Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Rismon Sianipar: 90 Persen Gibran Jadi Presiden 2029

    Rismon Sianipar: 90 Persen Gibran Jadi Presiden 2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar digital forensik, Rismon Sianipar, melontarkan pernyataan kontroversial terkait arah politik nasional di Pilpres 2029.

    Ia bahkan memprediksi peluang besar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi presiden di masa mendatang.

    Rismon menyebut ada faktor kekuatan finansial Presiden ke-7 RI, Jokowi, sebagai penentu utama.

    Ia mengaku hampir yakin dengan prediksi tersebut. Menurutnya, secara logika politik, peluang Gibran sangat besar jika melihat konfigurasi kekuasaan saat ini.

    “Sudah bisa saya hampir pastikan, maybe 90 persen, 90 persen, Gibran akan jadi presiden,” ujar Rismon dikutip pada Senin (15/12/2025).

    Lanjut dia, peluang tersebut tidak lepas dari sokongan kekuatan uang dan pengaruh politik sang ayah.

    Rismon secara gamblang menyebut faktor tersebut sebagai modal utama menuju kursi presiden.

    “Maybe 90 persen, Gibran akan jadi presiden, dengan kekuatan uang bapaknya,” tegasnya.

    Tidak berhenti di situ, Rismon juga menyampaikan pesan tegas kepada kalangan mahasiswa.

    Ia mengingatkan bahwa generasi muda merupakan pemilik masa depan bangsa, sementara dirinya merasa hanya bagian dari generasi yang sebentar lagi selesai menjalani peran sejarah.

    “Mahasiswa itu loh, kalian itu pemilik masa depan, saya paling sudah hampir 50 (tahun). 10 tahun saya pinginnya sampai 60 aja saya selesai di dunia ini. Indonesia itu milik kalian, 2029,” katanya.

    Rismon kembali menegaskan keyakinannya soal peta kekuasaan ke depan.

    Ia mengaku prediksi tersebut bukan sekadar spekulasi, melainkan hasil dari logika yang ia pahami tentang dinamika politik nasional.

  • DPP GAN: Prabowo Sedih, Rakyat Sedih, Prabowo Senang Rakyat Juga Harus Senang

    DPP GAN: Prabowo Sedih, Rakyat Sedih, Prabowo Senang Rakyat Juga Harus Senang

    Fajar.co.id, Jakarta — Refleksi setahun perjalanan organisasi Garuda Astacita Nusantara (GAN) telah digelar di Jakarta, Jumat, 12 Desember 2025, kemarin.

    Wakil Ketua DPP GAN, Mukhtar Tompo menyampaikan GAN adalah organisaso relawan yang konsisten berjuang untuk Prabowo Subianto, bahkan sejak Pilpres 2019 lalu.

    ”Banyak Relawan militan pak Prabowo di seluruh pelosok Nusantara, yang paling riil itu di tahun 2019 dengan segala pengorbanan materiil dan in materiil,” kata Mukhtar Tompo.

    Meteka telah berhadapan dengan berbagai resiko perjuangan, baik secara fisik, Psikis dan politik. Jadi tak boleh ada pihak yang merasa terlalu pahlawan dan membuat pagar pembatas untuk akses ke Prabowo,

    “Karena sejatinya perjuangan itu ada di Grassroot. Prabowo sedih rakyat sedih, Prabowo tertawa senang rakyat juga harus senang dan tertawa,” katanya.

    Mukhtar dikenal sebagai Patriot pejuang prabwo khususnya pada tahun 2019. Gerakannya membuat heboh ketika menjadi tim Prabowo untuk kawasan timur Indonesia.

    Ia bahkan melakukan hijrah partai ke PAN menjadi Caleg DPR RI Dapil Sulsel 1 dengan Tagline “SAYA HIJRAH POLITIK KARENA INGIN GANTI PRESIDEN”.

    Gerakan ini memantik patriotisme dan militansi grassroot untuk Prabowo walau dirinya harus menuai berbagai resiko.

    Organisasi dibawah pimpinan Ketua Umum GAN, Muh Burhanuddin dan Sekretaris Jenderal DPP GAN, Erlambang Trisakti mengatakan visi besar mereka adalah mengawal Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Yakni untuk memajukan bangsa indonesia dan mensejahterahkan rakyat indonesia sebagaimana telah tertulis dalam ASTA CIITA. Lembaga ini konsisten menjalankan berbagai misi dan langkah taktis,” kata Mukhtar Tompo.

  • Koalisi Permanen, Begini Ketakutan Ahmad Doli Kurnia

    Koalisi Permanen, Begini Ketakutan Ahmad Doli Kurnia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usul pembentukan koalisi permanen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang disuarakan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia masih terus menjadi perdebatan.

    Ide itu bahkan belakangan menuai dukungan dari Waketum PAN, Viva Yoga Mauladi. Malah, dia menyarankan agar koalisi permanen masuk pembahasan di RUU Pemilu.

    “Jika koalisi permanen menjadi keputusan politik seluruh partai, harus masuk di pasal di UU Pemilu,” ujar Viva Yoga.

    Merespons wacana yang berkembang itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyebutkan perlu pengkajian secara matang ketika berencana memasukkan ketentuan koalisi permanen dalam Undang-Undang Pemilu.

    “Menurut saya, harus hati-hati kemudian memasukkan itu secara formal,” kata Doli menjawab awak media seperti dikutip Jumat (12/12).

    Legislator Komisi II DPR RI itu mengatakan komunikasi antarpartai menjadi tak fleksibel ketika koalisi permanen terbentuk.

    Sebab, kata Doli, koalisi biasanya terbentuk sebelum pelaksanaan pemilu. Setelah kontestasi, partai masih perlu berkomunikasi dengan kubu seberang.

    Itu nanti bisa mengarah kepada terjadi kekakuan politik, tidak adanya kelenturan di dalam menyusun visi dan program bersama itu,” ujarnya.

    Toh, kata anggota Baleg DPR RI itu, Indonesia selama ini tidak pernah menerapkan koalisi permanen, karena kerja sama politik biasanya temporer.

    Doli mengatakan dinamisnya perpolitikan di Indonesia yang membuat koalisi tidak pernah permanan, melainkan temporer.

    “Partai politik itu juga tentu akan mengikuti perkembangan tentang cara memulai visi, misi, cara program yang harus dia sampaikan kepada publik dalam perode tertentu,” kata dia.

  • Kumpulkan Donasi Rp3 Miliar untuk Banjir Sumatera, Kekayaan Petinggi DPP Partai Golkar Jadi Sorotan

    Kumpulkan Donasi Rp3 Miliar untuk Banjir Sumatera, Kekayaan Petinggi DPP Partai Golkar Jadi Sorotan

    Fajar.co.id, Jakarta — Partai Golkar telah mengumpulkan donasi sebanyak Rp3 miliar untuk membantu para korban bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera.

    Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyebut bahwa dana itu merupakan hasil gotong royong kader Partai Golkar untuk turun langsung membantu rakyat.

    “Sudah barang tentu ini juga sebagai forum konsolidasi, dan tadi kita juga melakukan gotong royong untuk kita sumbang bencana. Alhamdulillah tadi terkumpul sekitar Rp3 miliar lebih untuk kita sumbang ke saudara-saudara kita yang ada di sana,” ujar Bahli di Jakarta, Rabu malam (10/12/2025).

    Sumbangan tersebut kini jadi perbincangan warganet di media sosial. Salah satunya dibahas pegiat media sosial bercentang biru di X, @BosPurwa.

    “Alhamdulillah.. Tapi just info kekayaan: Bahlil di atas 300 M, Agus Gumiwang sekitar 200 M, dan Bakrie group aset di atas 13 T, dan rerata politisi golkar kaya raya :), ” tulis akun tersebut, dikutip Jumat (12/12/2025).

    Unggahan itu pun kini viral dan banyak dibagikan ulang dan dikomentari warganet.

    “sumbangan itu ke ikhlasan om…. mungkin ikhlasnya segitu…., ” tulis seorang warganet di kolom komentar.

    “Segede apa nanti banner yg ada foto bahlilnya…… Coba bagaimana kondisi psikologi korban banjir sumatra yg sudah kehilangan semuanya lalu harus disajikan foto bahlil tiap hari 🤮🤮,” sindir lainnya.

    “Donasi 10 milyar disindir sok paling Aceh,Kira2 Kalau 3 Milyar Disindir Apa.???, ” tanya warganet lainnya.

    Untuk diketahui, informasi terkait donasi Partai Golkar tersebut disampaikan Bahlil setelah menghadiri bimbingan teknis (bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten Tahap II Tahun 2025 untuk membekali para legislator daerah dengan kemampuan mitigasi bencana.

  • Saiful Mujani: Secara Prinsip Mandat Rakyat Tidak Boleh Dicabut Presiden

    Saiful Mujani: Secara Prinsip Mandat Rakyat Tidak Boleh Dicabut Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Akademisi dan Guru besar politik Indonesia, Saiful Mujani bicara panjang soal mandat rakyat.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Saiful Mujani bicara soal Pimpinan yang diberi mandat oleh rakyat.

    Dalam hal ini, pimpinan negara yang dipilih melalui Pemilihan Umum (Pemilu) itu mendapatkan mandat rakyat.

    Karena adanya mandat dari rakyat, maka mandat atau jabatannya itu tidak bisa langsung di cabut.

    “Secara prinsip mandat rakyat yang diberikan kepada seseorang untuk jadi pimpinan rakyat lewat pemilihan langsung tidak bisa dicabut,” tulisnya dikutip Kamis (11/12/2025).

    Namun, ada beberapa cara yang bisa dilakukan dengan catatan penting itu dari rakyat karena mandat ini didapatkan dari rakyat.

    Cara yang bisa dilakukan mulai dari aksi-aksi yang masif dan melalui Pengadilan karena adanya pelanggaran hukum yang berat.

    “Kecuali oleh rakyat sendiri lewat pemilu atau aksi-aksi masif rakyat dan oleh pengadilan karena melanggar hukum berat,” ungkapnya.

    Bahkan, untuk Presiden hingga Menteri disebutnya tidak punya hak sama sekali untuk melakukan pencabutan.

    Semisal menurut Saiful Mujani ada UU yang bertentangan dengan prinsip, salah satunya cara ialah pembatalan Konstitusi.

    Dengan tegas, ia menyebut yang paling tinggi saag ini adalah kedaulatan milik rakyat.

    “Presiden, apalagi mentri, tidak berwenang mencabutnya,” jelasnya.

    “Kalau ada UU yang bertentangan dengan prinsip itu maka uu itu batal demi konstitusi. Kedaulatan rakyat itu dasar dan segala-galanya dalam demokrasi. @officialMKRI,” terangnya.

  • Hendri Satrio: Setelah Purbaya, KDM Kesalip Lagi Gubernur Aceh

    Hendri Satrio: Setelah Purbaya, KDM Kesalip Lagi Gubernur Aceh

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik Hendri Satrio menyebut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM disalip Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem.

    “Kliatannya KDM kesalip lagi, kesalip Gubernur Aceh, Mualem,” tulis Hendri dikutip dari unggahannya di X, Kamis (11/12/2025).

    Itu, kata dia, bukan pertama kalinya. Sebelumnya, KDM juga kesalip Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa,

    “Setelah sebelumnya kesalip Purbaya, ya gak? ya gak? ya gak?” ujarnya.

    Hendri tak menjelaskan konteks pernyataannya. Hanya saja, sebelumnya KDM menjadi tokoh politik yang mengemuka di ruang digital.

    KDM kerap viral di media sosial dan banyak diliput media. Karena aksinya yang dianggap dengan rakyat.

    Dia bahkan dianggap sebagai Mulyono selanjutnya. Merujuk pada Presiden ke-7 Jokowi yang sebelumnya juga dianggap sebagai politisi yang dekat dengan rakyat dengan gaya blusukannya.

    Belakangan, pejabat publik yang muncul dengan narasi positif di ruang digital datang dengan nama Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya dikenal dengan sosok yang lugas.

    Baru-baru ini, terutama sejak banjir dan longsor di Sumatera, Gubernur Aceh Mualem mendapat banyak sorotan dari media. Pernyataannya juga viral di media sosial.

    Mualem digambarkan sebagai sosok yang memperjuangkan masyarakat. Terutama warga Aceh.
    (Arya/Fajar)

  • Gubernur Aceh-Sumbar Kompak Bantu Warga, Gus Hilmi Firdausi: Gubernur Sumut Saya Tidak Tau, Jabar No Komen

    Gubernur Aceh-Sumbar Kompak Bantu Warga, Gus Hilmi Firdausi: Gubernur Sumut Saya Tidak Tau, Jabar No Komen

    “Anehnya, anggaran belanja bencana di tahun 2026 tambah turun lagi, cuma Rp70 miliar,” kata Elfenda, dikutip pada Kamis (11/12/2025).

    Ia menjelaskan, total belanja daerah yang mencapai Rp12,5 triliun justru membuat proporsi BTT tampak sangat kecil hanya 0,8 persen.

    Padahal standar internasional untuk wilayah rawan bencana berada di kisaran 1,5 hingga 5 persen.

    Menurut Elfenda, kondisi ini memperlihatkan buruknya perencanaan anggaran.

    “Frekuensi perubahan yang tinggi ini mencerminkan instabilitas perencanaan fiskal dan lemahnya dasar perhitungan risiko bencana dalam penyusunan anggaran,” tegasnya.

    Ia juga menyinggung bahwa penyusunan APBD tampak tidak mempertimbangkan data risiko, termasuk peringatan cuaca dari BMKG.

    Pergeseran anggaran yang berkali-kali terjadi disebut sangat dipengaruhi tarik-menarik kepentingan, terutama pengalihan BTT ke proyek infrastruktur jalan yang kini tengah menuai sorotan hukum.

    Sementara itu, bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumut memperlihatkan lemahnya respons pemerintah.

    Mulai dari distribusi logistik yang tersendat, jalur evakuasi yang terhambat, hingga minimnya bantuan awal di lokasi terdampak.

    Beberapa kabupaten/kota bahkan terpaksa memakai dana talangan sambil menunggu dukungan dari provinsi.

    Elfenda menilai, pemangkasan BTT dilakukan tanpa dasar perhitungan risiko yang memadai dan minim perhatian dalam pembahasan di DPRD. Ia mendesak adanya evaluasi menyeluruh.

    “Gubernur Sumut Bobby Nasution harusnya bertanggung jawab sudah menggeser anggaran BTT yang begitu besar dibanding masa Pj Fatoni. Harus ada audit terhadap mekanisme penyusunan APBD yang tidak berbasis data terutama BMKG,” ujarnya.

  • Azhar Arsyad Diperintahkan Maju di Dapil 3 Sulsel pada Pileg 2029

    Azhar Arsyad Diperintahkan Maju di Dapil 3 Sulsel pada Pileg 2029

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wakil Ketua Umum DPP PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyebut bahwa Azhar Arsyad telah ditugaskan resmi oleh DPP untuk maju sebagai calon legislatif di Daerah Pemilihan Sulsel 3.

    Hal ini diungkapkan Cucun saat ditemui di sela-sela kegiatan Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Sulsel periode 2026-2031 di Hotel Aryaduta, Makassar, Senin (8/12/2025).

    “Bukan arahan, bahkan ini sudah perintah dari DPP untuk beliau maju di Sulsel 3. Langsung saya umumkan sekarang,” tegas Cucun kepada awak media.

    Ia menekankan bahwa PKB menyiapkan strategi jangka panjang untuk menambah perolehan kursi pada pemilu mendatang.

    “Kami ini sudah terbiasa melakukan kerja-kerja politik, bukan politik dadakan,” Cucun menuturkan.

    “Kami punya struktur yang kuat, soliditas, dan spirit kader yang tumbuh dari proses kaderisasi,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua DPW PKB Sulawesi Selatan, Azhar Arsyad, tampil blak-blakan menunjukkan kedekatan politiknya dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

    Hal itu ia sampaikan saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Sulsel periode 2026-2031 di Hotel Aryaduta, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Senin (8/12/2025).

    Dalam sambutannya, Azhar mengibaratkan perjalanan PKB di Sulsel sebagai kapal phinisi yang berlayar di tengah ombak besar menuju dermaga tujuan.

    “Saya bilang bahwa PKB ini ibarat pelaut yang melaut ini adalah Phinisi yang berlayar di tengah samudera menuju dermaganya,” ujar Azhar.

    “Tentu ada badai gelombang yang dihadapi. Ada yang menyerah, itulah dinamikanya,” tambahnya.

  • Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Pandangan Elite Golkar, PDIP, dan Gerindra

    Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Begini Pandangan Elite Golkar, PDIP, dan Gerindra

    Fajar.co.id, Jakarta — Usulan kepala daerah dipilih DPRD kini mengemuka dan jadi perbincangan elite politik.

    Seperti yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, pada Puncak Hari Ulang Tahun ke-61 Golkar, Jumat (5/12/2025). Dia mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih melalui DPRD.

    “Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing,” kata Bahlil di Istora Senayan, Jakarta.

    Terkait wacana itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya akan mengkaji usulan kepala daerah dipilih DPRD dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat dan aspek-aspek konstitusional.

    “PDI Perjuangan terus melakukan kajian-kajian. Pada prinsipnya, sistem selalu mengandung plus-minusnya. Kita mencari mana yang membawa manfaat bagi rakyat,” kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12/2025).

    Menurut Hasto, PDIP mengkaji sistem pemilihan kepala daerah, apakah dipilih oleh rakyat secara langsung atau lewat DPRD untuk memastikan sistem pemilihan bermanfaat bagi penguatan demokrasi dan legitimasi kepemimpinan.

    Lebih lanjut Hasto berkata terlepas dari sistem pemilihannya, ia memandang bahwa yang terpenting adalah para kepala daerah mampu menghasilkan keputusan politik dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, serta berbagai bentuk kesenjangan dan ketidakadilan.

  • 5 Nama Calon Ketua Diusulkan ke DPP, Azhar Arsyad Berpeluang Kembali Pimpin PKB Sulsel

    5 Nama Calon Ketua Diusulkan ke DPP, Azhar Arsyad Berpeluang Kembali Pimpin PKB Sulsel

    Cucun juga menekankan arahan Ketua Umum terkait solidaritas kader serta empati terhadap bencana yang menimpa wilayah Sumatera.

    “Amanat Ketua Umum juga harus tetap jaga soliditas dan menunjukkan empati terhadap kejadian bencana yang lagi terjadi di Pulau Sumatera,” ucapnya.

    Cucun menyinggung tantangan pragmatisme politik yang dinilai semakin tinggi. Karena itu, PKB mewajibkan pendidikan kader di semua level agar struktur internal semakin kuat.

    “Penguatan kaderisasi di semua level tingkatan harus dilakukan terus-menerus untuk mengantisipasi pragmatisme dalam politik,” tegasnya.

    Ia menyebut bahwa program kaderisasi dibebankan kepada pengurus tiap level, baik DPW maupun DPC.

    “Semua sekolah kaderisasi harus dilakukan terus-menerus,” Cucun menekankan.

    Menanggapi usulan terkait kepemimpinan DPW PKB Sulsel, Cucun mengungkapkan bahwa mayoritas kader di Sulsel masih menginginkan ketua saat ini tetap memimpin. Namun keputusan final tetap berada di pihak DPP.

    “Sebetulnya kalau di Sulsel ini semua kompak dan solid masih menginginkan beliau menjadi nahkodanya. Tapi apapun hasil demokrasi sini, saya akan bawa nanti di DPP,” jelasnya.

    Ia menekankan bahwa uji kelayakan dan kepatutan telah dimulai untuk delapan provinsi, termasuk Sulsel.

    Hal ini melibatkan serangkaian penilaian psikologi, kemampuan kepemimpinan, kinerja, dan jenjang kaderisasi.

    “Tidak bisa ujug-ujug juga orang yang belum tingkat kaderisasinya panjang di PKB bisa menjadi pengurus top leader,” tegasnya.

    Cucun bilang, DPP menargetkan pelantikan seluruh Ketua DPW se-Indonesia pada awal tahun mendatang setelah proses pengesahan selesai dilakukan.