Category: Fajar.co.id Politik

  • TGUPP Era Anies 73 Orang, Gerakan Rakyat Sebut Bukan Bagi-bagi Jabatan

    TGUPP Era Anies 73 Orang, Gerakan Rakyat Sebut Bukan Bagi-bagi Jabatan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat membantah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait tudingan Anies Baswedan bagi-bagi jabatan di Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.

    Bantahan itu diungkapkan Anggota Dewan Pakar Gerakan Rakyat, Nandang Sutisna. Dia mengatakan tuduhan tersebut menunjukkan ketidakpahaman terhadap fungsi dan struktur TGUPP yang bukan lembaga jabatan struktural atau fungsional pemerintahan.

    “TGUPP itu bukan posisi birokrasi, tidak memiliki kewenangan administratif, dan tidak bisa disamakan dengan jabatan pejabat daerah. Mereka adalah para ahli yang memberikan masukan berbasis data dan riset. Jadi, keliru besar kalau disebut bagi-bagi jabatan,” ujarnya dalam keterangan resminya, dikutip pada Kamis (16/10).

    Dirinya menjelaskan, komposisi TGUPP di era Anies justru mencerminkan meritokrasi, bukan nepotisme.

    Tim tersebut, diisi oleh kalangan profesional, akademisi, teknokrat, serta mantan pejabat berpengalaman di bidang tata kota, transportasi, ekonomi, dan hukum.

    “Kalau dilihat satu per satu, mayoritas anggota TGUPP berasal dari kalangan profesional yang punya rekam jejak panjang. Jadi meritokrasi justru tampak jelas di sana,” tuturnya.

    Nandang juga menyoroti, bahwa anggaran TGUPP pada masa Anies hanya sekitar Rp28 miliar untuk 73 anggota, jauh lebih kecil dibandingkan standar biaya pejabat struktural eselon di Pemprov DKI.

    Sebelumnya, tudingan terhadap Anies itu diungkapkan Ketua DPP PSI Bestari barus. Dia menegaskan tiap zaman ada orangnya. Lalu tiap orang, beda gayanya.

  • Sebut Bahlil Selama Ini Sengaja Diframing Jahat, Herwin Sudikta Skakmat Golkar: Setan Kok Dituduh Jadi Malaikat?

    Sebut Bahlil Selama Ini Sengaja Diframing Jahat, Herwin Sudikta Skakmat Golkar: Setan Kok Dituduh Jadi Malaikat?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Herwin Sudikta, merespons pernyataan Partai Golkar yang membela Bahlil Lahadalia dengan menyebut Ketua Umumnya itu selama ini diframing jahat padahal berpihak kepada rakyat.

    Dikatakan Herwin, klaim tersebut justru berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan.

    Ia menuding sejumlah kebijakan yang pernah diinisiasi Bahlil justru merugikan masyarakat kecil dan lingkungan.

    “Golkar bilang Bahlil diframing jahat, padahal katanya berpihak ke rakyat. Tapi kalo liat rekam jejaknya, justru rakyat yang sering jadi korban,” ujar Herwin kepada fajar.co.id (15/10/2025).

    Lanjut Herwin, berbagai permasalahan yang muncul di era Bahlil menunjukkan ketimpangan antara narasi pro-rakyat dan realitas kebijakan investasi yang dijalankan.

    “Gas 3 kg langka, pulau-pulau kecil di Halmahera dan Raja Ampat digerus tambang atas nama investasi,” sebutnya.

    Herwin juga menyinggung kebijakan pencampuran etanol pada bahan bakar (E10) yang dinilai justru membebani masyarakat.

    “Sementara kebijakan E10 di BBM bikin biaya naik dan mesin rusak,” tegasnya.

    Ia menyayangkan upaya sebagian pihak yang mencoba menggambarkan Bahlil sebagai sosok pembela kepentingan rakyat.

    Padahal, kata Herwin, sejumlah kebijakannya justru dinilai menguntungkan korporasi besar.

    “Ironis, pejabat yang terus mendorong ekspansi tambang di kawasan konservasi malah dipoles sebagai pejuang rakyat,” tandasnya.

    “Padahal kalau kebijakan cuma nguntungin korporasi dan ninggalin luka ekologis, sebenernya dia berpihak ke siapa? Setan kok dituduh jadi malaikat?,” kuncinya.

  • PSI Rampungkan Konsolidasi 10 DPW, Ahmad Ali: Rakernas November

    PSI Rampungkan Konsolidasi 10 DPW, Ahmad Ali: Rakernas November

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) terus memperkuat struktur organisasinya di seluruh Indonesia. Hingga pertengahan Oktober ini, PSI telah merampungkan konsolidasi di sepuluh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang dipimpin langsung oleh Ketua Harian DPP PSI, Ahmad Ali.

    Menurut Ahmad Ali, langkah ini merupakan bagian dari agenda besar partai dalam mempersiapkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI yang akan digelar pada November mendatang, sekaligus sebagai bagian dari verifikasi faktual internal yang sedang dilakukan oleh DPP PSI.

    “Sepuluh DPW sudah rampung kami konsolidasikan. Akhir Oktober nanti, seluruh struktur di bawah DPW, termasuk DPD dan DPC, akan selesai. Minggu depan, kami lanjutkan lagi untuk 28 DPW lainnya,” ujar Ahmad Ali di Jakarta, Senin (14/10).

    Ahmad Ali menjelaskan, kegiatan ini merupakan bentuk verifikasi faktual internal untuk memastikan kesiapan struktur dan data kepengurusan partai di seluruh Indonesia.

    Dengan demikian, pada saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan verifikasi faktual resmi, PSI telah berada dalam posisi yang jauh lebih siap secara administratif maupun struktural.

    “Kami ingin memastikan bahwa ketika KPU turun melakukan verifikasi faktual, seluruh struktur PSI sudah lengkap, aktif, dan siap diverifikasi. Ini bagian dari keseriusan kami membangun partai yang tertib administrasi dan profesional,” tegasnya.

    Di antara DPW yang telah menuntaskan konsolidasi struktur organisasinya antara lain Sulawesi Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Banten, dan Nusa Tenggara Timur.

  • Ahmad Sahroni dan Bro Ron Ngopi Bareng, Herwin Sudikta Bilang Partai Perubahan Kini Sudah di Persimpangan Jalan

    Ahmad Sahroni dan Bro Ron Ngopi Bareng, Herwin Sudikta Bilang Partai Perubahan Kini Sudah di Persimpangan Jalan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pertemuan bendahara umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Aristone Sinaga, mendadak menjadi perhatian publik belakangan ini.

    Pegiat Medsos, Herwin Sudikta, mengatakan, ngopi bareng yang disusun dengan kejutan politik 10 November memunculkan tanda tanya besar publik ke internal NasDem.

    “Bila benar langkah itu berujung pada perpindahan haluan, maka friksi di tubuh partai biru-oranye itu semakin nyata,” ujar Herwin kepada fajar.co.id, Selasa (14/10/2025).

    Dikatakan Herwin, kuat dugaan para pendiri partai lebih nyaman menjaga posisi kritis terhadap pemerintah.

    “Namun suara mereka makin tenggelam di antara pragmatisme politik praktis,” sebutnya.

    Herwin bilang, apa yang menjadi rahasia umum bagi publik itu merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan atau harapan dalam berbangsa dan bernegara.

    “Mereka yang dulu membangun partai atas semangat perubahan kini harus menyaksikan kadernya berbaris di jalur kekuasaan, bukan lagi idealisme,” tandasnya.

    Sebelumnya, Bro Ron, sapaan Ronald Aristone Sinaga, mengaku memiliki hubungan baik dengan politikus Partai NasDem tersebut.

    “Beliau senior saya dalam politik, saya mah masih anak kacang. Tetapi kami sudah kenal lama. Bahkan dulu kami di komunitas motor yang sama, Team Birah1, nama basecamp di Blok S,” kata Bro Ron dikutip pada Selasa (14/10/2025).

    Bro Ron menuturkan, dua dekade silam dirinya maupun Sahroni tak pernah membayangkan akan terjun ke dunia politik, apalagi hingga berada di posisi strategis seperti saat ini.

  • Sindiran Yusuf Muhammad untuk Laskar Cinta Jokowi: Banyak Maunya, Sekarang Minta Pecat Menkeu Purbaya

    Sindiran Yusuf Muhammad untuk Laskar Cinta Jokowi: Banyak Maunya, Sekarang Minta Pecat Menkeu Purbaya

    Diceritakan Reinhart, kebijakan saat itu disebut kacau balau karena suku bunga dinaikkan hingga 60 persen, namun di sisi lain pemerintah tetap melakukan pencetakan uang besar-besaran.

    Reinhart juga menyebut strategi berbeda diterapkan pada krisis global 2008.

    Kala itu, Purbaya memberi masukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar peredaran uang domestik tidak ditahan, dan membiarkan sektor swasta menggerakkan roda ekonomi.

    “Worked. Growth era SBY 6 persen. Walaupun gak gencar gov spending kaya Jokowi, tapi swastanya gerak,” tukasnya.

    Sementara itu, lanjut Reinhart, di era Presiden Jokowi, strategi lebih banyak mengandalkan belanja pemerintah (government spending), meski pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5 persen.

    Saat pandemi Covid-19, sempat ada potensi krisis, namun Menkeu mendorong agar dana bank sentral dikembalikan ke sistem.

    “Untung Jokowi gercep katanya jadi bisa survive,” tambahnya.

    Kini, di era Presiden Prabowo Subianto, Reinhart melihat Purbaya berusaha mengombinasikan strategi ala SBY dan Jokowi, yakni mendorong sektor swasta sekaligus memperkuat belanja pemerintah.

    “Balikin uang ke sistem. Katanya ada 425 T duit cash BI, udah dia order untuk lepas 200T,” Reinhart menuturkan.

    Ia juga menyebut dalam rapat tersebut ada anggota DPR yang memberikan respons positif.

    Dewan dikatakan sudah lama mengingatkan soal banyaknya dana yang mengendap di Bank Indonesia (BI).

    “Ada anggota DPR yang nanggepin katanya dewan udah sering ingetin pemerintah tentang banyak dana ngendep di BI, jadi katanya go ahead aja buat approach nya Menkeu ini,” kuncinya.

  • Qodari: Anies itu Cuma Menerima Saja dari Pak Prabowo, Tidak Pernah Memberi

    Qodari: Anies itu Cuma Menerima Saja dari Pak Prabowo, Tidak Pernah Memberi

    Qodari bahkan mengulangi pertanyaannya dengan nada tegas.

    “Saya ulang ya. Apa yang sudah diberikan? Tolong anak abah, jawab apa yang sudah diberikan oleh Anies kepada Prabowo?” tegasnya.

    “Nggak ada. Sorry ya. Iya jawabannya nggak, itu jawabannya Prabowo,” timpalnya.

    Qodari juga menyinggung sikap Anies yang kerap menekankan pentingnya etika dalam politik.

    “Terus kan etika, etika apa dia bilang? Oh ya. Etika dasmu,” kuncinya.

    Sebelumnya, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut dirinya tidak menyimpan dendam terhadap Anies Baswedan.

    Hal ini diungkapkan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

    Dikatakan Yudi, ucapan Prabowo itu bisa saja menjadi sinyal politik baru di tengah situasi yang tampak tenang.

    Ia menyebut dinamika politik kerap berubah secara tak terduga.

    “Turbulensi politik terkadang terjadi di saat situasi tenang,” ujar Yudi di trheads (7/10/2025).

    Ia juga menyinggung pernyataan Prabowo yang terkesan ramah terhadap Anies.

    Yudi pun mempertanyakan apakah hal tersebut merupakan tanda bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan diajak bergabung ke pemerintahan.

    “Tiba-tiba Presiden Prabowo bilang tidak dendam dengan Anies Baswedan di Munas PKS. Apakah itu kode keras ajakan ke Kabinet?,” tandasnya.

    Tidak berhenti di situ, ia menyindir realitas politik yang kerap berubah cepat dan penuh kejutan.

    “Sebab ada adagium politik: bermusuhan sementara, persahabatan selamanya,” kuncinya.

  • Dian Sandi PSI: Ijazah Jokowi Sah, Roy Suryo Cs Hanya Putar Kaset Lama

    Dian Sandi PSI: Ijazah Jokowi Sah, Roy Suryo Cs Hanya Putar Kaset Lama

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Isu mengenai keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi terus menjadi perbincangan publik, tidak kunjung menemui titik klimaks.

    Baru-baru ini, pakar telematika Roy Suryo mengklaim telah menerima salinan fotokopi legalisir ijazah Jokowi dari KPUD DKI Jakarta.

    Namun, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai tudingan tersebut tak ubahnya pengulangan isu lama yang sudah berkali-kali dibantah.

    Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP PSI, Dian Sandi Utama, menegaskan bahwa tidak ada hal baru dari temuan Roy Suryo cs.

    “Roy Suryo dkk infonya dapat lagi salinan fotocopy legelisir ijazah Pak Jokowi dari KPU DKI. Ternyata sama dengan yang diserahkan untuk Capres 2014,” kata Dian di X @DianSandiU (14/10/2025).

    Dian menambahkan, dokumen yang diklaim Roy tersebut bahkan sama dengan ijazah yang pernah digunakan Jokowi saat mendaftar di KPUD Solo pada masa pencalonannya sebagai wali kota.

    “Saya sudah sampaikan bahkan itu sama dengan yang diserahkan ke KPUD Solo. Mau kalian bolak-balik seperti apapun, memang itu ijazahnya,” tegas Dian.

    Menanggapi tudingan adanya kejanggalan yang disampaikan dr. Tifauzia Tyassuma dan tim Roy Suryo, Dian menyebut narasi itu sudah usang.

    “Tidak ada kejanggalan, yang disampaikan itu semua lagu lama kaset kusut!” sindirnya.

    Sebelumnya, Roy Suryo mengumumkan bahwa dirinya telah menerima salinan kedua ijazah Jokowi dari KPUD DKI Jakarta, Senin (13/10/2025).

    Ia menyebut, salinan pertama didapat dari Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik yang memperoleh dokumen tersebut melalui KPU RI.

  • Sahroni Comeback! Ngopi Bareng Waketum PSI, Kode Bakal Tinggalkan Nasdem?

    Sahroni Comeback! Ngopi Bareng Waketum PSI, Kode Bakal Tinggalkan Nasdem?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni, kembali menarik perhatian publik usai terlibat masalah besar yang berujung penjarahan di kediamannya.

    Dalam foto yang beredar, ia tampak bertemu dengan Wakil Ketua Umum PSI, Ronald Aristone Sinaga, atau yang akrab disapa Bro Ron.

    Momen pertemuan keduanya diunggah langsung oleh Bro Ron melalui akun Instagram pribadinya, @brorondm, pada Senin (13/10/2025) kemarin.

    Dalam unggahan itu, tampak Sahroni dan Bro Ron saling berbincang akrab. Unggahan tersebut juga terlihat mendapat tanda suka dari Sahroni.

    Meski belum diketahui pasti lokasi dan waktu pertemuan itu, Bro Ron mengaku memiliki hubungan baik dengan politikus Partai NasDem tersebut.

    “Beliau senior saya dalam politik, saya mah masih anak kacang. Tetapi kami sudah kenal lama. Bahkan dulu kami di komunitas motor yang sama, Team Birah1, nama basecamp di Blok S,” kata Bro Ron dikutip pada Selasa (14/10/2025).

    Bro Ron menuturkan, dua dekade silam dirinya maupun Sahroni tak pernah membayangkan akan terjun ke dunia politik, apalagi hingga berada di posisi strategis seperti saat ini.

    “20 tahun lalu kami berdua tidak akan pernah pikirkan akan masuk politik, apalagi di posisi sekarang Bro Roni Bendum Partai Nasdem dan saya Bro Ron Waketum PSI,” sebutnya.

    Ia juga menuturkan telah memberi pesan khusus kepada Sahroni agar tetap fokus melayani masyarakat.

    Keduanya, kata Bro Ron, akan saling belajar dan bersiap menghadapi berbagai dinamika politik ke depan.

    “Saya yakin, akan banyak yang surprise di tanggal 10 November nanti,” ungkap Bro Ron.

  • PSI Ungkit TGUPP Era Anies Gubernur: Sampai Sekarang Banyak Orang Beliau Masih Bercokol di DKI

    PSI Ungkit TGUPP Era Anies Gubernur: Sampai Sekarang Banyak Orang Beliau Masih Bercokol di DKI

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kritikan Anies Baswedan ke pemerintah soal bagi-bagi jabatan mendapat respons. Itu diungkapkan Ketua DPP PSI Bestari Barus.

    Dia menegaskan tiap zaman ada orangnya. Lalu tiap orang, beda gayanya.

    “Kan setiap zaman itu ada orangnya, setiap orang ada zamannya, Prabowo dengan gayanya, dengan model memimpinnya seperti itu,” kata Bestari kepada jurnalis pada Sabtu (11/10/2025).

    Bestari lalu mengungkit saat Anies jadi Gubernur DKI Jakarta. Kala itu, Bestari mengatakan Anies memasukkan orang-orangnya ke dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP)

    “Dulu pernah memimpin juga kan yang berkomentar (Anies Baswedan) ini toh, kita ingat dulu memasukkan TGUPP segala macam,” ujarnya.

    Tidak sampai di situ, eks Anggota DPRD DKI Jakarta itu bahkan Anies juga menitip sejumlah orangnya. Saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

    Orang-orang tersebut, kata dia, masih bekerja di Pemerintah Provinsi DKI.

    “Bahkan saat ini banyak orang beliau masih bercokol di DKI. Yang non PNS. Ada yang macam-macam lah, nggak usah juga jadi mengomentari,” imbuhnya.

    Bagi bestari, kritikan Anies seperti menepuk air di dulang.

    “Ini kan jadi menepuk air didulang terpercik ke wajah sendiri ini namanya, padahal menitip-nitip juga,” pungkasnya.

    Sebelumnya, kritikan Anies itu disampaikan saat dia menghadiri Dialog Kebangsaan Gerakan Rakyat Indonesia di Hotel UTC Semarang. Berlangsung Rabu (8/10).

    “Hari ini kita menyaksikan bagaimana jabatan dipandang sebagai pendapatan. Jabatan dipandang sebagai kegiatan mencari keuntungan,” ujar Anies.

  • Dede Budhyarto Sindir Roy Suryo Cs: Serangan ke Jokowi Ada Motif Politik dan Ekonomi

    Dede Budhyarto Sindir Roy Suryo Cs: Serangan ke Jokowi Ada Motif Politik dan Ekonomi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris Independen PT Pelni, Kristia Budhyarto, angkat bicara soal aksi Roy Suryo Cs yang belakangan ramai karena berziarah ke makam keluarga mantan Presiden Jokowi.

    Kristia, yang akrab disapa Dede, menilai bahwa serangan terhadap Jokowi selama ini bukan murni karena alasan moral atau kebenaran, melainkan sudah terstruktur dan bermotif politik maupun ekonomi.

    “Serangan terhadap Jokowi bersifat sistematis dan berbasis motif ekonomi atau politik, bukan kebenaran fakta,” ujar Dede di X @kangdede78 (13/10/2025).

    Dikatakan Dede, ada pihak-pihak yang memang sengaja memelihara narasi kebencian terhadap Presiden dan keluarganya demi keuntungan tertentu.

    “Selama ada pasar kebencian, isu semacam ini akan terus diproduksi,” tegasnya.

    Sebagai pendukung Jokowi, Dede turut menanggapi maraknya polemik di media sosial terkait kunjungan Roy Suryo Cs ke makam keluarga Jokowi di Karanganyar, Jawa Tengah.

    Aksi tersebut menuai beragam reaksi publik, sebagian menilai sebagai bentuk provokasi politik yang tidak etis, terlebih dilakukan terhadap keluarga yang sudah wafat.

    Sementara itu, pihak keluarga Jokowi melalui Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebelumnya telah menyampaikan ucapan terima kasih dan memilih tidak menanggapi lebih jauh polemik tersebut.

    Sebelumnya, Dokter Tifauzia Tyassuma menegaskan bahwa kunjungan tersebut bukan untuk melakukan hal yang negatif.

    Hanya saja, itu merupakan bagian dari kegiatan Tim Pencari Fakta yang tengah melakukan observasi lapangan di wilayah Solo dan sekitarnya.