Category: Fajar.co.id Politik

  • PAN Incar Purbaya, Heru Subagia: Jangan Mau Hanya Jadi Simbol Partai Artis

    PAN Incar Purbaya, Heru Subagia: Jangan Mau Hanya Jadi Simbol Partai Artis

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, menyebut, langkah Partai Amanat Nasional (PAN) yang mulai melirik sosok Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai kader merupakan bagian dari upaya partai mencari figur dengan daya tarik elektoral tinggi.

    Dikatakan Heru, kesuksesan elektoral Purbaya yang tengah melambung membuat banyak partai politik berebut perhatian dan mencoba mendekatinya.

    Ia mengatakan hal ini sebagai bagian dari syahwat politik parpol yang ingin mengamankan kepentingannya masing-masing.

    “PAN tampaknya melihat Purbaya sebagai sosok dengan karakter progresif dan profesional. Ia punya nilai jual tinggi dan bisa dijadikan ikon partai,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Kamis (30/10/2025).

    Namun, Heru memberi catatan tegas agar Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani itu tidak sekadar dijadikan simbol atau alat untuk mendongkrak popularitas partai.

    “Jangan sampai Purbaya hanya disejajarkan dengan artis, hanya untuk mendulang elektabilitas. Kalau memang PAN serius, maka posisi yang pantas bagi Purbaya bukan sekadar elit, tapi justru Ketua Umum,” tegasnya.

    Ia menambahkan, bila PAN benar-benar ingin memanfaatkan momentum dan mengembalikan kejayaan ideologinya, maka partai tersebut perlu berani melakukan regenerasi kepemimpinan.

    “Kalau Zulkifli Hasan sudah tiga periode memimpin, maka sudah saatnya ada penyegaran. Dan menurut saya, posisi Ketua Umum itulah yang layak untuk Purbaya,” kata Heru.

    Heru menilai, di bawah kepemimpinan baru seperti Purbaya, PAN berpeluang kembali ke akar reformasi, sebagai partai yang diisi oleh orang-orang cerdas dan progresif, bukan sekadar partai artis.

  • Loyalis Jokowi Sentil Pendukung Prabowo, Ungkap Kemunduran Berpikir

    Loyalis Jokowi Sentil Pendukung Prabowo, Ungkap Kemunduran Berpikir

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisaris PT Pelni, Dede Budhyarto bicara soal perdebatan di masyarakat terkait pendukung Jokowi dan Presiden Prabowo Subianto.

    Isu atau perdebatan ini muncul dari pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo.

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Dede justru menyebut dan memberikan dukungan ke keduanya.

    Menurutnya hubunngan yang dimiliki Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto sangat baik.

    “Saya ndak mau terjebak dalam perdebatan dangkal antara pendukung Jokowi & pendukung Presiden Prabowo,” tulisnya dikutip Kamis (30/10/2025).

    “Pak Prabowo 5 tahun (periode ke 2 Jokowi) menjadi bagian dari pemerintahan sebagai Menhan, dan saat Pilpres 2024 Pak Jokowi justru mendukung penuh pencalonan Pak Prabowo,” ungkapnya.

    Ia bahkan menyindir soal pihak-pihak yang bermusuhan karena perbedaan dukungan yang diberikan.

    Padahal menurutnya, dua tokoh antara Jokowi dan Prabowo sama-sama bersatu untuk Indonesia.

    “Kalau dua negarawan sudah bersatu demi bangsa, kenapa justru kalian masih sibuk menghidupkan permusuhan lama?,” sebutnya.

    “Itu bukan idealisme, tapi kemunduran berpikir,” tambahnya.

    Ada harapan besar darinya untuk para pendukung keduanya agar berhenti menyerang satu sama lain

    “Sementara 24/16 bersatu menyerang pemerintah Presiden Prabowo, kalian malah sibuk saling serang dengan dendam yang basi,” jelasnya.

    “Ayo mikirrrrr….pakai nalar, bukan pakai sakit hati & dendam kesumat!!,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Dilirik Partai PAN, Purbaya: Saya Nggak Tertarik Politik

    Dilirik Partai PAN, Purbaya: Saya Nggak Tertarik Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melesat naik dalam survey elektabilitas calon presiden, calon wakil presiden dan partai politik untuk Pemilu 2029 dari sirvey IndexPolitica Indonesia.

    Namanya bahkan melampaui beberapa nama yang telah lama bergelut dalam dunia politik tanah air. Termasuk melampaui nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Elektabilitas Purbaya berada di peringkat tiga (22,50 persen) setelah Prabowo Subianto (37,12 persen) dan Joko Widodo (24,25 persen).

    Angka ini kemudian membuat partai politik mulai melirik Purbaya untuk dijadikan kadernya.

    Kabarnya Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) sudah mulai mengincar Purbaya untuk bergabung ke partainya.

    Menanggapi hal ini, dengan gaya santainya Purbaya mengaku tidak tahu menahu soal hal tersebut.

    “Saya gak tahu, kamu lirik saya nggak?,” kata Purbaya dengan candaan khasnya dikuti Kamis (30/10/2025).

    Dengan gaya santai namun tegas, Purbaya mengaku saat ini dia sama sekali tidak tertarik untuk berpilitik.

    Purbaya ingin tetap melanjutkan pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan tanpa perlu terjun ke dunia politik.

    “Saya gak tertarik politik, saya mau kerja aja. Saya gak tertarik politik mas,” jelasnya. (Elva/Fajar).

  • Dilirik Partai PAN, Purbaya: Saya Nggak Tertarik Politik

    Nama Purbaya Melesat di Bursa Cawapres, Parpol Mulai Melirik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendadak menjadi sorotan publik.

    Namanya menempati posisi teratas dalam bursa calon wakil presiden (cawapres), menarik perhatian sejumlah politisi, termasuk Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno.

    Eddy mengakui elektabilitas Purbaya saat ini cukup tinggi. Namun, ia menekankan bahwa popularitas bukan berarti Purbaya siap terjun ke politik praktis.

    “Apakah kemudian Pak Purbaya menjadi salah satu calon besutan PAN untuk kita tarik? Ya, belum tentu Pak Purbaya-nya juga mau,” ujar Eddy di kompleks parlemen, Jakarta, dikutip Kamis (30/10/2025).

    Menurut Eddy, Purbaya adalah sosok profesional di bidang keuangan yang tengah fokus mengurus masalah perbendaharaan negara. Hingga saat ini, belum ada indikasi dari Purbaya untuk beralih jalur ke dunia politik.

    Data terbaru dari lembaga survei IndexPolitica menunjukkan posisi Purbaya sebagai tokoh potensial cawapres nomor satu dengan elektabilitas 28,65 persen. Angka ini menempatkannya di atas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (20,15 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (15,75 persen), dan Gibran Rakabuming Raka (12,35 persen).

    “Ini menunjukkan eksposur positif dan penerimaan publik yang sangat kuat terhadap beliau,” kata Eddy.

    Meski popularitas tinggi, Purbaya diingatkan bahwa masyarakat menunggu hasil nyata dari kinerjanya di Kementerian Keuangan. Keberhasilan Purbaya di bidang fiskal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk target Presiden Prabowo Subianto mencapai 8 persen pada 2028.

  • Loyalis Jokowi Sentil Pendukung Prabowo, Ungkap Kemunduran Berpikir

    Bagikan Video Lawas Adian Napitupulu Bela Jokowi, Dede Budhyarto: Masih Relevan Buat Ditonton

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Komisaris PT Pelni. Kristia Budiyarto alias Dede Budhyarto membagikan sebuah video. Menunjukkan politisi PDIP Adian Napitupulu membela pemerintahan Presiden ke-7 Jokowi.

    “Untuk Janggar mania, Janggar lover’s, Janggar garis keras, garis bling-bling, bajer mitra judol, dan moncong bodas, mungkin video ini masih relevan buat ditonton,” tulis Dede dikutip dari unggahannya di X, Rabu (29/10/2025).

    Dia mengungkapkan pernyataan satire. Meminta yang menonton menjauhkan diri dari barang pecah belah.

    “…tapi tulung, emosi dijaga. Tontonlah jauh-jauh dari barang mudah pecah belah — takutnya nanti benturannya bukan di logika, tapi di kepala,” terangnya.

    Adapun video dimaksud, Adian nampak tampil di program Mata Najwa. Dia menggembar-gemborkan pembangunan di era Jokowi.

    ‘Jokowi sudah membangun 4.000 Km jalan, 40 pelabuhan, puluhan bandara, dan sebagainya. Jalan itu dibangun tidak untuk jalan, pelabuhan dibangun tidak untuk pelabuhan, bandara dibangun tidak untuk bdandara,” ujar Adian.

    Menurut Adian, semua pembangunan itu, bukan untuk pembangunan itu sendiri.

    “Semua dibangun untuk meningkatkan pertaninan, perkebunan, industri, wisata, dan semuanya berarti lapangan kerja buat kita semua,” ucapnya.

    “Semua berarti kesejahteraan buat kita semua,” sambungnya.

    Adian menjelaskan, pemerintah tidak pernah menyetujui rancangan anggaran alias APBN sendiri. Tapi membahas bersama DPR.

    “Mungkinkah tidak, pemerintah menyusun anggaran sendiri? Tidak mungkin. Anggaran pendapatan belanja negara disusun bersama presiden dan DPR. Jelas. Jangan kemudian menyalahkan pemerintah, tapi partainya di DPR menyetujui anggaran itu,” jelasnya.

  • Mantan Jubir SBY Beber 5 Hal yang Membuat Wapres Gibran Sulit 2 Periode

    Mantan Jubir SBY Beber 5 Hal yang Membuat Wapres Gibran Sulit 2 Periode

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Jubir Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patti Djalal bicara panjang lebar soal Pemilu 2029.

    Khususnya terkait isu bakal didorongnya Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden dua periode.

    Isu ini memang sudah berkembang dan jadi pembahasan menarik di tengah masyarakat.

    Apalagi, kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru berjalan satu tahun.

    Terkait isu bakal didorongnya Gibran sebagai Wapres dua periode ada opini yang diungkap oleh Dino Patti.

    Tak tanggung-tanggung, ada lima poin penting yang diungkapnya soal kemungkinan yang terjadi jika Gibran di dorong untuk dua periode.

    Lewat unggahan di akun media sosial Threads pribadinya, Ditto Patti Djalal mengungkap lima poin tersebut.

    “Saya merasa isu Gibran dua periode ini merugikan Gibran sendiri. Ada lima butir poin menurut saya,” katanya dikutip Rabu (29/10/2025).

    Yang pertama untuk Gibran didorong dua periode dan berpasangan dengan Prabowo kembali itu sulit menurutnya.

    Karena yang menentukan wakilnya adalah Calon Presiden itu sendiri.

    “Pertama adalah gerakan ini mempatakompli Presiden Prabowo. Format Presiden dan Wapres itu yang menentukan Presiden bukan Wakil Presiden,” ungkapnya.

    Yang kedua hal ini sulit terwujud karena adanya rasa gundah yang terpendam di koalisi saat ini.

    “Kedua gerakan Prabowo-Gibran dua periode ini akan megaktifkan rasa gundah yang terpendam dalam koalisi merah putih,” jelasnya.

    Dan poin ketiga, gerakan Gibran dua periode juga disebut akan merugikan sang Wapres.

  • PSI Mati-matian Bela Jokowi Soal Polemik Kereta Cepat: Bukan Rugi, Hanya Belum Sesuai Target Saja

    PSI Mati-matian Bela Jokowi Soal Polemik Kereta Cepat: Bukan Rugi, Hanya Belum Sesuai Target Saja

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Direktorat Diseminasi Informasi dan Sosial Media DPP PSI, Dian Sandi Utama menegaskan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh bukan merugi melainkan belum mencapai target.

    “Rugi itu kalau biaya operasional plus maintainance tidak nutup. Tapi kalau pendapatan belum sesuai dengan jumlah cicilan setiap tahun, itu belum sesuai target aja,” kata politisi PSI ini melalui akun X pribadinya, dikutip pada Selasa (28/10).

    Dian menambahkan, proyek sepanjang 142,3 km tersebut yang notabene transportasi publik berskala besar umumnya membutuhkan waktu panjang untuk balik modal.

    “Transportasi publik itu bukan bisnis jangka pendek. Ada manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang nggak bisa diukur hanya dengan angka,” ungkapnya.

    Utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi polemik. Permasalahan proyek infrastruktur KCJB sejatinya muncul sejak awal, seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030, bahkan Menhub saat itu Ignatius Jonan, tidak menyetujui proyek Whoosh dengan alasan bakalan tidak bisa dibayar.

    Berdasarkan informasi yang beredar PT PSBI sebagai entitas anak usaha KAI sekaligus pemegang saham terbesar di PT KCIC, tercatat ada kerugian hingga Rp 4,195 triliun pada 2024. Kerugian terus berlanjut di tahun 2025 pada semester I-2025 juga merugi sebesar Rp 1,625 triliun.

    Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati bahkan telah mengingatkan sejak awal proyek ini dicetuskan pemerintahan Joko Widodo bahwa kebijakan itu seharusnya ditinjau ulang.

  • Ahmad Khozinudin Duga Ada Faktor Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

    Ahmad Khozinudin Duga Ada Faktor Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Non Litigasi Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis, Ahmad Khozinudin, mendesak Kejaksaan Agung agar tidak lagi menunda proses eksekusi terhadap Silfester Matutina, terpidana kasus pencemaran nama baik terhadap Jusuf Kalla.

    Dikatakan Ahmad, dalih-dalih yang selama ini disuarakan oleh kubu Silfester dinilainya hanya upaya untuk mengulur waktu dan menyesatkan publik.

    “Sebenarnya saya sudah merasa bosan dengan sejumlah argumentasi berulang yang menjemukan, yang disadur dan diadopsi oleh kubu Silvester Matutina,” ujar Ahmad kepada fajar.co.id, Selasa (28/10/2025).

    Ia menilai, alasan kadaluarsa perkara yang kerap diulang oleh pihak Silfester tidak memiliki dasar kuat secara hukum.

    Bahkan, kata Ahmad, dalih itu sudah berkali-kali dibantah oleh banyak pakar, termasuk Prof Mahfud MD.

    “Padahal, alasan ini sudah banyak dibantah oleh para ahli hukum, termasuk oleh Prof Mahfud MD yang juga ditayangkan sebagai video pengantar. Tapi karena tak ada rasa malu, dalih ini terus saja disuarakan,” tegasnya.

    Ahmad menegaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 84 KUHP jo. Pasal 78 KUHP jo.

    Pasal 311 KUHP, masa kadaluarsa perkara Silfester Matutina baru akan berakhir pada tahun 2035 yakni 16 tahun sejak putusan inkrah pada 20 Mei 2019.

    “Kalau Silfester kabur hingga tahun 2035, baru bisa dikatakan perkara kadaluarsa,” katanya.

    Menurutnya, pembelaan tim hukum Silfester yang mencoba mengajukan alasan Restoratif Justice (RJ) juga tidak tepat.

    Pasalnya, mekanisme RJ hanya berlaku sebelum proses penuntutan, bukan setelah perkara memiliki kekuatan hukum tetap.

  • Adnan Purichta: Generasi Muda Harus Mengambil Peran Nyata dalam Pembangunan

    Adnan Purichta: Generasi Muda Harus Mengambil Peran Nyata dalam Pembangunan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Mantan Bupati Gowa dua periode,Adnan Purichta Ichsan YL  memberikan semangat kepada para generasi muda, terutama sebagai motor penggerak pembangunan Indonesia Emas 2045, hal ini diungkapkannya saat menjadi narasumber dalam program KITA INDONESIA yang digelar RRI Makassar di Auditorium Universitas Ciputra Makassar, Senin (27/10/2025).

    Menurutnya, visi Indonesia Emas bukan sekadar cita-cita jangka panjang, tetapi menjadi arah dan semangat bersama untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

    “Generasi muda harus mengambil peran nyata dalam pembangunan, bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pelaku perubahan. Masa depan bangsa ada di tangan anak muda yang berani berinovasi dan berpikir maju,” ujar Adnan.

    Menurutnya, yang akan menikmati Indonesia Emas 2045 adalah mereka yang saat ini anak-anak muda generasi Z.

    “Yang akan menikmati nanti dari program Indonesia Emas 2045 , adalah adek-adek ,(peserta, red) 20 tahun dari sekarang. Salah satu indikator dari Indonesia Emas 2045 adalah bonus demografinya yaitu usia produktif anak muda lebih banyak dari pada orang tuanya,” ujar Adnan.

    Lebih jauh, Adnan menjelaskan kenapa ada program Indonesia Emas 2045, karena ini merupakan kesempatan emas dari Indonesia, dimana di prediksi Indonesia akan menjadi negara terkuat ekonomi ke empat di dunia.

    “Setiap negara memiliki satu kesempatan emas, sehingga ini harus memanfaatkannya tentunya akan ada tantangan yang dihadap, masalah Sumber Daya Manusia (SDM) agar berkualitas, kegiatan yang dilaksanakan RRI Makassar, sangatlah bagus terutama dalam mendorong kompetensi generasi gen z,” paparnya

  • Arif Wicaksono Semprot Kader PSI Soal Ijazah Jokowi: Bedakan Kita dan Kami Saja Tak Bisa!

    Arif Wicaksono Semprot Kader PSI Soal Ijazah Jokowi: Bedakan Kita dan Kami Saja Tak Bisa!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat politik, ekonomi, dan sosial, Arif Wicaksono, menyemprot pernyataan kader PSI, Dedy Nur, terkait pernyataannya soal keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi.

    Sebelumnya, Dedy Nur menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu lagi memperdebatkan isu ijazah Jokowi.

    Alasannya, pihak UGM selaku institusi pendidikan sudah menegaskan bahwa ijazah tersebut asli.

    Namun, tanggapan itu langsung disemprot Arif Wicaksono. Ia menilai kader PSI tersebut terlalu jumawa dalam berbicara tanpa memahami konteks logika maupun bahasa dasar.

    “Kita?,” kata Arif di X @arifbalikpapan1 (27/10/2025).

    Ia kemudian menambahkan komentar yang semakin menohok.

    “Bedakan kata kita dengan kami saja tak bisa, apalagi bedakan ijazah asli dengan palsu,” tandasnya.

    Sebelumnya, Dedy, mengatakan bahwa polemik keaslian ijazah Jokowi seharusnya sudah tuntas sejak UGM, almamater Jokowi, menyatakan secara resmi bahwa ijazah tersebut asli dan sah.

    “Kalau UGM sebagai sumber primernya sudah bilang asli, ya mau berdebat sampai ke alam ghaib mondar-mandir juga nggak akan berubah. Itu kenyataan,” ujar Dedy di X @DedynurPalakka (27/10/2025).

    “Relawan pastikan ijazah Jokowi asli, kita sudah ditunjukin, ijazahnya ada,” tambahnya.

    Dedy menekankan, sebagian pihak yang masih meragukan keaslian ijazah Jokowi hanya mencari panggung politik dengan menjual isu yang sudah lama diklarifikasi.

    Ia menyebut kelompok tersebut sebagai geng Tiroris, merujuk pada Tifa, Roy, dan Rismon, tiga pihak yang kerap menggulirkan isu tersebut ke publik.