Category: Fajar.co.id Politik

  • LSI Denny JA Sajikan Quick Count Pilkada 2024 Live di Facebook

    LSI Denny JA Sajikan Quick Count Pilkada 2024 Live di Facebook

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Jika tak ada aral melintang, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA bakal menyajikan hasil hitung cepat gelaran Pilkada Serentak 2024.

    Hasil hitung cepat itu ditayangkan secara langsung melalui Facebook Denny J.A’s World untuk pemilihan gubernur di tujuh provinsi terbesar di Indonesia.

    Masyarakat dapat mengetahui hasil perhitungan suara dalam waktu nyata, langsung dari platform media sosial tersebut.

    Pemilihan di sejumlah daerah penting itu antara lain di Jakarta, dengan Ridwan Kamil, Dharma Pongrekun, dan Pramono Anung bersaing memperebutkan kursi gubernur.

    Di Jawa Tengah, persaingan ada antara Andika dan Luthfi, sementara di Sumatra Utara, Bobby dan Edy bersaing ketat.

    Selain itu, di Jawa Timur ada Khofifah, Risma, dan Luluk yang bertarung. Di Banten, kontestasinya antara Airin dan Soni, sementara di Jawa Barat ada Dedi, Syaikhu, Cecep, dan Jeje.

    Di Sulawesi Selatan, Andi dan Danny bertarung untuk posisi teratas.

    “Di hari itu juga, 27 November 2024, mulai pukul 15.00 WIB, setiap 10 menit, Facebook Denny J.A’s World meringkaskan hasil perhitungan suara, ” beber Denny JA.

    Menurutnya, di hari itu juga kita tahu pemenangnya. Sementara KPUD baru mengumumkan pemenang pilkada sekitar 4-5 minggu kemudian setelah hari pencoblosan

    “Di era teknologi ini, media sosial bukan lagi sekadar ruang berbagi. Ia telah menjadi jantung informasi yang cepat sekali, secara real-time menyampaikan informasi” jelas Denny JA.

    Tapi seberapa akurat Quick Count LSI Denny JA?

    Dalam Pilpres 2024, hasil Quick Count LSI Denny JA dibandingkan hasil resmi KPU lima minggu kemudian hanya 0.07 persen.

  • Tim Kuasa Hukum CS Ta Laporkan KPU Maros

    Tim Kuasa Hukum CS Ta Laporkan KPU Maros

    FAJAR.CO.ID, MAROS — Tim kuasa hukum Paslon nomor urut 2, Chaidir Syam – Muetazim Mansyur resmi melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maros ke Bawaslu terkait putusan lembaga pemantau Pilkada.

    Menurut mereka, penetapan LSM Pekan 21 sebagai pemantau sudah mencederai integritas Pilkada. Pasalnya, LSM itu selama ini terindikasi berafiliasi dengan gerakan kotak kosong.

    “Kami sudah melaporkan KPU atas penetapan LSM Pekan 21 sebagai pemantau. Padahal selama ini kita bisa lihat dan baca di media kalau LSM itu terafiliasi dengan kotak kosong,” kata tim hukum Maros Sejuk, Yunus Tiro, Selasa (26/11/2024).

    Menurut Yunus, di dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, pasal 124 serta PKPU nomor 8 tahun 2017 sudah sangat jelas mensyaratkan netralitas bagi lembaga pemantau.

    Namun, KPU Maros justru malah meloloskan lembaga itu tanpa mempertimbangkan kiprah pengurusnya yang terang-terangan mendukung gerakan kotak kosong di media sosial.

    “Bagaimana mungkin KPU tidak melihat semua itu. Padahal di media sosial dan di media online, kita bisa lihat bagaimana kiprah sekretaris Pekan 21 itu terang-terangan mendukung kotak kosong,” paparnya.

    Parahnya lagi, kata dia, lembaga pemantau yang seharusnya netral itu, justru menjadi gerbong bagi para pendukung kotak kosong melakukan konsolidasi.

    “Saat ini hampir semua pemantau Pilkada yang masuk melalui Pekan 21 itu adalah orang-orang yang selama ini pendukung kotak kosong. Lalu apakah itu disebut netral,” lanjutnya.

    Sementara itu Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Maros, Gazali Hadis membenarkan adanya laporan tersebut.

  • Beredar Surat Ajakan Prabowo, Saidiman Ahmad: Gembar-gembor Persatuan, Tapi Partisan Setengah Mati

    Beredar Surat Ajakan Prabowo, Saidiman Ahmad: Gembar-gembor Persatuan, Tapi Partisan Setengah Mati

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Surat yang bertandatangan dari Presiden Prabowo kini beredar luas di media sosial. Surat tersebut berisi ajakan memili pasangan tertentu di Pilgub Jakarta.

    Bahkan, pantauan fajar.co.id di media sosial X, Surat Cinta Prabowo jadi trending topik. Tampak narasi yang tertulis hampir mirip, ikut-ikutan mengajak untuk memilihi pasangan yang diendorse Ketua Umum Partai Gerindra itu.

    Terkait hal itu, pengamat politik Saidiman Ahmad, menyampaikan kritikan tajam. Menurutnya, selebaran berisi kampanye dari seorang presiden di masa tenang, justru merusak citra Prabowo.

    “Apa salah negeri ini sehingga punya pemimpin yang sangat tidak negarawan ini? Gembar-gembor persatuan, tapi partisan setengah mati. Semoga orang ini cukup sekali saja jadi presiden,” tulis Saidiman, dikutip dari akun pribadinya di X, @saidiman, Selasa (26/11/2024).

    Sebelumnya diberitakan, Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, mengunggah surat yang bertandatangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

    Surat tersebut telah dihapus pada akun Instagram milik artis tersebut, @raffinagita1717.

    Surat itu berisi ajakan untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) pada Pilkada 2024.

    Unggahan itu sebelumnya banyak mendapat respons dari netizen, mengingat surat ajak memilih yang bertandatangan Prabowo Subianto itu diunggah pada masa tenang Pilkada Serentak 2024.

    Dalam selembar surat itu, di bagian atasnya terdapat tanda empat bintang emas dengan berlatar warna merah. Di bawahnya ditulis ‘Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto’.

  • Raffi Ahmad Unggah Ajakan Prabowo Pilih Paslon Tertentu di Masa Tenang, Dihapus Usai Banjir Kritikan

    Raffi Ahmad Unggah Ajakan Prabowo Pilih Paslon Tertentu di Masa Tenang, Dihapus Usai Banjir Kritikan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, mengunggah surat yang bertandatangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

    Surat tersebut telah dihapus pada akun Instagram milik artis tersebut, @raffinagita1717.

    Surat itu berisi ajakan untuk memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) pada Pilkada 2024.

    Unggahan itu sebelumnya banyak mendapat respons dari netizen, mengingat surat ajak memilih yang bertandatangan Prabowo Subianto itu diunggah pada masa tenang Pilkada Serentak 2024.

    Dalam selembar surat itu, di bagian atasnya terdapat tanda empat bintang emas dengan berlatar warna merah. Di bawahnya ditulis ‘Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto’.

    “Saudaraku, Anda adalah ujung tombak bangsa dan negara sekarang, apa yang terjadi di Jakarta akan mempengaruhi seluruh Indonesia. Saya yakin bahwa saudara kita, pasangan H M RIDWAN KAMIL-H SUSWONO (RIDO), adalah dua putera Indonesia yang terbaik,” bunyi petikan isi surat tersebut.

    Sementara, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo menyatakan pihaknya akan menelusuri kebenaran beredarnya surat tersebut. Sebab, pada masa tenang dilarang melakukan segala aktivitas kampanye.

    “Selama masa tenang dilarang keras melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun,” kata Benny Sabdo dikonfirmasi, Selasa (26/11).

    Masa tenang Pilkada Serentak 2024 sudah berjalan sejak Minggu (24/11) hingga Selasa (26/11). Masa tenang itu berjalan selama tiga setelah para kontestan Pilkada melakukan aktivitas kampanye selama kurang lebih dua bulan, pada 25 September hingga 23 November 2024.

  • HMI Pertanyakan Laporan Dugaan Politik Uang Pilkada Polman ke Polres

    HMI Pertanyakan Laporan Dugaan Politik Uang Pilkada Polman ke Polres

    FAJAR.CO.ID, POLMAN – Di tengah keramaian dan kedamaian di kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, ternyata ada satu masalah yang belum tuntas di Bumi Tipalayo ini.

    Saat jam jam digital menunjukkan pukul 10.00 Wita, sejumlah pemuda dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendatangi Mapolres Polewali Mandar, Selasa, 26 November 2024.

    Satu tujuan mereka mendatangi Mapolres Polman. Pihaknya menanyakan soal perkembangan laporan dugaan politik uang salah satu kandidat Pilkada Polman, yang beredar di media sosial.

    Ketua HMI Polman, Ahmad Idris, mengatakan, laporan yang ia masukkan ke Sentra Gakkumdu beberapa Waktu lalu harus diusut tuntas. Mengapa? Ya, itu karena masa pencoblosan sisa menghitung beberapa jam lagi.

    “Ini harus cepat diproses. Besok sudah pencoblosan,” jelasnya usai melakukan audiens dengan penyidik Polres Polman.

    Selanjutnya, Ahmad menjelaskan hasil pertemuannya dengan sejumlah personel. Salah satunya Kasat Reskrim Polres Polman, AKP M Reza Pratama.

    Hasilnya, kata Ahmad, penyidik masih terkendala pada orang yang menyebarkan video bagi-bagi uang tersebut.

    “masih ada kendala teknis karena masih ada beberapa yang belum memenuhi panggilan untuk diperiksa Gakkumdu kepada salah satu pihak yang menyebar video,” katanya.

    Kendati mengalami kendala, pihaknya tetap mengawal laporannya ini hingga tuntas. Harapan Ahmad, politik uang tidak bisa mendarahdaging di Polman.

    “Kami akan tetap mengawal ini proses, baik itu yang terlapor dan mengawal proses Pilkada ini dengan baik dengan tidak mencederai demokrasi di Polewali Mandar,” pungkasnya. (*)

  • Bawaslu Polman Kembali Terima Aduan Kasus Politik Uang

    Bawaslu Polman Kembali Terima Aduan Kasus Politik Uang

    FAJAR.CO.ID, POLMAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar kembali menerima aduan dugaan politik uang jelang pencoblosan Pilkada 2024. Laporan kasus dugaan praktik politik uang ini melibatkan pasangan calon bupati Samsul Mahmud dan Andi Nursami Masdar (Assami).

    Pada Senin, 25 November 2024, seorang warga Kecamatan Wonomulyo, bersama tim hukumnya melaporkan kasus tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Polman. Laporan ini disertai dengan video yang viral di masyarakat, menunjukkan dugaan transaksi politik uang di Kecamatan Wonomulyo.

    Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Polman , Usman, mengonfirmasi bahwa laporan ini masih dalam tahap pendalaman. “Kita sudah melakukan kajian awal, lalu akan menggelar rapat pleno di Sentra Gakkumdu membahas terkait pasal-pasal yang disangkakan,” katanya saat ditemui di Kantor Bawaslu, Senin 25 November 2024.

    Sementara itu, pelapor dalam hal ini diwakili tim hukumnya berharap laporan ini sudah bisa memenuhi syarat untuk didaftarkan dan diselidiki. “Kami telah kembali menyetor bukti tambahan, kita berharap Gakkumdu bisa bergerak cepat dalam menangani laporan yang sudah ada,” jelasnya. Penyidik juga akan memeriksa pelapor dan saksi untuk memastikan keaslian dan kebenaran peristiwa yang terekam.

    Kasus ini menambah ketegangan dalam Pilkada Polman yang sebelumnya telah dilaporkan oleh warga bernama DAA. Pada 19 November 2024, laporan tersebut pertama kali diajukan ke Bawaslu dengan bukti video yang menunjukkan transaksi mencurigakan, di mana sejumlah uang dikeluarkan dari amplop.

  • Survei Poltracking: Ridwan Kamil-Suswono Unggul Jelang Pilkada Jakarta 2024, Golkar Optimis Menang

    Survei Poltracking: Ridwan Kamil-Suswono Unggul Jelang Pilkada Jakarta 2024, Golkar Optimis Menang

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Lembaga survei Poltracking Indonesia baru saja merilis hasil survei terbaru yang dilakukan pada 16-22 November 2024. Survei ini melibatkan 1.000 responden, dengan hasil menunjukkan pasangan Ridwan Kamil–Suswono unggul atas dua pesaingnya. Pasangan ini memperoleh elektabilitas sebesar 43,3%, diikuti oleh Pramono Anung–Rano Karno dengan 40,6%, dan Dharma Pongrekun–Kun Wardana Abyoto sebesar 4,5%.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Adies Kadir, menyatakan optimisme terhadap peluang kemenangan pasangan Ridwan Kamil–Suswono dalam Pilkada DKI Jakarta 2024, yang akan berlangsung pada 27 November mendatang.

    “Iya, kita tetap optimis ya. Terakhir, kemarin survei kita masih leading sekitar dua persen lebih,” kata Adies pada Selasa (26/11/2024).

    Adies menyoroti angka undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihan, yang masih cukup signifikan, yakni sebesar 11,6%. Ia berharap para undecided voters ini segera menjatuhkan pilihannya di sisa waktu menjelang pemilu.

    “Dan kita harapkan pemilih yang kemarin masih belum menjatuhkan pilihan sudah memberikan pilihannya,” ucapnya.

    Adies juga menyampaikan bahwa optimisme tidak hanya datang dari Partai Golkar, tetapi juga dari seluruh partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Ia meyakini bahwa pasangan Ridwan Kamil–Suswono memiliki peluang besar untuk memenangkan Pilkada Jakarta 2024.

    “Partai Golkar tentunya masih tetap optimis bersama dengan partai-partai koalisi yang lain, seperti Gerindra. Kita masih tetap optimis Pak Ridwan Kamil memenangkan pemilihan calon Gubernur DKI,” ungkap Adies.

  • Irjen Pol Yudhiawan Pastikan Pemungutan Suara di Sulsel Berjalan Kondusif

    Irjen Pol Yudhiawan Pastikan Pemungutan Suara di Sulsel Berjalan Kondusif

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak Tahun 2024 di Sulawesi Selatan mendapat perhatian penuh dari jajaran kepolisian.

    Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan bersama sejumlah pejabat daerah, melakukan pemantauan langsung ke beberapa wilayah strategis.

    Dikatakan Yudhi, pemantauan itu dilakukan guna memastikan kelancaran dan keamanan proses demokrasi.

    Sekadar diketahui, pada pemantauan tersebut turut dihadiri juga oleh Pj Gubernur Sulsel, Kasdam XIV/Hasanuddin, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulsel, Ketua Bawaslu Sulsel, dan Ketua KPU Sulsel.

    Kehadiran para pejabat ini menunjukkan komitmen bersama dalam memastikan kelancaran dan keamanan proses demokrasi yang tengah berlangsung.

    Di antara beberapa daerah yang dipantau di antaranya Kabupaten Gowa, Bantaeng, Bulukumba, Kota Parepare, dan Kabupaten Pinrang.

    “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan Pilkada berjalan aman, damai, dan sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Yudhi kepada awak media, Selasa (26/11/2024).

    Kata Yudhi, pihaknya telah menyiapkan personel di seluruh wilayah hukumnya untuk menjaga proses Pilkada tetap berjalan dengan damai dan kondusif.

    “Polda Sulsel telah menyiapkan personel di seluruh wilayah untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak,” ucapnya.

    Lebih lanjut, kata Yudhi, ia juga memastikan bahwa semua tahapan berjalan sesuai aturan, serta terus berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan aparat terkait.

    Pemantauan ini juga menjadi langkah strategis untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, sekaligus memberikan rasa percaya kepada masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka.

  • Jusuf Kalla: Hukum Indonesia Ibarat Penyakit, Harus Dioperasi

    Jusuf Kalla: Hukum Indonesia Ibarat Penyakit, Harus Dioperasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menyoroti pentingnya kepastian hukum sebagai fondasi utama untuk mendorong kemajuan bangsa.

    Menurutnya, meski Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang, proses menuju kesejahteraan rakyat dan penghormatan internasional masih terhambat oleh masalah mendasar di sektor hukum.

    “Kita rasanya agak lambat menuju ke arah negara yang maju dan sejahtera. Masalah yang paling pokok adalah masalah hukum. Sekarang hampir semua sektor hukum dan penegak hukumnya sangat perlu diperbaiki dan dikelola sebaik-baiknya. Kalau diibaratkan penyakit, ini harus dioperasi,” ujar Jusuf Kalla dalam YouTube Mahfud MD, Selasa (26/11/2024).

    Ia menekankan bahwa tanpa kepastian hukum, rencana ekonomi yang baik sekalipun sulit untuk diwujudkan.

    “Mau mengundang investor asing, mereka pasti bertanya dulu soal hukumnya. Indonesia bahkan bukan lagi pilihan pertama untuk investasi di Asia Tenggara. Sekarang Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina lebih menarik bagi investor. Itu kelemahan luar biasa kita, terutama soal kepastian hukum,” tambahnya.

    Jusuf Kalla juga menyoroti bahwa permasalahan ekonomi tidak hanya soal menarik investasi dari luar negeri, tetapi juga bagaimana memberikan kenyamanan dan kepastian bagi para investor.

    “Misalnya, proses perizinan yang berbulan-bulan itu sangat melelahkan. Kalau hukum kita bagus, semuanya akan ikut menjadi baik,” jelasnya.

    Dalam pandangannya, perbaikan hukum adalah langkah strategis untuk membangun kepercayaan internasional dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

  • Sudah Ukur Baju, Mahfud MD Ungkap Alasan Batal Jadi Cawapres Jokowi di Pilpres 2019

    Sudah Ukur Baju, Mahfud MD Ungkap Alasan Batal Jadi Cawapres Jokowi di Pilpres 2019

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengungkapkan alasan di balik batalnya ia menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. 

    Dalam pernyataannya, Mahfud menyebutkan bahwa keputusan tersebut terkait dengan dinamika politik dan pertimbangan partai-partai pengusung.  

    Mahfud mengungkapkan bahwa awalnya Presiden Jokowi telah memutuskan dirinya sebagai cawapres. 

    “Saya dipanggil Pak Jokowi, dia bilang, ‘Saya sudah memutuskan Pak Mahfud.’ Tetapi menjelang putusan itu, partai-partai banyak yang tidak setuju. Saya kan tidak punya partai untuk memveto itu,” ujarnya, dalam YouTube, Selasa (26/11/2024).

    Meski begitu, Jokowi tetap meminta Mahfud untuk mendukungnya. “Tapi nanti Pak Mahfud tetaplah bersama saya,” kata Mahfud menirukan pernyataan Jokowi saat itu.  

    Mahfud menegaskan bahwa dirinya tidak merasa kecewa atau dipermalukan dengan keputusan tersebut. Meskipun banyak orang menganggap dia telah dipermalukan.

     “Orang menganggap saya kecewa atau sedih, merasa dipermalukan. Tetapi saya biasa saja ketika diberitahu oleh Pak Jokowi,” jelasnya.  

    Ia juga mengakui sempat terkejut karena sebelumnya sudah diminta mempersiapkan segala sesuatu, termasuk pakaian. Namun, Mahfud menyatakan bahwa dirinya tidak pernah meminta untuk menjadi cawapres. 

    “Mungkin saya agak kaget, tetapi tidak kecewa. Karena Bung Karno yang sedang jadi presiden saja bisa dijatuhkan, begitu pula dengan Pak Harto dan Gus Dur. Saya tidak kehilangan apa-apa,” tambahnya.