Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Mardiono dan Agus Suparmanto Akhirnya Bersatu, Kemenkum Minta Segera Lengkapi Kepengurusan

    Mardiono dan Agus Suparmanto Akhirnya Bersatu, Kemenkum Minta Segera Lengkapi Kepengurusan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perseteruan dua kubu di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dipastikan telah berakhir. Itu setelah kedua kubu sepakat untuk bergabung satu sama lain.

    Bahkan, Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan yang baru dengan mengakomodir kedua kubu dalam struktur tersebut.

    Dalam SK kepengurusan PPP yang baru yang diterbitkan Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, kepengurusan PPP menyatukan kubu Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto.

    Mardiono menjabat sebagai ketua umum PPP dan Agus Suparmanto menjadi wakil ketum. “Hari ini (Senin 6/10) saya mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum baru yang mana Muhammad Mardiono tetap menjadi Ketua Umum PPP, kemudian Agus menjadi Wakil Ketua Umum, Taj Yasin menjadi Sekretaris Jenderal, dan Fauzan menjadi Bendahara Umum,” ujar Supratman di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (6/10).

    Dia menambahkan total terdapat enam orang yang didaftarkan sebagai pengurus dalam SK Menkum mengenai kepengurusan PPP.

    “Mudah-mudahan dengan keluarnya SK yang baru ini ada kesejukan kembali kepada keluarga besar PPP,” katanya.

    Setelah terbitnya SK kepengurusan yang baru itu, Kemenkum berharap kepengurusan baru PPP tersebut dapat melengkapi susunan pengurus yang lengkap dengan sesegera mungkin.

    Dia menyampaikan pernyataan itu, sebab dua kubu yang telah bergabung tersebut akan menyelenggarakan musyawarah kerja nasional (mukernas).

    “Waktunya nanti kami serahkan sepenuhnya, tetapi saya bermohon untuk bisa dalam segera mungkin itu bisa dilakukan. Saya rasa itu dari saya,” katanya.

  • Prabowo dan Jokowi Bertemu Empat Mata, Pengamat Singgung Gibran Capres 2029

    Prabowo dan Jokowi Bertemu Empat Mata, Pengamat Singgung Gibran Capres 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (4/10/2025) masih menyisakan tanda tanya besar mengenai topik pembahasan keduanya. Prabowo dan Jokowi menggelar pertemuan tertutup selama dua jam.

    Pertemuan ini sontak menepis segala spekulasi publik dan narasi liar bahwa hubungan dua tokoh bangsa ini retak. Kenyataannya, Prabiowo dan Jokowi semakin terang-terangan mempertontonkan keakraban.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, keduanya membahas soal isu kebangsaan dan arah pemerintahan ke depan.

    “Tentu banyak hal yang dipercakapkan mengenai masalah-masalah kebangsaan. Termasuk memberikan masukan ke depan sebaiknya seperti apa untuk beberapa hal,” jelas Prasetyo Hadi usai acara peringatan HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (5/10).

    Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menganalisa bahwa pertemuan tertutup ini membahas dua topik penting.

    Menurutnya, Jokowi menjadi pihak yang berinisiatif untuk bertemu Prabowo kemungkinan untuk meminta izin secara kepada Prabowo karena Jokowi absen ke acara HUT ke-80 TNI.

    “Ya, sebagai orang Jawa, Jokowi tampaknya ingin menyampaikan langsung ke Prabowo mengenai pertimbangan ketidakhadirannya pada acara itu,” kata Jamiluddin di Jakarta, Senin (6/10/2025).

    Kenyataannya Jokowi memang tidak hadir dalam acara kenegaraan tersebut dikarenakan masih dalam proses pemulihan, dan dianjurkan agar tidak mengikuti kegiatan di luar ruangan yang terkena langsung panas matahari.

  • Dorong Gerakan ‘Adili dan Tangkap Jokowi’ Diproses di Pengadilan, Rocky Gerung: Mereka Bukan Perusuh

    Dorong Gerakan ‘Adili dan Tangkap Jokowi’ Diproses di Pengadilan, Rocky Gerung: Mereka Bukan Perusuh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tuntutan adili dan tangkap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari berbagai elemen masyarakat diprediksi bakal meluas ke sejumlah daerah setelah Jakarta. Jokowi dirongrong dengan berbagai tuduhan kasus tindak pidana korupsi.

    Pekan lalu, Kamis 2 Oktober 2025, ratusan massa yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor (Gladiator) menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan.

    Pengamat Politik, Rocky Gerung menyebut tuntutan tersebut sudah dilakukan secara benar berdasarkan undang-undang di jalur demokrasi.

    “Tulisan ‘adili Jokowi’ itu adalah hak publik untuk terus mengucapkan sesuatu yang menjadi ganjalan di dalam demokrasi,” kata Rocky Gerung dikutip pada Senin (6/10/2025).

    Akademisi ini menilai tuntutan di depan gedung KPK tersebut perlu diproses oleh DPR bahkan dibawa ke pengadilan.

    “Itu artinya harus ada proses entah itu dimulai di DPR atau dimulai di meja pengadilan,” ujarnya.

    Rocky menuturkan tuntutan seperti ini jangan disalahartikan sebagai perusuh karena para demonstran melakukannya secara benar di depan kantor KPK.

    Rocky mengatakan, gerakan adili dan tangkap Jokowi ini akan terus menjadi isu yang akan mengganggu konsentrasi pemerintah. Karena baik Jokowi maupun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah membuat gelisah bagi mereka yang ngotot melancarkan pembersihan dari unsur-unsur yang merusak demokrasi

    “Jangan dituduh bahwa mereka yang menuntut pengadilan pak Jokowi itu adalah para perusuh, karena mereka lakukan itu dengan cara yang beradab datang di depan KPK,” tegasnya.

  • Pernah Mati-matian Bela Jokowi tapi Kini Berubah Arah, Guru Besar Unair Ungkap Hal Mengejutkan

    Pernah Mati-matian Bela Jokowi tapi Kini Berubah Arah, Guru Besar Unair Ungkap Hal Mengejutkan

    Ia menilai, saat itu berbagai keberhasilan pembangunan fisik seperti infrastruktur telah membuat masyarakat, termasuk dirinya, enggan berpikir negatif.

    “Informasi negatif tentangnya jadi tak nampak karena kebaikan dan hasil-hasil pembangunan yang nyata di depan mata,” lanjutnya.

    Namun seiring waktu, Prof. Henri menyadari bahwa citra kesederhanaan tersebut tidak sejalan dengan realitas politik dan kebijakan ekonomi yang dijalankan.

    “Keburukan dan ketidakjujuran pemimpin itu tak bisa disembunyikan selamanya,” tegasnya.

    Ia mencontohkan, persoalan hutang tersembunyi atau hidden debt akhirnya muncul ke permukaan dan membebani pemerintahan berikutnya.

    “Politik ijon yang dilakukan dengan mengambil semua hasil dan keuntungan di depan saat berkuasa, dengan risiko dibayar di belakang, terungkap juga. Itu nyata, hutang dilakukan gila-gilaan untuk politik pencitraan,” Henri menuturkan.

    Kata Henri, proyek-proyek besar dan bantuan sosial yang dulu digembar-gemborkan sebagai bentuk keberpihakan rakyat, ternyata berujung pada beban keuangan negara yang berat.

    “Membangun sarana fisik tanpa perhitungan dan gelontoran bansos ke rakyat agar sepakat. Tapi di balik itu, beban bunganya jadi tanggungan pemerintah berikutnya,” jelasnya.

    Ia menyebut praktik seperti itu sebagai bentuk korupsi politik tersembunyi yang dibumbui janji dan kebohongan.

    Henri juga menyinggung perubahan sikap Jokowi terhadap keluarganya yang kini terjun ke politik, padahal dulu mengaku hanya berbisnis.

    “Pernah bilang anaknya tidak tertarik politik, hanya bisnis martabak dan pisang, ternyata anak dan mantunya didorong jadi penguasa,” terangnya.

  • Dian Sandi PSI: Tuduhan Ijazah Gibran Palsu Bisa Rusak Hubungan Indonesia-Singapura

    Dian Sandi PSI: Tuduhan Ijazah Gibran Palsu Bisa Rusak Hubungan Indonesia-Singapura

    Dikatakan Dian, upaya menggugat keaslian dokumen pendidikan tokoh nasional bukan hanya berpotensi mencoreng kredibilitas lembaga pendidikan di dalam negeri, tetapi juga menyeret nama institusi akademik luar negeri.

    “Kemarin menghina institusi pendidikan dalam negeri, sekarang menghina institusi pendidikan luar negeri,” ucap Politisi muda PSI ini.

    Ia menegaskan, tindakan tersebut dapat berdampak negatif terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain, termasuk Singapura, tempat Gibran menempuh studi.

    “Singapura itu negara kecil, kampus di sana sedikit, mereka bertahan karena integritas,” jelasnya.

    Dian menegaskan, menuding lembaga pendidikan di Singapura seolah bisa disuap atau dibeli sama saja dengan merusak hubungan antarnegara yang telah lama terjalin baik.

    “Orang Indonesia yang menghina-hina seolah mereka bisa dibeli, bisa membuat hubungan kedua negara menjadi buruk,” tandasnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa bukti kelulusan Gibran dapat dilihat secara terbuka melalui dokumentasi resmi kampus luar negeri.

    “Kalian meragukan ijazah yang mereka keluarkan, kalian ragukan Gibran yang photo wisudanya terpampang di kampus. Apa itu tidak namanya menjelekkan institusi pendidikan mereka?” kuncinya.

    Sebelumnya, pakar telematika Roy Suryo kembali blak-blakan latar belakang pendidikan Gibran Rakabuming.

    Ia menilai, isu yang beredar bukan sekadar perdebatan di dunia maya, melainkan berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    Roy mengacu pada UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf r serta Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023, yang menyebutkan bahwa calon presiden dan wakil presiden minimal harus menamatkan pendidikan setingkat SMA.

  • Denny Indrayana: Cawe-cawe adalah Pelanggaran Etika Politik Hukum yang Paripurna

    Denny Indrayana: Cawe-cawe adalah Pelanggaran Etika Politik Hukum yang Paripurna

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana menyampaikan argumennya terkait cawe-cawe. Menurutnya, cawe-cawe melanggar etika polisi hukum.

    “Cawe-cawe adalah pelanggaran etika politik hukum yang paripurna,” tulis Indrayana dalam akun Threads privasinya, Senin, (6/10/2025).

    Secara bahasa, cawe-cawe artinya ikut membantu mengerjakan (membereskan, merampungkan); ikut menangani.

    Istilah cawe-cawe ramai digunakan setelah Jokowi secara terbuka akan cawe-cawe di Pemilu 2024 silam.

    Denny Indrayana menyatakan, cawe-cawe bukan hanya melanggar fatsoen politik, dimana Presiden atau mantan Presiden harusnya bersandar pada politik negara-bangsa, bukan politik keluarga.

    Cawe-cawe juga mempunyai potensi pelanggaran hukum pidana karena cenderung koruptif dan merusak tatanan ekonomi dan ekologi.

    “Cawe-cawe harus diberi sanksi hukum, agar tidak kebablasan menjadi konvensi politik yang dianggap benar dan wajar, ” ujarnya. 

    Diketahui, cawe-cawe berasal dari bahasa Jawa, yang diserap ke dalam bahasa Indonesia.

    Istilah “cawe-cawe” dalam konteks bahasa dan politik di Indonesia mengandung makna intervensi atau keterlibatan dalam urusan yang biasanya bukan tanggung jawab langsung seseorang.

    Secara etimologis, frasa ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti “ikut campur,” sering kali dengan konotasi positif atau netral, bergantung pada konteksnya.

    Dalam lingkup politik, “cawe-cawe” sering digunakan untuk menggambarkan tindakan aktor politik yang campur tangan dalam situasi tertentu demi kepentingan publik atau pribadi.

  • Jokowi Ketemu Prabowo 2 Jam, Rocky Gerung Ungkap Nasib Dugaan Ijazah Palsu hingga Korupsi

    Jokowi Ketemu Prabowo 2 Jam, Rocky Gerung Ungkap Nasib Dugaan Ijazah Palsu hingga Korupsi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung angkat suara. Terkait pertemuan Presiden ke-7 Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengungkapkan wajar jika berkembang spekulasi terkait pertemuan itu. Menurutnya, itu bisa dibaca dengan dua lapir.

    “Pertama lapis yang tidak diucapkan, dan lapis yang sebetulnya diucapkan tapi tidak ingin diketahui. Kan itu unsur-unsurnya sendiri,” kata Rocky dikutip dari Rocky Gerung Official, Senin (6/10/2025).

    Hal tersebut, kata dia, bisa dibaca bukan hanya dengan bocoran. Tapi persepsi akurat dan metodologis.

    “Bahwa tentu yang dibicarakan bukan sekadar kangen-kangenan, atau silaturahmi segala macam,” ujarnya.

    Menurutnya, pertemuan itu bukan hanya soal persahabatan. Mengingat keduanya adalah tokoh politik.

    “Tetapi kalau pertemuan antara dua tokoh, tentu itu bukan pertemuan dua sahabat di kondisi politik hari-hari ni kan,” terangnya.

    Di tengah berbagai isu yang berkembang, dia mengatakan publik membaca bahwa pertemuan itu membahas nasib keluarga Jokowi. Terutama Jokowi sendiri, anaknya Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming, dan menantunya, Bobby Nasution.

    “Jadi tetap orang mulai membaca apakah kegelisahan Pak Jokowi, tentang keadaan anak-anaknya, terutama Pak Gibran dan belakangan ada Pak Bobby Nasution yang adalah Gubernur Sumatera Utara,” jelasnya.

    “Itukah jadi tema utama sehingga ada urgensi Pak Prabowo menerima Pak Jokowi. Atau ada urgensi Pak Jokowi ingin bertemu dengan Pak Prabowo,” sambungnya,

    Rocky mengibaratkan kasus yang Jokowi dan keluarganya hadapi semacam jadi berita selebriti.

  • Jokowi Ketemu Prabowo 2 Jam, Rocky Gerung Ungkap Nasib Dugaan Ijazah Palsu hingga Korupsi

    Pertemuan Prabowo–Jokowi di Kertanegara Tak Sekadar Silaturahmi, Diduga Bahas Ijazah Gibran atau Dukungan Dua Periode

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di Kertanegara 74, Jakarta Selatan, pada Sabtu (4/10/2025) kemarin.

    Menurutnya, pertemuan berdurasi dua jam tersebut bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan kemungkinan membahas isu-isu sensitif yang sedang mengemuka, termasuk eskalasi tuduhan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan kunjungan Abu Bakar Ba’asyir ke kediaman Jokowi.

    Hensa menilai, meskipun Prabowo dan Jokowi dikenal akrab, pertemuan kali ini terasa tidak biasa karena rangkaian kejadian politik sebelum dan sesudahnya.

    Demo besar pada 28-31 Agustus 2025 yang menyeret nama Jokowi, reshuffle kabinet hingga pernyataan Jokowi yang minta relawannya mendukung Prabowo-Gibran untuk dua periode, menjadi latar belakang yang membuat publik curiga.

    “Kejadian selanjutnya apa lagi? Abu Bakar Ba’asyir ke rumahnya Pak Jokowi, terus meningkat eskalasi isu ijazah Gibran, jadi kejadian-kejadian itu yang kemudian akhirnya diduga oleh masyarakat penyebab kenapa Pak Jokowi mengharuskan dirinya ketemu dengan Pak Prabowo,” kata Hensa kepada wartawan.

    Ia pun menyoroti pemanggilan dua menteri oleh Prabowo pasca pertemuan, yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto.

    Menurut Hensa, timing pemanggilan ini cukup membuat publik curiga mengingat isu ijazah Gibran yang kini bergulir dan kunjungan Ba’asyir yang bisa memicu kontroversi keamanan nasional.

  • Ambisi Besar Ahmad Ali Menangkan PSI di Sulteng, Umar Hasibuan Ungkit Kekalahan sebagai Cagub Sulteng

    Ambisi Besar Ahmad Ali Menangkan PSI di Sulteng, Umar Hasibuan Ungkit Kekalahan sebagai Cagub Sulteng

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Salah satu kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan menyindir tajam pernyataan Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali.

    Sorotan diberikan oleh Umar Hasibuan itu disampaikannya melalui cuitan di akun sosial X pribadinya.

    Ia menyorot dan menyindir pernyataan dari Eks Wakentum Nasdem itu soal janji ke PSI untuk jadi pemenang di Pemilu 2029

    Karena itu, Umar menyindir karena tidak yakin mengingat kekalahan Ahmad Ali di Pemilu 2024 lalu.

    “Masa sih?,” tulisnya dikutip Minggu (5/10/2025).

    “Bukannya anda kalah waktu cagub Sulteng pak Ahmad Ali?,” tuturnya.

    Sebelumnya, Ahmad Ali menyampaikan tekad besar agar PSI tidak hanya menjadi partai pelengkap, tetapi pemenang Pemilu 2029 khususnya di Sulawesi Tengah.

    “PSI bukan hanya partai masa depan. Target kita bukan sekadar lolos, tapi menang besar, termasuk di Sulawesi Tengah,” tegas Ahmad Ali di hadapan pengurus pusat PSI. (Erfyansyah/fajar)

  • Para Elit Mesra di Rangkaian HUT Golkar Ke-61, IAS: Soliditas Jalan Tol Menuju Kebangkitan

    Para Elit Mesra di Rangkaian HUT Golkar Ke-61, IAS: Soliditas Jalan Tol Menuju Kebangkitan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) memulai perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 dengan memperlihatkan keharmonisan dan soliditas total antara Ketua DPD I Golkar Sulsel, Taufan Pawe (TP), dan mantan Ketua Golkar Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin (IAS).

    Keduanya tampil hangat saat acara pembukaan rangkaian HUT di Kantor DPD I Golkar Sulsel, Jalan Bonto Lempangan, Makassar, pada Minggu pagi, 5 Oktober 2025. Rangkaian pertama adalah gelaran Pasar Murah.
    ​
    Momen hangat antara TP dan IAS ini menegaskan mendesaknya konsolidasi internal sebagai modal utama untuk mencapai target politik besar ke depan. Yakni mengembalikan kursi Ketua DPRD Sulsel yang lepas pada Pemilu sebelumnya.
    ​
    ​HUT ke-61 Golkar, yang puncaknya jatuh pada 20 Oktober 2025, dibuka dengan prosesi simbolis pemotongan pita kuning oleh Taufan Pawe dan Ilham Arief Sirajuddin.

    Aksi bersama ini disambut gemuruh sorak sorai dan tepuk tangan kader yang memadati lokasi.
    ​
    Ilham Arief Sirajuddin (IAS) di kesempatan itu menyampaikan penekanan tajam pada pentingnya persatuan sebagai modal politik terbesar Golkar Sulsel.
    ​
    “Di usia ke-61 ini, Golkar tidak boleh terpecah. Sebagai kader, saya mengajak seluruh keluarga besar Golkar Sulsel untuk kembali bersatu, merapatkan barisan, dan tegak lurus pada khittah Golkar. Soliditas itu adalah jalan tol tercepat menuju kebangkitan kita,” tegas IAS, menguatkan tema HUT “Golkar Solid Indonesia Maju.”

    ​Ketua Golkar Sulsel, Taufan Pawe, memastikan bahwa rangkaian HUT ini tidak hanya seremonial, tetapi menjadi momentum penting untuk menggalang kekuatan kader dan mendekatkan diri pada masyarakat.
    ​
    Rangkaian HUT Golkar menyambut 20 Oktober dipadati sejumlah agenda. Agenda ini mencakup kegiatan sosial dan internal partai di antaranya Donor Darah, Pengobatan Gratis, Lomba Tradisional, Ziarah Taman Makam Pahlawan, Anjangsana, Jalan Santai dan Senam Bersama.