Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Demokrat Join Barisan Prabowo Dukung Pilkada Dipilih DPRD, Loyalis Jokowi: Politik Itu Kepentingan

    Demokrat Join Barisan Prabowo Dukung Pilkada Dipilih DPRD, Loyalis Jokowi: Politik Itu Kepentingan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Eks Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto mengomentari sikap Partai Demokrat. Semulanya menolak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih PDRD, kini malah mendukung.

    Menurut Dede, perubahan sikap itu tidak serta merta. Tapi karena kepentingan.

    “Politik itu kepentingan,” ujar Dede yang juga merupakan loyalis Jokowi ini, dikutip dari unggahannya di X, Kamis (8/1/2026).

    Dia menegaskan, politik bukan kitab suci. Menurutnya, perubahan sikap dalam politik bisa saja terjadi.

    “Bukan kitab suci. Bukan kisah cinta.
    Hari ini berseberangan, besok bisa sejalan,” ucapnya.

    Baginya, politik dak mengenal kawan atau lawan. Intinya adalah kepentingan.

    “Di politik tidak ada kawan atau lawan abadi. Yang abadi hanya satu: kepentingan,” pungkas Dede.

    Diberitakan sebelumnya, Demokrat kerap mengkritik wacana Pilkada dipilih DPRD. Karena dianggap tidak demokratis.

    Belakangan, sikapnya berubah. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang.

    “Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang. Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia,” kata Herman kepada jurrnalis, Selasa (6/1).

    Menurut Herman, Partai Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius dalam dinamika ketatanegaraan saat ini.

  • Amien Rais Juluki Jokowi Bapak Korupsi Indonesia, Jadikan DPR Tukang Stempel

    Amien Rais Juluki Jokowi Bapak Korupsi Indonesia, Jadikan DPR Tukang Stempel

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pentolan Partai Ummat, Amien Rais menjuluki Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai Bapak Korupsi Indonesia. Dia menilai korupsi makin dahsyat di era eks kader PDIP itu.

    “Di Indonesia, jenis korupsi dari skala provinsi, kabupaten, kota, sampai istana presiden, pusat korupsi di era Jokowi makin dahsyat,” kata Amien Rais dikutip dari video yang dia unggah di Instagram, Kamis (8/1/2026).

    “Korupsi dilakukan secara terang benderang,” tambahnya.

    Amien Rais mengatakan, julukan korupsi itu berangkat dari tiga hal. Itu, kata dia, telah menjadi preseden.

    “Jokowi sebagai bapak korupsi di Indonesia, telah memberikan contoh dalam tiga hal,” ujarnya.

    Hal pertama, dia mengungkapkan Jokowi selama rezimnya menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai tukang stempel.

    “Jokowi menghancurkan demokrasi dengan menjadikan DPR sebagai tukang stempel keinginan busuknya,” ucap Amien.

    Kedua, Amien Rais menyebut Jokowi memanfaatkan kepolisian. Polisi seolah jadi kuda tunggangan.

    Terakhir, dia menyinggung jejak Jokowi di lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Ketiga, menjadikan KPK sebagai mitra kerja yang setia pada Jokowi. Jadi mustahil KPK berani menyentuh
    Jokowi sekeluarga,” imbuhnya.

    Dia mengungkapkan Jokowi selama berkuasa, sangat sukses melakukan kooptasi di hampir semua lembaga tinggi negara.

    “Semua lembaga tinggi negara, tidak ada yang luput dari tangan beracun Mukidi atau Jokowi,” ujarnya.

    Dua periode berkuasa, Amien menilai Jokowi sukses dalam menghancurkan bangsa dan negara.

  • PSI Siap Gelar Rakernas Akhir Januari di Makassar, Jokowi Diundang

    PSI Siap Gelar Rakernas Akhir Januari di Makassar, Jokowi Diundang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hingga memasuki tahun 2026, sosok Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang disebut diisi oleh sosok Bapak J masih dirahasiakan. Akankah nama ini diungkap dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PSI di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang dijadwalkan berlangsung pada 29-31 Januari 2026?

    Desas desus bahwa Bapak J adalah Joko Widodo tak pernah dibantah PSI. Presiden ketujuh RI sekaligus ayah ketua umum PSI Kaesang Pangarep itu dianggap PSI sebagai patron partai.

    Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI Ahmad Ali bahkan menegaskan Jokowi adalah presiden terbaik yang pernah dilahirkan bangsa ini.

    Ditegaskan Ahmad Ali, posisi Jokowi sebagai patron atau tokoh utama di PSI bukan untuk mendompleng popularitas, melainkan untuk memberikan harapan kepada masyarakat.

    PSI ingin menunjukkan bahwa partai berlambang gajah ini berkomitmen melahirkan pemimpin-pemimpin dari kalangan rakyat biasa, bukan dari dinasti politik atau keturunan kekuasaan.

    Sebagaimana, Jokowi adalah contoh nyata bahwa seseorang tidak perlu berasal dari keluarga berada atau dinasti politik untuk menjadi pemimpin. Cukup dengan dicintai rakyat dan mendekat kepada rakyat, seseorang bisa terpilih menjadi pemimpin.

    Menurut Ahmad Ali, Jokowi adalah contoh hidup. Dia adalah pemimpin yang lahir dari rakyat. Dia bukan keturunan raja atau keturunan politisi atau keturunan orang berkuasa, tapi dia lahir dari rakyat.

    Sementara itu, soal rencana Rakernas PSI di Makassar, Sekretaris PSI Sulsel Indira Mulyasari Paramastuti mengaku belum bisa memastikan apakah Jokowi akan hadir. Namun ia tak menampik Jokowi masuk dalam daftar tokoh nasional yang diundang.

  • Survei LSI Ungkap Penolakan Publik, Ras MD Ingatkan Bahaya Pilkada Lewat DPRD

    Survei LSI Ungkap Penolakan Publik, Ras MD Ingatkan Bahaya Pilkada Lewat DPRD

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD mendapat penolakan luas dari publik.

    Survei nasional yang dirilis LSI Denny JA menunjukkan mayoritas masyarakat Indonesia menolak penghapusan Pilkada langsung karena dinilai mengancam kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.

    Pengamat Kebijakan Publik Ras MD menilai, jika Pilkada kembali dipilih melalui DPRD, maka penentuan kepala daerah dari Aceh hingga Papua tidak lagi berada di tangan rakyat, melainkan berpotensi ditentukan oleh kesepakatan elite partai politik di tingkat pusat.

    “Ini bukan sekadar perubahan teknis elektoral, tetapi menyentuh inti kedaulatan rakyat. Pilkada langsung adalah instrumen utama demokrasi lokal,” ujar Ras MD dalam keterangannya, Rabu (07/01/2026).

    Berdasarkan hasil survei LSI Denny JA, sebanyak 66,1 persen responden menyatakan menolak Pilkada melalui DPRD. Sementara yang menyatakan setuju hanya 28,6 persen.

    Ras MD menegaskan, angka tersebut mencerminkan sikap kolektif publik terhadap arah demokrasi Indonesia.

    Penolakan paling kuat datang dari kelompok pemilih muda. Sebanyak 84 persen Generasi Z dan 71,4 persen Generasi Milenial secara tegas menolak Pilkada via DPRD.

    Menurut Ras MD, fakta ini sangat penting karena kedua kelompok tersebut merupakan basis pemilih terbesar saat ini dan di masa depan.

    “Data ini menunjukkan adanya jurang yang lebar antara kehendak publik dan preferensi sebagian elite politik yang mendorong Pilkada lewat DPRD,” jelasnya.

    Ras MD menambahkan, jika 66,1 persen publik menolak, berarti lebih dari 135 juta penduduk Indonesia berusia di atas 17 tahun tidak menginginkan hak memilih kepala daerahnya dicabut.

  • SBY: Apa DPRD Mau Bagi-bagi? Rakyat Dikemanakan?

    SBY: Apa DPRD Mau Bagi-bagi? Rakyat Dikemanakan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sikap Partai Demokrat mendukung kepala daerah dipilih DPRD bertolak belakang dengan penegasan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mana pada satu dekade lalu menolak sistem Pilkada kembali dipilih DPRD.

    Cuitan SBY di X (Twitter) pada tahun 2014 lalu kembali viral dan jadi bahan pembahasan publik.

    Kala itu, Presiden keenam RI tersebut menegaskan jika mandat diberikan ke tangan DPRD untuk memilih kepala daerah berarti sama saja merebut kedaulatan rakyat.

    “Siapa yg beri mandat pd DPRD skrg utk pilih kepala daerah? Berarti kedaulatan diambil DPRD. Apa DPRD mau bagi-bagi? Rakyat dikemanakan?” kata SBY melalui akun X pribadinya @SBYudhoyono dikutip pada Kamis (8/1/2026).

    Sempat menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sikap Partai Demokrat kini berbalik. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan Demokrat akan sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto dan mayoritas partai yang berada di barisan kabinet Indonesia Maju dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah, yang berarti menyetujui pilkada tidak langsung.

    ”Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah,” kata Herman.

    Demokrat menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius, khususnya dalam rangka memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional.

  • Keputusan Ijtima Ulama, MUI Dukung Pilkada Lewat DPRD

    Keputusan Ijtima Ulama, MUI Dukung Pilkada Lewat DPRD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Prof Asrorun Ni’am Sholeh, menyampaikan pandangan MUI terkait wacana kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota kembali dipilih DPRD.

    MUI memandang bahwa kebijakan politik harus berorientasi pada kemaslahatan publik serta dijalankan dengan prinsip keadaban dan upaya meminimalkan potensi destruktif.

    Prof Ni’am menegaskan, dalam perspektif keagamaan, kebijakan yang ditetapkan oleh ulil amri dalam urusan publik wajib diarahkan untuk menghadirkan kemaslahatan masyarakat luas. Karena itu, kebijakan publik perlu terus dievaluasi secara objektif.

    “Tugas kita adalah mengevaluasi kebijakan publik. Jika mendatangkan kemaslahatan, maka dilanjutkan. Namun jika mendatangkan mafsadat, harus diperbaiki,” tegasnya dilansir dari situs resmi MUI, Kamis (8/1/2026).

    MUI sejatinya telah melakukan kajian mendalam terhadap sistem pemilihan langsung tersebut sejak Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI 2012. Dalam kajian tersebut, MUI menemukan berbagai dampak negatif yang muncul dari pilkada langsung.

    “Selain itu, juga menimbulkan ekonomi biaya tinggi serta praktik politik uang yang merusak akal sehat dan moralitas masyarakat,” ungkapnya.

    Kondisi tersebut menurutnya berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak taat hukum dan lebih berorientasi pada pengembalian modal sosial maupun modal ekonomi, alih-alih pada kepentingan rakyat.

    Berdasarkan pertimbangan tersebut, melalui forum pertemuan ulama fatwa se-Indonesia di Tasikmalaya, MUI mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD.

  • Pilkada DPRD Jadi Soal, Buya Eson Desak SBY Tegur Prabowo

    Pilkada DPRD Jadi Soal, Buya Eson Desak SBY Tegur Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat antikorupsi, Emerson Yuntho, mendadak menyinggung Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal Pilkada melalui DPRD.

    Seperti diketahui, baru-baru ini Partai Demokrat memberikan dukungannya terhadap wacana Pilkada melalui DPRD, menyusul Partai Gerindra dan yang lainnya.

    Mengingat SBY di masa lalu, tepatnya pada 2014, Emerson meminta agar SBY memikirkan kembali terkait keputusan Partainya.

    Mengutip pernyataan lawas, Buya Eson, sapaannya, bahkan menyinggung SBY agar memperingati Presiden Prabowo Subianto agar tidak gegabah menentukan kebijakan.

    “Pak SBY mohon ingatkan Prabowo bahwa Pilkada oleh DPRD merupakan kemunduran demokrasi Indonesia,” ucap Bya Eson (8/1/2026).

    Sebelumnya, Partai Demokrat mendadak menjadi sasaran amukan publik usai ikut mendukung wacana Pilkada melalui DPRD.

    Bukan tanpa alasan, Partai Demokrat sebelumnya dikenal sebagai pihak yang menyuarakan agar Pilkada tetap digelar secara langsung.

    Tidak sedikit juga yang mengungkit cuitan lama Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai perkara ini.

    “Sekarang, siapa yang menginginkan Pilkada oleh DPRD? Jelas bukan SBY. Saya yakin sebagian besar rakyat pun tidak menginginkannya,” ucap SBY pada 1 Oktober 2014 lalu.

    Di tengah perdebatan mengenai polemik tersebut, mantan Komisaris PT Pelni, Dede Budiyarto, mengaku tidak heran.

    “Politik itu kepentingan. Bukan kitab suci. Bukan kisah cinta,” ujar Dede di X @kangdede78 (8/1/2026).

    Dikatakan Dede, perubahan sikap dari waktu ke waktu merupakan hal yang lumrah di dunia politik.

  • Demokrat Dihujat Usai Dukung Pilkada DPRD, Dede Budhyarto: Politik Itu Kepentingan

    Demokrat Dihujat Usai Dukung Pilkada DPRD, Dede Budhyarto: Politik Itu Kepentingan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrat mendadak menjadi sasaran amukan publik usai ikut mendukung wacana Pilkada melalui DPRD.

    Bukan tanpa alasan, Partai Demokrat sebelumnya dikenal sebagai pihak yang menyuarakan agar Pilkada tetap digelar secara langsung.

    Tidak sedikit juga yang mengungkit cuitan lama Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai perkara ini.

    “Sekarang, siapa yang menginginkan Pilkada oleh DPRD? Jelas bukan SBY. Saya yakin sebagian besar rakyat pun tidak menginginkannya,” ucap SBY pada 1 Oktober 2014 lalu.

    Di tengah perdebatan mengenai polemik tersebut, mantan Komisaris PT Pelni, Dede Budiyarto, mengaku tidak heran.

    “Politik itu kepentingan. Bukan kitab suci. Bukan kisah cinta,” ujar Dede di X @kangdede78 (8/1/2026).

    Dikatakan Dede, perubahan sikap dari waktu ke waktu merupakan hal yang lumrah di dunia politik.

    Sama seperti ketika Prabowo Subianto menerima jabatan Menteri Pertahanan di periode kedua Jokowi.

    “Hari ini berseberangan, besok bisa sejalan,” sebutnya.

    Dede bilang, di dunia politik tidak ada istilah lawan maupun kawan yang abadi. Semuanya dibungkus dengan kepentingan pribadi hingga kelompok.

    “Di politik tidak ada kawan atau lawan abadi. Yang abadi hanya satu, kepentingan,” kuncinya.

    Sebelumnya, Jhon Sitorus menyebut bahwa langkah Demokrat merupakan kemunduran serius bagi demokrasi dan pengkhianatan terhadap amanat reformasi yang selama ini dijunjung tinggi.

    “Saya pikir Partai Demokrat itu partai pemberani. Ternyata partai pecundang,” ujar Jhon dikutip pada Rabu (7/1/2026).

  • Wacana Pilkada di Pilih DPRD, Saiful Mujani: Ada Upaya Menginginkan Pemimpin yang Lemah

    Wacana Pilkada di Pilih DPRD, Saiful Mujani: Ada Upaya Menginginkan Pemimpin yang Lemah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Peneliti dan konsultan Politik, Saiful Mujani punya pandangan pribadi soal wacana Pilkada yang dipilih oleh DPRD.

    Dalam pandangannya itu, Saiful Mujani menyebut ada maksud tertentu dari keinginan untuk berhasilnya wacana ini.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, ada keinginan yang disebutnya sebagai keinginan untuk memilih kepala daerah yang lemah.

    Karena itu dari wacana Pilkada yang dipilih oleh DPRD bakal terus berkesinambungan ke depannya.

    Nantinya bukan hanya kepala daerah yang dipilih oleh DPRD, bahkan sampai Presiden di pilih oleh DPR.

    Belum lagi, Gubernut, Bupati bahkan sampai Walikota yang membuat demokrasi perlahan-lahan hancur.

    Dari upaya inilah, Saiful Mujani menyebut ada upaya untuk menginginkan pemimpin yang lemah.

    “Menginginkan presiden dipilih oleh dpr/mpr, dan menginginkan gubernur, bupati, dan walikota dipilih oleh dprd,” tulisnya dikutip Kamis (8/1/2026).

    “Sama dengan menginginkan presiden dan kepala daerah lemah,” ungkapnya.

    Punya pemimpin yang lemah membuat ini bisa membuatnya berada dibawah kekuasaan DPR, MPR bahkan sampai DPRD.

    “di bawah kekuasaan dpr/mpr dan DPRD,” tuturnya.

    Jika hal ini benar-benar terwujud ke depannya, Saiful Mujani menyebut ini menyalahi prinsip sistem presidensial

    “ini menyalahi prinsip sistem presidensial. @officialMKRI,” terangnya.

    Terbaru soal wacana ini, enam dari delapan fraksi di DPR yang kini mendukung usulan tersebut.

    Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus.

    “Kalau hitung-hitungan matematisnya, kita kan hanya 16 persen. Dengan 6 partai sudah menyetujui maka secara matematika, ya itu mereka akan berhasil mengusulkan,” ujar Deddy dikutip dari CNN, Kamis (8/1/2026).

  • Ramai Tolak Pilkada DPRD, Dede Budhyarto Malah Ungkit Golput 2024

    Ramai Tolak Pilkada DPRD, Dede Budhyarto Malah Ungkit Golput 2024

    “Pilkada tidak lagi langsung, siapa yang untung, siapa yang rugi? Ya pasti yang rugi kita, pemilih,” ujar Bivitri di X @BivitriS (31/12/2025).

    Ia menekankan, skema pemilihan lewat DPRD hanya akan menguntungkan elite politik dan partai, sementara masyarakat semakin dipinggirkan dari proses demokrasi.

    “Parpol judulnya arisan doang itu. Warga jadi cuma obyek makin parah. Mesti dilawan,” sebutnya.

    Pandangan tersebut sejatinya bukan hal baru. Dalam sebuah video reels yang diunggah pada 16 Desember 2024, Bivitri sudah mengingatkan bahaya jika evaluasi demokrasi hanya dilakukan di permukaan, tanpa menyentuh akar persoalan.

    “Evaluasi setelah event demokrasi itu memang selalu perlu ya. Jadi kita bisa setuju soal itu. Cuma masalahnya, waktu mengevaluasi, cara menganalisisnya bagaimana?” kata Bivitri dalam tayangan tersebut.

    Ia menjelaskan, setiap persoalan politik, sosial, dan hukum memiliki lapisan, mulai dari gejala di permukaan hingga akar masalah di bagian paling dalam.

    “Suatu masalah sosial atau masalah hukum, masalah politik itu akan lebih baik solusinya, lebih berkelanjutan. Kalau akar masalahnya yang kita selesaikan, bukan gejalanya,” jelasnya.

    Dalam konteks pilkada, Bivitri menyebut biaya politik sebagai persoalan di lapisan tengah yang kerap disalahpahami.

    Ia kemudian menyinggung adanya biaya informal atau ilegal yang sangat besar.

    “Ketemunya memang salah satunya ada biaya informal alias ilegal dengan yang formal. Nah yang informal itu memang mahal sekali,” bebernya.

    Biaya ilegal tersebut, lanjut Bivitri, antara lain berupa praktik serangan fajar, pembagian bansos bermuatan politik, hingga pengeluaran kampanye yang sebenarnya tidak perlu.