Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Siapa Pun Presiden Kabinetnya Harus Golkar? Bahlil Dinilai Tidak Punya Prinsip

    Siapa Pun Presiden Kabinetnya Harus Golkar? Bahlil Dinilai Tidak Punya Prinsip

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan terbaru Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, kembali jadi sorotan.

    Pasalnya, menteri ESDM itu menyatakan bahwa kader-kader Partai Golkar harus mengisi kabinet, siapa pun presiden yang memimpin kabinet tersebut.

    Hal itu pun mendapat kritikan tajam dari penulis kondang Indonesia, Tere Liye.

    Melalui akun media sosialnya, alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini menilai pernyataan Bahlil tidaklah keren. “Ini tuh nggak keren, cuy,” ujarnya, dikutip Sabtu (4/10/2025).

    Pria bernama asli Darwis itu menyebut, pernyataan Bahlil menunjukkan bahwa partai yang dipimpinnnya hanya haus kuasa dan tidak punya prinsip.

    “Ini tuh justeru menunjukkan jika Golkar hanyalah partai yg haus kekuasaan, ikut siapapun yg menang, pindah2 tdk punya prinsip–yg penting dapat bagian,” kritik Tere Liye.

    Dia juga menyindir Bahlil dan partainya tidak berani jadi oposisi dan takut miskin. “Nggak berani jadi oposisi, takut banget miskin,” tutupnya.

    Sebagai informasi, pernyataan tersebut disampaikan Bahlil pada acara diklat yang digelar Angkatan Muda Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

    Pada kesempatan itu, Bahlil memberi kiasan bahwa Partai Golkar tak ubahnya seperti Teh Botol Sosro yang membangun brand sebagai minuman untuk semua jenis makanan.

    Dia beralasan, Partai Golkar didirikan sebagai instrumen politik yang membantu pemerintah.

    Oleh sebab itu, menurut Bahlil, tidak pernah ada ketua umum Partai Golkar yang menjadi presiden maupun wakil presiden.

  • PPP Jatim Anggap SK Mardiono Ceroboh, Tegaskan Aklamasi Agus Suparmanto Sah

    PPP Jatim Anggap SK Mardiono Ceroboh, Tegaskan Aklamasi Agus Suparmanto Sah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – DPW PPP Jawa Timur menolak tegas Surat Keputusan Menteri Hukum RI yang mengesahkan kepengurusan DPP PPP hasil klaim aklamasi Mardiono. Mereka menilai langkah Menkum tersebut diambil terburu-buru tanpa mempertimbangkan kondisi di lapangan.

    “Pandangan PPP Jatim keputusan tersebut adalah keputusan yang ceroboh, tergesa-gesa, dan tidak memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan,” ujar Ketua DPW PPP Jatim, Mundjidah Wahab kepada wartawan, dikutip Jumat (3/10/2025).

    Mundjidah menegaskan, proses aklamasi Mardiono cacat prosedur. Pasalnya, hal itu dilakukan di Sidang Paripurna I yang seharusnya hanya mengesahkan jadwal dan tata tertib.

    “LPJ Mardiono juga ditolak mayoritas DPW, menandakan kepemimpinannya tidak layak dilanjutkan. Klaim aklamasi diumumkan di kamar hotel oleh segelintir orang, bukan forum resmi yang diikuti 1.304 peserta,” bebernya.

    Sebaliknya, PPP Jatim menilai aklamasi terhadap Agus Suparmanto sah karena dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

    “Aklamasi itu merupakan aspirasi mayoritas peserta forum dan dilaksanakan dalam Sidang Paripurna VII sesuai agenda. Bahkan diumumkan secara terbuka di Sidang Paripurna VIII,” jelas Mundjidah.

    Ia menambahkan, seluruh proses itu juga disiarkan secara langsung melalui kanal resmi Petiga TV.

    “DPW PPP Jatim berkomitmen menjaga marwah partai, menegakkan aturan organisasi, dan memastikan PPP tetap menjadi rumah besar umat yang bermartabat,” tandasnya. (Wahyuni/Fajar)

  • DPC PPP Banyumas Tegas Tolak SK Kepengurusan Mardiono, Ini Alasannya

    DPC PPP Banyumas Tegas Tolak SK Kepengurusan Mardiono, Ini Alasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Penolakan untuk Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Muhammad Mardiono berdatangan.

    Kali ini yang melakukan penolakan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Banyumas.

    Penolakan ini dilayangkan oleh PPP cabang Banyumas melalui surat penolakan yang beredar.

    Terlihat surat penolakan itu ditanda tangani langsung oleh Balqis Fadillah, SHI., M. Pd. selaku Ketua DPC.

    Pihak PPP cabang Banyumas di surat itu menyatakan penolakan tegas SK kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Muhammad Mardiono

    Dalam surat pernyataan itu dibeberkan tiga alasan PPP cabang Banyumas melakukan penolakan.

    Untuk poin pertama terkait pengabaian seluruh fakta yang terjadi di Muktamar sebelumnya.

    Kemudian di poin kedua bahwa tidak adanya dan tidak pernah adanya aklamasi.

    Dan poin ketiga atau yang terakhir terkait soal Ketua Umum yang harus naik secara aklamasi adalah Agus Suparmanto.

    “Berikut Tiga Poin Penting Surat Penolakan PPP cabang Banyumas:

    Bahwa surat keputusan (SK) Menteri Hukum diatas mengabaikan seluruh fakta yang terjadi dalam Muktamar X PPP di Ancol Jakarta.

    Bahwa kami sebagai utusan atau Muktamirin menyaksikan sendiri secara langsung tidak ada dan tidak pernah ada aklamasi untuk Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum

    Bahwa yang melalui proses Muktamar secara lengkap sesuai dengan mekanisme dan tata tertib, dan telah melaksanakan Sidang Paripurna I sampai dengan Sidang Paripurna VIII adalah Muktamar yang menghasilkan Ketua Umum secara aklamasi yaitu sdr. Agus Suparmanto.,” tulis tiga poin di surat penolakan tersebut.

    (Erfyansyah/fajar)

  • PPP Jatim Anggap SK Mardiono Ceroboh, Tegaskan Aklamasi Agus Suparmanto Sah

    Meski Telah Disahkan, SK Kepemimpinan Mardiono Ditolak Sejumlah DPC-DPW PPP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali terbelah. Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto saling mengklaim terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum partai berlambang ka’bah periode 2025-2030 tersebut dalam Muktamar X.

    Politisi Senior PPP Muhammad Romahurmuziy berada di pihak Agus Suparmanto. Dia bahkan mendampinginya Agus dalam mendaftarkan hasil Muktamar X ke Kementerian Hukum (Kemenkum).

    Selain itu, di akun Threadsnya, Rommy mengunggah sejumlah Dewan Pengurus Wilayah PPP menolak SK Menkum yang sahkan kepengurusan Mardiono.

    Seperti halnya dari DPW PPP Jawa Timur. “DPW PPP Jatim menolak SK Menkum yang sahkan kepengurusan Mardiono. Mereka anggap keputusan tergesa-gesa dan cacat prosedur, mendukung Agus Suparmanto,” tulis Rommy, Jumat, (3/10/2025).

    Selain Jawa Timur, Rommy juga mengunggah bukti penolakan DPC PPP lain seperti Cilacap, Surabaya, Mojokerto, Banyumas, dan Purbalingga.

    Diketahui, Kementerian Hukum telah mengesahkan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan atau DPP PPP dengan Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum. 

    Kepengurusan DPP PPP dengan Ketua Umum Mardiono itu disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang diteken pada 1 Oktober 2025. 

    Surat Keputusan itu dikeluarkan setelah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum meneliti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.

    Menkum Supratman Andi Agtas mengaku tidak mengetahui bahwa pihak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Agus Suparmanto telah mendaftarkan struktur kepengurusannya ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). 

  • Kemenkum Sahkan Kepengurusan PPP 2025-2030, Mardiono Ajak Agus Suparmanto Bersama-sama Besarkan PPP

    Kemenkum Sahkan Kepengurusan PPP 2025-2030, Mardiono Ajak Agus Suparmanto Bersama-sama Besarkan PPP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Struktur pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) periode 2025-2030 resmi disahkan Kementerian Hukum (Kemenkum).

    Kepengurusan yang disahkan Kemenkum itu yakni hasil Muktamar X di Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/10), dengan Ketua Umum, Muhamad Mardiono.

    Atas pengesahan itu, Ketua Umum, Muhamad Mardiono, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah setelah mengesahkan kepengurusan struktur partai yang dipimpinnya.

    Pernyataan ini disampaikan Mardiono merespons keputusan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas yang telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Kepengurusan PPP periode 2025-2030.

    “Untuk yang pertama saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang pada hari ini telah mengesahkan atas hasil muktamar ke X yang diselenggarakan di Jakarta,” kata Mardiono ditemui dikediamannya, Permata Hijau, Jakarta, Kamis malam (2/10).

    “Alhamdulillah kami mendapatkan pelayanan yang cepat. Sebagaimana karena Kementerian Hukum telah memberikan layanan melalui proses digitalisasi. Ini tentu merupakan satu harapan bagi masyarakat, bagi kami semua agar kita semua bisa mendapatkan pelayanan-pelayanan yang cepat dari pemerintah,” sambungnya.

    Mardiono juga menyampaikan terima kasih kepada para kader partai berlambang Kakbah yang telah memberikan dukungan kepada dirinya untuk kembali memimpin PPP pada periode 2025-2030.

    “Selanjutnya juga saya ucapkan juga terima kasih kepada kader-kader Partai Persatuan Pembangunan. Baik apakah itu peserta muktamirin maupun peserta dari luar muktamirin yang telah ikut hadir berpartisipasi dalam selenggaran Muktamar ke X itu,” ucapnya.

  • DPC PPP Banyumas Tegas Tolak SK Kepengurusan Mardiono, Ini Alasannya

    Akhiri Dualisme, Mardiono Diakui Pemerintah Pimpin PPP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas telah mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai pemimpin kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Keputusan ini diambil setelah Kemenkumham melakukan verifikasi administratif dan menyatakan kepengurusan tersebut sesuai dengan AD/ART partai yang sah.

    Agtas menjelaskan, tim dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) langsung melakukan penelitian.

    “Setelah dilakukan penelitian berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, hasil Muktamar ke IX di Makassar, dan itu tidak berubah, maka kemarin pagi saya sudah menandatangani SK pengesahan kepengurusan Bapak Mardiono,” terang Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10).

    Hasilnya, lanjut Agtas, kepengurusan Mardiono dinilai sejalan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar IX di Makassar, yang hingga kini belum diubah.

    Sebagai informasi, pada 27 September 2025, Mardiono disebut secara aklamasi sudah didukung oleh 30 DPW seluruh dari seluruh Indonesia dalam Muktamar X di Jakarta.

    Hal itu membuatnya meyakini bahwa dirinya sudah menjadi ketua umum PPP definitif setelah sebelumnya berstatus Plt.

    Klaim kemenangan Mardiono tak berjalan mulus. Pendukung Agus Suparmanto juga menyatakan bahwa mantan Menteri Perdagangan itulah yang terpilih sebagai ketua umum melalui aklamasi dalam forum Muktamar X yang sah.

    Sekretaris SC Muktamar X PPP, Rusman Yakub, menegaskan bahwa Agus Suparmanto ditetapkan secara aklamasi pada pukul 01.00 dini hari, Minggu (28/9). Proses penetapan Agus Suparmanto ini berlangsung dalam sidang yang dipimpin oleh Qoyum Abdul Jabbar, pimpinan Sidang Paripurna VIII. Kubu Agus Suparmanto menolak klaim kemenangan Mardiono dan menyatakan bahwa keputusan aklamasi Agus merupakan kehendak Muktamar dan aspirasi muktamirin.

  • Tinggalkan Nasdem Demi PSI, Bestari Barus Peringatkan Roy Suryo Cs Soal Ijazah Jokowi: Beliau Panutan

    Tinggalkan Nasdem Demi PSI, Bestari Barus Peringatkan Roy Suryo Cs Soal Ijazah Jokowi: Beliau Panutan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Bidang Politik DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bestari Barus, ikut angkat bicara mengenai isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan kembali ramai dibicarakan publik.

    Dalam sebuah forum diskusi yang kini videonya viral, Bestari dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa ijazah Presiden Jokowi terjamin keasliannya.

    “Pertama, saya ingin bantah judul host dulu, bahwa ijazah Jokowi palsu. Ijazah Pak Jokowi garansi asli,” ujar Bestari dikutip pada Kamis (2/10/2025).

    “Itu dulu, jadi besok kalau kita datang lagi harus sudah disebutkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Bestari menekankan bahwa pihak yang menuding ijazah Jokowi palsu harus bisa membuktikan ucapannya. Jika tidak, maka menurutnya, konsekuensi hukum menanti.

    “Oke, yang menuduh itu palsu, wajib membuktikan. Bila mana tidak, maka dia akan berurusan dengan hukum,” tegasnya.

    Dalam kesempatan itu, Bestari juga menanggapi isu intervensi politik yang sempat disinggung dalam diskusi tersebut.

    Mantan politisi Nasdem itu menilai istilah intervensi sebaiknya tidak dipakai secara serampangan, karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

    “Tinggal kita begini sajalah, quote-unquote intervensi politik itu yuk kita artikan secara bersama-sama saja apa gitu,” sebutnya.

    Bestari menegaskan, bagi PSI, Jokowi merupakan figur teladan sekaligus patron politik yang dijadikan panutan.

    Kata Bestari, pengalaman Jokowi dari mulai Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjabat Presiden RI dua periode adalah kapasitas luar biasa yang harus dihargai.

  • Sindir MBG dan Janji Pilpres, Penulis Kondang Ini Sarankan Program Tidur Siang Gratis 2029

    Sindir MBG dan Janji Pilpres, Penulis Kondang Ini Sarankan Program Tidur Siang Gratis 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Progran makan bergizi gratis (MBG) beberapa waktu terakhir jadi sorotan banyak pihak. MBG sendiri merupakan janji kampanye pasangan Prabowo-Gibran yang kini telah menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

    Terkait janji kampanye Pilpres ini, penulis kondang Indonesia, Tere Liye, memberi ide bagi kontestan Pilpres 2029.

    “Saya mau ngasih IDE program berikutnya buat pak jabat dan bu jabat. Buat kampanye pilpres 2029 nanti. Tidur Siang Gratis,” tulis Tere Liye, dikutip dari akun media sosialnya, Rabu (1/10/2025).

    Menurut riset, lanjut Tere Liye, memberikan tidur siang pada murid-murid sekolah itu sangat signifikan pengaruhnya ke prestasi akademik, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Di China, malah sejak lama sudah ada, dan wajib bagi sebagian besar sekolah.

    “Nah, dengan argumen mulia tersebut, demi generasi berikutnya, mari kita bikin juga program Tidur Siang Gratis,” lanjut pria bernama asli Darwis itu.

    “Bukan buat tujuan mulianya sih. Ssst, tapi lumayan kan pengadaan buat kursi/meja tidurnya. Ada berapa puluh juta kursi. Juga tirai. Juga selimut. Bantal, waaaah, banyaknya itu kalau dijadikan proyek. Setiap tahun bisa beli baru pulak, peremajaan peralatan,” sindirnya.

    Masih ingat e-KTP? lanjut alumni Fakultas Ekonomi UI ini, dulu proyek ini hebat sekali tujuannya. “Keren pol. Belasan tahun berlalu, eh masih difotokopi juga itu KTP, kirain chip-nya sakti bener,” tutup Tere Liye. (sam/fajar)

  • Dugaan Korupsi Ahmad Ali hingga Loncat ke PSI, Gun Romli Heran Belum Ditindak: Apa Karena Bolak-balik ke Rumah Jokowi?

    Dugaan Korupsi Ahmad Ali hingga Loncat ke PSI, Gun Romli Heran Belum Ditindak: Apa Karena Bolak-balik ke Rumah Jokowi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PDIP, Mohamad Guntur Romli mengungkit kasus dugaan korupsi yang menyeret Ahmad Ali. Bekas kader NasDem yang kini jadi Ketua Harian PSI.

    Ahmad Ali diketahui pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi yang menyeret eks Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

    Bahkan, Rumah Ali sudah pernah digeledah KPK. Saat itu menyita uang Rp3,4 miliar dan sejumlah barang mewah.

    “Sudah 7 bulan KPK menggeledah rumah Ahmad Ali, menyita 3,4 miliar & barang-barang mewah,” kata Gun Romli dikutip dari unggahannya di Threads, Rabu (1/10/2025).

    Hingga hari ini, dia mengatakan hal tersebut belum ada tindak lanjut.

    “Tapi sampai saat ini tidak ada tindaklanjutnya,” ujarnya.

    Gun Romli pun berspekulasi. Apakah karena Ali kerap menyambangi kediaman Presiden ke-7 Jokowi.

    “Apa karena Ahmad Ali sering bolak-balik ke rumah Jokowi di Sumber, Solo?” ucapnya.

    Menurutnya, hukum di Indonesia hanya tajam kepada yang anti Jokowi. Tapi tidak bagi orang terdekatnya.

    “Hukum tajam ke yang anti Jokowi, tapi tumpul ke jongos Jokowi,” pungkasnya.

    Diketahui, Ahmad Ali beberapa hari lalu dilantik sebagai Ketua Harian PSI. Setelah lama diisukan hengkang dari partai NasDem.

    Dia mulanya membantah akan berlabuh ke Partai Gajah itu. Namun pada akhirnya dilantik dengan posisi strategis.

    Loncatnya Ahmad Ali ke partai yang dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang itu pun memunculkan berbagai spekulasi. Mulai dari kedekatannya dengan Jokowi hingga isu yang menyebut Ahmad Ali tersandera.
    (Arya/Fajar)

  • Presiden Prabowo Ngaku Tak Dendam dengan Anies, Mardani PKS: Kita Perlu Pemimpin Seperti Ini, Tidak Pundungan atau Ngambek

    Presiden Prabowo Ngaku Tak Dendam dengan Anies, Mardani PKS: Kita Perlu Pemimpin Seperti Ini, Tidak Pundungan atau Ngambek

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi PKS, Mardani Ali Sera memberi respon sikap PKS ke Presiden Prabowo Subianto.

    Respon yang diberikan oleh Mardani ini terkait pujian dari PKS ke Presiden Prabowo karena hubungan baiknya dengan Anies Baswedan.

    Presiden Prabowo Subianto mengaku tak memiliki dendam terhadap rivalnya di Pilpres 2024

    Karena alasan itulah, PKS menyebutkan Prabowo memang memiliki gaya yang terbuka seperti budaya Barat.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadi miliknya, Mardani Ali Sera menyebut ini jadi sinyal yang bagus.

    “Ini bagus. Pak @prabowo memang orangnya terbuka, gaya Barat,” tulisnya di kutip Rabu (1/10/2025)

    Ia juga memuji sikap dan gaya kepemimpinan sang Presiden yang disebutnya tidak suka ngambek.

    “Tidak pundungan atau ngambek😃 Kita perlu pemimpin seperti ini,” ujarnya.

    Sementara untuk Anies Baswedan, Mardani menyebut hubungan sangat baik dengan PKS.

    Bahkan, di pemilu 2024 silam mantan Gubernur DKI Jakarta itu banyak memberikan dukungannya ke kader dari PKS.

    “Mas @aniesbaswedan jg baik hubungannya dengan PKS. Beliau banyak dukung calon pilkada dari PKS saat 2024 kemarin,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)