Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Taufan Pawe Ikut Perintah Bahlil

    Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Taufan Pawe Ikut Perintah Bahlil

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Wacana evalusi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berbasis Parlementer, turut serta digaungkan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Taufan Pawe, saat ditemui wartawan di Kota Makassar, Selasa 17 Desember 2024.

    Taufan Pawe, mengatakan, kebijakan evaluasi Pilkada di Indonesia ini dimulai setelah Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia prihatin dengan kondisi Pilkada serentak yang digelar pada 2024, sehingga dia memerintahkan untuk dilakukan evaluasi terhadap Proses Pilkada serentak tersebut.

    “Memang ada wacana dari Ketum Golkar untuk melakukan evaluasi terhadap Proses Pilkada setelah melihat Pilkada serentak 2024 kemarin, dan tentunya sebagai Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, jika memang arahnya dievaluasi maka tentunya kita akan sejalan dan mengikuti pengarahan tersebut,” katanya.

    Mantan Wali Kota Parepare dua Periode tersebut, menganggap Kebijakan tersebut sah-sah saja dilaksanakan selama regulasi yang dibuat khusus untuk Pilkada tersebut.

    “Yang terpenting menurut saya kajian dan pendalaman naskah akademik sehingga apa yang diwacanakan bisa sesuai dengan ekspektasi kita, karena semua ini butuh kajian dan pendalaman dalam hal naskah akademik,” terang dia.

    Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini juga berpendapat untuk tahap pertama sendiri perlu dilakukan percobaan tingkat provinsi, dimana nantinya gubernur itu akan dipilih melalui Anggota DPRD Provinsi.

    “Kita lakukan tahap awal ini pada pemilihan gubernur dulu, setelah nantinya ada hasil untuk itu baru kita lakukan evaluasi untuk dilakukan selanjutnya seperti apa pikiran lagi terkait langkah untuk kabupaten kota, tapi tentunya harus ada evaluasi di tingkat pilgub terlebih dahulu,” ucapnya.

  • Dipecat PDIP, Anas Urbaningrum Bilang Pilihan Jokowi dan Keluarga hanya Merapat ke Partai Pohon atau Burung

    Dipecat PDIP, Anas Urbaningrum Bilang Pilihan Jokowi dan Keluarga hanya Merapat ke Partai Pohon atau Burung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah dipecat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mantan Presiden Jokowi dan keluarganya disebut hanya memiliki dua pilihan.

    Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN), Anas Urbaningrum yang turut memberikan komentarnya terkait pemecatan yang dilakukan PDIP.

    “Jika benar-benar ingin masuk partai (lagi), partai apa yang paling besar peluangnya untuk dipilih Pak Jokowi?,” ujar Anas dalam keterangannya di aplikasi X @anasurbaninggrum (16/12/2024).

    Blak-blakan, Anas menyebut bahwa baik Jokowi maupun anaknya memiliki dua pilihan tersisa.

    Bergabung dengan Partai Gerindra yang disebutnya sebagai partai burung atau Golkar yang dia beri istilah partai pohon. “Sebut saja antara dua pilihan, Pohon dan Burung,” tandasnya.

    Untuk diketahui, DPP PDIP resmi melakukan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution.

    SK pemecatan untuk Jokowi terdaftar dengan nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, sedangkan SK pemecatan Gibran Rakabuming Raka memiliki nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024.

    Sementara itu, SK pemecatan Bobby Nasution teregistrasi dengan nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024.

    Keputusan ini juga disertai dengan larangan bagi ketiganya untuk melakukan kegiatan politik atau menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDIP.

    Dengan demikian, Jokowi, Gibran, dan Bobby tidak lagi memiliki hubungan struktural maupun kegiatan politik di bawah naungan partai berlambang banteng tersebut.(Muhsin/fajar)

  • Setelah Jokowi Dipecat PDIP, Denny Siregar Sebut Tawaran Partai Rekrut Jokowi Hanya Basa-basi

    Setelah Jokowi Dipecat PDIP, Denny Siregar Sebut Tawaran Partai Rekrut Jokowi Hanya Basa-basi

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Presiden ke-7 Jokowi telah resmi dipecat PDIP. Spekulasi mencuat ke partai mana Jokowi akan berlabuh.

    Sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) menyatakan terbuka jika Jokowi ingin bergabungZ seperti Golkar, Gerindra, dan PAN.

    Hal tersebut dikomentari Pegiat Media Sosial Denny Siregar. Ia menyebut memang memungkinkan jika dulu Jokowi ditawari.

    “Waktu jadi Presiden, kemungkinan besar banyak partai ingin merekrut,” kata Denny dikutip Dari unggahannya di X, Selasa (17/12/2024).

    Alasannya, menurut Denny bukan karena kapasitas Jokowi. Tapi karena saat itu ia jadi orang nomor satu di Indonesia.

    “Bukan karena kepintarannya, tapi karena ingin mencicipi kekuasaan,” tambahnya.

    Kini, ia meragukan tawaran tersebut. Denny menilainya hanya sekadar basa-basi.

    “Sekarang, partai-partai itu cuman basa basi. Kalau mau rekrut, udah dari kemaren doi disana,” pungkasnya.

    Adapun pemecatan Jokowi tertuang dalam surat keputusan bernomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditandatangani Ketum dan Sekjen PDIP Megawati Soekarnoputri serta Hasto Kristiyanto tertanggal 4 Desember.

    Tidak sendiri, PDIP juga memecat keluarga Jokowi. Seperti Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution.
    (Arya/Fajar)

  • Ramai Pemecatan Jokowi-Gibran, Teddy Gusnaidi: Biarkan Saja, Mereka Heboh Sendiri

    Ramai Pemecatan Jokowi-Gibran, Teddy Gusnaidi: Biarkan Saja, Mereka Heboh Sendiri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menanggapi pemecatan mantan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Teddy menilai bahwa pemecatan tersebut adalah urusan internal partai yang tidak berpengaruh terhadap pemerintahan maupun kebijakan negara.

    “Itu adalah urusan internal partai itu sendiri dan sama sekali tidak berpengaruh apapun terhadap negara maupun kebijakan di negara ini,” ujar Teddy dalam keterangannya di aplikasi X @TeddGus (17/12/2024).

    Dikatakan Teddy, posisi Jokowi dan Gibran di pemerintahan tetap tidak berubah meski dikeluarkan dari PDIP.

    “Jokowi masih dengan status sebagai mantan Presiden RI, sementara Gibran tetap menjabat sebagai Wakil Presiden RI dengan kegiatan kenegaraannya yang padat,” tukasnya.

    “Jokowi masih dengan kegiatannya yang padat, Gibran masih dengan kegiatan kenegaraannya yang padat, jadi sama sekali tidak ada yang berubah dan sama sekali tidak ada pengaruhnya,” sambung dia.

    Lebih lanjut, Teddy menyindir keramaian yang muncul terkait pemecatan tersebut.

    “Tapi kok ramai? Loh? yang ramai kan mereka sendiri, mereka yang publikasikan, mereka yang asik sendiri,” Teddy menuturkan.

    Menurutnya, publikasi dan perdebatan seputar keputusan internal PDIP itu lebih banyak digerakkan oleh pihak-pihak yang membuat kegaduhan sendiri.

    “Mereka yang menuding sendiri, mereka yang heboh sendiri dan nanti mereka juga yang puas sendiri,” tandasnya.

    Teddy bilang, kegaduhan yang muncul merupakan dinamika internal partai yang tak perlu ditanggapi secara berlebihan.

  • Prabowo Berwacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Golkar: Habis Itu Rakyat Mau Dikemanakan?

    Prabowo Berwacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Golkar: Habis Itu Rakyat Mau Dikemanakan?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wacana Presiden RI Prabowo Subianto agar kepala daerah dipilih oleh DPRD di masing-masing tingkatan, baik di level kabupaten/kota maupun provinsi menuai beragam reaksi dari legislator di Senayan.

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai jika merujuk kepada kepada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 18, ayat 4, dinyatakan bahwa gubernur, bupati, wali kota, masing-masing sebagai kepala daerah, pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis.

    Dengan dipilih secara demokratis, maka terdapat dua jalan untuk mewujudkannya. Pertama, dengan menggunakan mandat tunggal. Mandat tunggal yaitu rakyat memilih wakilnya di lembaga legislatif, baik di tingkat pusat (DPR), provinsi (DPRD Provinsi), maupun kabupaten/kota (DPRD Kabupaten/Kota).

    “Lalu DPRD (lembaga legislatif) itu yang milih gubernur, bupati, wali kota,” jelas Zulfikar dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa (17/12/2024).

    Kedua, mandat terpisah. Yaitu, rakyat memilih perwakilannya untuk duduk di lembaga legislatif, termasuk juga memilih kepala daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, dari sisi akademik, kedua model tersebut sama-sama memiliki derajat demokratisnya masing-masing.

    “Tapi kenapa kita akhirnya menapaki mandat terpisah, memilih (kepala daerah) langsung, karena kita punya pengalaman dengan mandat tunggal, ketika (kepala daerah) dipilih DPRD. Nah, ketika dipilih DPRD itu, pemilihan kepala daerah itu lebih banyak persoalannya itu (lebih terkait) persoalan elit,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

  • Dipecat PDIP Karma Bagi Jokowi, Ferdinand Hutahaean Ungkit Kisah Pengambil Alihan Demokrat

    Dipecat PDIP Karma Bagi Jokowi, Ferdinand Hutahaean Ungkit Kisah Pengambil Alihan Demokrat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemecatan Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau Jokowi dari PDI Perjuangan disebut karena karma.

    Hal itu diungkapkan oleh Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal. Menurutnya, pemecatan itu merupakan karma dari konspirasi secara tidak sah yang dilakukan Istana dalam mengambil alih Demokrat di masa Jokowi.

    “Pemecatan dari PDIP mungkin adalah karma politik bagi Jokowi, karena dulu dari Istana pernah ada konspirasi untuk secara tidak sah mengambil alih Partai Demokrat. Demokrat, setelah berhasil mengalahkan upaya take over ini, tidak pernah membalas. Karma terjadi dalam bentuk lain,” tutur Dino Patti Djalal dalam akun X, Selasa, (17/12/2024). 

    Merespon hal itu, Mantan Politisi Demokrat, Ferdinand Hutahaean ikut mengungkit kisah pengambil alihan Partai Demokrat.

    Dia mengaku punya cerita tentang pengambilan alihan Demokrat yang hingga saat ini belum didengar publik.

    “Saya orang yang punya cerita tentang kisah pengambil alihkan Demokrat ini. Kalau saya buka pasti bikin suasana publik kaget. Cerita yang belum didengar publik,” ungkap Ferdinand.

    Diketahui, Jokowi dipecat bersama putranya sendiri yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta Gubernur Sumatera Utara Terpilih, Bobby Afif Nasution yang juga menantunya.

    Mereka dipecat bersama 27 kader yang lainnya. Hal itu sesuai dengan SK bernomor Surat Keputusan No 1649/KPTS/DPP/XII/2024, No 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan No 1651/KPTS/DPP/XII/2024. (selfi/fajar) 

  • Bukan Lagi Presiden, Denny Siregar: Partai Cuma Basa-basi Ingin Rekrut Jokowi

    Bukan Lagi Presiden, Denny Siregar: Partai Cuma Basa-basi Ingin Rekrut Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Setelah pemecatan Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan PDI Perjuangan (PDIP) pada 16 Desember 2024, muncul spekulasi mengenai langkah politik selanjutnya yang akan diambil oleh presiden ke-7 RI tersebut. 

    Salah satu isu yang beredar adalah kemungkinan Jokowi merapat ke Partai Golkar.

    Menanggapi spekulasi ini, pegiat media sosial Denny Siregar menyatakan bahwa keinginan partai-partai untuk merekrut Jokowi saat ini hanya sebatas basa-basi. 

    Menurutnya, jika partai-partai tersebut serius ingin merekrut Jokowi, seharusnya hal itu dilakukan sejak lama. 

    “Waktu jadi Presiden, kemungkinan besar banyak partai ingin merekrut. Bukan karena kepintarannya, tapi karena ingin mencicipi kekuasaan,”kata Denny Siregar.

    Denny menambahkan bahwa selama menjabat sebagai presiden, banyak partai yang ingin merekrut Jokowi bukan karena kepintarannya, melainkan untuk mencicipi kekuasaan. 

    “Sekarang, partai-partai itu cuman basa basi. Kalau mau rekrut, udah dari kemaren doi di sana,”pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, menyampaikan bahwa partainya telah resmi memecat Jokowi beserta anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Pemecatan ini dilakukan karena dianggap tidak sejalan dengan cita-cita partai. 

    Menanggapi pemecatan tersebut, Partai NasDem menyatakan keterbukaannya untuk menerima siapa saja, termasuk Jokowi dan Gibran.  

    Sementara itu, Partai Golkar melalui Ketua Umumnya, Bahlil Lahadalia, menyatakan siap menerima Jokowi setelah dipecat dari PDIP. 

  • Gugatan Muflihun Dinilai Tak Berdasar, Tim Agung-Markarius Ajak Jaga Kondusifitas di Pekanbaru

    Gugatan Muflihun Dinilai Tak Berdasar, Tim Agung-Markarius Ajak Jaga Kondusifitas di Pekanbaru

    FAJAR.CO.ID, PEKANBARU — Ketua Tim Pemenangan Agung Nugroho-Markarius Anwar, Ayat Cahyadi, menilai gugatan sengketa Pilkada Pekanbaru yang diajukan oleh pasangan calon Muflihun-Ade Hartati tidak akan membuahkan hasil. Menurut Ayat, dalil yang diajukan dalam sengketa tersebut bersifat subjektif dan sarat kepentingan pribadi.

    “Tuduhan Muflihun kepada KPUD Pekanbaru itu sangat tidak obyektif dan mengada-ada. Mana mungkin KPUD berpihak pada salah satu kandidat hanya karena formulir C6. Banyak mata yang mengawasi, jadi tuduhan itu jelas tanpa dasar,” ujar Ayat dalam keterangan pers kepada awak media, Senin (16/12) malam.

    Ayat menekankan bahwa selisih suara antara pasangan Agung-Markarius dan Muflihun-Ade sangat signifikan. Berdasarkan penetapan yang dilakukan KPUD Pekanbaru, selisih suara di antara kedua pasangan calon mencapai 91.566 suara atau sekitar 26 persen. Menurutnya, angka ini terlalu besar untuk memenuhi syarat formal dalam pengajuan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “MK pasti akan melihat syarat ambang batas terlebih dahulu. Dengan selisih suara sebesar 26 persen, saya yakin gugatan sengketa yang diajukan Muflihun akan ditolak. Itu hanya akan berakhir sia-sia,” jelas Ayat.

    Lebih lanjut, Ayat meminta pasangan Muflihun-Ade untuk menerima hasil Pilkada dengan lapang dada. Ia berharap semua pihak dapat bersama-sama menjaga situasi kondusif di Kota Pekanbaru. Menurutnya, setelah kontestasi Pilkada selesai, saatnya seluruh elemen masyarakat kembali mempererat tali persatuan.

  • Penghargaan Terhadap Budaya Bukan Sekadar Kenakan Pakaian Adat dan Gelontorkan Anggaran Saja

    Penghargaan Terhadap Budaya Bukan Sekadar Kenakan Pakaian Adat dan Gelontorkan Anggaran Saja

    “Sayangnya provinsi tidak pernah hadir, di situ kita lihat bagaimana meramu kehebatan budaya kita luar biasa. Budaya Toraja, Bugis, Mandar, dan budaya-budaya lain. Termasuk budaya Kajang, Tolotang, dan budaya lain yang begitu lengkap kita miliki,” ujar Danny.

    Sudirman pun menimpali. Sama seperti Danny, ia menggembar-gemborkan rekam jejaknya saat menjabat Wakil Gubernur dan Gubernur Sulsel.

    “Selama kita menjabat gubernur. Saya memberikan penganggaran Toraja itu Rp1,1 triliun selama periode kami. Ini salah satu yang terbesar yang ada di Sulsel selama ini,” kata Sudirman.

    Ia juga mengungkit subsidi penerbangan menuju Toraja. Serangkaian hal tersebut, dinilainya sebagai bagian dari kepedulian terhadap budaya dan keberagaman.

    “Apakah itu kemudian mencerminkan bahwa kita tidak memperhatikan bagaimana wilayah-wialayah di Toraja?” ucap Sudirman.

    Bagaimana Faktanya?

    Klaim Danny dan Sudirman tidak sepenuhnya keliru. Tapi apakah semuanya benar?

    Danny pada 2023 meresmikan dua kapal pinisi. Itu program Dinas Pariwisata Makassar yang menghabiskan anggaran Rp7,9 miliar.

    Letaknya di Center Point of Indonesia atau CPI, Makassar. Di lokasi yang sama, ada juga rumah tongkonan yang dimaksud Danny.

    Begitu pula dengan F8, PT F8 bekerja sama dengan Pemkot Makassar tiap tahunnya menggelar festival itu dengan memberi ruang pada kebudayaan lokal untuk ditampilkan. Selama Sudirman menjabat Gubernur Sulsel, ia tak pernah sekali pun menghadiri acara tersebut.

    Sementara pengakuan Sudirman menggelontorkan anggaran Rp1,1 triliun untuk pembangunan Toraja dan subsidi penerbangan, memang kerap ia dengungkan. Beberapa sumber menyebut Pemprov Sulsel kerap mengucurkan bantuan keuangan ke Toraja maupun Toraja Utara.

  • Jokowi dan Keluarganya Dipecat PDIP, Teddy Gusnaidi: Sama Sekali Tidak Ada Pengaruhnya

    Jokowi dan Keluarganya Dipecat PDIP, Teddy Gusnaidi: Sama Sekali Tidak Ada Pengaruhnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau Jokowi dan Wapres yang sekaligus putranya sendiri Gibran Rakabuming Raka beserta Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution yang juga menantunya dipecat secara resmi dari PDI Perjuangan. 

    Pemecatan itu direspon berbagai pihak. Salah satunya dari Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi. 

    Menurutnya, pemecahan itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap negara maupun kebijakan pemerintah.

    ”Pak Jokowi dan Pak Gibran dipecat sebagai anggota Partai oleh Partainya, itu adalah urusan internal partai itu sendiri dan sama sekali tidak berpengaruh apapun terhadap negara maupun kebijakan di negara ini,” kata Teddy Gusnaidi, dalam akun X, Selasa, (17/12/2024).

    “Jokowi tetap mantan Presiden RI, Gibran tetap Wakil Presiden RI. Jokowi masih dengan kegiatannya yang padat, Gibran masih dengan kegiatan kenegaraannya yang padat,” lanjutnya.

    Dia menyentil PDI Perjuangan yang sok ramai sendiri dalam mempublikasikan pemecatan Jokowi, Gibran dan Bobby.

    “Jadi sama sekali tidak ada yang berubah dan sama sekali tidak ada pengaruhnya. Tapi kok ramai? Loh? yang ramai kan mereka sendiri, mereka yang publikasikan, mereka yang asik sendiri, mereka yang menuding sendiri, mereka yang heboh sendiri dan nanti mereka juga yang puas sendiri,” tuturnya. 

    “Biarkan saja orang lagi memuaskan diri sendiri, jangan diganggu,” tandasnya. 

    Sebelumnya, Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menyebut, terdapat 30 kader yang dipecat PDIP.