Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Pram-Rano Menang 50,07 persen, Saiful Mujani Sentil Rido: Sudah Hitung C1?

    Pram-Rano Menang 50,07 persen, Saiful Mujani Sentil Rido: Sudah Hitung C1?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik dan Guru Besar Saiful Mujani memastikan pasangan Pramono-Rano memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2024 dalam satu putaran.

    Berdasarkan akumulasi seluruh C1 yang dihimpun, kata Saiful, pasangan ini berhasil meraih 50,07 persen suara.

    “Pram-Rano nyatakan menang satu putaran,” ujar Saiful dalam keterangannya di aplikasi X @saifulmujani (2/12/2024).

    Namun, pernyataan ini bertolak belakang dengan klaim dari pihak pasangan Rido (Ridwan Kamil-Suswono), yang menilai Pilkada Jakarta harus dilakukan dalam dua putaran.

    “Sementara Rido bilang pilkada jakarta 2 putaran karena belum ada yg menang 50 persen plus,” cetusnya.

    Alasannya, menurut kubu Rido, belum ada pasangan yang memperoleh lebih dari 50 persen suara.

    “Berapa angka kurangnya pak Rido? udah itung C1?,” Saiful menuturkan.

    Ia menegaskan bahwa perhitungan akurat seharusnya mengacu pada data C1 yang telah tersedia di KPU.

    “Harus hitung seluruh TPS. C1 sudah tersedia di KPU. tinggal itung. kecuali niat lain,” imbuhnya.

    Menurutnya, jika perbedaan hasil berada dalam margin of error, maka quick count tidak bisa dijadikan acuan utama.

    “Kalau dalam margin of error bedanya dari 50 persen plus quick count ga nolong,” kuncinya.

    Sebelumnya, Saiful Mujani menganggap endorse Jokowi tidak laku di Jakarta, namun ada yang perlu diwaspadai Pramono-Rano sampai pengumuman dari KPU.

    Melihat selisih suara antara Pramono-Rano terbilang tipis, Saiful memberikan pandangannya.

    Dalam sebuah wawancara, ia menekankan pentingnya kehati-hatian KPU hingga pengumuman resmi.

  • Hati-hati! Ada Upaya Adu Domba Anies dengan Bang Doel

    Hati-hati! Ada Upaya Adu Domba Anies dengan Bang Doel

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader PDIP Guntur Romli menyebut adanya upaya adu domba. Antara Anies Baswwdan dan Rano Karno atau Bang Doel.

    Adu domba tersebut, kata dia berupa sebuah video wawancara Bang Doel. Namun video itu telah dipotong.

    Narasi yang ingin ditampilkan, aeolag Bang Doel tidak mengakui bahwa Anies merupakan faktor kemenangannya di Pilgub Jakarta.

    “Ada upaya adudomba Bang Doel dengan Mas Anies dengan memotong wawancara ini dengan tuduhan Bang Doel tidak mengakui faktor Anies, padahal ada konteks pertanyaan yang dipotong,” kata Gun Romli dikutip dari unggahannya di X, Senin (2/12/2024).

    Di video asli, Gun Romli menyebut yang ingin disampaikan Bang Doel tidak demikian.

    “Padahal Bang Doel mau bantah kalau ada operasi pemaksaan 2 putaran itu karena faktor Aniesnya,” terangnya.

    Ia menyebut video yang beredar memang seolah dibingkai sedemikian rupa. Lalu kemudian diviralkan.

    “Versi wawancara Bang Doel yang dipotong yang kemudian diviralkan. Dibuat bahan untuk mengadudomba Bang Doel dengan pendukung Anies & Ahok,” jelasnya.

    Ia tahu siapa dalang di balik itu. Meski begitu, ia enggan secara gamblang mengungkapkannya.

    “Ada pertanyaan yang sengaja dipotong untuk mengaburkan konteks. Siapa yang potong-potong? Siapa lagi kalau bukan gerombolan yang ono,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Minta Pemenang Pilkada Tak Bangga, Henri Subiakto: Kejadian di Lapangan Banyak Kecurangan dan Pelanggaran

    Minta Pemenang Pilkada Tak Bangga, Henri Subiakto: Kejadian di Lapangan Banyak Kecurangan dan Pelanggaran

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Komunikasi Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto meminta para pemennang Pilkada tak berbangga. Mengingat banyaknya kecurangan.

    “Tidak usah bangga dengan kemenangan. Toh kejadian-kejadian di lapangan begitu banyak kecurangan dan pelanggaran,” kata Henri dikutip dari unggahannya di X, Senin (2/12/2024).

    Ia memberi contoh, salah satu kecurangan yang diungkap di Komisi 2 DPR RI. Saat para kepala desa du Jawa Tengah mendeklrasikan Ahmad Lutfi.

    “Di forum terhormat DPR RI Komisi 2 saja ada bukti kecurangan yang sampai diputar untuk disaksikan, apalagi di daerah-daerah yang pengawasannya lemah,” ucapnya.

    Ia menulai, politik di Indonesia seperti menormalisasi kecurangan. Bahkan sudah menjadi kebiasaan.

    “Dalam berpolitik di negeri ini, pelanggaran dan kecurangan seolah sudah menjadi kebiasaan atau bahkan keharusan bagi mereka yang ingin kemenangan dengan dukungan kekuatan pusat pemerintahan,” ujarnya.

    “Pelanggaran dan kecurangan yang melibatkan aparat itu malah sepertinya banyak dibiarkan, menjadi tradisi yang ujung ujungnya sekedar jadi catatan. Kalau ada yang protes, mereka hanya dipandang sebagai kelompok yang tidak bisa menerima kekalahan,” tambahnya.

    Kecenderungannya, pelanggaran itu gampang dilupakan. Mereka yang curang tetap dilantik.

    “Lama-lama juga akan dilupakan. Pelaku kecurangan tetap dimenangkan dan dilantik sebagai para pejabat negara yang telah memenangkan pemilihan,” bebernya.

    Hal tersebut dinilainya berdampak pada kualitas pemimpin.

    “Hasilnya yang menjadi pemimpin negeri ini adalah orang orang yang seolah negarawan padahal aslinya tak lebih dari mereka yang tidak punya malu dan tidak merasa bersalah sebagai pihak yang melakukan kecurangan dan pelanggaran,” jelasnya.

  • Rocky Gerung: Goodie Bag Wapres Gibran, Pencitraan yang Konyol

    Rocky Gerung: Goodie Bag Wapres Gibran, Pencitraan yang Konyol

    “Tugas Gibran memantau pembangunan, (bagi-bagi sembako) itu tugas RT. Justru dalam keadaan banjir itu tangan kanan tidak boleh tahu kegiatan tangan kiri. Nah ini dua-dua tangan ditaro di situ, bahkan ditaro nama pemilik tangan itu,” sebutnya.

    Ia juga mengkritik penggunaan fasilitas negara untuk mendukung kegiatan yang dianggap bersifat pribadi, seperti pengambilan gambar untuk kepentingan media sosial.

    “Wapres dibekali fasilitas kekuasaan, mulai dari Paspampres, perlindungan kesehatan, macam-macam. Tetapi, Wapres ini kelihatannya membawa sendiri peralatan privat dia, kamera, tim medsosnya, segala macam yang juga pasti akan dibiayai negara kan,” jelasnya.

    Tidak berhenti di situ, Gerung bilang bahwa ketika sedang melakukan kunjungan, anak sulung Jokowi itu kemungkinan akan dikawal minimal sepuluh Paspampres.

    “Mobil Wapres kalau jalan mungkin sepuluh minimal, mungkin Paspampresnya ditambah, karena juga mesti melindungi tim yang mungkin bawahan dari bapaknya,” kuncinya.

    Sebelumnya diketahui, unggahan mengenai sembako bertuliskan “Bantuan Wapres Gibran” mendadak viral di media sosial (Medsos).

    Sembako tersebut diketahui berasal dari Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, dan diberikan kepada warga terdampak banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur.

    Dalam foto yang beredar, bantuan itu dikemas dalam sebuah tas jinjing berwarna biru dengan logo Istana Wakil Presiden. Di bawah logo tersebut, tertulis “Bantuan Wapres Gibran.”

    Aksi Gibran membagikan sembako ini terjadi pada Kamis (28/11/2024) ketika ia langsung terjun ke lokasi banjir di wilayah Jatinegara.

  • Guntur Romli: Kemenangan Pram-Doel di Pilgub Jakarta adalah Hasil Kerja

    Guntur Romli: Kemenangan Pram-Doel di Pilgub Jakarta adalah Hasil Kerja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli memuji kemenangan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno (Bang Doel) di Pilgub Jakarta.

    Ia menyebut kemenangan tersebut sebagai hasil kerja keras dan pendekatan politik yang merangkul semua lapisan masyarakat.

    “Rajin turun ke bawah, tak berjarak dan sungguh-sungguh menyimak keluhan warga, politiknya juga merangkul semua,” ujar Guntur dalam keterangannya di aplikasi X @GunRomli (1/12/2024).

    Menurutnya, kunci keberhasilan pasangan ini terletak pada kedekatan mereka dengan warga dan kesungguhan mendengarkan aspirasi.

    Bukan hanya itu, kata Guntur, tapi juga program-program mereka terbilang realistis dan berfokus pada kebutuhan warga, terutama dari kalangan menengah ke bawah.

    “Program-program yang ditawarkan lebih masuk akal dan benar-benar menyentuh kebutuhan warga Jakarta khususnya yang lapisan bawah,” tukasnya.

    Ia juga menyinggung pendekatan pasangan ini yang menghindari retorika yang menyakitkan atau merendahkan.

    “Pun minus kata-kata yang menyakitkan warga,” Guntur menuturkan.

    Guntur mengapresiasi Pram yang tidak menggunakan pernyataan kontroversial.

    “Seperti mengolok-olok janda dan menyamakan Nabi Muhammad Saw dengan pemuda nganggur seperti yang dilontarkan Ridwan Kamil – Suswono,” jelasnya.

    Berbeda dengan gaya komunikasi kandidat lain seperti Ridwan Kamil yang sempat menuai kritik atas pernyataan yang dianggap menyinggung.

    “Pengakuan Mas Pram sendiri, ini semua berkat kerja keras seluruh pihak dari partai pengusung, ormas-ormas pendukung, relawan, semuanya warga Jakarta,” terangnya.

  • Kampanye Bermuatan SARA, PDIP Berniat Laporkan Menteri PKP Maruarar Sirait ke Polisi

    Kampanye Bermuatan SARA, PDIP Berniat Laporkan Menteri PKP Maruarar Sirait ke Polisi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dugaan politik bermuatan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) saat kampanye Pilkada Jakarta 2024 masih jadi perhatian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kemenangan pasangan yang diusung tidak menjadi halangan untuk memperkarakannya.

    DPP PDIP bahkan berencana melaporkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait ke Kepolisian, terkait pernyataannya yang dinilai bermuatan SARA saat kampanye Pilkada Jakarta 2024. Sebab, pernyataan Maruarar Sirait alias Ara dalam sebuah kampanye di Jakarta diduga bermuatan SARA.

    Dalam sebuah kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Ara menyatakan bahwa suara atau elektabilitas Pramono Anung-Rano Karno akan terkikis dari unsur kalangan non muslim, karena didukung oleh Anies Baswedan.

    Ronny menyebut, pernyataan itu sama seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang juga dilaporkan ke polisi pada Pilkada Jakarta 2017. Ia meyakini, ucapan Ara kental muatan SARA, politisasi identitas, dan membawa-bawa keyakinan agama dalam kampanye politik.

    “Ya, pada 2017 saudara Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) ketika melakukan kampanye juga dilaporkan kepada kepolisian, pidana umum,” kata Ronny di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (1/12).

    Ronny menjelaskan, tim hukum PDIP tengah mengkaji kemungkinan apakah Ara dapat dilaporkan dalam kasus pidana umum sebagaimana dulu terjadi pada Ahok.

    “Kami sedang mengkaji dan tentunya kami juga akan melaporkan kepada kepolisian terkait statemen saudara Ara yang kami melihat ini kurang lebih seperti statemen yang ada 2017, ketika pak Ahok waktu itu, saat berkampanye,” ucap Ronny.

  • Yakin Pramono Anung-Rano Karno Menang Satu Putaran, Hasto Kristiyanto: Jakarta Menjadi Benteng Demokrasi

    Yakin Pramono Anung-Rano Karno Menang Satu Putaran, Hasto Kristiyanto: Jakarta Menjadi Benteng Demokrasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyakini pasangan yang diusung pada pilkada DKI Jakarta 2024, Pramono Anung-Rano Karno akan ditetapkan sebagai pemenang pilkada satu putaran.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto bahkan sudah menyampaikan terima kasih kepada rakyat Jakarta yang telah memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno. Ia meyakini, Pramono-Rano menang satu putaran pada Pilgub Jakarta 2024.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang di tengah-tengah berbagai upaya untuk menciptakan Pilkada Tidak Satu Putaran. Ternyata Mas Pramono Anung dan Pak Rano Karno berkat hubungan seluruh kompeten masyarakat Jakarta yang relatif memiliki informasi politik yang begitu besar, kesadaran politik yang lebih tinggi, sehingga mampu menjaga bekerjanya nilai-nilai demokrasi, Jakarta menjadi benteng demokrasi,” kata Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/12).

    Hasto juga mengucapkan terima kasih kepada KPU Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta yang telah menunjukkan upaya-upaya mencegah berbagai intervensi. Sebab, ada pihak yang mencoba agar Pilkada dua putaran.

    “Karena itulah berdasarkan data-data C1 yang telah dikumpulkan, berdasarkan rekapitulasi yang telah dilakukan secara berjenjang, maka berdasarkan laporan dari Badan Saksi Pemilu Nasional, saudara Hendra, menunjukkan bahwa Jakarta dapat dimenangkan satu putaran untuk Mas Pramono Anung dan Pak Rano Karno,” tegas Hasto.

  • Disebut Bangga Sokong Kemenangan Dinasti Jokowi di Sumut, Tifatul Sembiring: PKS Punya Pilihan Taktis

    Disebut Bangga Sokong Kemenangan Dinasti Jokowi di Sumut, Tifatul Sembiring: PKS Punya Pilihan Taktis

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Anggota Majelis Syura PKS, Tifatul Sembiring angkat suara. Setelah disebut Muhammad Said Didu bangga menang di Pilgub Sumatera Utara (Sumut).

    “Sepertinya ada kebanggaan tersendiri atas kemenangan dinasti Jokowi di Sumut,” kata Didu dikutip dari unggahannya di X, Minggu (1/12/2024).

    Didu pun mengucapkan selamat kepada Tifatul Sembiring. “Selamat ya Ustaz,” kata eks Sekretaris Badan Usaha Milik Negara itu.

    Di Pilgub Sumut, PKS diketahui mengusung Bobby Nasution. Menantu Jokowi yang dianggap bagian dari politik dinasti.

    Tifatul pun menjawab pernyataan Dudu. Menurutnya, PKS biasa saja menang di Pilgub Sumut. Tidak bangga, tidak juga sedih.

    “Biasa saja pak Said, bukan kebanggaan-kebanggan. Dan bukan kesedihan-kesedihan seperti yang Anda katakan,” ucapnya.

    Ia menegaskan, Pilkada digelar lima tahun sekali. Bagian dari proses demokrasi.

    “Yah pilkada 5 tahun sekali. Ikut demokrasi ya seperti itu,” ujarnya.

    Di lain sisi, ia menyebut PKS punya pilihan taktis. Ia menegaskan partainya tidak mengorbankan prinsip-prinsip yang dipegang selama ini.

    “PKS punya pilihan-pilihan taktis. Dan ini tidak mengubah aqidah, prinsip-prinsip dan tujuan PKS. Insya Allah kami tetap melayani rakyat,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Fenomena Parcok di Pilkada Serentak 2024, Hasto Kristiyanto Serukan Ajakan Begini

    Fenomena Parcok di Pilkada Serentak 2024, Hasto Kristiyanto Serukan Ajakan Begini

    “Karena itulah kami mengajak seluruh aparatur Kepolisian Republik Indonesia, mari kita jaga spirit Polri Merah Putih, kita jaga seluruh kekeladanan yang diberikan, seluruh kepercayaan rakyat-rakyat, mandat rakyat di dalam menegakkan keadilan dan ketertiban hukum,” jelas Hasto.

    Hasto menambahkan polisi sudah punya role model yang sangat jujur dan dicintai rakyat.

    “Ada tampilan bagaimana Jenderal Hoe Geng yang menjadi panutan, beliau bukan politisi, beliau polisi. Polisi Merah Putih, bukan Parcok,” kata Hasto.

    Politisi asal Yogyakarta ini menambahkan di beberapa wilayah fenomena parcok itu digerakkan secara masif. Karena itu, Hasto mengimbau seluruh rakyat Indonesia agar menjaga kapal Republik Indonesia tidak hancur.

    “Mari kita jaga kemerdekaan kita, kedaulatan kita, keberanian kita untuk berbicara, sehingga Republik Indonesia yang dipertaruhkan dengan susah payah oleh pendiri Republik dapat tegak kokoh berdiri,” kata Hasto.

    Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) RI ini mengingatkan suatu negara tanpa sistem hukum, suatu negara ketika sistem demokrasinya dimanipulasi, itu bagikan tubuh tanpa tulang. Semua menjadi tidak berdaya.

    “Dan di tengah-tengah berbagai persoalan tersebut, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh civil society, kepada seluruh kaum pergerakan pro-demokrasi yang masih menjaga akal sehat, berani menegakan kebenaran di dalam menjaga bumi pertiwi ini,” jelas Hasto.

    Sementara itu, Deddy menambahkan Polri memiliki Tri Brata dan Catur Prasetya yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota kepolisian. Dia menilai saat ini Polri jauh dari yang diharapkan masyarakat. “Harusnya Polri mengayomi, melindungi, dan menjaga masyarakat,” tegas Deddy. (fajar)

  • Hendardi: Kritik PDIP Harus Dimaknai sebagai Alarm Keras bagi Kualitas Demokrasi dan Integritas Pilkada Serentak 2024

    Hendardi: Kritik PDIP Harus Dimaknai sebagai Alarm Keras bagi Kualitas Demokrasi dan Integritas Pilkada Serentak 2024

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA –Pilkada serentak 2024 yang telah berlangsung beberapa waktu lalu menyisakan perdebatan. Terutama terkait dugaan keterlibatan polri dalam mendukung kontestan tertentu.

    Tidak heran, PDIP dengan tegas mengkritik tajam dugaan keterlibatan polri tersebut. Pasalnya, kondisi itu bisa semakin memperburuk demokrasi di tengah sorotan yang tajam belakangan ini.

    Merespons hal itu, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi menyatakan evaluasi pelaksanaan Pilkada oleh PDI Perjuangan dapat dimaklumi sebagai aspirasi politik.

    Salah satu evaluasi dari PDIP ialah dugaan keterlibatan Polri dalam pemenangan kontestan tertentu di beberapa daerah dan berujung pada usulan pencopotan Kapolri hingga perubahan posisi kelembagaan Polri.

    Dia menjelaskan diakui atau tidak, dugaan itu tidak perlu dibuktikan kecuali menjadi dalil dalam sengketa pilkada, baik melalui Bawaslu maupun nanti di Mahkamah Konstitusi.

    “Kritik PDI Perjuangan harus dimaknai sebagai alarm keras bagi kualitas demokrasi dan integritas Pilkada serentak 2024, sekaligus juga menjadi dasar akselerasi reformasi dan transformasi Polri pada beberapa peran yang dianggap memperburuk kualitas demokrasi,” kata Hendardi dalam keterangannya, dilansir jpnn, Minggu (1/12).

    Dia menjelaskan baik secara langsung maupun tidak, publik menangkap pesan bahwa terdapat pihak-pihak yang diuntungkan oleh peran-peran Polri, selain peran normatif melakukan pengamanan dan sebagai bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pilkada.