Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Dukung Soeharto Jadi Pahlawan, Unggahan PSI yang Menyerang Keluarga Cendana Kembali Viral

    Dukung Soeharto Jadi Pahlawan, Unggahan PSI yang Menyerang Keluarga Cendana Kembali Viral

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kini mendukung Presiden ke-2 RI, HM Soeharto, jadi pahlawan nasional. Hal itu dinilai kontras dengan sikap PSI sebelumnya.

    Pada 15 Mei 2018, PSI melalu akun resminya di X mengunggah sebuah video yang membandingkan keluarga Presiden ke-7 Jokowi dengan Soeharto. Di situ, PSI membeberkan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) keluarga Cendana alias Soeharto.

    “Anak-anak Jokowi mah gak manfaatin jabatan bapaknya. Beda sama anak penguasa rezim Orba,” tulis PSI di video tersebut, dikutip Sabtu (1/11/2025).

    Setelahnya, dugaan KKN itu dipaparkan. Misalnya anak Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut, serta anaknya yang lain.

    “Tutut misalnya, punya ribuah hektare lahan sawit, stasiun tv, dan jalan tol.
    Bambang bangun bimantara dan manfaatkan Bulog untuk impor pangan,” paparnya.

    “Tommy memonopili impor barang mewah dan tata niaga cengkeh,” sambungnya.

    Selain itu, disebutkan pula banyak yayasan dibentuk. Bahkan, kroni Soeharto pun disebut dipermudah membangun kerajaan bisnis.

    “Banyak yayasan mereka didirikan untuk keruk keuntungan. Para kroninya juga dipermudah menguasai lahan bisnis,” jelasnya.

    “1998, Cendana mengantongi kekayaan Rp200 triliun rupiah. Lawan rezim KKN, dukung presiden jujur!” tambahnya.

    Sebelumnya, PSI menilai rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Soeharto, merupakan langkah yang tepat dan berani. Menurutnya, bangsa Indonesia perlu menilai Soeharto secara utuh – bukan hanya dari sisi kontroversinya, tapi juga dari kontribusinya yang besar bagi pembangunan nasional.

  • Dilarang Tim Dokter Keluar Rumah, Jokowi Batal Hadiri Kongres III Projo

    Dilarang Tim Dokter Keluar Rumah, Jokowi Batal Hadiri Kongres III Projo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi batal menghadiri Kongres III Projo 2025 di Jakarta, pada Sabtu (1/11/2025).

    Hal itu diungkap Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah yang merupakan ajudan Jokowi.

    Kompol Syarif menyebut ketidakhadiran Jokowi disebabkan kondisi kesehatan yang mengharuskannya beristirahat penuh atas anjuran tim dokter.

    Dia membeberkan bahwa tim dokter meminta agar Jokowi itu tetap beristirahat dan tidak beraktivitas di luar ruangan.

    “Karena pertimbangan tim dokter yang menganjurkan Bapak Jokowi untuk beristirahat dan tidak beraktivitas di luar ruangan, beliau belum dapat menghadiri Kongres III Projo,” beber Syarif kepada awak media.

    Syarif menambahkan bahwa Presiden Jokowi sedang berada di kediamannya di Solo.

    Jokowi dikabarkan hanya mengirimkan video singkat arahan kepada seluruh kader Projo yang hadir.

    “Sebagai gantinya, Bapak telah mengirimkan video singkat berisi pesan dan semangat bagi seluruh Keluarga Besar Projo dan peserta kongres,” urai Syarif.

    Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Relawan Pro Jokowi (Projo) sowan ke kediaman pribadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Solo, Jumat (24/10/2025).

    Itu merupakan pertemuan perdana setelah Budi Arie terkena reshuffle dari Kabinet Prabowo-Gibran.

    “Minggu depan tanggap 1 da 2 November 2025, Projo akan menggelar kongres di Jakarta dengan tema ‘Selalu setia di garis rakyat’. Karena itu kami sowan ke Pak Jokowi karena sebagai Ketua Dewan Pembina Projo, Pak Jokowi kita minta untuk hadir dan membuka Kongres ke-3 Projo pada 2025,” kata Budie Arie di kediaman Jokowi di Solo pada Jumat (24/10/2025) lalu. (bs-sam/fajar)

  • Budi Arie Ingin Gabung Gerindra, Sadar Jokowi Tak Punya Kekuatan Lagi?

    Budi Arie Ingin Gabung Gerindra, Sadar Jokowi Tak Punya Kekuatan Lagi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi mengaku ingin bergabung dengan Partai Gerindra. Hal itu disampaikan di sela-sela Kongres III Projo di Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2025).

    “Pasti Gerindra. Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini,” kata Budi Arie.

    Pegiat Media Sosial, Chusnul Chotimah menyebut Budi Arie telah menyadari bahwa Jokowi sudah tak memiliki kekuatan lagi.

    “Dia sadar kedepan Jokowi sudah ga punya kekuatan makanya lebih memilih gabung Gerindra daripada PSI partainya Jokowi,” tuturnya. 

    Apalagi kata dia, Bos Relawan Jokowi itu selama ini tak bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    “Fakta sederhana, sekelas ketua relawan Jokowi ternyata ga mau bergabung ke PSI partainya Jokowi, lalu kalian bermimpi PSI mau ngalahin PDIP?,” tandasnya. 

  • Said Didu: Inisial J Menunggu agar Jadi Ketua Dewan Pembina 6 Partai Sekaligus

    Said Didu: Inisial J Menunggu agar Jadi Ketua Dewan Pembina 6 Partai Sekaligus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sosok inisial J yang tampaknya sengaja dirahasiakan PSI untuk diumumkan tampaknya mulai terkuak.

    Meski banyak masyarakat sudah bisa menebak siapa inisial J itu, partai yang dipimpin putra bungsu Jokowi itu belum mau mengumumkannya.

    Mantan anggota DPR RI, Muhammad Said Didu, menyampaikan terkait temuannya perihal kesengajaan PSI tersebut yang disebutnya info A-1000.

    “Info A-1000: Kenapa Dewan Pembina PSI yg berinisial J belum diumumkan?” tulis Said Didu yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN.

    Dia mengaku mendapat info bahwa nama inisial J sengaja diulur agar bisa jadi pemberitaan heboh karena sosok tersebut akan jadi Dewan Pembina untuk enam partai dan dilantik bersamaan.

    “Infonya karena menunggu agar pelantikan J jadi Ketua Dewan Pembina 6 Partai sekaligus dilakukan bersamaan,” sambung Said Didu.

    Adapun keenam partai tersebut adalah 1) PSI, 2) Projo, 3) Golkar, 4) PAN, 5) PPP, dan 6) Nasdem (masih alot). “Parcok dan Termul dibalik layar aja,” tutup Said Didu, dikutip Sabtu (1/11/2025).

    Sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan setelah menerima dua buah topi dari Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni.

    Ada satu topi itu bertuliskan huruf “J”, memicu spekulasi bahwa Jokowi adalah sosok yang dimaksud sebagai ketua Dewan Pembina PSI berinisial “J”.

    Momen itu terekam dalam unggahan video di akun Instagram @rajaantoni pada Senin (27/10/2025). Dilihat dari video itu, Raja Juli dan Jokowi tampak duduk santai di sebuah meja sambil berbincang.

  • Ahok Ungkap Pernah Ditawari Jabatan Menteri Jika Dukung Prabowo: Saya Bilang, Justru Kalau Ganjar Kalah, Saya Harus Fight!

    Ahok Ungkap Pernah Ditawari Jabatan Menteri Jika Dukung Prabowo: Saya Bilang, Justru Kalau Ganjar Kalah, Saya Harus Fight!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kembali membuat pernyataan mengejutkan.

    Dalam videonya yang beredar, Ahok mengaku pernah ditawari posisi strategis apabila bersedia mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden.

    “Kamu bisa jadi dirut, terus jadi menteri. Saya tawarkan jadi dirut Pertamina. Juni kemarin,” ujar Ahok, dikutip Sabtu (1/11/2025).

    Dikatakan Ahok, tawaran tersebut tidak berhenti sampai di situ. Ia bahkan dijanjikan akan diangkat menjadi menteri setelah reshuffle kabinet.

    “Terus dia bilang begitu menang, Maret ini akan reshuffle. Saya diangkat jadi menteri,” ungkapnya.

    Namun, Ahok menegaskan dirinya menolak tawaran tersebut.

    Ia justru memilih untuk tetap mendukung Ganjar Pranowo, meski peluangnya untuk menang disebut kecil.

    “Tapi saya bilang, justru kalau Ganjar akan kalah, saya harus melepaskan jabatan saya untuk fight untuk kemenangan Ganjar,” tegasnya.

    Ahok menyebut, dalam politik tidak seharusnya seseorang menggunakan persepsi yang keliru.

    “Jadi kita jangan gunakan persepsi yang salah. Saya bilang gitu loh,” lanjutnya.

    Ia menegaskan, ketika seseorang merasa calon yang didukung akan kalah, justru seharusnya semakin berjuang, bukan malah mundur.

    “Kalau kamu merasa Ganjar akan kalah, tidak bisa satu putaran, kamu harus keluar dong untuk all out berjuang buat dia,” imbuhnya.

    Ahok juga mengaku sempat ditakut-takuti oleh sejumlah pihak yang mempertanyakan bagaimana ia akan bertahan jika kehilangan jabatan.

    “Lalu mereka bilang, kalau gitu kamu mau makan apa? Saya takut-takutin,” katanya.

  • Sukses Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah, Tito Karnavian Raih Penghargaan Governance and Regional Equity 2025

    Sukses Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah, Tito Karnavian Raih Penghargaan Governance and Regional Equity 2025

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meraih penghargaan Outstanding in Governance and Regional Equity dalam ajang bergengsi CNN Indonesia Awards 2025 yang digelar di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10).

    Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Pendiri CT Corp, Chairul Tanjung, sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Tito dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Sebagai Menteri Dalam Negeri, Tito dinilai berhasil memastikan kebijakan nasional dan daerah berjalan selaras, transparan, serta berdampak nyata bagi masyarakat.

    Melalui penguatan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas layanan publik, dan dorongan terhadap inovasi daerah, Tito Karnavian menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berkeadilan.

    Kiprahnya sejalan dengan visi Asta Cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan hingga ke pelosok negeri.

    Ajang CNN Indonesia Awards merupakan bentuk apresiasi bagi individu, institusi, dan pemimpin yang memberi kontribusi besar dalam memajukan Indonesia, serta menjadi inspirasi bagi pihak lain.

    Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, antara lain Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Kapasitas Tito Karnavian dalam memperkuat sinergi pusat dan daerah telah mendapat pengakuan dari berbagai pemerintah daerah.

  • Sidang Paripurna Bahas Pemakzulan Bupati Sudewo, Ribuan Aparat Dikerahkan

    Sidang Paripurna Bahas Pemakzulan Bupati Sudewo, Ribuan Aparat Dikerahkan

    FAJAR.CO.ID, PATI — DPRD Pati menggelar sidang paripurna guna membahas hak angket pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, pada Jumat (31/10).

    Sidang paripurna yang membahas pemakzulan bupati itu mendapat pengawalan ketat dari aparat gabung TNI dan Polri. Hal itu dilakukan setelah adanya kabar pendukung Bupati Pati akan turun ke jalan.

    Kendati begitu, Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi memastikan massa pendukung Bupati Sudewo batal turun ke jalan saat sidang paripurna DPRD Pati membahas hak angket pemakzulan.

    “Kelompok yang pro-Bupati membatalkan kedatangan, tetapi kami tetap mengantisipasi segala kemungkinan, termasuk skenario terburuk,” ujar Jaka.

    Meski situasi relatif kondusif, ribuan personel gabungan TNI-Polri tetap disiagakan di sejumlah titik strategis, terutama sekitar Gedung DPRD, Alun-Alun Simpang Lima, dan kantor pemerintahan.

    Satlantas Polresta Pati juga telah menyiapkan jalur alternatif lalu lintas untuk menjaga kelancaran mobilitas warga. “Personel kami ditempatkan di setiap obyek vital agar aktivitas masyarakat tetap aman,” tambahnya.

    Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto menegaskan, aparat akan menindak tegas setiap tindakan anarkistis atau perusakan fasilitas umum.

    “Oleh karena itu, kami imbau masyarakat untuk tetap menyalurkan aspirasi secara damai dan tertib,” katanya.

    Sebagai langkah antisipasi, akses menuju Alun-Alun Pati ditutup sementara, dan kawat berduri dipasang di sekitar area DPRD guna menghindari potensi provokasi dari massa yang berseberangan.

    Dalam pengamanan ini, Polda Jateng menurunkan 3.379 personel dari berbagai fungsi, mulai dari Brimob, Sabhara, Intelkam, hingga Reserse dan Humas. (fajar)

  • Soal ‘Apa Hebatnya Soeharto’, Pentolan PSI Skakmat Telak PDIP

    Soal ‘Apa Hebatnya Soeharto’, Pentolan PSI Skakmat Telak PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menyindir PDI Perjuangan yang menentang keras pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Presiden ke-2 Soeharto.

    Ia yakin penolakan tersebut tidak mempengaruhi keputusan pemerintah dalam menentukan siapa yang layak menerima gelar pahlawan nasional.

    “Pernyataan sikap satu atau dua orang dari PDI-P tentu tidak akan mempengaruhi keputusan pemerintah. Saya yakin pemerintah memiliki mekanisme dan pendalaman yang komprehensif. Tim penilai gelar pahlawan sudah meneliti dengan matang, dan siapapun yang akan ditetapkan nantinya pasti telah memenuhi kriteria,” kata Bestari dalam keterangannya dikutip pada Jumat (31/10).

    Mantan politisi Partai Nasdem itu menyebut, bangsa Indonesia perlu menilai Soeharto yang dijuluki Bapak Pembangunan itu secara objektif, bukan hanya dilihat dari sisi kontroversinya.

    Menurutnya, Soeharto adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak bisa dihapus. Soeharto membawa Indonesia menuju stabilitas ekonomi, swasembada pangan, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran.

    “Itu fakta sejarah yang tidak bisa disangkal,” tegas Bestari.

    Lebih lanjut, Bestari menilai, pandangan negatif terhadap Soeharto yang disertai kalimat merendahkan menunjukkan pandangan yang tidak objektif terhadap sejarah.

    Bestari lantas mengatakan partai yang digawangi Megawati Soekarnoputri itu belum siap berdamai dengan sejarah.

    Salah satu pernyataan kader PDIP yang disorotnya adalah ‘apa hebatnya Soeharto?’ dinilai Bestari tidak bijak.

  • Soal Purbaya Layak Jadi Cawapres, Dedy Nur PSI: Populer Hari Ini, Besok Belum Tentu

    Soal Purbaya Layak Jadi Cawapres, Dedy Nur PSI: Populer Hari Ini, Besok Belum Tentu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur, ikut merespons hasil survei Indeks Politica yang menempatkan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai sosok paling layak jadi Cawapres 2029.

    Dikatakan Dedy, ketokohan Purbaya saat ini patut dihargai, meski menurutnya politik kerap berubah dengan cepat dan sulit diprediksi.

    “Tinggal tunggu apakah beliau ini akan terus eksis dalam beberapa tahun yang akan datang,” ujar Dedy di X @DedynurPalakka (31/10/2025).

    “Karena dalam dunia politik, siapa yang populer hari ini belum tentu populer di masa depan,” tambahnya.

    Meski begitu, Dedy menegaskan pentingnya memberi apresiasi terhadap figur yang muncul dengan cara yang jujur dan memikat publik tanpa pencitraan berlebihan.

    “Tapi kita tetap perlu menghargai beliau ini. Karena ia hadir dengan pendekatan yang bikin banyak jiwa bergairah dan popularitas individual eksis karena otentik,” katanya.

    Dedy pun berharap akan semakin banyak generasi muda yang memiliki kualitas dan keberanian untuk tampil secara apa adanya dalam dunia politik nasional.

    “Saya sih berharap akan lebih lagi anak-anak bangsa berkualitas yang berani tampil otentik untuk menjawab beragam problem kebangsaan,” tandasnya.

    Terpisah, Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, mengaku tidak terkejut dengan naiknya nama Purbaya hingga digadang-gadang jadi Cawapres terkuat 2029.

    Ia sejak awal sudah memprediksi bahwa langkah dan gaya komunikasi Purbaya memang diarahkan untuk kepentingan politik jangka panjang, bukan semata-mata urusan kinerja.

  • Kader PSI Pamer Naik Whoosh: Kopi Murah, Jalur Aman, Gak Ada Kerbau

    Kader PSI Pamer Naik Whoosh: Kopi Murah, Jalur Aman, Gak Ada Kerbau

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah derasnya kritik publik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), kader PSI, Sigit Widodo, justru membagikan pengalaman positifnya saat menjajal moda transportasi kebanggaan Presiden ke-7 RI, Jokowi.

    Sigit menceritakan perjalanannya bersama rekannya sesama kader PSI, Dian Sandi Utama, menggunakan Whoosh.

    “Kopi di Whoosh cuma 30 ribuan. Apa ngopi di Whoosh aja ya? Belum sarapan, nih,” ujar Sigit di X @sigitwid (31/10/2025).

    “Mas Dian Sandi U sih enak, bawa bekel,” tambahnya.

    Sigit juga menyoroti capaian positif proyek tersebut yang sudah beroperasi selama dua tahun tanpa insiden besar.

    “Ahamdulillah Whoosh dua tahun beroperasi hingga saat ini zero accident,” sebutnya.

    Dikatakan Sigit, biaya pembangunan jalur Kereta Cepat memang lebih mahal dibandingkan kereta konvensional, salah satunya karena standar keamanannya yang tinggi.

    “Biaya pembuatan jalurnya memang lebih mahal dari kereta konvensional karena harus steril,” tandasnya.

    “Jadi tidak ada banteng, kerbau, kambing, atau ayam yang melintas lalu mati tertabrak,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Politik, Bestari Barus, blak-blakan mengenai polemik seputar proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

    Ia menyebut bahwa publik seharusnya tidak hanya dilihat dari sisi untung dan rugi.

    Ia mengatakan proyek tersebut sebagai bentuk lompatan besar pemerintah dalam menghadirkan transportasi modern berbasis teknologi tinggi.

    “Kita patut juga mengapresiasi pemerintah melakukan lompatan cepat untuk menghadirkan satu transportasi berbasis teknologi yang luar biasa,” ujar Bestari dikutip dari unggahan Instagram pribadinya (20/10/2025).