih, meski masih ditolak sebagian pihak.

    Terkini, video kericuhan itu viral di berbagai platform media sosial. Banyak yang menyesalkan kejadian itu karena dinilai menodai lambang ka’bah yang jadi simbol partai.

    Salah satu yang menyotnya adalah penceramah kondang Ustaz Hilmi Firdausi atau Gus Hilmi. Dia mengaku partai itu dulunya adalah pilihan orang tua dan guru-gurunya.

    “Dulu partai ini menjadi pilihan utama orangtua dan guru-guru kami, sekarang rusaklah sudah partai yang ngakunya partai islam namun akhlak pengurusnya sangat jauh dari islam. Kira-kira sejak kapan partai ini menjadi seperti sekarang?” tulis Gus Hilmi dikutip dari akun media sosialnya, Minggu (28/9/2025)

    “Satu demi satu partai Islam digembosin dan dikuasai genk Oslo. Setelah PKS, PBB, sekarang PPP.
    Nasib umat muslim ke depannya akan bergantung pada partai-partai non-relijius,” balas warganet di kolom komentar.

    Sementara itu, menurut Rommy, Muktamar ke-10 PPP masih berlangsung hingga Minggu (28/9) pukul 22.30 WIB dan belum menetapkan ketua umum.

    “Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi secara aklamasi,” kata Rommy dalam keterangan resminya, Minggu (28/9/2025) dikutip dari Antara.

  • Ikuti Saran Wapres Pakai AI, Virdian Aurelio Sindir Instruksi Jokowi ke Relawannya: Kesan Kuat Konflik Kepentingan

    Ikuti Saran Wapres Pakai AI, Virdian Aurelio Sindir Instruksi Jokowi ke Relawannya: Kesan Kuat Konflik Kepentingan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pembahasan soal instruksi Jokowi ke relawannya untuk kembali memenangkan Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2029 memang sudah jadi sorotan hangat.

    Jokowi berharap agar Wapres Gibran bisa menduduki posisinya itu selama dua periode lamanya. Padahal belum sampai setahun putra sulungnya itu jadi Wapres.

    Merespon hal ini, Eks Ketua BEM Universitas Padjajaran (Unpad) sekaligus konten kreator, Virdian Aurelio memberikan sorotan.

    Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, ia mengunggah konten yang mengikuti saran dari Wapres Gibran.

    Dimana, dari saran tersebut Gibran meminta untuk lebih sering menggunakan AI.

    “Saya ingin membuka dengan mengikuti anjuran mas Wapres yang bilang coba sering-sering menggunakan AI,” katanya.

    Mengikut saran tersebut, Virdian kemudian menggunakan Chat GPT untuk mempertanyakan soal kemungkinan Gibran dua periode.

    “Etis atau tidak kalau mantan Presiden sudah bicara dua periode untuk anaknya di tengah baru setahun sudah menjabat dan masih banyak masalah bangsa?,” tanyanya.

    Dari pertanyaan tersebut, Chat GPT kemudian memberikan respon jawaban yang hasilnya berupa sindiran keras.

    “Kata Chat GPT sebagai mantan Presiden sekaligus ayah dari Wakil Presiden yang baru menjabat satu tahun dukungan tersebut menimbulkan kesan kuat konflik kepentingan dan upaya melanggengkan dinasti politik,” ungkapnya.

    “Alih-alih menunjukkan sikap negarawan yang menjaga jarak demi memberi ruang evaluasi kinerja anaknya,” terangnya.

    Diketahui, Gibran saat ini juga dihadapkan terkait persoalan hukum soal ijazahnya. Pernyataan Jokowi yang ingin anaknya kembali berpaket dengan Prabowo dinilai blunder. (Erfyansyah/Fajar)

  • Jokowi Sudah Bahas Pilpres Padahal Anaknya Belum Setahun Jadi Wapres, Eks Ketua BEM Unpad: Mereka Tidak Peduli Generasi Muda

    Jokowi Sudah Bahas Pilpres Padahal Anaknya Belum Setahun Jadi Wapres, Eks Ketua BEM Unpad: Mereka Tidak Peduli Generasi Muda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Ketua BEM Universitas Padjajaran (Unpad) sekaligus konten kreator, Virdian Aurelio sepertinya geram dengan pembahasan Pemilu 2029.

    Apalagi, muncul statemen Jokowi yang menyebut Ingin kembali menjadikan anaknya yang kini jabat Wakil Presiden kembali maju di Pilpres berikutnya.

    Lewat salah satu unggahan di akun media sosial X pribadinya, Virdian kemudian mengungkapkan keresahan yang khususnya terjadi di masyarakat.

    Menurutnya ada banyak permasalahan yang seharusnya dan lebih dulu di selesaikan ketimbang langsung membahas soal Pemilu.

    “Hari ini ada 4.700 lebih total keracunan Makan Bergizi Gratis, ada 900 teman-teman kami yang ditersangkakan di seluruh Indonesia karena demontrasi kemarin,” katanya.

    “Ada 10 teman kami yang meninggal dipukul oleh polisi, ada 7 juta pengangguran di Indonesia tiga jutanya adalah usia 15-24 tahun,” sebutnya.

    “Ada lingkungan rusak, raja ampat yang beroperasi lagi tambangnya itu yang kami bicarakan, kami tidak mau dulu bicara pemilu,” tambahnya.

    Hanya saja, elite-elite politik ini disebutnya enggan untuk membahas soal permasalahan ini.

    Dan Virdian pun menyebut sepertinya mereka tidak peduli lagi dengan masa depan para generasi muda.

    “Warga negara hari ini bicara soal masalah-masalah kebangsaan, artinya mau Jokowi kek atau siapa yang bicara soal ini tidak peduli soal generasi muda ke depannya,” terangnya.

    (Erfyansyah/Fajar)

  • Ahmad Ali Minta Kader PSI Bela Jokowi dari Isu Ijazah Palsu, Warganet: Transfer Pemain Kirain Ada Gebrakan

    Ahmad Ali Minta Kader PSI Bela Jokowi dari Isu Ijazah Palsu, Warganet: Transfer Pemain Kirain Ada Gebrakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos, Eko Widodo, memberikan pandangannya terkait susunan resmi pengurus DPP PSI 2025 yang baru saja dikukuhkan.

    Eko menaruh perhatiannya pada sosok Ahmad Ali yang saat ini menjadi Ketua Harian PSI usai meninggalkan Partai NasDem.

    Sebagai orang baru di PSI, Ahmad Ali langsung meminta para kader membela mantan Presiden Jokowi dari isu dugaan ijazah palsu.

    Menanggapi hal tersebut, Eko merasa bahwa ada yang keliru dalam menggaet orang besar masuk dalam jajaran pengurus DPP PSI.

    “Transfer pemain kirain mau ada gebrakan apa gitu, ternyata cuma buat belain ijazah,” kata Eko di X @ekowboy2 (27/9/2025).

    Sebelumnya, Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, menegaskan kepada seluruh kader agar berani membela mantan Presiden Jokowi.

    Menurutnya, selama ini banyak kader partainya justru memilih diam ketika Jokowi mendapat serangan politik.

    Ali menilai, sikap pasif tersebut harus diubah. Ia menyebut Jokowi bersama Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, adalah modal besar bagi partai.

    Karena itu, sudah menjadi kewajiban kader untuk menjaga nama baik keduanya dan tampil di garda terdepan.

    Selain berbicara soal figur partai, Ali juga mengingatkan bahwa PSI tidak bisa hanya berorientasi pada Pemilu 2029.

    Ia menekankan pentingnya memperkuat organisasi hingga ke tingkat daerah, termasuk memastikan kantor DPD dan DPW benar-benar hadir melayani masyarakat.

    Bahkan, ia meminta kantor partai dilengkapi fasilitas seperti wifi gratis agar lebih dekat dengan publik.

    Dalam arahannya, Ali juga menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar PSI tidak kembali mengulang kegagalan di dua pemilu sebelumnya.

  • Baru Dilantik, Kaesang Ancam Bakal Ganti Pengurus PSI: Kalau Jelek

    Baru Dilantik, Kaesang Ancam Bakal Ganti Pengurus PSI: Kalau Jelek

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengumumkan dan melantik pengurus DPP PSI periode 2025-2030. Di hadapan para pengurus, Kaesang dengan tegas menekankan akan melakukan evaluasi kinerja per tiga bulan. Bahkan ia tak segan mengganti jika pengurus tersebut kinerjanya jelek.

    Pelantikan pengurus PSI yang digelar di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025) bukan sekadar seremonial. Kaesang menegaskan ini merupakan langkah awal menuju 2029. Dalam arahannya, Kaesang mematok target PSI jelas: lolos ke Senayan! Semua mesti kerja keras.

    “Dengan semangat baru dan amunisi baru, Pak Ahmad Ali sebagai Ketua Harian DPP PSI, kita percaya mimpi itu bisa tercapai,” ujar Kaesang.

    Lebih lanjut Kaesang mengatakan, pengurus harus bekerja keras mewujudkan target tersebut. Sejak awal dirinya telah menegaskan tak segan mengganti pengurus yang kerjanya tidak becus.

    “Ini yang dilantik jangan senang-senang dulu. Tiga bulan saya ganti kalau jelek. Kalau bagus ya dievaluasi lagi tiga bulan. Karena biar gimana pun kalau per tiga bulan saya tidak mengevaluasi takutnya nanti ada yang malah enak-enakan. Kenapa? Karena target kita di 2029 ini adalah lolos ke Senayan. Tapi itu bukan hal yang mudah,” kata Kaesang dalam pidatonya.

    Kaesang percaya dan optimis dengan wajah baru PSI saat ini, partai berlambang gajah tersebut bisa mendudukkan kadernya di parlemen DPR RI.

    “Karena sekarang ada tambahan amunisi baru yaitu Pak Ahmad Ali yang mendampingi saya. Ada satu lagi sebenarnya, cuma masih nyangkut,” tutur putra bungsu Joko Widodo itu.