Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • MK Hapus Syarat PT 20 Persen untuk Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Begini Alasannya

    MK Hapus Syarat PT 20 Persen untuk Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Begini Alasannya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Syarat ambang batas partai dalam mengusung calon presiden dan calon wakil presiden yang selama ini ditetapkan sebesar 20 persen akhirnya ditiadakan.

    Itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus aturan tentang syarat ambang batas atau Presidential Threshold (PT) sebesar 20 persen.

    Hal demikian tertuang saat MK memutuskan sidang gugatan bernomor 62/PUU-XXII/2024 dengan Enika Maya Oktavia selalu pemohon, Kamis (1/2).

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam persidangan, dilansir jpnn, Kamis.

    Diketahui, ketentuan PT 20 persen tertuang dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

    MK, kata Suhartoyo, menyatakan norma Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

    “Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Suhartoyo.

    MK dalam pertimbangannya juga menilai aturan PT bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, serta melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan.

    “Rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden berapa pun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,” ujar Wakil Ketua MK Saldi Isra saat membacakan pertimbangan hukum perkara bernomor 62/PUU-XXII/2024.

    MK menilai dalam pertimbangannya bahwa mempertahankan ambang batas minimal seperti diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu membuat kedaulatan rakyat terhalang.

  • Ahok Tiba-tiba Mesra dengan Anies, Loyalis Jokowi: Ndak Punya Harga Diri?

    Ahok Tiba-tiba Mesra dengan Anies, Loyalis Jokowi: Ndak Punya Harga Diri?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisaris PT Pelni Kristia Budhyarto atau Dede Budhyarto menyentil Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tiba-tiba mesra dengan Anies Baswedan belum lama ini.

    Bahkan Dede Budhyarto yang dikenal sebagai Loyalis Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini mempertanyakan harga diri Ahok. “Ahok @basuki_btp ndak punya harga diri?,” kata Kang Dede-sapaannya, dalam Akun X, Kamis, (2/1/2024).

    Menurutnya, Ahok memang tak memiliki harga diri karena melihat dari jejak karier politik Ahok yang kata dia lompat dari partai ke partai lainnya. Bahkan dia juga menyentil Anies Baswedan sebagai gelandangan politik.

    “Iya sih. Kalau punya ndak mungkin dari Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) lompat ke Golkar, hinggap di Gerindra mencolok di PDI-P. Demi syahwat politiknya kini berangkulan dengan gelandangan politik,” ujarnya.

    Lebih jauh kata dia, kedekatan itu tidaklah etis terlebih Anies yang pernah menghancurkan Ahok dengan politik identitas di Pilkada DKI Jakarta 2017. “@aniesbaswedan yang pernah menghancurkan harga dirinya dengan politik identitas pada Pilkada DKI 2017. *Kutu loncat,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ahok dan Anies bertemu dalam rangka perayaan malam tahun baru 2025 di Pemprov DKI Jakarta. Keduanya nampak duduk bersebelahan dan sempat saling berbisik. Mereka juga sempat berpose bersama. Keduanya juga sama-sama mengenakan setelan batik.

    Ahok dan Anies sama-sama memberikan kode akan memberikan kejutan kepada publik. “Tunggu tanggal mainnya. Nanti dong, kan sudah dibilang tunggu. Kalau tunggu, ya, harus tunggu dong kita,” ungkap Anies kepada media.

  • Anies dan Ahok Akur di 2025, Adi Prayitno: Seakan Tak Pernah Terjadi Apapun di Pilkada Jakarta 2017

    Anies dan Ahok Akur di 2025, Adi Prayitno: Seakan Tak Pernah Terjadi Apapun di Pilkada Jakarta 2017

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menunjukkan keakrabannya. Hal itu menuai sorotan.

    Pengamat Politik, Adi Prayitno mengatakan, hal tersebut menunjukkan. Bahwa berpolitik tak perlu rusuh.

    “Nah, kan. Berpolitik ga perlu rusuh-rusuh amat. Apalagi pake ayat segala,” kata Adi dikutip dari unggahannya di X, Kamis (2/1/2025).

    Ketimbang saling ngotot. Ia menyebut berpolitik mestinya santai saja.

    “Bawa santai-santai aja urusan politik,” ujarnya.

    Hal tersebut, dinilainya terbukti dari Ahok dan Anies. Ia juga mengungkit rivalitas Anies dan Ahok di Pilkada 2017.

    “Buktinya 2 sosok ini akur di 2025, seakan tak pernah terjadi apapun di pilkada Jakarta 2017 lalu,” ucapnya.

    Diketahui keduanya berkumpul di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12). Para mantan Gubernur DKI Jakarta hadir dalam acara JakASA.

    Mulai dari Sutiyoso, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Djarot Saiful Hidayat, hingga Anies Baswedan.

    Mereka hadir tampak akrab. Anies Baswedan dan Ahok duduk bersebelahan. saat sesi acara dimulai. Ahok dan Anies terlihat berbincang akrab saat duduk berbincang.

    Kemudian, saat sesi konferensi pers, keduanya saling melempar candaan saat ditanya mengenai topik apa saja yang dibicarakan. Mulanya Anies menunding bahwa seakan media yang membuat hubungannya dengan Ahok tak mesra.

    “Kan kalian yang bikin gak mesra,” kata Anies.
    (Arya/Fajar)

  • Ahok Tiba-tiba Mesra dengan Anies, Loyalis Jokowi: Ndak Punya Harga Diri?

    Ahok dan Anies Baswedan Bersua, Ada Apa di Balik Pertemuan Ini?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kembali menjadi sorotan usai mengisyaratkan adanya kejutan yang melibatkan Anies Baswedan dalam waktu dekat. Meski tetap bungkam terkait detailnya, Ahok tidak menutup kemungkinan akan kembali bertemu dengan Anies.

    Dalam wawancara dengan wartawan pada Rabu (1/1/2025), Ahok menghindari pembicaraan tentang politik. Ketika ditanya soal kejutan yang dimaksud, ia dengan tegas mengatakan, “Nggak bicara politik.” Namun, Ahok mengungkapkan peluang untuk bertemu lagi dengan Anies setelah kehadirannya bersama di acara Bentang Harapan JakASA yang berlangsung pada malam tahun baru.

    “Nanti lihat aja,” ujarnya singkat ketika ditanya kapan pertemuan itu akan terjadi.

    Momen kebersamaan Ahok dan Anies di acara Bentang Harapan JakASA di Balai Kota Jakarta menjadi perhatian. Dalam acara tersebut, keduanya tampak akrab, bahkan berbincang-bincang secara pribadi. Ketika wartawan menanyakan isi percakapan mereka, Anies dengan nada bercanda mengatakan, “Pak Ahok ditanyain bisikin apa? Saya bilang bisikannya…” sambil menepuk pundak Ahok.

    Ahok pun memberikan respons yang sama misteriusnya. “Bulan depan, tunggu aja,” ucapnya sembari mendekat ke arah Anies.

    Anies kemudian menimpali dengan gaya santai, “Tunggu, tunggu tanggal mainnya. Nanti dong, kan sudah dibilang tunggu. Kalau tunggu ya harus tunggu dong kita.”

    Interaksi hangat ini menjadi menarik karena keduanya pernah menjadi rival dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Keakraban mereka di acara publik ini memunculkan spekulasi di kalangan masyarakat tentang kemungkinan kolaborasi atau isu besar yang melibatkan keduanya.

  • Fahri Hamzah Menilai Politik Liberal Banyak Korbankan Konsolidasi Nasional

    Fahri Hamzah Menilai Politik Liberal Banyak Korbankan Konsolidasi Nasional

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menilai politik liberal yang berkembang di Indonesia selama ini telah mengorbankan semangat konsolidasi dan keharmonisan nasional.

    Dalam diskusi “Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025” yang digelar di Jakarta, Rabu, Fahri menyampaikan bahwa politik liberal cenderung menciptakan situasi “centang perenang” yang memicu perpecahan di antara anak bangsa.

    “Politik liberal memungkinkan kita diadu, bertengkar, dan saling menghina, padahal efeknya tidak signifikan,” ujar Fahri.

    Ia menegaskan pentingnya mengembalikan politik Pancasila sebagai narasi besar untuk memperkuat persatuan.

    Menurutnya, perkembangan teknologi dan kebebasan media sosial justru memperparah polarisasi dengan menjadi wadah saling menegasikan.

    “Hal ini memprihatinkan, bahkan sampai menyinggung pemimpin bangsa,” kata Fahri.

    Fahri juga menyoroti godaan bagi sejumlah negara untuk meniru sistem pemerintahan China yang dinilai berhasil membawa kemajuan pesat. Namun, ia mengingatkan bahwa kecenderungan tersebut dapat memunculkan sikap otoriter.

    “Pada saat yang sama, ada orang yang tergoda untuk menjadi otoriter,” ujarnya.

    Di sisi lain, Fahri mengkritik negara-negara Barat yang menganut politik liberal karena dinilai gagal mengonsolidasikan bangsanya. Peperangan yang terjadi, menurutnya, meruntuhkan moral negara-negara tersebut sebagai negara demokrasi.

    Fahri mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin konsolidasi nasional dengan komando politik yang berlandaskan jati diri bangsa. Langkah tersebut, menurutnya, penting untuk membangun kekuatan Indonesia di masa depan.

  • Anies dan Ahok Akur di 2025, Adi Prayitno: Seakan Tak Pernah Terjadi Apapun di Pilkada Jakarta 2017

    Anies dan Ahok Siapkan Kejutan, Pengamat: Mereka Sama-sama sebagai Korban Ketamakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan antara para Mantan Gubernur DKI Jakarta yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Anies Baswedan dalam rangka perayaan malam tahun baru 2025 di Pemprov DKI Jakarta menyita perhatian publik.

    Keduanya nampak duduk bersebelahan dan sempat saling berbisik. Mereka juga sempat berpose bersama. Keduanya juga sama-sama mengenakan setelan batik.

    Kedekatan keduanya pun terabadikan. Tak sedikit yang mengapresiasi kehangatan pertemuan tersebut.

    Diketahui, pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, Ahok dan Anies berlawanan. Ahok berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat dan Anies dengan Sandiaga Uno.

    Pemerhati Sosial dan Politik, Jhon Sitorus menyebut pertemuan keduanya jadi momen langka dan bersejarah.

    “Momen langka dan bersejarah. Ketika Ahok dan Anies Baswedan 1 frame dalam acara tahun baru Pemprov Jakarta. Kita harus mengesampingkan ego, karena lawan kita adalah raksasa yang tamak kekuasaan,” kata Jhon dalam Akun X-pribadinya, Selasa, (31/12/2024).

    Sementara itu, Pakar Komunikasi Universitas Airlangga, Prof Henry Subiakto menyebut Ahok dan Anies sama-sama sebagai korban ketamakan.

    “Saya salut dengan tokoh-tokoh yang pernah bersaing bahkan berkonflik tatkala berpolitik di ibu kota. Namun di malam Tahun Baru 2025 tokoh tokoh itu bisa ‘bersatu’ berkumpul bersama,” ungkap Prof Henri.

    “Seolah mereka ingin menyampaikan pesan bahwa mereka semua itu adalah sama-sama sebagai korban ketamakan tokoh yang ingin mengcengkeram kekuasaan dengan politisasi untuk kepentingan diri dan keluarganya. Selamat tahun Baru dengan Kesadaran Politik Yang Baru pula,” tambahnya.

  • Jokowi Masuk Finalis Pemimpin Terkorup Dunia Versi OCCRP, Warganet: Makanya Dia Takut Jika Anies Jadi Presiden

    Jokowi Masuk Finalis Pemimpin Terkorup Dunia Versi OCCRP, Warganet: Makanya Dia Takut Jika Anies Jadi Presiden

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nama Mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi kini kembali jadi perbincangan hangat publik.

    Bukan karena prestasi, akan tetapi Presiden ke-7 RI itu masuk ke dalam daftar finalis pemimpin dunia paling korup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

    OCCRP sendiri diketahui merupakan lembaga independent yang berfokus pada jurnalisme investigasi terbesar di dunia.

    Terkait hal itu warganet di berbagai platform media sosial pun turut heboh. Tampak nama Jokowi jadi trending topik di media sosial X.

    “Kenapa Jokowi takut jika @aniesbaswedan jadi Presiden? Karena taktik pemberantasan korupsi yang dirancang Anies adalah: Pemiskinan koruptor, semua asetnya diambil oleh negara dan setelah dia keluar penjara dia jadi tak punya apa2. Karena koruptor itu paling takut dengan kemiskinan,” tulis pegiat media sosial bercentang biru @regar_op0sisi, dikutip Selasa (31/12/2024).

    Untuk diketahui, OCCRP merilis sederet finalis yang masuk ke dalam Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

    Presiden Suriah Bashar Al Assad yang telah digulingkan baru-baru ini menjadi pemenang Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption. Namun, terdapat tokoh dunia lain yang juga masuk kategori tersebut, salah satunya Jokowi.

    Selain Jokowi, pemimpin dunia lainnya yang juga masuk nominasi pemimpin terkorup di antaranya, Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina dan pengusaha asal India Gautam Adani.

  • Cawe-cawe Kontestasi Politik, Hasto: Partai Coklat Sangat Powerfull

    Cawe-cawe Kontestasi Politik, Hasto: Partai Coklat Sangat Powerfull

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto terkait kasus Formula E yang sempat menyerat Anies Baswedan kembali viral di media sosial.

    Dalam pernyataannya itu, Hasto mengungkap ada peran dari mantan Presiden Jokowi dalam kasus ini.

    Hasto Kristiyanto dalam video yang tayang di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored dengan judul “Connie Sebut Sekjen PDIP Segera Tersangka, Hasto Ungkap Jokowi Otak Kriminalisasi Anies”

    Kemudian diunggah ulang klip-klip podcast tersebut oleh akun X @Boediantar4 kembali menjadi perbincangan.

    “Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan, sehingga itu nyata kasus Formula E itu kriminalisasi dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung,” kata Hasto.

    Lanjut, menurutnya kriminalisasi Anies Baswedan merupakan perintah dari Joko Widodo.

    “Saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi,” ujarnya.

    Hasto juga mengungkapkan peran partai coklat di kontestasi politik tanah air. Misalnya di beberapa provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara.

    “Partai Coklat yang bermain sama seperti di Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara itu Partai Coklat Super Powerfull, karena mereka punya agenda politik, terhadap apa? Aliansi dan kekuasaan sang raja,”sebutnya.

    Karena unggahan ulang ini, banyak kemudian netizen yang memberikan tanggapannya dengan menyebut

    “Kl statement hasto ini termasuk framing jahat, silakan dilaporkan sj, termasuk pernah minta jbtn presiden 3 periode, biar clear & tdk hny menyangkal @jokowi @PDI_Perjuangan @aniesbaswedan,” tulis komentar akun @AbdiNata035.

  • Perintahkan Tambah Suara Anggota DPRD Sulsel Andi Tenri Abeng, DKPP Sanksi Ketua KPU Bone

    Perintahkan Tambah Suara Anggota DPRD Sulsel Andi Tenri Abeng, DKPP Sanksi Ketua KPU Bone

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi  Peringatan Keras Terakhir kepada Ketua KPU Kabupaten Bone, Yusran Tajuddin, dalam sidang pembacaan putusan atas delapan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sidang berlangsung di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (30/12/2024).  

    Yusran Tajuddin menjadi Teradu dalam tiga perkara sekaligus, yaitu perkara Nomor 195-PKE-DKPP/VIII/2024, 205-PKE-DKPP/IX/2024, dan 233-PKE-DKPP/IX/2024.

    Ia terbukti memerintahkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tellu Siattinge untuk memberikan 50 suara kepada seorang calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Andi Tenri Abeng.  

    Meski tidak ditemukan fakta adanya pergeseran suara, DKPP menilai tindakan Yusran melanggar prinsip kejujuran, profesionalitas, dan akuntabilitas.  

    “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu I Yusran Tajuddin selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Bone dalam Perkara Nomor 195-PKE-DKPP/VIII/2024, Perkara Nomor 205-PKE-DKPP/IX/2024, dan Perkara Nomor 233-PKE-DKPP/IX/2024 terhitung sejak Putusan ini dibacakan,” ucap Ketua Majelis, Ratna Dewi Pettalolo, saat membacakan amar putusan.  

    Sidang ini juga memutuskan perkara lainnya yang melibatkan 23 penyelenggara Pemilu sebagai Teradu.

    Hasilnya, DKPP menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada lima orang, Peringatan Keras kepada delapan orang, dan Peringatan Keras Terakhir kepada satu orang.

    Sementara itu, sembilan Teradu dinyatakan tidak terbukti melanggar KEPP dan mendapatkan rehabilitasi nama baik.  

  • MKD Ingin Periksa Rieke Diah Pitaloka, Aria Bima PDIP: Jangan Latah, Bisa-bisa Dibubarkan

    MKD Ingin Periksa Rieke Diah Pitaloka, Aria Bima PDIP: Jangan Latah, Bisa-bisa Dibubarkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk memeriksa anggota Fraksi PDIP DPR RI, Rieke Diah Pitaloka dalam dugaan pelanggaran kode etik menuai pro kontra.

    Pasalnya, dugaan pelanggaran kode etik dimaksud terkait dengan pernyataan Rieke terkait usulan penundaan penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.

    Karena itu, MKD diingatkan agar tak mengintervensi hak imunitas anggota legislatif, dalam menyuarakan aspirasinya secara kritis.

    Peringatan tersebut disuarakan politikus PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyusul perkembangan politik belakangan ini.

    “Kalau cara menyampaikan hal-hal yang kritis ini kemudian MKD ikut-ikut mengintervensi hak imunitas anggota dewan, enggak bisa. Saya percaya MKD tidak latah kemudian setiap anggota DPR dipanggil,” ujar Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12).

    Aria Bima menyatakan pandangannya merespons rencana MKD DPR RI memanggil anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka terkait dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataannya yang muncul di media sosial.

    Dalam potongan video Rieke mengeluarkan pernyataan tentang penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Pernyataan tersebut ada yang menilai provokatif, sehingga kemudian Rieke diadukan ke MKD.

    “Saya memprotes itu, MKD jangan latah menanggapi hal-hal yang dilontarkan anggota dewan, bisa-bisa MKD yang dibubarkan,” ucapnya.

    Dia menyebut bahwa MKD DPR RI sepatutnya menempatkan diri pada tugas, porsi, dan kewenangan dalam menjaga kehormatan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. “Dewan ini terhormatnya ada dua, keputusan kelembagaan dan juga perilaku anggota dewan,” katanya.