Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Seto Mencoblos di TPS 4, Rezki di TPS 11 Rappocini

    Seto Mencoblos di TPS 4, Rezki di TPS 11 Rappocini

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Andi Seto Gadhista Asapa dan Rezki Mulfiati Lutfi siap menggunakan hak pilihnya pada Rabu besok, 27 November 2024.

    Andi Seto akan mencoblos di Kecamatan Rappocini. Seto di TPS 04, Kelurahan Balla Parang, Kecamatan Rappocini. Sementara Rezki akan memberikan suaranya di TPS 11, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini.

    Pasangan yang diusung oleh koalisi NasDem, Gerindra, PAN, dan PSI ini mengajak seluruh warga Makassar untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilih mereka dengan bijak.

    “Ajak keluarga, tetangga dan sahabat untuk datang ke TPS pada tanggal 27 besok. Mari kita sukseskan pilkada ini dengan riang gembira,” ucap Seto.

    Pilkada Makassar 2024 menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang akan membawa perubahan bagi kota ini. Seto berharap partisipasi pemilih dapat meningkat.

    Mantan bupati Sinjai ini pun mengajak para relawan dan pendukungnya untuk menjaga ketenangan serta mengisi masa tenang dengan kegiatan positif. Ia menekankan pentingnya menciptakan suasana damai sebagai bagian dari komitmen bersama menjaga harmoni di tengah masyarakat.

    “Saya berharap masa tenang ini diisi dengan ibadah, santai bersama keluarga, dan menjalin silaturahmi. Ini kesempatan untuk mendatangi tetangga atau keluarga yang jarang kita kunjungi,” kata dia.

    Andi Seto juga menegaskan bahwa Pilkada adalah momentum demokrasi yang harus mempererat persaudaraan. Ia mengingatkan pendukungnya untuk menghindari hoaks, kampanye hitam, atau tindakan provokatif yang dapat merusak suasana damai.

  • Viral Surat Prabowo Minta Agar Dukung Ridwan Kamil, Teddy: Apa Salahnya?

    Viral Surat Prabowo Minta Agar Dukung Ridwan Kamil, Teddy: Apa Salahnya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi pasang badan terkait viralnya surat dari Prabowo Subianto yang meminta agar masyarakat mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024.

    Teddy mempertanyakan kritik terhadap surat tersebut, menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan isi surat itu.

    “Apa salahnya surat pak Prabowo mendukung Ridwan Kamil di surat ini?,” ujar Teddy dalam keterangannya di aplikasi X @TeddGus (26/11/2024).

    Teddy menantang siapa pun untuk menjelaskan secara spesifik di mana letak kesalahan surat tersebut.

    “Coba siapa yang bisa menjabarkan dimana salahnya?,” cetusnya.

    Namun, menurutnya, kritik yang muncul sejauh ini hanyalah berupa hujatan tanpa dasar yang jelas.

    “Pasti gak ada bisa, selain hanya maki-maki dan ngotot harus salah kan?,” Teddy menuturkan.

    Ia juga menantang pihak-pihak yang mengkritik untuk memberikan argumen konkret atas klaim mereka.

    “Ada yang sanggup? Ditunggu,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, sebuah surat yang berisi pesan Presiden Prabowo Subianto yang mengimbau warga untuk memilih pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono, viral di Medsos.

    Surat tersebut mengajak rakyat Jakarta untuk menggunakan hak pilih mereka pada 27 November 2024 untuk memilih pemimpin yang dianggap terbaik bagi masa depan Jakarta dan Indonesia.

    Dalam surat yang beredar, Prabowo menyampaikan, “Saudaraku yang saya hormati, pada hari Rabu, 27 November 2024 ini, kesempatan rakyat Jakarta memilih pemimpin yang baik, pilihan saudara sekalian Insyaallah tidak hanya untuk Jakarta yang kita cintai, tetapi juga untuk masa depan Bangsa Indonesia.”

  • Bandingkan Kasus Ahok dan Suswono, Denis Malhotra: Agama di Tangan Fasik Hanya Jadi Alat Politik

    Bandingkan Kasus Ahok dan Suswono, Denis Malhotra: Agama di Tangan Fasik Hanya Jadi Alat Politik

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pegiaw Media Sosial Denis Malhotra membandingkan kasus Ahok dan Suswono. Ahok diketahui dipenjarakan karena dianggap menistakan agama.

    “Ahok keselip lidah didemo ramai-ramai sampai masuk penjara dengan tudingan menista agama,” kata Denis dikutip dari unggahannya di X, Selasa (26/11/2024).

    Sementara itu, Suswono yang dianggap menistakan agama oleh sejumlah kalangan nasibnya tak sama dengan Ahok.

    “Suswono terang-terangan merendahkan rasulullah malah didukung menang pilkada,” ucapnya.

    Menurut Denis, hal tersebut karena agama di tangan orang fasik. Sehingga hanya jadi alat politik.

    “Benar kata para arif, agama di tangan orang fasik hanya menjadi alat politik,” ujarnya.

    Diketahui, dugaan penistaan agama Suswono bermula saat menghadiri kegiatan ormas Ormas Kebangkitan Jawara dan Pengacara (Bang Japar) di Gedung Nyi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Sabtu, 26 Oktober 2024.

    Ia awalnya menceritakan program Kartu Anak yatim sebagai kampanyenya di Pilgub Jakarta, menyampaikan program kesejahteraan sosial yang digodok pihaknya akan menyentuh semua kalangan, termasuk para janda yang miskin. Sementara untuk janda kaya, Suswono menyebut agar mereka menikahi pemuda pengangguran.

    Suswono pun mencontohkan kisah Nabi Muhammad yang menikah dengan Siti Khadijah.

    “Setuju ya? Coba ingat Khadijah. Tahu Khadijah? Dia kan konglomerat. Nikahi siapa? Ya Nabi (Muhammad) waktu itu belum jadi Nabi, masih 25 tahun. Pemuda kan? Nah, itu contoh (janda) kaya begitu,” ujar Suswono.

    Suswono pun dilaporkan ke Bawaslu oleh masyarakat Betawi Bangkit. Ia dianggap menistakan agama.
    (Arya/Fajar)

  • Guntur Romli Soal Surat Instruksi Prabowo Pilih Ridwan Kamil: Aduh Sayang Banget Jika Benar

    Guntur Romli Soal Surat Instruksi Prabowo Pilih Ridwan Kamil: Aduh Sayang Banget Jika Benar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA –Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mohamad Guntur Romli, memberikan tanggapan mengenai surat instruksi yang diduga dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mendukung Ridwan Kamil.

    Dalam unggahannya, Guntur menyebutkan bahwa jika surat tersebut benar adanya, hal itu sangat disayangkan.

    “Aduh sayang banget Pak Prabowo kalau surat ini bener,” ujar Guntur Romli dalam keterangannya di aplikasi X @GunRomli (26/11/2024).

    Ia masih memberikan ekspresi keraguan terhadap keaslian tanda tangan yang tercantum dalam surat tersebut.

    Menurut Guntur, jika dibandingkan dengan tanda tangan asli Prabowo, tanda tangan dalam surat itu terlihat jauh berbeda, meskipun ada upaya untuk menyerupakannya.

    “Meski kalau saya bandingin dengan tanda tangan asli Bapak, jauh banget bedanya,” sebutnya.

    Ia juga berharap agar keabsahan surat tersebut segera diklarifikasi oleh Prabowo Subianto ataupun orang terdekatnya.

    “Meski dimirip-miripin. Semoga surat ini tidak benar,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, sebuah surat yang berisi pesan Presiden Prabowo Subianto yang mengimbau warga untuk memilih pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil dan Suswono, viral di Medsos.

    Surat tersebut mengajak rakyat Jakarta untuk menggunakan hak pilih mereka pada 27 November 2024 untuk memilih pemimpin yang dianggap terbaik bagi masa depan Jakarta dan Indonesia.

    Dalam surat yang beredar, Prabowo menyampaikan, “Saudaraku yang saya hormati, pada hari Rabu, 27 November 2024 ini, kesempatan rakyat Jakarta memilih pemimpin yang baik, pilihan saudara sekalian Insyaallah tidak hanya untuk Jakarta yang kita cintai, tetapi juga untuk masa depan Bangsa Indonesia.”

  • Jusuf Kalla Ungkap Usulkan Mahfud MD Jadi Cawapres Jokowi pada Pilpres 2019

    Jusuf Kalla Ungkap Usulkan Mahfud MD Jadi Cawapres Jokowi pada Pilpres 2019

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan bahwa pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, dirinya sempat mengusulkan nama Mahfud MD sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Joko Widodo (Jokowi). 

    Hal tersebut disampaikan JK saat menceritakan diskusinya dengan Jokowi terkait kriteria pendamping dalam kontestasi tersebut. Bahkan pertemuan itu berlangsung dua jam.

    “Pak Mahfud hampir sama kariernya dengan saya. Jadi menteri, Menko (Menteri Koordinator), tapi Tuhan belum memberikan rezeki untuk menjadi wapres,” ujar Jusuf Kalla dalam YouTube Mahfud MD, Selasa (26/11/2024).

    JK menyebut, diskusi berlangsung selama dua jam di kantornya pada 2019. Dalam diskusi tersebut, Jokowi menyampaikan kriteria cawapres yang dibutuhkan, yakni sosok yang pintar, memiliki latar belakang Nahdlatul Ulama (NU), berpengalaman, dan memiliki rekam jejak yang bersih.  

    “Saya bilang kalau begitu Pak Mahfud yang memenuhi syarat. Pintar, orang NU, kariernya baik, dan tidak tercela,” kata JK.  

    Menurut JK, usulan tersebut sempat disepakati oleh Jokowi. Bahkan, mereka sempat berjabat tangan sebagai tanda persetujuan. Namun, keputusan itu ternyata berubah.  

    “Kenapa berubah? Tadi kami sudah berjabat tangan, dua jam bicara dan setuju. Saya kira Pak Mahfud juga sudah dipanggil. Tapi ternyata yang dipilih adalah Pak Kyai Ma’ruf Amin,” jelasnya.  

    Perubahan itu, menurut JK, menunjukkan dinamika dalam pengambilan keputusan politik di tingkat tertinggi. Meski demikian, JK tidak menyebutkan alasan detail mengapa Jokowi akhirnya memilih Ma’ruf Amin sebagai pendampingnya dalam Pilpres 2019.  

  • Gubernur Bengkulu Diduga Kumpulkan Rp 5 Miliar untuk Serangan Fajar, Per Amplop Berisi Rp50 Ribu

    Gubernur Bengkulu Diduga Kumpulkan Rp 5 Miliar untuk Serangan Fajar, Per Amplop Berisi Rp50 Ribu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah untuk mendanai Pilkada 2024. Dalam kasus ini, KPK menyita sejumlah amplop bergambar Rohidin yang diduga digunakan untuk praktik politik uang atau serangan fajar.

    “Betul untuk serangan fajar,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Senin (25/11/2024).

    Amplop-amplop tersebut, berdasarkan keterangan saksi, berisi uang sebesar Rp 50 ribu. “Isi nominal dari keterangan saksi Rp 50 ribu, tapi masih belum dicek secara fisik. Nanti kalau sudah ada update dikabari,” ujar Tessa. Meski demikian, jumlah amplop yang disita masih dalam proses perhitungan.

    Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Bengkulu pada Sabtu (23/11/2024). Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan tiga tersangka, yaitu Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, dan ajudan gubernur Evriansyah alias Anca.

    KPK menduga Rohidin membutuhkan dana besar untuk pencalonannya kembali dalam Pilkada 2024. Uang tersebut didapatkan melalui pemerasan terhadap sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Beberapa di antaranya adalah Syafriandi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, yang memberikan Rp 200 juta agar tidak dimutasi.

    Selain itu, Kepala Dinas PUPR Tejo Suroso menyerahkan Rp 500 juta dari potongan anggaran dinas, sementara Saidirman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Selatan, memberikan Rp 2,9 miliar atas permintaan Rohidin untuk mencairkan honor pegawai sebelum Pilkada. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Ferry Ernest Parera juga turut menyetor Rp 1,4 miliar.

  • Rocky Gerung Sebut Sumut Harapan Jokowi Pertahankan Dinasti, Jakarta, Jatim hingga Jateng Bakal Tumbang

    Rocky Gerung Sebut Sumut Harapan Jokowi Pertahankan Dinasti, Jakarta, Jatim hingga Jateng Bakal Tumbang

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pengamat Politik Rocky Gerung menuebut harapan Jokowi mempertahankan dinastinya hanya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara (Sumut). Di tempat lain akan tumbang.

    Di Sumut, Jokowi mendukung menantunya, Bobby Nasution. Bobby melawan Edy Rahmayadi yang diusung PDIP.

    “Dia mesti pastikan ada satu yang dia pegang, yaitu Medan. Karena Medan satu-satunya tempat dia bertahan secara politik dinasti kan di situ ada pak Bobby Nasution yang adalah menantu dia,” kata Rocky dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Selasa (26/11/2024).

    Hal tersebut, kata dia karena Presiden ke-7 itu tidak bisa memastikan kemenangannya di tempat lain. Seperti Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

    Jokowi diketahui mendukung calon di tiga daerah itu. Bahkan aktif ikut berkampanye.

    Ia mendukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah, dan Khafifah di Jawa Timur.

    “Jokowi akhirnya ingin pastikan di mana yang harus dia menangkan utama, tentu mungkin kalau dia enggak dapat di Jakarta atau gagal di Jawa Tengah atau meleset di Jawa Timur,” ujarnya.

    Menurut Rocky, melalui kemenangan Bobby di Sumut, memungkinkan Jokowi percaya dinasti politikya masih bekerja.

    “Jadi kalau Jokowi mengancam supaya (Sekjen PDIP) Hasto itu berhenti untuk bertanding di Sumatera Utara, itu artinya Pak Jokowi ini sudah kalang kabut atau sudah frustrasi,” terangnya.

    Tapi jika Bobby kalah di Sumut, maka dinasti Jokowi akan keok.

    Kalau kita baca secara psikologi, memang kalau Bobby itu kalah di dalam pertandingan di Sumatera Utara, itu penanda pertama dan terakhir bahwa dinasti Jokowi keok,” pungkas Rocky.
    (Arya/Fajar)

  • Kasus Judi Online: Keponakan Megawati Jadi Tersangka, PDIP Sebut Ada Politisasi

    Kasus Judi Online: Keponakan Megawati Jadi Tersangka, PDIP Sebut Ada Politisasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polda Metro Jaya menetapkan Alwin Jabarti Kiemas, keponakan Megawati Soekarnoputri, sebagai tersangka dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra, pada konferensi pers yang digelar Senin (25/11/2024).

    “Kami jawab, benar (Alwin Jabarti). Cukup ya, terima kasih,” kata Wira singkat saat menjawab pertanyaan awak media terkait kasus yang kini menyita perhatian publik tersebut. Kasus ini turut menyeret beberapa staf ahli dan pegawai dari Kementerian Komdigi yang diduga terlibat dalam jaringan mafia judi online.

    Menanggapi penetapan tersangka ini, Juru Bicara PDIP, Chico Hakim, memberikan pernyataan resmi. Ia tak menyangkal fakta bahwa Alwin telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, Chico melihat adanya indikasi kuat bahwa kasus ini dikaitkan dengan dinamika politik menjelang Pilkada 2024.

    “Kasus Alwin Jabarti Kiemas yang baru diungkap pada masa tenang setelah ia ditahan sebulan sebelumnya adalah contoh nyata politisasi hukum,” ungkap Chico dalam keterangan tertulisnya. Ia menyoroti bahwa hukum sering digunakan sebagai alat untuk menyerang lawan politik, khususnya dalam konteks pemilihan umum.

    Chico juga mengkritik keras fenomena ini, menyebutnya sebagai ancaman serius bagi demokrasi. “Penggunaan hukum sebagai alat politik adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi. Namun, rakyat Indonesia semakin cerdas dan sadar bahwa judi online dapat berkembang masif karena dilindungi oleh oknum aparat dan penguasa,” tambahnya.

  • Agung-Markarius Unggul di Survei Pilwalkot Pekanbaru, Elektabilitas Tembus 59,1 Persen

    Agung-Markarius Unggul di Survei Pilwalkot Pekanbaru, Elektabilitas Tembus 59,1 Persen

    FAJAR.CO.ID, PEKANBARU — Hasil survei terbaru dari Trust Indonesia menempatkan pasangan calon (Paslon) Agung Nugroho-Markarius Anwar sebagai unggulan kuat dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Pekanbaru 2024. Berdasarkan data survei yang dilakukan pada 21-23 November 2024, elektabilitas pasangan ini mencapai 59,1 persen, jauh melampaui empat pasangan calon lainnya.

    “Survei Trust Indonesia menunjukkan elektabilitas Agung-Markarius berada di level 59,1 persen. Hasil ini luar biasa dan memberikan gambaran bahwa pasangan tersebut sangat berpeluang menang telak dalam Pilwalkot Pekanbaru,” ujar Direktur Riset Trust Indonesia, Ahmad Fadhli, saat memberikan keterangan pers pada Senin (25/11) malam.

    Fadhli menambahkan, elektabilitas Agung-Markarius tidak hanya tinggi tetapi juga terus menunjukkan tren peningkatan. Dibandingkan dengan survei yang dilakukan awal September lalu, elektabilitas pasangan ini naik sebesar 6,9 persen. “Elektabilitas pasangan Agung-Markarius terus melaju pesat. Dengan tren ini, peluang mereka untuk memenangkan Pilwalkot Pekanbaru semakin besar,” katanya.

    Di sisi lain, pesaing terkuat mereka, pasangan Muflihun-Ade Hartati, justru mengalami penurunan elektabilitas. Berdasarkan data yang sama, elektabilitas pasangan ini turun dari 22,5 persen menjadi 16,4 persen. Fadhli menduga penurunan ini disebabkan oleh isu-isu negatif yang menyerang salah satu figur dalam pasangan tersebut. “Isu negatif yang menimpa Muflihun sangat memengaruhi tingkat keterpilihan mereka. Situasi ini tentu tidak menguntungkan bagi pasangan Muflihun-Ade,” ungkapnya.

  • Samakan Jokowi Pembunuh Tidak Berperasaan, Ikrar Nusa Bhakti Beri Alasan Begini

    Samakan Jokowi Pembunuh Tidak Berperasaan, Ikrar Nusa Bhakti Beri Alasan Begini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usai lengser dari tampuk kekuasaan sebagai Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) masih terus menjadi sorotan berbagai pihak. Sayangnya, sorotan masyarakat tersebut lebih kepada kritik bukan pujian.

    Pakar politik, Ikrar Nusa Bhakti mengaku tidak habis pikir dengan langkah politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang memilih jalan bertentangan dengan PDI Perjuangan.

    Dia berbicara demikian dalam diskusi yang digelar Imparsial berjudul Dinamika Politik dan Keamanan Jelang Pilkada: Bayang-Bayang Jokowi di Rezim Prabowo di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (25/11).

    “Enggak pernah saya melihat seseorang yang dibesarkan dalam sebuah parpol kemudian begitu berpisah dengan parpol itu, kemudian langsung mengambil garis yang bukan hanya berseberangan, tetapi bermusuhan,” kata Ikrar, Senin.

    Dia menyebutkan Jokowi sejak menjadi kandidat di Solo, Jakarta, hingga Presiden RI selama dua periode selalu diusung PDIP.

    Namun, kata Ikrar, Jokowi malah mendukung kandidat berbeda dengan PDIP pas pilkada serentak 2024 atau setelah tidak menjabat Presiden RI.

    Dia melanjutkan upaya mendukung kandidat berbeda dengan PDIP tampak menjadi langkah Jokowi menghancurkan partai yang membawa pria kelahiran Solo itu menjadi Presiden ketujuh RI itu.

    “Seperti ada yang bilang, pembunuh yang tidak berperasaan,” ujar ikrar.

    Ikrar merasa heran dengan upaya Jokowi menghancurkan PDIP, padahal parpol berkelir merah bersama-sama memenangkan kontestasi politik.

    Seharusnya, kata dia, Jokowi punya kebersamaan untuk memenangkan kandidat yang diusung PDIP pada pilkada serentak 2024.