Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Lagi, Anies Sindir Pedas Prabowo Soal Lowongan Kerja Seret dan PHK Dimana-mana

    Lagi, Anies Sindir Pedas Prabowo Soal Lowongan Kerja Seret dan PHK Dimana-mana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan calon presiden pada Pilpres 2024, Anies Baswedan menyoroti klaim Presiden RI Prabowo Subianto terkait tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,76 persen, angka tersebut menurut Prabowo terendah sejak krisis ekonomi 1998.

    Anies menyampaikan, pernyataan tersebut justru bertolak belakang dengan realitas di lapangan yang memperlihatkan kompleksitas lebih tinggi.

    “Setahun sudah pemerintahan baru ini berjalan. Pak presiden baru saja bilang bahwa angka pengangguran terendah sejak tahun 1998. Bagus dong kalau gitu, tapi kenapa obrolan sehari-hari yang kedengarannya malah sebaliknya, susah cari kerja, lowongan seret, PHK di mana-mana,” ujar Anies dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, dikutip pada Sabtu (25/10/2025).

    “Lah kok bisa? Ya memang sebenarnya kita tidak bisa ya berhenti di satu angka saja di lapangan ceritanya jauh lebih kompleks,” sambungnya mengawali kritik.

    Anies menyebut, jika melihat data lebih dalam ada sejumlah masalah yang terjadi.

    Pertama, pengangguran absolut justru naik, presentasenya memang turun tapi jumlah orang nambah karena angkatan kerjanya membesar.

    Kedua, kualitas kerjanya melemah. Menurut mantan gubernur DKI Jakarta itu, pekerjaan yang sifatnya part time jumlahnya nambah sementara yang full time jumlahnya berkurang.

    “Nah, banyak yang dihitung itu disebut sebagai bukan pengangguran padahal mereka itu kerja part time dengan jam kerja dan penghasilan yang amat tidak layak,” ucap dia.

    Selanjutnya, Anies menuturkan mayoritas pekerja di Indonesia 60% masih pekerja informal dengan upahnya cenderung rendah, tidak punya perlindungan sosial, dan tidak punya pelindungan hukum yang cukup.

  • Amien Rais Minta Prabowo Pecat Luhut: Dia Sukses Berduet dengan Jokowi Menghancurkan Indonesia Selama 10 Tahun

    Amien Rais Minta Prabowo Pecat Luhut: Dia Sukses Berduet dengan Jokowi Menghancurkan Indonesia Selama 10 Tahun

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politisi senior Amien Rais mengingatkan Presiden Prabowo Subianto terkait orang di sekitarnya. Walau kepercayaan publik di masa setahun pemerintahannya terbilang tinggi.

    “Kita bersyukur tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Prabowo itu cukup tinggi. Tapi banyak hal yang membuat kita gundah dan khawatir,” kata Amien dikutip dari YouTuube Amien Rais Official, Sabtu (25/10/2025).

    Di sekitar Prabowo, dia mengatakan, masih banyak pemuja Jokowi. Salah satunya Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaita.

    “Masih cukup banyak oknum-oknum jahat yang tetap memuja Jokowi, dan yang paling bahaya adalah tokoh bernama Luhut Binsar Pandjaita,” ujar mantan Ketua MPR RI itu.

    “Tokoh yang satu ini berduet dengan Jokowi, sukses menghancurkan Indonesia selama sepuluh tahun,” sambung Amien Rais.

    Bagi orang yang mengenal Luhut, Amien Rais mengatakan Luhut adalah sosok plin plan. Tidak hanya itu. Dia bahkan mengggambarkannya sebagai orang rakus dan serakah.

    “Si Luhut ini juga manusia sombong dan plin-plan. Tapi bagi yang tahu siapa Luhut sebenarnya, seperti Pak Mayjen Purnawirawan Soenarko, beliau berkata,” terangnya.

    “Dia Luhut ngomong kita kampungan, karena itu saya katakan Luhut itu manusia pembohong. Penjliat, yang sangat rakus dan serakah,” tambahnya.

    Amien Rais juga mengungkit bagaimana Prabowo pernah mendamprat Prabowo. Kala itu Prabowo mencalonkan presiden.

    “Sebagai pemuja Jokowi, dia pernah mendamprat Prabowo seenak mulutnya. Saya kutip omongan Luhut. “Dari TNI saja dipecat, masa Prabowo mau jadi presiden.”,” imbuhnya, mengulang kembali pernyataan Luhut.

  • Muhammadiyah Gerakkan Ijtihad Politik Baru: Dorong Demokrasi yang Bermoral dan Berkeadaban

    Muhammadiyah Gerakkan Ijtihad Politik Baru: Dorong Demokrasi yang Bermoral dan Berkeadaban

    “Melalui MLPR, kita ingin menciptakan sistem yang tetap memberi ruang bagi individu, tapi tidak mengabaikan peran partai dan kaderisasi,” jelas Basti Tetteng yang juga akademisi Universitas Negeri Makassar ini.

    Forum Tudang Sipulung akan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari anggota DPR RI, akademisi, aktivis NGO, hingga perwakilan partai politik. Mereka akan duduk bersama membedah tantangan dan peluang reformasi sistem Pemilu ke depan.

    Kegiatan ini terbuka untuk umum dan dirancang dalam semangat “tudang sipulung”, tradisi Bugis-Makassar yang berarti duduk bersama mencari mufakat dengan hati jernih. Melalui format ini, Muhammadiyah ingin menghidupkan kembali nilai musyawarah dan kebersamaan dalam mencari solusi atas problem politik bangsa.

    “Kita ingin politik yang tidak dikuasai uang, tapi dihidupkan oleh kesadaran dan moral publik, Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk ikut berbicara tentang masa depan demokrasi Indonesia.” ujar Masmulyadi, Koordinator penyelenggara kegiatan.

    Dengan langkah ini, Muhammadiyah tidak hanya berbicara tentang sistem Pemilu, tetapi juga membangun kesadaran baru: bahwa demokrasi sejati hanya dapat hidup jika dilandasi keadilan, etika, dan tanggung jawab kebangsaan. (rls-sam/fajar)

  • Citra Gibran Bergantung Figur Bapaknya, Gus Umar Sindir Konstitusi Dilabrak Demi Anak

    Citra Gibran Bergantung Figur Bapaknya, Gus Umar Sindir Konstitusi Dilabrak Demi Anak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Model kepemimpinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perbincangan publik terutama dari pengamat dan tokoh nasional.

    Analis komunikasi politik, Hendri Satrio atau Hensat, menilai Gibran perlu segera membangun kepercayaan publik terhadap kualitas dirinya sebagai wakil presiden di tahun kedua kepemimpinan duet Prabowo-Gibran.

    Ia menilai, citra Gibran selama ini masih dianggap bergantung pada figur sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    “Menurut saya, Gibran harus membuktikan kualitasnya agar masyarakat percaya, bukan hanya menghindari persepsi bahwa perannya hanyalah tidak mengganggu presiden,” ujar Hensat, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Hensat menilai, selama menjabat sebagai Wali Kota Solo hingga kini menjadi wakil presiden, Gibran kerap dikaitkan dengan pengaruh Jokowi. Hal ini dinilai membuat publik sulit menilai kontribusi nyata dari Gibran sendiri.

    “Jadi yang harus diperbaiki Gibran itu adalah kepercayaan masyarakat akan kualitas dia, trust level terhadap kualitas dia. Karena selama ini kan citranya dia jadi wali kota dibantu oleh bapaknya, jadi wapres pun dibantu oleh bapaknya,” kata Hensa.

    Ia bahkan membandingkan Gibran dengan sejumlah wakil presiden terdahulu seperti Ma’ruf Amin, Boediono, dan Jusuf Kalla yang dinilai mampu memberi dukungan substansial terhadap presiden tanpa bayang-bayang figur lain.

    Di sisi lain, sentimen publik terhadap isu politik dinasti juga mencuat dari pernyataan tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Sahadat Hasibuan, di platform X (Twitter) miliknya @umarrhasibuan_.

  • Analis Politik Prediksi Duet Prabowo-Gibran Tidak Bakal Lanjut 2029, Dedi Mulyadi Berpeluang

    Analis Politik Prediksi Duet Prabowo-Gibran Tidak Bakal Lanjut 2029, Dedi Mulyadi Berpeluang

    Fajar.co.id, Jakarta — Dinamika politik yang kini berkembang menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran diprediksi hanya akan bertahan satu periode.

    Prediksi itu disampaikan analis politik Rocky Gerung. Dia menilai, akan ada figur lain yang bakal mendampingi Prabowo pada Pilpres 2029 mendatang.

    Menurut Rocky, Partai Gerindra kemungkinan besar sudah menyiapkan figur lain yang dianggap lebih matang secara intelektual dan memiliki visi politik yang lebih sejalan dengan gagasan Prabowo.

    Gibran, kata Rocky, memang punya keunggulan dalam hal elektabilitas dan popularitas, tetapi belum cukup kuat dalam hal kapasitas ideologis dan pemikiran ekonomi politik yang menjadi fondasi utama pemikiran Prabowo.

    Dia menilai, untuk meneruskan gagasan besar ayah Prabowo, yakni Soemitro Djojohadikoesoemo dengan konsep “Sumitronomics”, dibutuhkan figur yang lebih memahami kerangka tersebut, bukan hanya mengandalkan ketenaran atau posisi politik.

    Rocky juga menyampaikan bahwa peluang bisa saja terbuka bagi nama-nama lain di tubuh Gerindra yang tengah naik daun. “Salah satunya adalah Dedi Mulyadi, yang dinilainya memiliki citra kuat sebagai pemimpin daerah yang dekat dengan rakyat dan membawa nilai-nilai kemanusiaan serta lingkungan,” katanya, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Menurut Rocky Gerung, Dedi Mulyadi dianggap lebih siap jika Gerindra ingin melahirkan figur yang bisa melanjutkan kepemimpinan Prabowo dengan karakter kuat dan gagasan mandiri.

    Prediksi Rocky ini dinilai sejumlah pihak sangat masuk akal. Terlebih, akhir-akhir ini publik meragukan kapasitas Gibran sebagai pemimpin.

  • Analis Politik Prediksi Duet Prabowo-Gibran Tidak Bakal Lanjut 2029, Dedi Mulyadi Berpeluang

    Analis Politik Prediksi Duet Prabowo-Gibran Tidak Bakal Lanjut 2029, Dedi Mulyadi Berpeluang

    Fajar.co.id, Jakarta — Dinamika politik yang kini berkembang menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran diprediksi hanya akan bertahan satu periode.

    Prediksi itu disampaikan analis politik Rocky Gerung. Dia menilai, akan ada figur lain yang bakal mendampingi Prabowo pada Pilpres 2029 mendatang.

    Menurut Rocky, Partai Gerindra kemungkinan besar sudah menyiapkan figur lain yang dianggap lebih matang secara intelektual dan memiliki visi politik yang lebih sejalan dengan gagasan Prabowo.

    Gibran, kata Rocky, memang punya keunggulan dalam hal elektabilitas dan popularitas, tetapi belum cukup kuat dalam hal kapasitas ideologis dan pemikiran ekonomi politik yang menjadi fondasi utama pemikiran Prabowo.

    Dia menilai, untuk meneruskan gagasan besar ayah Prabowo, yakni Soemitro Djojohadikoesoemo dengan konsep “Sumitronomics”, dibutuhkan figur yang lebih memahami kerangka tersebut, bukan hanya mengandalkan ketenaran atau posisi politik.

    Rocky juga menyampaikan bahwa peluang bisa saja terbuka bagi nama-nama lain di tubuh Gerindra yang tengah naik daun. “Salah satunya adalah Dedi Mulyadi, yang dinilainya memiliki citra kuat sebagai pemimpin daerah yang dekat dengan rakyat dan membawa nilai-nilai kemanusiaan serta lingkungan,” katanya, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Menurut Rocky Gerung, Dedi Mulyadi dianggap lebih siap jika Gerindra ingin melahirkan figur yang bisa melanjutkan kepemimpinan Prabowo dengan karakter kuat dan gagasan mandiri.

    Prediksi Rocky ini dinilai sejumlah pihak sangat masuk akal. Terlebih, akhir-akhir ini publik meragukan kapasitas Gibran sebagai pemimpin.

  • Survei Kinerja Gibran Tinggi, Rocky Gerung Curiga

    Survei Kinerja Gibran Tinggi, Rocky Gerung Curiga

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Berdasarkan hasil survei Poltracking Indonesia terkait kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan bahwa tingginya kepuasan publik terhadap Gibran yang dinilai sosok pemimpin muda yang membawa energi baru dan perubahan positif.

    Kepuasan publik terhadap Gibran sebesar 19 persen. Selain itu, 15,7 persen responden juga menilai Gibran dekat dengan rakyat, mampu bersinergi dengan Presiden Prabowo Subianto sebanyak 10,3 persen, pintar dan cerdas 8,7 persen.

    Pengamat Politik Rocky Gerung meragukan hasil survei tersebut. Baginya sejumlah lembaga survei dengan mudah dibayar untuk merawat eksistensi politik Gibran dengan asumsi bahwa Gibran harus selalu ada dalam persepsi positif.

    “Tetapi publik tahu apa yang disebut kasat kusut di lembaga survey. Dengan mudah kita bandingkan bagaimana mungkin ada prestasi wakil presiden kendati didempetkan dengan prestasi presiden. Selama tidak ada satu keterangan publik yang membuat kita yakin bahwa Pak Gibran itu bekerja,” kata Rocky dilansir dari kanal YouTube-nya, Kamis (23/10/2025).

    Terlebih apabila Gibran disandingkan pada Prabowo lalu dianggap sebagai prestasi Gibran, kata Rocky orang menganggapnya terlalu mengada-ada.

    Termasuk pada hal-hal yang bersifat sosial saja, kinerja Gibran sebagai wapres tak terlihat. Karena itu dia mencurigai lembaga survei tersebut sengaja digaji untuk memelihara elektabilitas Gibran.

    Apalagi kata dia, Gibran pastinya punya ambisi untuk menjadi Presiden di kemudian hari menggantikan Prabowo Subianto.

  • Gibran Disebut sebagai Titik Lemah Pemerintahan Prabowo, Rizal Fadillah: Anak Ingusan Berbaju Kebesaran

    Gibran Disebut sebagai Titik Lemah Pemerintahan Prabowo, Rizal Fadillah: Anak Ingusan Berbaju Kebesaran

    Kata Rizal, publik kini menginginkan sosok pengganti Gibran yang lebih mumpuni.

    “Rakyat ingin Gibran diganti oleh figur yang lebih mumpuni. Prabowo jangan playing victim merasa terancam oleh ulah mafia Solo,” tegasnya lagi.

    Rizal juga menyinggung kemungkinan politik dinasti Jokowi masih membayangi kekuasaan saat ini.

    “Gibran menjadi kepanjangan tangan politik Jokowi, mendisain 2029 menggantikan Prabowo,” katanya.

    Ia menilai, jika Prabowo terus membiarkan kondisi ini, maka posisi politiknya justru akan terancam.

    “Prabowo dalam intaian. Jika ada kesempatan kaki Jokowi dapat menendang Prabowo untuk Gibran,” Rizal menuturkan.

    Ia pun mengutip dasar hukum yang bisa digunakan sebagai landasan pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

    “Pasal 7A UUD 1945 memberi ruang untuk itu, ‘Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR baik apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden,” urainya.

    Lebih jauh, Rizal mengatakan bahwa satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan kinerja signifikan.

    “Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN baru sebatas omon-omon, kesenjangan sosial tajam, kabinet gembrot dan boros, aparat jumawa, rakyat semakin tidak berdaya,” timpalnya.

    Rizal bilang, bila tidak ada perbaikan mendasar, maka opsi pemakzulan terhadap keduanya bisa menjadi pilihan rakyat.

  • Mengulas Kontes Popularitas Pejabat, Peneliti ISEAS: Paling Berhasil KDM, Urus Apa Saja Kecuali Pemerintahannya

    Mengulas Kontes Popularitas Pejabat, Peneliti ISEAS: Paling Berhasil KDM, Urus Apa Saja Kecuali Pemerintahannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politik tidak hanya kontestasi dalam kepintaran, usulan kebijakan, atau penampilan fisik. Namun juga kontes popularitas (popularity contest). Seorang politisi boleh tidak berparas ganteng atau cantik; tidak pintar, dan tidak punya agenda apapun. Namun dia tetap populer.

    Hal tersebut disampaikan peneliti ISEAS Yosuf-Ishak Institute, Made Supriatma, melalui akun media sosialnya. Dia membahas fenomena tersebut yang belakangan ini makin ramai di ruang publik.

    Menurutnya, hal itulah yang terjadi dalam politik kita sekarang ini. Hal-hal dangkal — dan bukan substansial — akan memenangkan Anda dalam kontes kepopuleran. Media sosial memperkuat ini semua. Banyak hal dungu dan kelakuan yang dongok justru membuat seorang politisi menjadi populer.

    Joget gemoy, lanjut Made, membawa orang menjadi presiden. Dan, hei, jangan dikira terjadi begitu saja. Tidak. Gemoy adalah hasil koreografi. Ia adalah hasil studi mendalam tentang kebiasaan manusia Indonesia yang menjadi pemilih — khususnya di media-media sosial.

    “Saya dengar, ia adalah hasil kerja sebuah perusahan dan konsultan politik dari sebuah negara di Eropa Timur,” ungkap Made, dikutip Kamis (23/10/2025).

    Sang konsultan dan perusahannya, sambung dia, juga sudah sukses membawa BongBong Marcos Jr ke tampuk kekuasaannya. Itu sebuah perjalanan yang sesungguhnya mustahil, Marcos Sr sang ayah adalah seorang Kleptokrat — penguasa maling. Semua orang tahu itu. Namun dengan media sosial, semua ingatan itu dicuci bersih.

    Sama. Gemoy juga seperti itu bukan? Apa? Tidak bermoral? Gaes, ini bukan masalah moral. Ini adalah masalah, seperti kata Hasan Nasbi, menang dan kalah. Kowe nggak populer pas masa kampanye, kowe out. Kalah! Tapi tentu penentu kemenangan pemilu itu bukan hanya popularitas. Kita tahu, logistik juga penting. Kalau tidak yang paling penting. “Tapi popularitas plus logistik akan memberikan Anda 58%, seperti approval rating pemerintahan sekarang. Iya kan?” ujarnya.

  • Celios Dihajar PSI Gegara Beri Nilai 3 dari 10: Riset atau Orderan Jatuhkan Prabowo-Gibran?

    Celios Dihajar PSI Gegara Beri Nilai 3 dari 10: Riset atau Orderan Jatuhkan Prabowo-Gibran?

    Karena itu, lanjutnya, survei Celios yang menggunakan metode serupa juga tak layak disebut riset ilmiah.

    “Pengikut Celios kalau dijadikan responden, ya sudah pasti bisa ditebak hasilnya. Tidak perlu riset-riset!,” timpalnya.

    Dian menegaskan, siapapun berhak menilai kinerja pemerintahan, namun lembaga survei harus tunduk pada kaidah metodologi ilmiah.

    “Semua orang bisa memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan. Mau kasih nol, satu, dua, atau sembilan, juga bebas! Tapi kalau lembaga mengaku telah melakukan riset maka dia harus tunduk pada metodologi,” imbuhnya.

    Lebih lanjut, ia menyindir klaim riset yang dilakukan Celios. “Jangan ngaku riset tapi sebenarnya lagi ngibul!” tegasnya.

    Dian juga mempertanyakan validitas hasil riset Celios yang memberi nilai rendah terhadap sejumlah kementerian.

    “Apalagi sampai mau nge-chek kesuksesan program, variabel itu penting. Mana yang harus dikontrol, mana yang bebas. Kalau ujug-ujug ada raport nilai 3, ya monmaap, itu namanya tendensius bukan penilaian,” bebernya.

    Bahkan, ia menduga riset tersebut sarat kepentingan politik.

    “Apalagi penilaian terhadap kinerja kementerian, jangan-jangan itu semua orderan,” tandasnya.

    Menurut Dian, riset kebijakan publik harus didasarkan pada pendekatan ilmiah dan instrumen kausalitas yang tepat.

    “Riset kebijakan itu penting soal kausalitas. Ada instrumennya, harus objektif. Boleh pakai difference in differences,” ucapnya.

    Ia pun menyarankan agar Celios jujur kepada publik mengenai tujuan dari surveinya.

    “Jadi saran saya sama peneliti maha benar Celios, gentle aja bilang bahwa ini bukan hasil riset tapi hasil diskusi-diskusi tim untuk menjatuhkan citra Prabowo-Gibran!” katanya menohok.