Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Dukung Prabowo Evaluasi Pilkada Langsung

    Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Dukung Prabowo Evaluasi Pilkada Langsung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usulan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana untuk mengevaluasi Pilkada langsung mendapat dukungan dari Affandi Affan, Praktisi Hukum sekaligus Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah.

    Menurutnya, meskipun Pilkada langsung telah memberikan kontribusi besar bagi demokrasi, sistem ini menghadapi tantangan signifikan, termasuk biaya yang sangat tinggi dan ketidakefisienan dalam prosesnya.

    “Pilkada langsung sering menguras anggaran negara dan menambah beban ekonomi bagi calon serta masyarakat,” ujar Affandi dalam keterangannya, Sabtu (14/12/2024).

    Langkah evaluasi ini dianggap perlu untuk menjaga keberlanjutan demokrasi yang lebih efisien dan berbiaya rendah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional untuk penataan ulang sistem pemerintahan daerah, sementara UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada membuka ruang untuk melakukan perbaikan guna mengatasi masalah yang ada.

    Dalam perspektif teori hukum progresif oleh Prof. Satjipto Rahardjo, hukum harus beradaptasi dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.

    “Evaluasi ini diharapkan mampu menghasilkan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat tanpa mengorbankan prinsip demokrasi,” kata Affandi.

    Evaluasi Pilkada langsung ini, menurutnya, merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem pemilihan yang lebih efisien, mengurangi pemborosan anggaran, dan meningkatkan kualitas pemimpin daerah, sekaligus menjaga stabilitas politik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi Indonesia.

  • Munafri Unggah Video Ucapkan Selamat ke Danny Pomanto

    Munafri Unggah Video Ucapkan Selamat ke Danny Pomanto

    Munafri Unggah Video Ucapkan Selamat ke Danny Pomanto

  • Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Saleh Daulay: Karena dari Presiden, Persetujuan Telah Didapat 50 Persen

    Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Saleh Daulay: Karena dari Presiden, Persetujuan Telah Didapat 50 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — – Pernyataan Presiden Prabowo yang mengusulkan agar kepala daerah dipilih lewat DPRD kini jadi sorotan.

    Seperti diketahui, pada perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemilihan kepala daerah cukup dilakukan DPRD. Menurutnya hal tersebut lebih efisien dan tidak mengeluarkan banyak biaya.

    Terkait hal itu, Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan, partainya mengapresiasi pernyataan Prabowo terkait pelaksanaan Pilkada di Indonesia.

    “Pemikiran serupa sebetulnya sudah lama dibahas di internal PAN. Hanya saja, kami tentu perlu melakukan kalkulasi lebih detail sebelum menyampaikannya ke publik,” kata Saleh kepada fajar.co.id, Jumat (13/12/2024).

    “Kalau ini, Presiden yang memulai mengangkat wacana ini. Kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh parpol yang ada. Dan sekarang ini pun sudah pasti disambut dan diperbincangkan secara internal di masing-masing parpol,” sambung Ketua Komisi 7 DPR RI itu.

    PAN, lanjut Saleh, secara umum mendukung pemilihan kepala daerah yang lebih simpel dan sederhana. Apalagi, kita sudah pernah menerapkannya. Hasilnya, tidak jauh berbeda dengan kepala-kepala daerah yang ada saat ini. Mereka yang dipilih melalui DPRD banyak juga yang berprestasi. Bahkan, banyak yang legendaris dan masih dikenang sampai sekarang.

    “Soal kinerja kepala daerah, tidak diukur dari mekanisme pemilihannya. Tetapi justru lebih pada hasil kerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Kalaupun dia dipilih secara langsung oleh masyarakat, kalau tidak bisa bekerja malah tidak ada gunanya. Hari ini, kita menemukan banyak tipe kepala daerah yang seperti ini,” urai legislator dari Dapil Sumut II tersebut.

  • HUT ke-66 Partai Golkar, Nurdin Halid: Harus Evaluasi Ketua Golkar Berkinerja Buruk

    HUT ke-66 Partai Golkar, Nurdin Halid: Harus Evaluasi Ketua Golkar Berkinerja Buruk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar merayakan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, pada Kamis, 12 Desember 2024.

    Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 5.000 kader partai, termasuk anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, pengurus DPP, DPD I, DPD II, organisasi masyarakat, serta simpatisan.

    Hadir dalam acara tersebut, HAM Nurdin Halid, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, bersama para anggota DPR RI lainnya dan elite partai.

    Bagi Nurdin Halid, perayaan tahun ini memiliki makna khusus karena ia hadir sebagai anggota legislatif setelah sebelumnya selalu tampil sebagai pengurus DPP.

    Nuansa Baru di Era Kepemimpinan Bahlil Lahadalia

    Nurdin Halid menyampaikan apresiasinya terhadap semangat baru yang dibawa oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Menurutnya, dominasi kader muda yang energik dan bersemangat memberikan optimisme bagi masa depan Golkar di kancah politik nasional.

    “Pak Bahlil berhasil menciptakan konsolidasi internal yang solid, dengan mengintegrasikan kader-kader muda yang penuh semangat dan menghormati kader senior. Kombinasi ini menjadi kekuatan utama Golkar dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Nurdin Halid, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dan Wakil Ketua Umum KADIN Pusat.

    Evaluasi dan Apresiasi Kinerja DPD

    Sebagai mantan Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid juga memberikan masukan strategis bagi partai. Ia menyarankan agar DPP segera melakukan evaluasi terhadap kinerja DPD I dan DPD II pasca-Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

  • HUT ke-66 Partai Golkar, Nurdin Halid: Harus Evaluasi Ketua Golkar Berkinerja Buruk

    HUT ke-60 Partai Golkar, Nurdin Halid: Harus Evaluasi Ketua Golkar Berkinerja Buruk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar merayakan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, pada Kamis, 12 Desember 2024.

    Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 5.000 kader partai, termasuk anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, pengurus DPP, DPD I, DPD II, organisasi masyarakat, serta simpatisan.

    Hadir dalam acara tersebut, HAM Nurdin Halid, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, bersama para anggota DPR RI lainnya dan elite partai.

    Bagi Nurdin Halid, perayaan tahun ini memiliki makna khusus karena ia hadir sebagai anggota legislatif setelah sebelumnya selalu tampil sebagai pengurus DPP.

    Nuansa Baru di Era Kepemimpinan Bahlil Lahadalia

    Nurdin Halid menyampaikan apresiasinya terhadap semangat baru yang dibawa oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Menurutnya, dominasi kader muda yang energik dan bersemangat memberikan optimisme bagi masa depan Golkar di kancah politik nasional.

    “Pak Bahlil berhasil menciptakan konsolidasi internal yang solid, dengan mengintegrasikan kader-kader muda yang penuh semangat dan menghormati kader senior. Kombinasi ini menjadi kekuatan utama Golkar dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Nurdin Halid, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dan Wakil Ketua Umum KADIN Pusat.

    Evaluasi dan Apresiasi Kinerja DPD

    Sebagai mantan Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid juga memberikan masukan strategis bagi partai. Ia menyarankan agar DPP segera melakukan evaluasi terhadap kinerja DPD I dan DPD II pasca-Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

  • Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Dikhawatirkan Merusak Demokrasi

    Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Dikhawatirkan Merusak Demokrasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana Presiden, Prabowo Subianto, untuk mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kritik tajam di media sosial.

    Salah satu kritik keras datang dari akun Twitter @Anak Ogi, yang menyebut wacana tersebut berpotensi merusak demokrasi Indonesia.

    Menurut cuitan akun tersebut, usulan ini dinilai sebagai langkah mundur dalam demokrasi, di mana rakyat kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang berkualitas seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Tri Rismaharini, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, atau Pramono Anung.

    Sebaliknya, pemimpin-pemimpin daerah dikhawatirkan hanya menjadi boneka yang tunduk kepada ketua DPD partai politik di daerah.

    “Prabowo bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) ingin merusak demokrasi Indonesia. Setelah gagal menciptakan kotak kosong di semua daerah, kini kepala daerah ingin dipilih DPRD. Itu artinya rakyat nggak akan dapat pemimpin seperti Ahok, Risma, Ganjar, Anies, dan Pram lagi,” tulis akun tersebut.

    Selain itu, wacana ini disebut hanya akan mendorong calon kepala daerah untuk mencari dukungan dari partai politik alih-alih mendekati rakyat.

    Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa politik uang, termasuk dalam bentuk bantuan sosial (bansos) dan amplop, justru akan semakin merajalela.

    Kritik ini menggambarkan keresahan publik bahwa wacana tersebut tidak akan menyelesaikan masalah pemilihan kepala daerah, melainkan menambah masalah baru.

    Calon kepala daerah diprediksi akan lebih fokus melobi partai politik ketimbang mendengar suara rakyat, sehingga tujuan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat terancam tergeser.

  • Di Hadapan Sejumlah Ketum Partai, Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Di Hadapan Sejumlah Ketum Partai, Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Melalui sambutannya dalam perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024), Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlu perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.

    Hal tersebut disetujui Prabowo saat mendengar pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    “Kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” kata Prabowo dilansir dari akun youtube Kabar Golkar, Jumat (13/12/2024).

    Presiden mengatakan, tidak perlu malu untuk mengakui sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Dia menggambarkan meski menang pilkada, para calon tampak lesu karena telah mengeluarkan biaya yang besar.

    “Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, betul?,” kata Prabowo.

    “Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah,” katanya.

    Prabowo memuji sikap Bahlil yang berani mengoreksi sistem demokrasi di Indonesia. Dia juga meminta Ketua DPR Puan Maharani yang hadir di acara tersebut untuk ikut serta memikirkan sistem demokrasi yang dianggap mahal.

    “Tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain, mari kita berpikir mari kita tanya apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari dari negara maupun tokoh-tokoh politik masing-masing,” jelasnya.

    Prabowo pun mencontohkan banyak negara tetangga Indonesia yang dalam menentukan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya hal tersebut lebih efisien dan tidak mengeluarkan banyak biaya.

  • Kalah di Pilkada DKI Jakarta, Ridwan Kamil Anggap Pramono Anung Guru

    Kalah di Pilkada DKI Jakarta, Ridwan Kamil Anggap Pramono Anung Guru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ridwan Kamil akhirnya menyampaikan pernyataan resmi usai dipastikan kalah dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

    Kang Emil, sapaannya, mengucapkan selamat kepada pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang dipastikan sebagai pemenang, serta menegaskan penerimaan atas hasil pemilihan ini.

    “Selamat untuk guru saya Mas Pramono Anung dan sahabat saya Bang Rano untuk kemenangan di Pilkada DKI Jakarta,” ujar Kang Emil dalam akun Instagram pribadinya @ridwankamil (13/12/2024).

    Dikatakan Kang Emil, hasil akhir yang diumumkan KPU merupakan sebuah takdir yang harus diterima dengan lapang dada.

    “Terima Kasih telah menjadi mitra dalam berkontestasi. Ini takdir terbaik untuk semua pihak,” imbuhnya.

    Meski sebelumnya sempat muncul wacana gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait temuan pelanggaran, Kang Emil memutuskan untuk tidak melanjutkan upaya tersebut.

    “Saya pribadi memutuskan untuk menerima dengan ikhlas dan legowo,” tegasnya.

    Ia menyatakan keikhlasan demi menjaga kedamaian demokrasi dan menghormati pilihan warga Jakarta.

    “Demi kepentingan lebih besar, yaitu kedamaian demokrasi dan menghormati warga Jakarta yang sudah menjatuhkan pilihannya,” tandasnya.

    Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada warga Jakarta, baik kepada mereka yang telah mendukungnya maupun kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam Pilkada ini.

    “Saya pribadi menghaturkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang sudah berkenan menitipkan,” kuncinya.

    Sebelumnya diketahui, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2024 dengan perolehan suara sebesar 50,07 persen (2.183.239 suara).

  • Jagoan Anies Baswedan Menang, Jokowi Disebut Gak Laku di Jakarta

    Jagoan Anies Baswedan Menang, Jokowi Disebut Gak Laku di Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat Medsos Stefan Antonio menyambut kemenangan jagoan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno dengan menyinggung kekuatan politik Jokowi.

    Dikatakan Stefan, hasil ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap Jokowi semakin menurun di kalangan pemilih Jakarta yang ia sebut sebagai pemilih cerdas.

    “Kemenangan ini menunjukkan bahwa di Jakarta Jokowi cuma punya suara 39,4 persen di Kalangan pemilih cerdas, Jokowi gak laku,” ujar Stefan dalam keterangannya di aplikasi X @StefanAntonio_ (12/12/2024).

    Stefan menilai, rendahnya suara Jokowi dalam Pilkada DKI Jakarta adalah cerminan dari masyarakat Jakarta yang semakin melek politik.

    “Tugas kita lima tahun ini adalah berusaha mengedukasi publik,” sebutnya.

    Ia pun menyerukan agar momentum ini dilanjutkan dengan edukasi publik untuk menghadapi Pemilu 2029 mendatang.

    “Pemilu 2029 nanti, semakin banyak pemilih cerdas yang tidak bisa dibodohi dan dibeli suaranya cuma pake bansos atau kepincut sama SPB susu,” imbuhnya.

    Stefan mengucapkan selamat kepada warga Jakarta atas kemenangan Pramono-Rano, yang menurutnya berhasil menghentikan dominasi politik Jokowi di ibu kota.

    “Selamat Buat Warga Jakarta, kita berhasil menumbangkan dinasti Jokowi,” kuncinya.

    Sebelumnya diketahui, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2024 dengan perolehan suara sebesar 50,07 persen (2.183.239 suara).

    Mereka mengalahkan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang memperoleh 39,40 persen suara (1.718.160 suara), serta pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang mendapat 10,53 persen suara (459.230 suara).

  • Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Dukung Prabowo Evaluasi Pilkada Langsung

    Dukung Usulan Presiden Prabowo Kepala Daerah Dipilih DPRD, KKMP: Stop Pemborosan Uang Rakyat!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Koalisi Kawal Merah Putih (KKMP) mendukung penuh usulan Presiden Prabowo agar Kepala Daerah dipilih oleh DPRD. 

    “Usulan dari Presiden Prabowo Subianto tentunya sangat relevan dengan kondisi saat ini karena Pilkada langsung sangat berdampak buruk timbulnya potensi konflik horisontal di masyarakat,” ujar Ramadhani Isa salah satu Presidium KKMP yang juga Kornas Poros Muda NU, Jumat (13/12/2024).

    Bayangkan, kata dia, karena berbeda pilihan terjadinya tawuran antar warga, intimidasi, teror dan sejenisnya. KKMP mendukung penuh usulan Presiden Prabowo dan akan menjadi garda terdepan dalam mengawal Kabinet Merah Putih.

    “KKMP sangat prihatin dengan kondisi pasca Pilkada saat ini. Pilkada telah menghamburkan uang rakyat puluhan triliun rupiah tapi apa yang kita lihat? Munculnya kerusakan Demokrasi dan masyarakat terpolarisasi menjadi faksi-faksi politik,” tambah Ramadhani.

    Joko Priyoski, Ketua Umum Kaukus Muda Anti Korupsi (Kamaksi), salah satu Presidium KKMP menambahkan, munculnya fenomena kemenangan kotak kosong di Bangka dan Pangkal Pinang sebagai sinyalemen adanya kejenuhan masyarakat karena kuaalitas elit politik di daerah dianggap minim hingga munculnya calon tunggal. Belum lagi ratusan gugatan Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Kita bisa bayangkan, andaikan terjadi Pemungutasn Suara Ulang (PSU) berapa banyak lagi uang rakyat yang harus dihamburkan? Rakyat sudah semakin jenuh atas kondisi ini lebih baik anggaran triliun rupiah tersebut dipakai untuk kemakmuran rakyat Indonesia,” imbuhnya.