Category: Fajar.co.id Politik

  • BEM FISIP Unair Surabaya Dibekukan, Denny Siregar: Supaya Teriakan-teriakan Semakin Keras

    BEM FISIP Unair Surabaya Dibekukan, Denny Siregar: Supaya Teriakan-teriakan Semakin Keras

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pembekuan BEM FISIP UNAIR Surabaya mengundang banyak kritikan terhadap pemerintah. 

    Salah satunya dari Pegiat Media Sosial, Denny Siregar. Dia menyebut pembekuan itu sebenarnya memiliki sisi positif. 

    Agar kata loyalis Basuki Tjahaja Purnama ini, teriakan-teriakan terhadap pemerintah akan semakin luas. 

    Menurutnya, dengan pembekuan itu, akan semakin mengundang reaksi masyarakat terhadap pemerintahan yang dianggap anti kritik.

    “Lebih bagus dibekukan memang. Supaya teriakan-teriakan semakin keras. Kalau gak dibekukan, dianggap biasa-biasa saja,” kata Denny Siregar dalam akun X, Minggu, (28/10/2024).

    Diketahui, pembekuan itu dilakukan Dekanat usai membuat karangan bunga satire untuk Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

    Karangan bunga itu bertuliskan, ‘Selamat atas dilantiknya jenderal bengis pelanggar HAM dan Profesor IPK 2,3, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang lahir dari rahim haram konstitusi’.

    Karangan bunga yang bergambar Prabowo – Gibran itu ditempatkan di Taman Barat FISIP Unair pada Selasa (22/10/2024). (selfi/fajar) 

  • Legislator Gerindra: PIP Bantuan Pendidikan Nasional, Bukan Alat Politik

    Legislator Gerindra: PIP Bantuan Pendidikan Nasional, Bukan Alat Politik

    FAJAR.CO.ID, POLMAN – Di sebuah hari yang tenang di Polewali Mandar, Hamzah Syamsuddin, Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polman dari Partai Gerindra, kembali menekankan pernyataan penting. Dengan nada tegas, ia menjelaskan bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) adalah inisiatif yang dicanangkan pemerintah pusat, bukan milik pribadi atau alat politik bagi siapa pun. “PIP adalah bantuan pendidikan untuk siswa dari keluarga kurang mampu atau rentan miskin, program yang digagas pemerintahan Jokowi,” ujarnya saat menanggapi keluhan warga di Kecamatan Campalagian.

    Hamzah pun mengungkapkan keresahan masyarakat yang mendengar isu bahwa bantuan PIP mereka akan dicabut jika tidak memilih pasangan calon tertentu. “Ini bukan program pribadi, ini program nasional yang diberikan pemerintah untuk masyarakat. Jangan percaya pada isu yang disebarkan oleh pihak-pihak tertentu,” lanjutnya.

    PIP, tegas Hamzah, adalah jembatan bagi anak-anak bangsa untuk meraih pendidikan. Bantuan ini, katanya, hadir untuk membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung agar tetap bisa melanjutkan sekolah. “Bagaimana bisa cerdas kalau beasiswa yang mereka terima dibatalkan hanya karena tak memilih calon tertentu? Ini bukan milik siapa-siapa, ini milik bangsa,” ucapnya, menegaskan bahwa beasiswa tersebut adalah hak masyarakat tanpa ada kaitannya dengan politik.

    Keresahan mengenai politisasi PIP juga diutarakan oleh Ketua Persatuan Guru Indonesia (PGRI) Kabupaten Polman, Andi Masri Masdar. Ia dengan tegas menyarankan agar bantuan PIP ditunda sementara selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung. “Hal ini akan memberi ketenangan bagi para kepala sekolah dan tenaga pendidik agar tidak terganggu oleh isu politis,” ujar Masri.

  • Peduli Kebersihan, Tim Relawan Bebas-Siti Gelar Bakti Sosial Bersih-Bersih Masjid

    Peduli Kebersihan, Tim Relawan Bebas-Siti Gelar Bakti Sosial Bersih-Bersih Masjid

    FAJAR.CO.ID, POLMAN – Di bawah terik matahari pagi yang cerah, sekumpulan relawan berkumpul di halaman Masjid Nurul Taufik, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Polewali Mandar (Polman), Minggu, 27 Oktober 2024.

    Seragam mereka menyatu dalam nuansa semangat: pakaian berlogo pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Andi Bebas Manggazali dan Siti Rahmawati, serta alat-alat kebersihan yang mereka bawa, menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar relawan politik.

    Mereka adalah Laskar Laba-Laba, tim relawan Paslon nomor urut 2, yang memiliki satu misi sederhana tapi penuh makna – menjaga kebersihan lingkungan, khususnya tempat ibadah.

    Dengan sapu dan alat pel yang berayun seirama, mereka membersihkan halaman, tangga, hingga ruangan dalam masjid.

    Kegiatan bersih-bersih ini bukan sekadar aksi fisik, namun menjadi simbol kepedulian mereka terhadap lingkungan serta komitmen Paslon Andi Bebas dan Siti Rahmawati terhadap masyarakat Polman.

    Setiap sapuan yang mereka lakukan seakan memancarkan pesan: bahwa kebersihan bukan hanya tugas pribadi, melainkan kewajiban bersama, terutama di tempat-tempat ibadah yang digunakan oleh banyak orang.

    Abdul Malik, Ketua Laskar Laba-Laba Polman, dengan penuh bangga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas semangat para relawan yang ikut dalam kegiatan ini.

    “Hari ini kita melakukan kerja bakti di Masjid Nurul Taufik, sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kebersihan tempat ibadah,” ujarnya.

    Bagi mereka, kenyamanan dalam beribadah adalah hak setiap jamaah, dan kebersihan adalah jalan yang membawa mereka menuju ketenangan hati saat beribadah.

  • Dirujak Netizen karena Buat Inovasi Bikin Padi jadi Beras, Ini Profil Calon Bupati Nganjuk Ita Triwibawati

    Dirujak Netizen karena Buat Inovasi Bikin Padi jadi Beras, Ini Profil Calon Bupati Nganjuk Ita Triwibawati

    FAJAR.CO.ID, NGANJUK — Calon Bupati Nganjuk, Ita Triwibawati, menjadi pusat perhatian publik setelah mengemukakan ide inovatif dalam debat Pilkada Jakarta 2024.

    Dalam debat tersebut, calon bupati nomor urut 2 ini mengusulkan konsep “padi menjadi beras” dan “bawang merah menjadi bawang goreng” sebagai upaya meningkatkan nilai produk lokal.

    Namun, ide ini menuai kontroversi. Banyak pihak menganggap usulan Ita sebagai gagasan yang terlalu sederhana untuk disebut sebagai inovasi.

    Bahkan, di media sosial, sejumlah netizen menyindir bahwa selama ini mereka “mengira makanan sehari-hari adalah gabah”.

    Profil Ita Triwibawati

    Lalu, siapa sebenarnya Ita Triwibawati? Ia adalah calon Bupati Nganjuk dari Jawa Timur yang lahir pada 1 Januari 1970. Sebelum mencalonkan diri dalam Pilkada 2024, Ita sudah cukup berpengalaman di bidang pemerintahan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang sejak 2014.

    Ia juga pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan Jawa Timur lewat Partai NasDem, namun belum berhasil meraih kursi di DPR.

    Selain itu, Ita adalah istri dari Taufiqurrahman, mantan Bupati Nganjuk yang tersandung kasus terkait perekrutan, promosi, dan mutasi ASN di Kabupaten Nganjuk.

    Di Pilkada kali ini, Ita dipasangkan dengan Zuli Rantauwati dan mendapat dukungan dari Partai Golkar.

    Ita dan Zuli berkomitmen untuk membawa perubahan positif di Nganjuk melalui inovasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (bs-zak/fajar)

  • Evaluasi Debat Kandidat, Ini Pesan KPID untuk KPU dan Lembaga Penyiaran

    Evaluasi Debat Kandidat, Ini Pesan KPID untuk KPU dan Lembaga Penyiaran

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Koordinator Pengawasan Isi Siaran KPID Sulsel, Nasruddin mengapresiasi pelaksanaan debat terbuka antar paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar kemarin. 

    Hanya saja ada beberapa cacatan yang perlu diperhatikan baik pihak KPU maupun lembaga penyiaran yang menyiarkan secara langsung pelaksanaan debat publik. 

    Pertama terkait kesiapan teknis debatnya harus betul-betul lebih matang khususnya yang paling urgent adalah pemandu debat atau host. 

    Hostnya harus lebih tegas dalam memandu jalannya debat. Memperhatikan secara detail timer atau waktu yang diberikan kepada seluruh paslon dalam setiap sesi atau segmen debat. Mulai penyampaian visi misi, saling bertanya antar paslon hingga closing statement. 

    “Waktunya harus disampaikan sebelum mempersilahkan paslon berbicara. Ketika waktu habis, host harus segera mengambilalih,” kata Rudhy panggilan akrab mantan Jurnalis Celebes TV ini, Minggu (27/10/2024)

    Hal ini menurut Rudhy, harus betul-betul bisa diperhatikan secara detail lembaga penyiaran karena ini menjadi pengawasan KPID.

    Catatan lain yang perlu juga diperhatikan adalah adanya dugaan intervensi paslon atau tim pendukung terhadap lembaga penyiaran saat proses debat berjalan. 

    “Selain host sebagai pengendali debat, disinilah juga tanggungjawab seroang Floor Director di lokasi produksi. Dia harus bisa menghandel dan mengatasi semuanya ketika ada yang bermasalah dengan mengkoordinasikan kepada seluruh crewnya di lapangan,” tegasnya. 

    Ini merupakan catatan penting yang harus diperhatikan. Mengingat ini berdasarkan hasil monitoring tim yang dilakukan KPID dalam sepekan pelaksanaan debat kandidat yang dilakukan beberapa KPU di daerah.

  • Pengamat: Partai Politik Jadi Aktor Utama Pembajakan Demokrasi

    Pengamat: Partai Politik Jadi Aktor Utama Pembajakan Demokrasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Para akademisi hukum menyoroti peran partai politik yang dinilai semakin mendominasi dan merusak proses demokrasi di Indonesia. 

    Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menegaskan bahwa banyaknya “pembajakan demokrasi” dilakukan oleh partai politik. 

    Menurutnya, lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum dan keadilan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK), menjadi korban dari intervensi partai politik.

    “Yang bikin banyak pembajakan-pembajakan demokrasi memang partai politik, karena semua yang kita bicarakan soal lembaga-lembaga yang dibajak itu mulai dari KPK sampai MK. Itu penyumbang saham terbesar dalam penentuan aktor-aktor yang kemudian membajak lembaga itu juga partai politik,” ujar Bivitri, dikutip dari YouTube Watchdoc Documentary, Minggu (27/10/2024).

    Senada dengan Bivitri, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Herlambang P. Wiratman, menyatakan bahwa partai politik saat ini berada di zona kekuasaan yang minim kontrol dari warga. 

    Ia menambahkan bahwa partai politik kini cenderung menjadi “imperium” baru yang tak lagi mewakili suara rakyat, melainkan kepentingan pemilik partai itu sendiri.

    “Situasi partai politik saat ini memang berada di zona kuasa yang minim kontrol politik kewargaannya. Jadi partai politik sebagai imperium-imperium baru. Dia hadir tak lagi merepresentasikan suara rakyat tapi lebih mewujudkan suara kepentingan pemilik partai politik itu sendiri,” tegas Herlambang.

  • Jika Terpilih, AMAN Janji Siapkan Tempat Kerja untuk Disabilitas

    Jika Terpilih, AMAN Janji Siapkan Tempat Kerja untuk Disabilitas

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar nomor urut empat, Amri Arsyid – Rahman Bando akan membangun sekolah khusus disabilitas jika terpilih pada kontestasi Pilwali Makassar 27 November 2024.

    Rahman Bando menjelaskan salah satu program AMAN adalah menjadikan Makassar sebagai kota ramah disabilitas. Olehnya itu, pemerintah perlu menyiapkan tempat khusus untuk mereka bisa belajar, berkarya dan berprestasi.

    “Kami punya komitmen Insya Allah kalau kami diamanahkan oleh rakyat Makassar, kita akan mewujudkan Makassar sebagai kota ramah disabilitas. Program pertama kita mau membangun sekolah khusus disabilitas,” kata Rahman Bando saat menjawab pertanyaan paslon nomor urut satu dalam sesi debat perdana Pilwali Makassar, Sabtu (26/10/2024).

    Rahman Bando menjelaskan pentingnya membangun fasilitas ramah disabilitas, tidak hanya di rumah sakit, tetapi juga di tempat-tempat umum. AMAN berjanji akan memberikan hak-hak yang dibutuhkan para kaum disabilitas, termasuk hak untuk mendapat perkerjaan yang layak.

    “Kita harus mampu mengakomodir para penyandang disabilitas untuk sektor formal informal khususnya dalam penyerapan tenaga kerja harus kita bukakan peluang kepada mereka menetapkan di sektor swasta 1 persen, pemerintah 2 persen,” terangnya.

    Pasangan Amri – Rahman juga mendorong agar kaum disabilitas mendapat proses pembelajaran khusus dan layak untuk memastikan bahwa mereka bisa memanfaatkan keterampilan yang dimiliki untuk masuk ke dunia kerja.

    “Bagaimana kita tingkatkan keterampilannya agar bisa menjadi siap kerja. Mereka punya kelebihan dan keunggulan di mana bisa kita salurkan mereka bekerja pada sektor sektor pemerintah dan swasta,” tutup Rahman. (*)

  • Polrestabes Makassar Amankan Debat Perdana Pilwalkot, 388 Personel Dikerahkan

    Polrestabes Makassar Amankan Debat Perdana Pilwalkot, 388 Personel Dikerahkan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Polrestabes Makassar memperketat pengamanan pada debat Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar di Hotel Dalton Jalan Perintis Kemerdekaan, Sabtu (26/10/2024).

    Sebelum pelaksanaan pengamanan dengan TFG (Tactical Floor Game), Kabag Ops Polrestabes Makassar AKBP Darminto memaparkan pelaksanaan tugas sesuai ploting masing-masing personil.

    Darminto menekankan bahwa personil agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

    “Personel agar menempati tugas masing-masing sesuai ploting, tidak meninggalakan tempat sebelum kegiatan selesai,” ujar Darminto kepada fajar.co.id, Sabtu malam.

    Sementara itu, Kasi Humas Polrestabes Makassar AKP Wahiduddin menuturkan, pihaknya menurunkan 388 personil untuk melaksanakan pengamanan.

    “Belum termasuk personil Polda Sulsel, Brimob, Dishub, ditambah satu platon dari Kodim 1408 Makassar,” kata Wahid.

    Untuk diketahui, empat pasangan calon di pemilihan wali kota (Pilwalkot) Makassar, beradu gagasan dalam debat publik perdana.

    Mereka berdebat pada pukul 13.00 Wita sampai pukul 16.00 Wita dengan durasi ada 3 jam atau 180 menit. (Muhsin/Fajar)

  • Berpengalaman, Seto-Rezki Tampil Tenang dan Kuasai Materi Debat

    Berpengalaman, Seto-Rezki Tampil Tenang dan Kuasai Materi Debat

    Rizal berharap, dalam debat-debat selanjutnya, pasangan Seto-Rezki semakin memperkuat pemaparan visi dan misinya dengan pendekatan yang realistis dan dapat diterima publik.

    “Kita berharap di debat selanjutnya Seto-Rezki bisa memaparkan lagi program yang kira-kira bisa lebih menyentuh ke masyarakat,” pungkasnya.

    Diberitakan, Seto mengawali debat dengan pemaparan visi bertajuk “Harmoni Makassar Nyaman”. Visi ini sebagai solusi menyeluruh bagi masa depan kota yang lebih nyaman, aman, dan modern.

    Sejumlah pertanyaan, baik dari panelis maupun paslon lain dijawab dengan lugas atas pengalamannya saat memimpin Kabupaten Sinjai periode 2018-2023. Misalnya dalam hal peningkatan Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan universal untuk memastikan setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa harus membayar. 

    Selain itu, Seto juga memaparkan pengalamannya dalam mengurai risiko korupsi di lingkup pemerintahan. Bagi Seto, reformasi birokrasi yang efektif membutuhkan peningkatan kualitas SDM di setiap unit pemerintahan, transparansi dalam setiap proses, dan pengawasan ketat agar berjalan sesuai tujuan.

    “Saya percaya, jika pemimpinnya jujur dan menjadi contoh, maka anak buahnya pasti akan mengikuti. Ini pernah saya terapkan saat menjadi Bupati Sinjai, dan hasilnya pemerintahan berjalan dengan baik, tanpa kasus korupsi,” ungkapnya.

    Begitupun dengan Rezki. Mantan anggota DPRD Sulsel ini mampu menjawab dengan tenang. Misalnya tentang program iuran sampah gratis. Ia menjawab dengan jelas bahwa program penggratisan iuran sampah hanya akan diterapkan untuk keluarga berpenghasilan rendah. Sementara masyarakat lainnya tetap dikenakan biaya iuran sampah, termasuk pabrik, rumah makan dan hotel.

  • Debat Pertama Pilwalkot Makassar, Pasangan Aman Berikan Cuti Bagi ASN Laki-laki yang Istrinya Melahirkan

    Debat Pertama Pilwalkot Makassar, Pasangan Aman Berikan Cuti Bagi ASN Laki-laki yang Istrinya Melahirkan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pasangan nomor urut 4 Pemilihan Wali Kota Makassar (Pilwalkot), Muhammad Amri Arsyid-Abdul Rahman Bando (Aman) menjanjikan cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) laki-laki yang istrinya melahirkan.

    Itu diungkapkan dalam debat perdana Pilwalkot Makassar 2024. Berlangsung di Hotel Dalton, Makassar, Sabtu (26/10).

    Hal tersebut bermula saat pasangan Aman diberikan pertanyaan terkait upaya mendorong kesetaraan gender di Makassar. Rahman Bando pun memulainya dengan menyebut memberi hak yang setara antara laki-laki dan perempuan.

    “Insya allah itu akan jadi komitmen bagi kita berdua. Pasangan Aman akan menduduki secara setara pejabat-pejabat dan pegawai perempuan dengan laki-laki,” ucapnya.

    Salah satu wujudnya, kata dia, yakni dengan memberikan hak bagi perempuan untuk cuti dan melahirkan.

    “Kemudian memberikan hak-hak khusus bagi perempuan. Terutama hak cuti dan hak melahirkan,” ucapnya.

    Tidak sampai di situ, hak cuti melahirkan ini juga bukan hanya untuk istri. Tapi para ASN laki-laki yang istrinya melahirkan.

    “Juga kepada suami yang istrinya pegawai, kita akan berikan hak untuk menjaga istri yang melahirkan. Sampai mereka bisa merawat anaknya dengan baik,” jelasnya.

    Adapun hak cuti dan melahirkan memang sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. Sementara aturan cuti suami melahirkan tertuang dalam UU KIA.

    Pada pasal 6 UU KIA, disebutkan agar suami punya hak cuti mendampingi istri melahirkan. (Arya/Fajar)