Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Gerindra Belum Bahas Rencana Budi Arie Gabung, Dasco: Dinamika di DPC Itu Biasa

    Gerindra Belum Bahas Rencana Budi Arie Gabung, Dasco: Dinamika di DPC Itu Biasa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi munculnya penolakan dari sejumlah DPC terkait kabar keinginan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, untuk bergabung menjadi kader Gerindra.

    Dasco menilai dinamika itu hal lumrah dalam politik.

    “Namanya dinamika di politik, soal tidak menerima atau ada yang menerima itu kan biasa,” ujar Dasco dikutip pada Sabtu (15/11/2025).

    Dikatakan Dasco, respons beragam di tingkat daerah tidak perlu diperbesar karena sering terjadi dalam proses politik internal.

    Ia menegaskan bahwa sampai saat ini DPP Partai Gerindra belum membahas secara resmi soal kemungkinan masuknya Budi Arie.

    Bahkan, Dasco menyebut keputusan nantinya akan menunggu arahan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

    “(Jadi pertimbangannya dari DPP) Nanti kita tanya Pak Prabowo, ini belum sempat dibahas sih. Karena Pak Prabowo kan sibuk ke luar negeri kemarin,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Ferdinand Hutahaean menanggapi wacana Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang disebut-sebut ingin merapat ke Partai Gerindra.

    Ferdinand secara blak-blakan menilai bahwa Gerindra maupun Ketua Umumnya, Presiden Prabowo Subianto, tidak memiliki kebutuhan mendesak terhadap organisasi relawan Projo.

    “Prabowo itu menurut saya, Gerindra, menurut pengamatan saya, tidak butuh-butuh banget dengan Projo,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Selasa (11/11/2025).

    Ia bahkan mempertanyakan eksistensi Projo sebagai organisasi relawan yang benar-benar memiliki basis massa kuat.

  • Soal Budi Arie, Ahmad Ali: Dia Bukan Sukarelawan Pak Jokowi Lagi

    Soal Budi Arie, Ahmad Ali: Dia Bukan Sukarelawan Pak Jokowi Lagi

    FAJAR.CO.ID, PURWAKARTA — Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi belakangan menjadi sorotan sejumlah pihak, terutama setelah mengutarakan niatnya untuk bergabung dengan Partai Gerindra.

    Sayangnya, keinginan Budi Arie bergabung dengan Partai Gerindra mendapat sejumlah penolakan dari kader Gerindra di daerah. Salah satu alasannya karena dia disebut-sebut terlibat dalam kasus judi online (judol) di Indonesia.

    Kader Gerindra yang menyuarakan penolakan itu tidak ingin Partai Gerindra terkesan dijadikan sebagai tempat berlindung dari kasus yang dikaitkan dengan namanya.

    Terkait keinginan Budi Arie bergabung dengan partai politik itu, Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali menyatakan pihaknya tidak pernah mengajak Ketua Umum DPP Projo untuk bergabung ke partai berlogo gajah tersebut.

    Ali menyampaikan hal itu setelah mencuatnya kemungkinan Budi Arie akan gabung ke partai politik, yakni Partai Gerindra atau ke PSI.

    “Kalau PSI, kan, tidak perlu menawarkan kepada Budi Arie. Saya tegas katakan, kami tidak pernah menawari Budi Arie untuk masuk di PSI,” kata Ahmad Ali saat ditemui seusai memimpin Pra Rakerwil DPW PSI Jawa Barat di Purwakarta, Jumat (14/11).

    Ali juga tidak sepakat terhadap adanya kabar kalau nama Budi Arie kerap dikaitkan akan menjadi bagian dari PSI, karena memiliki kedekatan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Menurutnya, Budi Arie hanyalah sosok pimpinan sukarelawan yang mendukung langkah politik Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. “Enggak, enggak ada namanya. Dia (Budi Arie) adalah sukarelawan Pak Jokowi,” kata Ali.

  • Manuver Budi Arie Ngejek PSI agar Dilirik Gerindra?

    Manuver Budi Arie Ngejek PSI agar Dilirik Gerindra?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Eko Widodo dalam unggahan X nya mengunggah video Budi Arie saat dirinya berbicara soal Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Dalam potongan podcast tersebut Budi Arie dengan nada meledek PSI nantinya akan menjadi besar.

    Namun, menurutnya bukan dalam waktu dekat melainkan akan besar pada tahun 2034 mendatang.

    Menurut Eko pernyataan Budi disebut-sebut sebagai manuver agar dilirik oleh partai Gerindra.

    “Manuver Budi Arie ngejek PSI akan jadi partai besar 2034 agar dilirik Gerindra,” ungkapnya dikutip Jumat (14/11/2025).

    Eko kemudian melemparkan pertanyaan soal bagaimana nasib PSI nanti di tahun 2029.

    “Terus PSI nanti di 2029 jadi apa dong??,” sambungnya.

    Budi membandingkan partai Gerindra yang menurutnya partai yang bekerja untuk negara, bangsa dan rakyat Indonesia.

    “Gerindra ini saya nilai partai yang betul-betul untuk negara, bangsa dan rakyat,” katanya.

    Sementara itu, untuk PSI juga bekerja untuk rakyat. Namun, dia menyebut PSI akan jadi partai besar 9 tahun mendatang.

    “PSI akan jadi partai besar di tahun 2034,” katanya tertawa. (Elva/Fajar)

  • Burhanuddin Muhtadi: Pada Era Jokowi, Berkahnya Nyebar, Beda dengan Prabowo

    Burhanuddin Muhtadi: Pada Era Jokowi, Berkahnya Nyebar, Beda dengan Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, memaparkan dinamika elektoral pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta bagaimana jejak pengaruh politik Joko Widodo masih berpengaruh terhadap konfigurasi kekuasaan nasional.

    Hal ini ia sampaikan dalam podcast Total Politik yang tayang di Youtube pada 13 November 2025, bertajuk “Misi Belah Bambu Prabowo & Jokowi, Siapa Yang Akan Rugi?” dipandu oleh Budi Adiputro dan Arie Putra.

    Burhanuddin memulai dengan membahas tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo. Berdasarkan survei yang ia paparkan, elektabilitas Prabowo berada di angka 46 persen yang menurutnya bukan angka dominan jika pemilu digelar hari ini. “Ini bukan angka yang tinggi,” ujar Burhan dikutip pada Jumat (14/11).

    Ia menjelaskan bahwa Gerindra merupakan partai yang paling merasakan dampak dari tingginya approval presiden. Dengan tingkat kepuasan mencapai 77 persen elektabilitas Gerindra terkerek hingga 29 persen, sementara partai-partai lain di dalam koalisi masih berada di angka satu digit.

    Burhanuddin menilai kondisi ini sebagai bentuk ketimpangan berkah politik, di mana hanya satu partai yang menikmati lonjakan signifikan.

    Namun, situasi berbeda terjadi pada PDIP, yang menurut Burhanuddin tidak mendapatkan keuntungan elektoral apa pun. Meskipun berada di luar pemerintahan, partai tersebut juga tidak mengambil posisi oposisi yang tegas.

    “PDIP pun nggak ada pemberkah elektoral. Nggak ada,” tegasnya.

    Ia kemudian membandingkan distribusi efek elektoral pada era Jokowi dengan era Prabowo. Pada masa Jokowi, kenaikan popularitas presiden disebut membawa dampak positif bagi banyak partai seperti Golkar, PKB, dan NasDem, karena Jokowi tidak hanya bertumpu pada PDIP dalam membangun hubungan politik.

  • Mulyono, Pendiri Jokowi Center Hadiri Aksi Makzulkan Gibran, Pimpinan Pusat JC Bereaksi

    Mulyono, Pendiri Jokowi Center Hadiri Aksi Makzulkan Gibran, Pimpinan Pusat JC Bereaksi

    FAJAR.CO.ID, SOLO — Salah seorang pendiri Jokowi Center (JC) bernama Mulyono diketahui hadir dalam aksi bertajuk “Mimbar Terbuka Adili Jokowi dan Makzulkan Wapres Gibran Rakabuming Raka” di Gedung Umat Islam, Kartopuran, Solo, pada 28 Oktober 2025 lalu.

    Terkait hal itu Pimpinan Pusat Relawan Jokowi Center pun bereaksi. JC secara resmi menonaktifkan pendirinya itu yang juga diketahui menjabat Ketua Dewan Pembina Pusat Yayasan Jokowi Center Foundation.

    Kepastian itu disampaikan Ketua Umum sekaligus pendiri Jokowi Center Hery Setiawan. Dia menegaskan, kehadiran Mulyono dalam kegiatan tersebut tidak mewakili organisasi, melainkan tindakan pribadi.

    “Kami perlu mengklarifikasi bahwa acara di Solo yang menghadirkan Roy Suryo dan kawan-kawan itu bukan kegiatan resmi Jokowi Center. Kehadiran Mulyono tidak seizin maupun sepengetahuan kami,” tegas Hery dikutip dari Radar Solo, Kamis (13/11/2025).

    Menurut Hery, tindakan Mulyono yang dianggap bertentangan dengan semangat dan arah perjuangan Jokowi Center membuat pihaknya harus mengambil langkah organisasi yang tegas.

    “Kami sudah memberikan sanksi organisasi berupa penonaktifan sementara kepada yang bersangkutan per 3 November 2025. Surat sanksinya sudah kami kirim,” ungkapnya.

    Hery menuturkan, tindakan Mulyono yang dianggap bertentangan dengan semangat dan arah perjuangan Jokowi Center membuat pihaknya harus mengambil langkah organisasi yang tegas.

    “Kami sudah memberikan sanksi organisasi berupa penonaktifan sementara kepada yang bersangkutan per 3 November 2025. Surat sanksinya sudah kami kirim,” ujarnya.

  • Tuding Soeharto Pelaku Pembunuhan Massal, Anak Buah Megawati Dilapor ke Bareskrim Polri

    Tuding Soeharto Pelaku Pembunuhan Massal, Anak Buah Megawati Dilapor ke Bareskrim Polri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aliansi Rakyat Anti Hoaks (ARAH) resmi melaporkan mantan anggota DPR RI dari PDIP, Ribka Tjiptaning, ke Bareskrim Polri.

    Laporan itu terkait dugaan penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian seputar pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

    Koordinator ARAH, Muhammad Iqbal, mengatakan laporan tersebut dibuat karena pernyataan Ribka dinilai menyesatkan publik.

    “Kami datang ke sini untuk membuat laporan polisi terkait pernyataan salah satu politisi dari PDIP, yaitu Ribka Tjiptaning,” ujar Iqbal dikutip pada Kamis (13/11/2025).

    Diungkapkan Iqbal, Ribka menyatakan bahwa Soeharto merupakan seorang yang bertanggungjawab atas tragedi yang terjadi selama masa pemerintahannya.

    Ia menambahkan, dalam pernyataannya, Ribka menuding Soeharto sebagai pelaku pembunuhan massal.

    “Ribka Tjiptaning menyatakan bahwa Soeharto itu adalah pembunuh jutaan rakyat,” sebutnya.

    Iqbal kemudian mempertanyakan dasar dari tudingan tersebut.

    Ia menegaskan, hingga saat ini tidak pernah ada putusan hukum atau pengadilan yang menyatakan Soeharto bersalah dalam kasus seperti yang disebutkan Ribka.

    “Nah, informasi seperti ini lebih menjurus pada ujaran kebencian dan berita bohong,” jelasnya.

    Kata Iqbal, video berisi pernyataan Ribka itu pertama kali ditemukan ARAH pada 28 Oktober 2025, yang beredar di sejumlah media daring serta di platform TikTok.

    Ia khawatir, jika dibiarkan tanpa klarifikasi, pernyataan semacam itu bisa menyesatkan masyarakat dan memicu perpecahan.

    “Ya, tentu saja ini bisa menyesatkan, kalau pernyataan ini tidak berdasarkan fakta hukum tentunya,” tegasnya.

  • Jhon Sitorus: Zaman Boleh Berganti, tapi Presiden Harus Tetap Ada Bau-bau Jokowinya

    Jhon Sitorus: Zaman Boleh Berganti, tapi Presiden Harus Tetap Ada Bau-bau Jokowinya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, merespons pernyataan Presiden ke-7 RI, Jokowi yang menegaskan bahwa meski zaman terus berganti, semangat perjuangan bangsa tidak boleh padam.

    Dalam peringatan Hari Pahlawan Nasional 2025, Jokowi sebelumnya menyebut bahwa perjuangan generasi hari ini tidak lagi di medan perang, tetapi di medan ilmu, inovasi, dan pengabdian.

    Menanggapi itu, Jhon Sitorus lewat unggahan di akun pribadinya menilai ucapan Jokowi punya makna yang dalam.

    Ia bahkan memberikan komentar satir bernada sindiran menohok terhadap kepemimpinan Jokowi.

    “Zaman boleh berganti, namun presiden harus tetap ada bau-bau Jokowinya, kan begitu,” ujar Jhon di X @jhonsitorus_19 (12/11/2025).

    Jhon menambahkan, suatu saat nanti, sosok Jokowi juga akan diingat sebagai pahlawan karena dedikasinya terhadap bangsa.

    “Agar suatu saat nanti, kau akan jadi Pahlawan juga. Santai saja lae, kau akan jadi pahlawan kok,” sebutnya.

    Sebelumnya, dalam upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Jokowi menekankan bahwa perjuangan tidak berhenti pada generasi terdahulu.

    “Perjuangan kita hari ini bukan lagi di medan perang, melainkan di medan ilmu pengetahuan, inovasi, dan pengabdian,” kata Jokowi di X pribadinya.

    Blak-blakan, Jokowi mengatakan bahwa saat ini Indonesia diperhadapkan dengan perang melawan korupsi dan ketertinggalan.

    “Kita berperang melawan kebodohan, korupsi dan ketertinggalan, agar tidak ada satu pun generasi yang tertinggal di tengah derasnya arus perubahan zaman,” tukasnya.

  • Bahlil Lahadalia Resmikan Lapangan Padel di Kantor DPP Golkar: Bisa Dipakai Umum, Asal Masuk Golkar Dulu

    Bahlil Lahadalia Resmikan Lapangan Padel di Kantor DPP Golkar: Bisa Dipakai Umum, Asal Masuk Golkar Dulu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meresmikan lapangan padel di halaman Kantor DPP Golkar, Jakarta, pada Minggu (9/11/2025).

    Fasilitas olahraga baru itu diberi nama Yellow Racquet Club, yang digagas oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo.

    Dalam sambutannya, Bahlil menyebut fasilitas tersebut tak hanya untuk kader partai, tetapi juga bisa digunakan masyarakat umum dengan satu syarat khusus.

    “Pak Dito (Ariotedjo) tadi laporkan dibuka untuk umum dengan harga diskon. Dengan syaratnya satu masuk Golkar,” ujar Bahlil kepada wartawan, dikutip Selasa (11/11/2025).

    Menurutnya, kehadiran lapangan padel di lingkungan kantor partai merupakan langkah strategis untuk mendekatkan Golkar dengan kalangan muda yang tengah gandrung pada olahraga ini.

    “Nanti jumlah penduduk usia 17 sampai 50 tahun itu sekitar 73 persen, maka pendekatan yang harus dilakukan itu di luar kelaziman,” kata Bahlil.

    Dikatakan Bahlil, pembangunan fasilitas olahraga seperti ini merupakan cara kreatif partai untuk memperkuat basis dukungan di kalangan usia produktif.

    “Apa yang dilakukan oleh teman-teman pengurus DPP di bawah Pak Dito ini adalah sebagai langkah inovatif untuk menyiapkan fasilitas olahraga khusus padel bagi generasi muda,” tambahnya.

    Fasilitas Yellow Racquet Club sendiri terdiri dari dua lapangan padel berwarna kuning, satu area pickleball dengan net, serta pendopo di tengah area sebagai ruang tunggu pemain. Walau berlokasi di area kantor DPP Golkar, fasilitas ini dapat disewa publik sesuai ketentuan yang berlaku.

  • Budi Arie Timpali Anggapan Kacang Lupa Kulit: Alah, Itu Kan Orang Ngadu Domba Saya dengan Pak Jokowi

    Budi Arie Timpali Anggapan Kacang Lupa Kulit: Alah, Itu Kan Orang Ngadu Domba Saya dengan Pak Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi membantah anggapan bahwa dirinya sebagai kacang lupa kulit. Akibat dirinya dikabarkan akan berlabuh ke Partai Gerindra.

    “Alah, itu kan orang ngadu domba saya dengan Pak Jokowi,” kata Budi dikutip dari YouTube Akbar Faizal Uncensored, Selasa (11/11/2025).

    Menurut bekas Menteri Koperasi tersebut, anggapan tersebut sudah menjadi risiko dirinya.

    “Kan saya sudah bilang, ini risikonya Budi Arie. Milih A dibilang nggak loyal sama Prabowo, dipilih B dibilang meninggalkan Pak Jokowi,” ujarnya.

    Dia menegaskan, bahwa Projo tetal loyal pada Jokowi. Pasalnya, kata dia, Projo lahir tak lepas dari peran Jokowi.

    “Tapi saya jelaskan gini, saya engak mungkin. Projo itu enggak mungkin terpisahkan dari Pak Jokowi. Lahirnya Projo ini karena adanya Pak Jokowi kok,” ucapnya.

    “Tapi bahwa Pak Jokowi sudah enggak jadi presiden, sehingga kita perlu melakukan transformasi politik dengan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada,” tambahnya.

    Bahkan, Budi mengatakan saat ini Jokowi masih Dewan Pembina Projo.

    “Masih dewan pembina. Masih. Kita akan lapor juga. Saya akan minta waktu untuk melaporkan masalah ini,” imbuhnya.

    Dia sendiri tak masalah dengan beragam spekulasi yang beredar di publik. Namun baginya, dia yakin langkah politiknya adalah yang terbaik.

    “Banyak hal yang belum dipahami, kurang dipahami. Tapi saya optimis, seiring waktu semua akan memahami langkah ini gitu. Ini bagian dari langkah politik yang menurut saya baik buat semua pihak,” pungkasnya.

  • Ferdinand Hutahaean Singgung Budi Arie yang Ingin Lompat ke Gerindra: Budak Tak Boleh Punya 2 Tuhan

    Ferdinand Hutahaean Singgung Budi Arie yang Ingin Lompat ke Gerindra: Budak Tak Boleh Punya 2 Tuhan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Ferdinand Hutahaean menanggapi wacana Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang disebut-sebut ingin merapat ke Partai Gerindra.

    Ferdinand secara blak-blakan menilai bahwa Gerindra maupun Ketua Umumnya, Presiden Prabowo Subianto, tidak memiliki kebutuhan mendesak terhadap organisasi relawan Projo.

    “Prabowo itu menurut saya, Gerindra, menurut pengamatan saya, tidak butuh-butuh banget dengan Projo,” ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Selasa (11/11/2025).

    Ia bahkan mempertanyakan eksistensi Projo sebagai organisasi relawan yang benar-benar memiliki basis massa kuat.

    “Karena Projo ini sejak mana sih sebetulnya organisasinya? Apakah ini hanya klaim saja? Ataukah memang mereka punya grassroot?,” timpalnya.

    Sebagai mantan relawan, Ferdinand mengaku cukup memahami karakter para relawan politik.

    Karena itu, ia meyakini bahwa justru pihak Projo yang kini sedang membutuhkan tempat perlindungan politik.

    “Kalau pertanyaannya apakah Projo yang butuh Gerindra atau Gerindra yang butuh Projo, ya saya pikir memang Projo yang sedang butuh-butuh banget,” ucapnya.

    Kata Ferdinand, Budi Arie saat ini tengah dalam posisi tidak menentu pasca berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi.

    “Karena ya seperti tadi yang saya sampaikan, Budi Arie itu sedang terombang-ambing di Jokowi, gelisah tak dapat perlindungan,” Ferdinand menuturkan.

    Tambahnya, langkah politik Budi Arie kini seperti sedang mencari tempat berteduh setelah gagal mendapat posisi aman di lingkaran kekuasaan.