Category: Fajar.co.id Politik

  • Demo Dugaan Politik Uang, Warga Bulukumba Kembali Geruduk Bawaslu Sulsel

    Demo Dugaan Politik Uang, Warga Bulukumba Kembali Geruduk Bawaslu Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kemacetan panjang kembali terjadi di Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Rabu (11/12/2024) hingga pukul 16.05 Wita.

    Pantauan di lokasi, kemacetan panjang itu terjadi akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok pemuda dan mahasiswa di depan kantor Bawaslu Sulsel.

    Puluhan massa yang menduduki jalan AP Pettarani kembali melontarkan protes atas dugaan money politics yang dilakukan salah satu Pasangan Calon (Paslon) Bupati di Kabupaten Bulukumba.

    Dalam aksi tersebut, satu per satu massa aksi memberikan orasinya. Mereka berdiri di atas mobil pickup sembari memegang pengeras suara.

    Bukan hanya itu, massa aksi juga terlihat membakar ban sebagai bentuk perlawanan dan pemicu semangat perjuangan.

    “Lebih baik Ketua Bawaslu Sulsel mundur dari jabatannya,” teriak salah seorang orator yang menggunakan jaket hoodie hitam dengan lantang.

    Ia nampak kesal karena menganggap Bawaslu Sulsel tidak mengindahkan laporannya mengenai dugaan money politics di Kabupaten Bulukumba saat Pilkada baru-baru ini.

    Sekitar pukul 15.50 Wita, situasi sempat memanas ketika Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli dan anggotanya menemui massa aksi.

    Meskipun Mardiana dikawal ketat aparat kepolisian, namun massa aksi tetap ngotot menyeruduk sambil berteriak meminta penjelasan.

    Gesekan antara aparat kepolisian yang berjaga dan massa aksi pun tidak terhindarkan. Untungnya, situasi bisa dikendalikan dan massa aksi perlahan mundur teratur.

    Jendral lapangan, Isranda Lattol mengatakan, pihaknya terus melakukan aksi unjuk rasa karena menganggap Bawaslu Sulsel tidak mampu menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pilkada.

  • Tindakan PKS Selanjutnya Usai ‘Diselingkuhi’ Anies

    Tindakan PKS Selanjutnya Usai ‘Diselingkuhi’ Anies

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengungkapkan kekecewaannya terhadap dukungan Anies Baswedan kepada pasangan Pramono-Rano dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. 

    Menurut Mardani, langkah tersebut mengejutkan dan menyakitkan bagi kader PKS yang selama ini memiliki kedekatan emosional dengan Anies.  

    “Saya sampai sekarang belum nanya ke Mas Anies kenapa nggak netral aja sih, kenapa malah dukung sana. Itu kan menyakitkan, menyakitkan kader PKS. Karena Mas Anies dan kader PKS kan cinta,” ujar Mardani, Rabu (11/12/2024).  

    Mardani mengaku kaget dengan sikap Anies yang tidak hanya memberikan dukungan, tetapi juga aktif berkampanye untuk pasangan Pramono-Rano. 

    “Saya kira Mas Anies akan netral. Jokowi dan Prabowo dukung RK-Suswono oke, tapi Mas Anies ternyata tidak. Bukan cuma mendukung, tetapi aktif kampanye berkali-kali,” imbuhnya.  

    Meski begitu, Mardani menyatakan bahwa dirinya tidak menyalahkan keputusan Anies. Ia mengakui bahwa hal itu adalah hak pribadi Anies sebagai tokoh politik. 

    “Saya tidak menyalahkan Mas Anies, itu haknya. Tapi dari sisi kami, ini jelas menyakitkan, apalagi terjadi di menit-menit akhir,” jelasnya.  

    Lebih lanjut, Mardani menduga keputusan Anies untuk mendukung pasangan Pramono-Rano mungkin dilatarbelakangi pertimbangan tertentu. 

    “Pengetahuan saya mungkin karena PKS kesini kelompok umat kesini, tapi beliau netral aja. Ternyata tidak, dia mendukung Pramono-Rano. Itu unpredictable move,” kata Mardani.  

  • Danny Pomanto Gugat Hasil Pilgub Sulsel ke MK, Tim Sudirman-Fatmawati Santai

    Danny Pomanto Gugat Hasil Pilgub Sulsel ke MK, Tim Sudirman-Fatmawati Santai

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tim pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih, Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) tanggapi sikap rivalnya Danny Pomanto-Azhar Arsyad (DIA) yang akan menggugat hasil Pilgub Sulsel 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

    Tim Andalan Hati meminta agar rivalnya itu legawa, sekaligus mengajak semua pihak untuk sama-sama menatap masa depan Sulsel yang diyakini akan lebih baik lagi nantinya.

    “Lebih baik kita fokus menatap masa depan Sulsel yang lebih baik, mempersiapkan pemerintah baru Sulsel yang jauh lebih maju dan berkarakter,” ujar Juru Bicara Andalan Hati, Muhammad Ramli Rahim, Selasa, 10 Desember 2024.

    MRR, akronim namanya, menyebut dengan perbedaan hampir 1,4 juta raihan suara, gugatan DIA ke MK dianggap hanya akan membuang energi saja. Kendati, itu adalah hak demokrasi bagi setiap paslon yang kalah dalam pemilu.

    “Dengan selisih lebih dari 1,4 juta suara tanpa money politik dan tanpa intimidasi, masyarakat Sulsel tak perlu menanggapi serius keinginan gugatan dia, kita berikan kesempatan dia berjuang,” tandasnya.

    Di sisi lain, MRR menyampaikan terima kasih kepada semua pihak mulai dari penyelenggara, pengawas, hingga pengamanan pilkada yang telah meyuksekseskan Pilgub Sulsel 2024.

    “Kami ucapkan terima kasih ke KPU, Bawaslu, TNI-Polri yang telah sama-sama menyukseskan Pilgub Sulsel 2024,” ucapnya.

    Tidak hanya itu, ucapan terima kasih juga disampaikan MRR kepada seluruh pihak terkait lainnya, yaitu Pemprov, DPRD, Partai Politik, dan semua masyarakat Sulsel.

  • PKS Sesalkan Anies Justru Aktif Dukung Pram-Rano, Tatak Ujiyati: yang Meninggalkan Tuh Bukan Anies, tapi PKS

    PKS Sesalkan Anies Justru Aktif Dukung Pram-Rano, Tatak Ujiyati: yang Meninggalkan Tuh Bukan Anies, tapi PKS

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan dukungan aktif Anies Baswedan ke Pramono Anung-Rano Karno. Saat Pilgub Jakarta.

    Itu diungkapkan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Dalam sebuah siaran di televisi swasta.

    Mardani mengakui efek Anies di Pilgub Jakarta. Sehingga PKS yang msngusung Ridwan Kamil-Suswono kalah.

    Pernyataan Mardani itu pun menuai sorotan. Salah satunya dari Pegiat Media Sosial Tatak Ujiyati. Menurut Tatak, sejak awak Anies tidak meninggalkan PKS.

    Tapi malah sebaliknya. PKS lah yang mengusung Anies.

    PKS sebelumnya menyatakan mendukung Anies di Pilgub Jakarta. Namun belakangan batal dan mengusung Ridwan Kamil.

    “Yang meninggalkan tuh bukan Anies, tapi PKS karena pilih gabung dengan koalisi Jokowi KIMPlus Plus,” kata Tatak dikutip dari unggahannya di X, Rabu (11/12/2024).

    Menurut Tatak, Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama Presiden ke-7 Jokowi selama ini punya preseden buruk saat Pilpres.

    “Padahal kita tahu bagaimana ia menyiasati aturan hukum demi langgengkan kekuasaan dinastinya,” terangnya.

    Karenanya, dengan bergabungnya PKS ke KIM Plus, maka dianggap meninggalkan idealisme.

    “Iya, dengan bergabung di koalisi gemuk PKS meninggalkan idealisme yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Memilih menghamba pada yang sedang berkuasa,” jelasnya.

    “Idealis sejak berdirinya tapi belok di akhir. Sayang sekali,” tambahnya.

    Diketahui, PKS merupakan pengusung Anies saat Pilgub Jakarta. Kemudian kembali mengusungnya di Koalisi Perubahaan saat Pilpres 2024.
    (Arya/Fajar)

  • Hindari Korupsi, Aktivis Minta KPK-Kejaksaan Awasi Kepala Daerah di Ujung Jabatan

    Hindari Korupsi, Aktivis Minta KPK-Kejaksaan Awasi Kepala Daerah di Ujung Jabatan

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Sejumlah kepala daerah di lingkup Sulawesi Selatan yang akan berakhir masa jabatannya pada Februari 2025 mendatang, ditengarai melakukan manuver di sisa masa jabatan yang rentan diwarnai penyalahgunaan jabatan.

    Modusnya, dengan cara buru-buru melakukan tender pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran 2025 yang baru saja diketuk palu di sejumlah daerah.

    Terkait indikasi ini, aktivis di Makassar meminta aparat penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri dan Kejaksaan agar melakukan pemantauan ketat.

    “Sebagai upaya pencegahan perilaku koruptif, KPK, Polri dan Kejaksaan harus melakukan pengawasan ketat. Ini untuk mencegah para kepala daerah di ujung masa jabatan gunakan aji mumpung yang bisa berujung pada korupsi,” pinta Dimas Harun, di Makassar, Senin malam, 10 Desember 2024.

    Dimas Harun mengatakan bahwa ini memang mesti menjadi perhatian.

    Menurutnya, ini berlaku untuk semua kepada-kepala kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya.

    Dimas menegaskan, mereka perlu tetap berhati hati agar tidak salah langkah di akhir periode kepemimpinannya.

    “Jadi, memang tidak mesti terburu buru menyelesaikan segala program yang ada karena mengingat semua sudah mau berakhir masa jabatannya di bulan Februari. Jangan sampai kesannya terburu buru dan kemudian yang terjadi adalah indikasi korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa,” ujarnya, Selasa (10/12/2024).

    Ia mengatakan, pejabat yang akan berakhir masa jabatannya mesti berhati-hati.

    “Ini mesti diantisipasi dengan cara tidak terburu buru dalam melaksanakan program atau proyek yang ada. Jangan sampai hanya karena mau menender pengadaan barang dan jasa lantas melakukan semua cara agar masih bisa mengendalikan proyek atau program yang ada,” tegasnya.

  • Kerja Sistematik Kanvazer dan Tingkat Penerimaan Appi, Kunci Kemenangan Mulia

    Kerja Sistematik Kanvazer dan Tingkat Penerimaan Appi, Kunci Kemenangan Mulia

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR. – Kemenangan pasangan Mulia di pilkada Makassar 2024, tentunya punya catatan menarik dari perjalanan panjang Munafri Arifuddin di peta perpolitikan Sulawesi Selatan.

    Gagal dua kali di perhelatan pemilihan Walikota Makassar, tidaklah menyurutkan semangat Munafri Arifuddin untuk mewujudkan mimpinya mewakafkan diri membangun Kota Makassar.

    Pernah kalah melawan kotak kosong, dan kembali tumbang di Pilkada berikutnya 2019. Tentunya jadi catatan dan bahan evaluasi tersendiri bagi Munafri Arifuddin.

    Usai kalah di dua perhelatan pilkada, Munafri Arifudin yang indentik dengan PSM Makassar, kemudian menata langkah politiknya menahkodai partai Golkar Makassar.

    Di pileg 2024, Munafri Arifuddin berhasil meraih suara signifikan di pencalekan DPRD Sulsel dan mencatatkan dirinya salah satu caleg terpilih partai Golkar di daerah pemilihan (Dapil) Makassar A.

    Melihat potensi menang di pilkada Makassar berdasarkan hasil survei yang berada di angka 43-46 persen secara personal. Munafri – Arifudfin mengambil keputusan maju bertarung dengan taqline (WATTUNNAMI APPI)

    Keputusan mundur dan melepas kursi di DPRD Sulsel, tentunya adalah konsekuensi yang diambil Munafri Arifuddin untuk mewujudkan mimpinya membangun kota Makassar.

    Dengan bermodalkan 43-46% persen tingkat elektabilitas berdasarkan hasil rekam survei, politisi Golkar yang lebih akrab disapa Appi, kembali meramu kekuatan tim untuk maju bertarung dan memenangkan perhelatan pilkada Makassar 2024.

    Kegigihan kerja sitimatis pasukan Kanvazer dipileg lalu, menghantarkannya ke gedung perwakilan rakyat (DPRD Sulsel) sebagai caleg terpilih dengan perolehan 29.800 suara. Pasukan Kanvazer Ini tentunya jadi mesin pencari suara untuk memenangkan Appi di pilkada Makassar.

  • Danny Pomanto Gugat Hasil Pilgub Sulsel ke MK, Begini Respons Tim Sudirman-Fatma

    Danny Pomanto Gugat Hasil Pilgub Sulsel ke MK, Begini Respons Tim Sudirman-Fatma

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Tim pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih, Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) tanggapi sikap rivalnya Danny Pomanto-Azhar Arsyad (DIA) yang akan menggugat hasil Pilgub Sulsel 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

    Tim Andalan Hati meminta agar rivalnya itu legawa, sekaligus mengajak semua pihak untuk sama-sama menatap masa depan Sulsel yang diyakini akan lebih baik lagi nantinya.

    “Lebih baik kita fokus menatap masa depan Sulsel yang lebih baik, mempersiapkan pemerintah baru Sulsel yang jauh lebih maju dan berkarakter,” ujar Juru Bicara Andalan Hati, Muhammad Ramli Rahim, Selasa, 10 Desember 2024.

    MRR, akronim namanya, menyebut dengan perbedaan hampir 1,4 juta raihan suara, gugatan DIA ke MK dianggap hanya akan membuang energi saja. Kendati, itu adalah hak demokrasi bagi setiap paslon yang kalah dalam pemilu.

    “Dengan selisih lebih dari 1,4 juta suara tanpa money politik dan tanpa intimidasi, masyarakat Sulsel tak perlu menanggapi serius keinginan gugatan dia, kita berikan kesempatan dia berjuang,” tandasnya.

    Di sisi lain, MRR menyampaikan terima kasih kepada semua pihak mulai dari penyelenggara, pengawas, hingga pengamanan pilkada yang telah meyukseskan Pilgub Sulsel 2024.

    “Kami ucapkan terima kasih ke KPU, Bawaslu, TNI-Polri yang telah sama-sama menyukseskan Pilgub Sulsel 2024,” ucapnya.

    Tidak hanya itu, ucapan terima kasih juga disampaikan MRR kepada seluruh pihak terkait lainnya, yaitu Pemprov, DPRD, Partai Politik, dan semua masyarakat Sulsel.

  • Pramono-Rano Menang Satu Putaran dengan Raihan 50,07 Persen Suara, Begini Kilas Balik Pilkada Jakarta

    Pramono-Rano Menang Satu Putaran dengan Raihan 50,07 Persen Suara, Begini Kilas Balik Pilkada Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno meraih suara terbanyak dalam Pilgub Jakarta 2024.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI usai menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara Pilkada Jakarta 2024 menyatakan bahwa pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) meraih suara sebanyak 2.183.239 atau 50,07%.

    Sementara calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), memperoleh 1.718.160 suara.

    Kemudian pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, berita acara sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKJ 2024, saya nyatakan sah,” kata Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata, pada Minggu (8/12/2024) lalu.

    Dari hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa Pramono-Rano menang satu putaran.

    Wahyu menyatakan pihaknya akan mengumumkan Gubernur atau Wakil Gubernur Jakarta terpilih dalam waktu tiga hari ke depan jika tidak ada gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Kalaupun tidak ada gugatan tiga hari kemudian setelah diumumkan ya tidak ada gugatan, kami akan menetapkan hasil pemilunya,” katanya.

    Wahyu menuturkan, jika hasil pemilu Gubernur DKI Jakarta digugat, KPU akan mengikuti prosesnya.

    “Tapi kami berharap tidak ya, karena kami sudah melakukan proses secara transparan dan masyarakat bisa melihat sendiri hasilnya,” tegasnya.

  • Tim Ridwan Kamil Bakal Gugat ke MK Karena Partisipasi Pemilih Rendah, Tatak Ujiyati: Ini Seburuk-buruknya Gugatan

    Tim Ridwan Kamil Bakal Gugat ke MK Karena Partisipasi Pemilih Rendah, Tatak Ujiyati: Ini Seburuk-buruknya Gugatan

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Tim pemenangan Ridwan Kamil-Suswoni bakal menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya partisipasi pemilih di Jakarta yang rendah.

    Hal itu menuai sorotan. Pegiat Media Sosial Tatak Ujiyati menyebut alasan gugatan tersebut serendah-rendahnya gugatan.

    “Menggugat karena partisipasi pemilih rendah. Ini sih seburuk-buruknya alasan gugatan,” kata Tatak dikutip dari unggahannya di X, Selasa (10/12/2024).

    Kalaupun gugatan itu dikabulkan. Tatak menyebut hal tersebut menjadi rekam jejak yang buruk.

    “Nanti kalau gugatan dikabulkan oleh pengadilan, bakal jadi preseden buruk,” ujarnya.

    Padahal menurutnya, pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) telah menyebar undangan pemilihan. Namun memang pada dasarnya warga enggan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

    “Petugas KPUD sudah menyebar undangan, hak wargalah untuk datang atau tidak datang ke TPS. Nggak ada yag bersangkutan maksa,” terangnya.

    Adapun rencana gugatan itu disampaikan Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswoni, Ahmad Riza Patria.

    Ia menyatakan sedang menyiapkan permohonan perselisihan hasil pemilu ke MK. Itu setelah Komisi Pemilihan Umum Jakarta mengumumkan hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta.
    (Arya/Fajar)

  • Soal Peluang Jokowi Bergabung Gerindra, Ahmad Muzani Ungkap Pertemuan dengan Prabowo Subianto

    Soal Peluang Jokowi Bergabung Gerindra, Ahmad Muzani Ungkap Pertemuan dengan Prabowo Subianto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum lama ini resmi memecat Jokowi beserta keluarganya sebagai bagian dari PDIP. Langkah itu diumumkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

    Sejak pengumuman itu, kini muncu berbagai spekulasi mengenai langkah politik yang akan dilakukan Jokowi, terutama terkait peluang untuk bergabung dengan partai baru. Spekulasi pun mulai bermunculan.

    Salah satu spekulasi yang berkembang adalah kemungkinan Jokowi akan bergabung denan Partai Gerindra. Spekulasi itu muncul usai Jokowi bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani menyebut kedatangan Jokowi di kediaman Presiden RI Prabowo Subianto, Jakarta Selatan, Jumat (6/12), sebagai kunjungan balasan.

    Menurut Muzani, Prabowo sebelumnya pernah mengunjungi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, dan pertemuan pada Jumat kemarin menjadi silaturahmi balasan.

    “Itu, kan, dalam tradisi silahturahmi sesuatu yang biasa. Kunjung mengunjungi, balas membalas atas silahturahmi itu biasa,” kata dia menjawab awak media di Jakarta, Senin (9/12).

    Muzani mengatakan isi pembicaraan dari pertemuan Prabowo dengan Jokowi hanya bersifat ringan, dan tak melulu soal politik praktis. “Nah, apa yang dibicarakan, yang ringan-ringan, yang enteng-enteng,” kata Ketua MPR RI itu.

    Muzani kemudian menerima pertanyaan awak media soal kemungkinan pertemuan Prabowo dan Jokowi membahas ajakan merapat ke Gerindra.

    Diketahui, Prabowo saat ini berstatus Ketum Gerindra dan Jokowi bersama keluarga sudah tidak menjadi bagian PDI Perjuangan. Menurut Muzani, tidak ada spesifik membahas ajakan Jokowi bergabung ke Gerindra dalam pertemuan Jumat kemarin. “Ya, secara spesifik enggak,” kata dia.