Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Anas Urbaningrum Singgung Kuasa Amplop di Pilkada Langsung

    Anas Urbaningrum Singgung Kuasa Amplop di Pilkada Langsung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum sepakat Pemilihan Kepala Daerah langsung dievaluasi. Bahkan kata dia, wacana evaluasi pilkada langsung sudah berlangsung sejak beberapa waktu silam.

    “Setuju. Memang penting untuk dilakukan. Bahkan evaluasi tentang pilkada langsung sudah berlangsung sejak beberapa waktu silam. KPU pun sebetulnya diberi tugas untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilu setiap kali usai seluruh prosesnya,” tulis Anas Urbaningrum dalam keterangannya di X, Sabtu (14/12/2024).

    Faktanya, lanjut mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu, pilkada langsung ada plus dan minusnya. Dalam beberapa hal makin brutal dengan intervensi kuasa amplop. Makin padat modal. Mungkin juga faktor lain. Hampir sama dengan pemilu nasional pada Februari silam.

    “Yang paling pokok adalah terkait produktivitas pemerintahan lokal —Pemda— hasil pilkada. Ini isu terpenting : hasilnya untuk kemajuan daerah dan perbaikan hidup rakyat. Termasuk sinergi dgn Pemerintah,” jelasnya.

    Anas mengatakan, sebaiknya evaluasi dilakukan secara menyeluruh. Dipandu dengan tradisi akademik yang kuat. Hasil kajian akademik yang obyektif dan konprehensif itulah yang kemudian masuk pada proses politik. Proses politik pada aras publik, yakni konsultasi publik. Lalu dilanjutkan pada proses politik di badan perwakilan. Ini urusan partai-partai, Pemerintah dan parlemen.

    “Sebaiknya dihindari model yang sebaliknya. Yakni, disimpulkan dulu, baru kemudian dicarikan justifikasinya. Lebih baik jangan langsung pada kesimpulan dikembalikan ke DPRD. Kesimpulan itu adalah hasil ujungnya, jika memang lewat kajian yg obyektif dan komprehensif, serta konsultasi publik, ada rekomendasi seperti demikian,” papar Anas.

  • Mahfud MD Sebut Pilkada Langsung Mahal dan Jorok

    Mahfud MD Sebut Pilkada Langsung Mahal dan Jorok

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Tara Negara, Mahfud MD mendukung wacana yang diembuskan Presiden Prabowo Subianto terkait kepala daerah dipilih DPRD.

    Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan itu menilai wacana tersebut bagus. Di sisi lain, ia menyebut Pilkada langsung sebagai hal jorok dan mahal.

    “Menurut saya ini bagus, dalam arti perlu ada evaluasi apakah pemilihan kepala daerah harus kembali dilakukan oleh DPRD atau tetap langsung. Pilkada sekarang mahal dan, terus terang, jorok,” kaya Mahfud di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Yogyakarta, Jumat (13/12).

    Menurutnya, bahwa sistem pemilihan kepala daerah oleh DPRD bukan hal baru di Indonesia. Pernah diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Namun, undang-undang tersebut segera dicabut melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam waktu singkat karena situasi politik yang memanas kala itu.

    “Undang-undangnya sempat disahkan, tetapi dalam dua hari dicabut lagi karena pertimbangan politik,” terang Mahfud

    Sebelumnya, usulan itu disampaikan Prabowo. Saat menghadiri Hari Ulang Tahun ke-60 Partai Golkar.

    “Saya melihat negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India menggunakan sistem ini. Mereka lebih efisien, cukup memilih anggota DPRD yang kemudian memilih kepala daerah,” kata Prabowo.

    Padahal, menurutnya, uang tersebut bisa dialokasikan untuk hal lain. Misalnya pendidikan.

    “Kita bisa gunakan uang itu untuk memperbaiki sekolah, irigasi, atau memberi makan anak-anak kita,” jelas Prabowo.
    (Arya/Fajar)

  • Sambut Pemimpin Baru, Ini Petuah Ketua FKUB Sulsel

    Sambut Pemimpin Baru, Ini Petuah Ketua FKUB Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Prof KH Muammar Bakry menyebut, usai Pilkada serentak yang baru saja digelar di Sulsel, masyarakat harus kembali bersatu dan saling merangkul.

    Hal tersebut diungkapkan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Selatan (Sulsel) itu usai membuka acara dialog akhir tahun di di Vasaka Hotel, Jl AP Pettarani, Kota Makassar, Sabtu (14/12/224).

    “Tentu kita berharap Sulsel tetap kondusif. Apalagi kita akan menyambut pemimpin baru,” ujar Prof Muammar.

    Dikatakan Prof Muammar, masyarakat harus menerima secara terbuka siapapun yang terpilih sebagai pemimpin. Meskipun itu bukan pilihan politiknya.

    “Siapapun yang ditetapkan KPU, kita tentu harus terima sebagai warga negara, kita harus terima dengan lapang dada,” terangnya.

    Ia menegaskan bahwa demi kerukunan antar masyarakat dan ummat, setelah penetapan resmi dari KPU mestinya tidak ada lagi pembahasan nomor-nomor pasangan calon (Paslon).

    “Tidak ada lagi nomor setelah ini, karena pemimpin terpilih adalah pemimpin kita semua,” tukasnya.

    Prof Muammar bilang, bukan hanya masyarakat yang mesti menjaga kerukunan, tapi juga pemimpin terpilih harus bisa memberikan pelayanan terbaik.

    “Kami berharap pemimpin yang dipilih rakyat dapat mengayomi seluruh komponen masyarakat Sulsel,” sebutnya.

    Selaras dengan itu, kata Prof Muammar, FKUB Sulsel mengadakan dialog akhir tahun untuk menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah keragaman, serta mempererat persatuan menjelang tahun 2025.

    Sekadar diketahui, dialog tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulsel Muh Tonang, Kaban Kesbangpol Sulsel Ansyar, dan berbagai Majelis Umat dari berbagai lintas agama di Sulsel.

  • Parpol Sambut Baik Usulan Prabowo, Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Parpol Sambut Baik Usulan Prabowo, Kepala Daerah Dipilih DPRD

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Partai politik menyambut baik usulan Presiden RI Prabowo Subianto, mengenai pemilihan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Ini dianggap lebih efektif, efisien, dan cukup mewakili aspirasi rakyat.

    Ketua DPD PAN Kota Makassar, Hamzah Hamid juga melontarkan hal yang sama. Kat dia, saat ini banyak tokh masyarakat yang gelisah melihat proses demokrasi yang berjalan secara umum.

    Dia menganggap Prabowo sudah mempertimbangkan dengan matang sebelum menyampaikan hal itu di hadapan umum.

    “Banyak tokoh masyarakat yang melihat demokrasi sekrang ini bisa rusak kalau dibiarkan terus. Saya kira Pak Prabowo tidak asal ngomong begitu saja, pati sudah mendengar informasi dari bawah,” kata Hamzah Hamid kepada wartawan, Jumat (13/12/2024).

    Anggota DPRD Sulsel itu mengaku, mengenai upaya penghematan anggaran negara, pemilihan melalui DPRDjuga akan menghemat banyak anggaran. Kata dia, anggaran Pilkada yang besar seharusnya bisa menambah biaya pembayaran hutang negara.

    “Soal menghemat, saya rasa memang benar. Ini bukan karea saya orang partai dan anggota DPRD ya, ini semata-mata menilai itu. Apalagi negara kita ini dalam kondisi tidak baik-baik saja, banyak menanggung beban hutang dan biaya Pilkada ini sangat besar,” tuturnya.

    Dia menambahkan, masyarakat semakin pragmatis. yang awalnya memilih dengan tulus dan ikhlas, sekarang sudah tidak lagi. “Sekarang ini mereka bertanya dulu “ada ji kah?” Jadi saya kira ini perlu kajian mendalam,” tambahnya.

    Hamzah juga menganggap, hal ini bisa berdampak baik ke dalam pemerintahan. Kata dia, pemerintah sudah melakukan uji coba dengan mengutus Penjabat (Pj) kepala daerah. Bahkan beberapa Pj sukses menjadi lebih baik.

  • Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Dukung Prabowo Evaluasi Pilkada Langsung

    Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Dukung Prabowo Evaluasi Pilkada Langsung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Usulan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana untuk mengevaluasi Pilkada langsung mendapat dukungan dari Affandi Affan, Praktisi Hukum sekaligus Sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah.

    Menurutnya, meskipun Pilkada langsung telah memberikan kontribusi besar bagi demokrasi, sistem ini menghadapi tantangan signifikan, termasuk biaya yang sangat tinggi dan ketidakefisienan dalam prosesnya.

    “Pilkada langsung sering menguras anggaran negara dan menambah beban ekonomi bagi calon serta masyarakat,” ujar Affandi dalam keterangannya, Sabtu (14/12/2024).

    Langkah evaluasi ini dianggap perlu untuk menjaga keberlanjutan demokrasi yang lebih efisien dan berbiaya rendah. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional untuk penataan ulang sistem pemerintahan daerah, sementara UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada membuka ruang untuk melakukan perbaikan guna mengatasi masalah yang ada.

    Dalam perspektif teori hukum progresif oleh Prof. Satjipto Rahardjo, hukum harus beradaptasi dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.

    “Evaluasi ini diharapkan mampu menghasilkan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat tanpa mengorbankan prinsip demokrasi,” kata Affandi.

    Evaluasi Pilkada langsung ini, menurutnya, merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem pemilihan yang lebih efisien, mengurangi pemborosan anggaran, dan meningkatkan kualitas pemimpin daerah, sekaligus menjaga stabilitas politik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi Indonesia.

  • Munafri Unggah Video Ucapkan Selamat ke Danny Pomanto

    Munafri Unggah Video Ucapkan Selamat ke Danny Pomanto

    Munafri Unggah Video Ucapkan Selamat ke Danny Pomanto

  • Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Saleh Daulay: Karena dari Presiden, Persetujuan Telah Didapat 50 Persen

    Prabowo Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD, Saleh Daulay: Karena dari Presiden, Persetujuan Telah Didapat 50 Persen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — – Pernyataan Presiden Prabowo yang mengusulkan agar kepala daerah dipilih lewat DPRD kini jadi sorotan.

    Seperti diketahui, pada perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pemilihan kepala daerah cukup dilakukan DPRD. Menurutnya hal tersebut lebih efisien dan tidak mengeluarkan banyak biaya.

    Terkait hal itu, Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan, partainya mengapresiasi pernyataan Prabowo terkait pelaksanaan Pilkada di Indonesia.

    “Pemikiran serupa sebetulnya sudah lama dibahas di internal PAN. Hanya saja, kami tentu perlu melakukan kalkulasi lebih detail sebelum menyampaikannya ke publik,” kata Saleh kepada fajar.co.id, Jumat (13/12/2024).

    “Kalau ini, Presiden yang memulai mengangkat wacana ini. Kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh parpol yang ada. Dan sekarang ini pun sudah pasti disambut dan diperbincangkan secara internal di masing-masing parpol,” sambung Ketua Komisi 7 DPR RI itu.

    PAN, lanjut Saleh, secara umum mendukung pemilihan kepala daerah yang lebih simpel dan sederhana. Apalagi, kita sudah pernah menerapkannya. Hasilnya, tidak jauh berbeda dengan kepala-kepala daerah yang ada saat ini. Mereka yang dipilih melalui DPRD banyak juga yang berprestasi. Bahkan, banyak yang legendaris dan masih dikenang sampai sekarang.

    “Soal kinerja kepala daerah, tidak diukur dari mekanisme pemilihannya. Tetapi justru lebih pada hasil kerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Kalaupun dia dipilih secara langsung oleh masyarakat, kalau tidak bisa bekerja malah tidak ada gunanya. Hari ini, kita menemukan banyak tipe kepala daerah yang seperti ini,” urai legislator dari Dapil Sumut II tersebut.

  • HUT ke-66 Partai Golkar, Nurdin Halid: Harus Evaluasi Ketua Golkar Berkinerja Buruk

    HUT ke-66 Partai Golkar, Nurdin Halid: Harus Evaluasi Ketua Golkar Berkinerja Buruk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar merayakan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, pada Kamis, 12 Desember 2024.

    Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 5.000 kader partai, termasuk anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, pengurus DPP, DPD I, DPD II, organisasi masyarakat, serta simpatisan.

    Hadir dalam acara tersebut, HAM Nurdin Halid, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, bersama para anggota DPR RI lainnya dan elite partai.

    Bagi Nurdin Halid, perayaan tahun ini memiliki makna khusus karena ia hadir sebagai anggota legislatif setelah sebelumnya selalu tampil sebagai pengurus DPP.

    Nuansa Baru di Era Kepemimpinan Bahlil Lahadalia

    Nurdin Halid menyampaikan apresiasinya terhadap semangat baru yang dibawa oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Menurutnya, dominasi kader muda yang energik dan bersemangat memberikan optimisme bagi masa depan Golkar di kancah politik nasional.

    “Pak Bahlil berhasil menciptakan konsolidasi internal yang solid, dengan mengintegrasikan kader-kader muda yang penuh semangat dan menghormati kader senior. Kombinasi ini menjadi kekuatan utama Golkar dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Nurdin Halid, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dan Wakil Ketua Umum KADIN Pusat.

    Evaluasi dan Apresiasi Kinerja DPD

    Sebagai mantan Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid juga memberikan masukan strategis bagi partai. Ia menyarankan agar DPP segera melakukan evaluasi terhadap kinerja DPD I dan DPD II pasca-Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

  • HUT ke-66 Partai Golkar, Nurdin Halid: Harus Evaluasi Ketua Golkar Berkinerja Buruk

    HUT ke-60 Partai Golkar, Nurdin Halid: Harus Evaluasi Ketua Golkar Berkinerja Buruk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar merayakan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Jawa Barat, pada Kamis, 12 Desember 2024.

    Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 5.000 kader partai, termasuk anggota DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota, pengurus DPP, DPD I, DPD II, organisasi masyarakat, serta simpatisan.

    Hadir dalam acara tersebut, HAM Nurdin Halid, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, bersama para anggota DPR RI lainnya dan elite partai.

    Bagi Nurdin Halid, perayaan tahun ini memiliki makna khusus karena ia hadir sebagai anggota legislatif setelah sebelumnya selalu tampil sebagai pengurus DPP.

    Nuansa Baru di Era Kepemimpinan Bahlil Lahadalia

    Nurdin Halid menyampaikan apresiasinya terhadap semangat baru yang dibawa oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Menurutnya, dominasi kader muda yang energik dan bersemangat memberikan optimisme bagi masa depan Golkar di kancah politik nasional.

    “Pak Bahlil berhasil menciptakan konsolidasi internal yang solid, dengan mengintegrasikan kader-kader muda yang penuh semangat dan menghormati kader senior. Kombinasi ini menjadi kekuatan utama Golkar dalam mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” ujar Nurdin Halid, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dan Wakil Ketua Umum KADIN Pusat.

    Evaluasi dan Apresiasi Kinerja DPD

    Sebagai mantan Ketua Harian DPP Partai Golkar, Nurdin Halid juga memberikan masukan strategis bagi partai. Ia menyarankan agar DPP segera melakukan evaluasi terhadap kinerja DPD I dan DPD II pasca-Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

  • Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Dikhawatirkan Merusak Demokrasi

    Prabowo Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Dikhawatirkan Merusak Demokrasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana Presiden, Prabowo Subianto, untuk mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kritik tajam di media sosial.

    Salah satu kritik keras datang dari akun Twitter @Anak Ogi, yang menyebut wacana tersebut berpotensi merusak demokrasi Indonesia.

    Menurut cuitan akun tersebut, usulan ini dinilai sebagai langkah mundur dalam demokrasi, di mana rakyat kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin yang berkualitas seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Tri Rismaharini, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, atau Pramono Anung.

    Sebaliknya, pemimpin-pemimpin daerah dikhawatirkan hanya menjadi boneka yang tunduk kepada ketua DPD partai politik di daerah.

    “Prabowo bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) ingin merusak demokrasi Indonesia. Setelah gagal menciptakan kotak kosong di semua daerah, kini kepala daerah ingin dipilih DPRD. Itu artinya rakyat nggak akan dapat pemimpin seperti Ahok, Risma, Ganjar, Anies, dan Pram lagi,” tulis akun tersebut.

    Selain itu, wacana ini disebut hanya akan mendorong calon kepala daerah untuk mencari dukungan dari partai politik alih-alih mendekati rakyat.

    Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa politik uang, termasuk dalam bentuk bantuan sosial (bansos) dan amplop, justru akan semakin merajalela.

    Kritik ini menggambarkan keresahan publik bahwa wacana tersebut tidak akan menyelesaikan masalah pemilihan kepala daerah, melainkan menambah masalah baru.

    Calon kepala daerah diprediksi akan lebih fokus melobi partai politik ketimbang mendengar suara rakyat, sehingga tujuan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat terancam tergeser.