Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Bahlil Beri Bocoran Soal Wacana Gubernur Dipilih DPRD

    Bahlil Beri Bocoran Soal Wacana Gubernur Dipilih DPRD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan dukungan terkait pemilihan gubernur mendatang dilakukan oleh DPRD.

    Menurutnya, pemilihan gubernur, maupun bupati dan wali kota oleh DPRD merupakan salah satu opsi alternatif yang ditawarkan Partai Golkar. Bahlil menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga sesuai dengan konstitus.

    “Saya katakan kemungkinan opsi alternatifnya adalah pemilihan gubernur oleh DPRD, sebab pemilihan di DPRD juga bagian dari demokrasi karena di Undang-Undang Dasar 45, pemilihan langsung itu hanya untuk Presiden. Nah, sementara pemilihan bupati dan gubernur lewat sebuah proses yang demokratis juga,” kata Bahlil usai membuka Musda DPD I Golkar Sultra, dikutip pada Sabtu (8/11).

    Diketahui bahwa, wacana Pilkada tak langsung mencuat usai Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mendorong perlunya regulasi baru yang lebih kondusif untuk percepatan pembangunan.

    Salah satu usulan yang disampaikan adalah evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurutnya, proses politik yang terlalu panjang justru memperlambat konsolidasi di daerah.

    “Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, maksimal pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak,” ujar Cak Imin dalam Harlah ke-27 PKB yang digelar di Jakarta Convention Center bulan Juli lalu. (Pram/fajar)

  • Adu Panas Feri Amsari vs Loyalis Jokowi, Pemenang Pilpres Bukan Prabowo tapi Jokowi?

    Adu Panas Feri Amsari vs Loyalis Jokowi, Pemenang Pilpres Bukan Prabowo tapi Jokowi?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Debat panas antara pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, dan loyalis Presiden ke-7, Jokowi, Mardiansyah Semar, mendadak mencuri perhatian publik.

    Perdebatan itu bermula ketika Feri menanggapi pernyataan Mardiansyah yang menyebut kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 tak lepas dari peran besar Jokowi.

    “Pernyataan bang Mardi ini menarik loh, beliau baru saja mengatakan bahwa yang menang sesungguhnya itu bukan Prabowo, tapi orang memilih Prabowo karena Jokowi,” ujar Feri Amsari dikutip pada Jumat (7/11/2025).

    Dikatakan Feri, pernyataan tersebut justru meragukan legitimasi kemenangan Prabowo di mata publik.

    “Sebuah statement yang meragukan keterpilihan pak Prabowo di mata publik. Jadi seolah-olah inilah jasa Jokowi, membuat Prabowo tergantung-gantung,” sindir Feri.

    Mendengar itu, Mardiansyah langsung menepis anggapan bahwa dirinya merendahkan kontribusi Prabowo.

    Ia menegaskan bahwa dukungan Jokowi merupakan faktor penting yang membuat pasangan Prabowo-Gibran menang telak.

    “Pak Prabowo sendiri yang menyampaikan bahwa dukungan pak Jokowi yang menyebabkan dia menang. Dan itu di forum Gerindra dia sampaikan,” ujar Mardiansyah.

    Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bermaksud menafikan peran Prabowo.

    “Jadi jangan kau geser ke situ, seolah-olah tidak kontribusi Prabowo, saya tidak bilang itu,” Mardiansyah menuturkan.

    “Tapi saya katakan dukungan pak Jokowi itu menyebabkan pak Prabowo menang satu putaran,” tambahnya.

    Namun Feri Amsari kembali menimpali dengan nada tegas. Ia menilai narasi seperti itu justru menunjukkan adanya ketergantungan politik antara pemerintahan Prabowo dan Jokowi.

  • Hendri Satrio Bongkar Dugaan Agenda Terselubung Jokowi di Balik Ngototnya Budi Arie Gabung Gerindra

    Hendri Satrio Bongkar Dugaan Agenda Terselubung Jokowi di Balik Ngototnya Budi Arie Gabung Gerindra

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik, Hendri Satrio mengakui kelihaian Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatur strategi politik. Terbukti Jokowi belum pernah kalah di semua kontestasi politik yang diikutinya. Mulai dari Solo hingga tingkat Presiden semua disapu bersih olehnya.

    Termasuk pasca Jokowi purna tugas dari jabatan presiden yang didudukinya selama 10 tahun.

    Peran relawan fanatik menjadi salah satu unsur pemenangan paling berpengaruh bagi Jokowi. Tak terkecuali Projo yang digawangi Budi Arie Setiadi yang telah mengawal Jokowi sejak Pilpres 2014.

    Kini Budi Arie bersama gerbong Projo-nya terang-terangan akan merapat ke Gerindra, partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    Melihat manuver tersebut, Hendri Satrio meragukan Budi Arie dan Projo benar-benar berpaling dan meninggalkan Jokowi begitu saja.

    “Terlalu biasa kalau kemudian percaya bahwa Projo berseberangan dengan Jokowi,” ujar Hendri di X @satriohendri, dikutip pada Jumat (7/11/2025).

    Dikatakan Hendri, dinamika ini tidak selalu seperti yang tampak di permukaan dan bisa menyimpan strategi politik terselubung.

    Baginya, publik kelihatan terlalu mudah percaya bahwa Projo benar-benar berseberangan dengan Presiden ke-7, Jokowi.

    Ia menambahkan, dalam dunia politik, hal-hal yang terlalu jelas justru bisa menjadi bagian dari pertunjukan atau drama politik.

    “Dalam politik, segala sesuatu yang terlalu kelihatan itu bisa jadi pertunjukan. Drama-drama,” ujarnya.

    Hendri bahkan menduga adanya strategi tersembunyi di balik langkah Projo ngotot mau gabung ke Gerindra.

  • Yasonna Laoly Minta Wacana Gelar Pahlawan Soeharto Betul-betul Dikaji, PSI: Tak Perlu Ikut-ikutan

    Yasonna Laoly Minta Wacana Gelar Pahlawan Soeharto Betul-betul Dikaji, PSI: Tak Perlu Ikut-ikutan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Ketua Bidang Politik DPP PSI Bestari Barus menimpali pernyataanKetua DPP PDIP Yasonna Laoly. Terkait dengan eacana elar pahlawan untuk Presiden ke-2 RI Soeharto.

    Yasonna meminta wacana tersebut dikaji betul-betul. Bestari pun membalasnya dengan meminta Yasonna tak ikut campur.

    “Yasonna Laoly tidak perlulah ikut-ikutan meributkan soal pemberian gelar pahlawan oleh negara,” kata Bestari kepada jurnalis, Kamis (6/11/2025).

    Menurut Bestari, Yasonna mestinya paham tata kelola bernegara. Mengingat Yasonna pernah jadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

    “Negara ini sudah cukup punya perangkat yang mumpuni dan menjalankan fungsi- fungsinya. Masih teringat seharusnya pada masa Pak Jokowi Yasonna diberi kesempatan untuk menjabat menteri, dua periode bahkan,” ucapnya.

    “Seharusnya Yasonna menjadi yang paling paham tentang mekanisme dan tata kelola bernegara,” tambahnya.

    Sekarang, dia mengatkan Yasonna menjadi bagian dari pihak yang mencoba mendikte perangkat negara. Padahal, menurutnya tak boleh subjektif dalam melakukan penilaian.

    “Jangan kemudian, ketika perangkat negara pada masa Pak Prabowo sedang bekerja, justru Yasonna seperti mendikte seakan paling paham bagaimana seharusnya bekerja,” kata Bestari.

    “Subjektifitas jangan dijadikan sandaran untuk memberikan penilaian. Biarkan pemerintah melaksanakan tugas mengelola negara ini dengan sebagaimana mestinya,” tambahnya.

    Dia pun meminta pemerintah jalan saja. Tak memedulikan kebisingan terkait wacana tersebut.

    “Kami mendukung agar pemerintah tidak terpengaruh dengan kebisingan-kebisingan ini dalam mengambil keputusan untuk memberikan gelar pahlawan kepada anak bangsa yang memenuhi kriteria,” terang Bestari.

  • DPC Gerindra Makassar Beri Syarat Wajib untuk Budi Arie Jika Mau Gabung Gerindra

    DPC Gerindra Makassar Beri Syarat Wajib untuk Budi Arie Jika Mau Gabung Gerindra

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Manuver Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi banting setir ke Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Subianto menuai reaksi beragam dari berbagai pihak. Termasuk dari kader Gerindra sendiri.

    Ketua DPC Gerindra Kota Makassar Eric Horas, menyampaikan bahwa pada prinsipnya Partai Gerindra terbuka untuk siapa saja yang ingin bergabung tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan secara umum yang berlaku yakni Warga Negara Indonesia dan berusia 17 tahun dan sudah terbukti loyalitas sebagai Kader.

    “Partai Gerindra terbuka untuk siapa saja yang terpenting memenuhi syarat umum serta memahami arah perjuangan Partai Gerindra,” ujar Eric di Makassar, Kamis (6/11).

    “Apabila karena Pak Budi Arie mungkin merasa bahwa pernah berjuang untuk memenangkan Bapak Prabowo sebagai Presiden, saya kira merupakan hal yang wajib bagi kader Parta Gerindra untuk bertarung memenangkan Bapak Prabowo tetapi tidak cukup sampai disitu, harus wajib memahami dan menjalankan apa yang menjadi arah perjuangan Partai Gerindra,” tuturnya lagi.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar, Kasrudi menegaskan Gerindra adalah partai terbuka. Namun ia menggaribawahi bahwa partai ini juga akan melihat dan mempertimbangkan orang-orang yang ingin bergabung.

    “Harus jelas jangan sampai kedepannya malah membuat ketidak harmonisan dalam internal Partai,” ucap Kasrudi.

    Sebelumnya, Budi Arie Budi Arie secara terbuka menyatakan keinginannya bergabung dengan Partai Gerindra dalam Kongres III Projo di Jakarta pada Sabtu, 1 November 2025 lalu.

  • Soal Isu Gibran Dibuang ke Papua, Kader PSI: Itu Bentuk Kepanikan Lawan Politik

    Soal Isu Gibran Dibuang ke Papua, Kader PSI: Itu Bentuk Kepanikan Lawan Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader PSI, Dedy Nur menyebut, tudingan bahwa Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka sedang diasingkan ke Papua merupakan bentuk kepanikan politik dari pihak lawan.

    Dikatakan Dedy, tuduhan itu bukan sekadar serangan personal, melainkan cerminan ketakutan politik yang cukup beralasan.

    “Sebenarnya, ada ketakutan politik yang cukup beralasan dari lawan politik,” ujar Dedy di X @DedynurPalakka (6/11/2025).

    Ia menuturkan, sosok Gibran kini tak bisa lagi dipandang sebelah mata.

    Bagi Dedy, putra sulung Presiden ke-7, Jokowi, itu telah menjelma menjadi figur politik baru yang punya daya tarik kuat di kalangan masyarakat.

    “Sebab, sosok Gibran telah menjelma menjadi Jokowi 2.0, dengan energi individual yang kuat dan gaya komunikasi yang tidak banyak bicara,” katanya.

    Justru karena sikap tenang dan diam Gibran, kata Dedy, lawan-lawan politiknya kini kehilangan arah.

    “Dalam dunia politik, yang tidak bisa dipahami adalah senjata paling mematikan, dan mereka kini kebingungan harus menyerang dari sisi mana lagi,” tegasnya.

    Dedy menyebut tuduhan politik bahwa Gibran sedang dikirim atau diasingkan hanyalah bentuk kebingungan dari mereka yang merasa terancam oleh popularitas sang wakil presiden.

    “Tuduhan politik bahwa Gibran sedang diasingkan hanyalah bentuk kebingungan dari para lawan,” ucapnya.

    Kata Dedy, banyak pihak mulai menyadari bahwa kehadiran Gibran di pentas nasional bisa menjadi batu sandungan bagi ambisi politik mereka di masa depan.

    “Lawan yang mungkin menyadari bahwa ambisi politik mereka di masa depan bisa terhambat jika sosok ini terus menjadi bahan pembicaraan di hampir semua lapisan masyarakat,” Dedy menuturkan.

  • Diserang Bertubi-tubi, PSI: Kekuatan Pak Jokowi Bersumber dari Masyarakat Akar Rumput

    Diserang Bertubi-tubi, PSI: Kekuatan Pak Jokowi Bersumber dari Masyarakat Akar Rumput

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di tengah ramainya perdebatan publik soal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), Jubir PSI, Dian Sandi Utama, menegaskan posisi partainya akan selalu membela Presiden ke-7, Jokowi.

    Dikatakan Dian, kekuatan politik Jokowi tidak lahir dari elit, melainkan dari dukungan masyarakat bawah yang selama ini menjadi basis loyalitasnya.

    “Kekuatan Pak Jokowi bersumber dari masyarakat akar rumput, mayoritas anak desa seperti saya,” ujar Dian di X @DianSandiU, Kamis (6/11/2025).

    Ia menegaskan, berbagai hinaan atau serangan bertubi-tubi yang dialamatkan kepada Jokowi tidak akan berpengaruh.

    Alasannya cukup masuk akal, karena masyarakat desa memahami dengan cara berpikir yang berbeda dari kalangan elit perkotaan.

    “Kalian hina seperti apa saja, itu tidak berpengaruh. Kalian tidak bisa mengerti cara berpikir orang desa,” tegasnya.

    Terkait isu yang menyeret Presiden Prabowo Subianto sebagai pihak yang kini harus menanggung beban utang proyek Kereta Cepat, Dian meminta publik tidak mengaitkannya dengan tuduhan pelindungan terhadap Jokowi.

    “Beneran mau buka-bukaan proyek bermasalah yang dilanjutkan dan diselesaikan Pak Jokowi?,” timpalnya.

    Dian bilang, pernyataan Prabowo yang meminta masyarakat tidak lagi mempermasalahkan polemik Whoosh bukan berarti bentuk pembelaan terhadap Jokowi.

    “Pak Prabowo menyampaikan jangan dipermasalahkan lagi, karena memang tidak menemukan ada masalah, bukan melindungi,” kuncinya.

    Sebelumnya, Prabowo Subianto meminta agar persoalan pembayaran utang proyek Kereta Cepat tidak dibawa ke ranah politik.

  • Nafa, Eko dan Sahroni Lolos dari Pemecatan, Aktivis Neni Nur Hayati: Drama Politik di Indonesia

    Nafa, Eko dan Sahroni Lolos dari Pemecatan, Aktivis Neni Nur Hayati: Drama Politik di Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Tiga nama anggota DPR RI nonaktif yang santer dengan kontroversinya beberapa waktu lalu lolos dari sanksi pemecatan.

    Mereka adalah Ahmad Sahroni, Nafa Urbach dan Eko Hendro Purnomo dinyatakan bersalah dalam dugaan pelanggaran kode etik.

    Mahkamah Kehormatan Dewan DPR sebelumnya menyidangkan aduan untuk lima anggota nonaktif termasuk Uya Kuya dan Adies Kadir.

    Uya dan Adies dinyatakan tidak bersalah atas kasus pelanggaran kode etik tersebut. Keduanya langsung aktif kembali sebagai anggota DPR RI. Sementara tiga lainnya tetap dinonaktifkan.

    Nafa urbach non-aktif selama 3 bulan, Eko Hendro Purnomo non-aktif selama 4 bulan, dan Ahmad Sahroni dihukum non-aktif selama 6 bulan. Berarti kelimanya lolos dari sanksi pemecatan.

    Keputusan ini langsung ditanggapi oleh aktivis Neni Nur Hayati dalam unggahnnya di Threads. Dia menyebut kejadian ini sebagai drama politik Indonesia.

    Menurutnya politik saat ini memiliki banyak tipu daya muslihat. Dia menuding para elite saat melakukan kesalahan tetap dilindungi.

    Berbeda dengan para aktivis yang bersuara lantang menuntut keadilan. Bukannya suaranya didengar, menurut Neni justru dibungkam bahkan dikriminalisasi.

    “Drama politik di Indonesia. Penuh tipu muslihat. Kalau para elite yang melakukan kesalahan memang bebal, sementara para aktivis yang ikut demo dan menuntut keadilan malah dikriminalisasi dan dibungkam,” tulisnya dikutip Kamis (6/11/2025).

    Neni melihat ini sebagai salah satu cara yang menciderai demokrasi. Lebih dari itu dia merusak dan perlahan mematikan.

  • Isu Reshuffle Besar-besaran Desember 2025, Ferdinand PDIP: Memang Perlu Dibongkar

    Isu Reshuffle Besar-besaran Desember 2025, Ferdinand PDIP: Memang Perlu Dibongkar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemanggilan mantan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan ke Istana Kepresidenan, di tengah panasnya polemik Kereta Cepat Whoosh mendadak disusul dengan isu perombakan kabinet.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Desember mendatang Presiden Prabowo Subianto kembali akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

    Kabarnya, sejumlah Menteri yang yang dianggap tidak menunjukkan kinerja maksimal bakal ditendang.

    Menanggapi hal tersebut, Politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean, menyebut kabinet yang ada di bawah pemerintahan Presiden Prabowo memang mesti dibongkar.

    “Memang sudah perlu dibongkar, dievaluasi dan dilakukan reshuffle terhadap banyak pejabat yang menurut saya tidak berguna sampai saat ini,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Kamis (6/11/2025).

    Dikatakan Ferdinand, ada banyak Menteri yang tidak jelas kinerjanya. Dan, diperkuat oleh hasil survei sejumlah lembaga beberapa waktu lalu.

    “Tidak pernah muncul, tidak pernah terberitakan dan tidak pernah menyampaikan apa yang dia lakukan,” sebutnya.

    Ferdinand mengaku, belum ada hasil kerja nyata yang nampak dari anak buah Prabowo Subianto dalam satu tahun pertamanya.

    “Di tengah masyarakat ini, kinerja-kinerja kabinet ini, saya perhatikan masih banyak menteri-menteri kita ini yang menikmati jabatannya tanpa kinerja. Ampun dah,” sesalnya.

    Bukan hanya Menteri, ia juga menaruh perhatiannya pada Wakil-wakil Menteri yang jumlahnya tidak sedikit.

    “Ya saya secara pribadi mendukung Pak Prabowo melakukan resafel kabinetnya secara besar-besaran,” Ferdinand menuturkan.

  • Zohran Mamdani Jadi Wali Kota New York, Rocky Gerung Nilai Bakal Jadi Pemerintahan Sosialis di Pusat Kapitalisme

    Zohran Mamdani Jadi Wali Kota New York, Rocky Gerung Nilai Bakal Jadi Pemerintahan Sosialis di Pusat Kapitalisme

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Terpilihnya Zohran Mamdan jadi Wali Kota New York disebut akan membuat kota itu dijalankan dengan pemerintahan sosialis. Mengingat Mamdani yang condong ke Partai Demokrat.

    “Mamdani ini pasti lebih dekat dengan Partai Demokrat Amerika daripada Partai Republik yang dikuasai Donald Trump,” kata Rocky dikutip dari YouTube Rpcky Gerung Official, Kamis (6/11/2025).

    Di sisi lain, dia mengatakan Mamdani akan disiapkan menjadi tokoh baru di Amerika.

    “Itu artinya ada persiapan kader baru yang mungkin dalan waktu dekat akan mulai dipromosikan, sebut saja dipromosikan sebagai tokoh baru Amerika,” ujarnya.

    Sementara itu, Blok Barat dan Blok Timur, menurutnya sekarang telah berubah. Menjadi ketegangan ideologis sendiri di dalam negeri.

    “Tetapi sekali lagi, kita hanya ingin memperkenalkan, satu keseimbangan baru dunia, bahwa ketegangan ideologis timur barat sekarang berubah menjadi ketegangan ideologis di dalam negeri-negeri barat sendiri. Sekarang berubah menjadi ketegangan ideologis di dalam negeri barat sendiri itu,” ucapnya.

    New York, sebagai pusat Amerika, menurutnya akan berpengaruh pada negara tersebut secara menyeluruh.

    “Terutama yang menyebut pusat demokrasi, yaitu Amerika tuh dan era yang sistem check and balance di Amerika pasti akan berlangsung tuh,” imbuhnya.

    Bahkan, kata Rocky, kemenangan Mamdani akan memengaruhi Pemilihan Umum (Pemilu). Sementara warisan Donald Trump akan berubah.

    “Mungkin dalam Pemilu kelak, efek Mamdani memenangkan pemerintahan mulai memimpin pemerintahan sosialis New York itu, jadi pesona baru bahwa ada semangat egaliter kembali di Amerika setelah diporak-porandakan arogansi Donald Trump,” ucapnya.