Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Pilkada Lewat DPR, Indonesia Disebut Berisiko Kembali ke Era Orde Baru

    Pilkada Lewat DPR, Indonesia Disebut Berisiko Kembali ke Era Orde Baru

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar politik, Eep Saefulloh Fatah, menyampaikan analisis kritis terkait awal masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan wacana kontroversial pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPR.

    Eep memuji pidato pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024, yang menonjolkan citra seorang pemimpin tegas dan prorakyat.

    “Mengawali tahun kepemimpinannya, Prabowo membangun citra pemimpin tegas dan prorakyat pada pidato pelantikan,” ujar Eep dalam keterangannya di aplikasi X @EepSFatah, kemarin.

    Namun, ia mempertanyakan apakah gagasan tersebut akan benar-benar terwujud dalam kepemimpinan Prabowo.

    “Tapi, apakah ketegasan dan sikap prorakyat tersebut mampu terealisasi dlm kepemimpinannya? Atau itu semua hya retorika populis belaka?,” cetusnya.

    Eep bilang, sistem pilkada langsung telah menjadi salah satu tonggak penting demokrasi Indonesia.

    Jika wacana tersebut diwujudkan, Eep menilai potensi oligarki politik akan semakin kuat.

    “Kini kita diperhadapkan dengan wacana pilkada dipilih DPR, apakah kita akan kmbali ke zaman orde baru?,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, melalui sambutannya dalam perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024), Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlu perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.

    Hal tersebut disetujui Prabowo saat mendengar pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    “Kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” kata Prabowo dilansir dari akun youtube Kabar Golkar, Jumat (13/12/2024).

  • Perselisihan Hasil Pilkada 2024, MK Diminta Selektif dan Menyaring Laporan yang Masuk

    Perselisihan Hasil Pilkada 2024, MK Diminta Selektif dan Menyaring Laporan yang Masuk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Proses penetapan suara hasil pilkada serentak 2024 telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kini, perhatian tertuju pada Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pasalnya, sejumlah pasangan calon yang tidak menerima hasil pilkada tersebut dipastikan akan mengajukan gugatan ke MK. Jumlah gugatan ke MK pun dipastikan banyak mengingat banyaknya daerah yang menggelar pilkada serentak.

    Karena itu, Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk menyaring setiap laporan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) 2024. Hal ini disampaikan Advokat Konstitusi Viktor Santoso Tandiasa mengingat banyaknya perkara perselisihan PHP Kada.

    Adapun perselisihan ini diajukan seusai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon.

    “Saya berharap Mahakamah Konstitusi tetap menjaga muruahnya seperti penanganan Pemilu 2024 kemarin, sebagai penjaga demokrasi,” kata Viktor dalam keterangan tertulis, Minggu (15/12).

    Dalam penanganan perkara PHP Kada, VST and Partners yang dinahkodai oleh Viktor memegang dua lerkara PHP Kada di Daerah Kabupaten Morowali Utara yakni Delis-Djira dan Banggai Kepulauan yakni Rusly-Serfi.

    Keduanya menjadi pihak terkait di MK lantaran posisi pasangan calon kepala daerah yang dipegang Viktor memperoleh suara terbanyak dengan selisih yang signifikan yakni 6,81 persen untuk Morowali Utara dan 4,07 persen untuk Banggai Kepulauan.

    Selain dua daerah tersebut, masih ada tiga kabupaten/kota lagi yang rencananya akan menyerahkan kuasa kepada Viktor untuk menjadi pihak terkait.

  • Romahurmuziy Minta Elite PPP Tobat Nasuhah karena Gagal di Pemilu 2024, Wasekjen PPP: Maling Jangan Teriak Maling

    Romahurmuziy Minta Elite PPP Tobat Nasuhah karena Gagal di Pemilu 2024, Wasekjen PPP: Maling Jangan Teriak Maling

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Elite Partai Persatuan Pembangun (PPP) tampaknya tidak nyaman dengan pernyataan yang dilontarkan Mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy terkait dengan kondisi partai saat ini.

    Sebelumnya, Romahurmuziy meminta agar pimpinan partai saat ini beserta seluruh jajaran pengurus melakukan tobat nasuhah karena tidak lolos parlemen di Pemilu 2024.

    Merespons hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP, Rapih Herdiansyah menyebut, dalam kondisi PPP saat ini, sepatutnya semua harus introspeksi, tidak saling menyalahkan.

    “Justru yang harus melakukan tobatan nasuhah adalah dia yang menggoreskan citra buruk bagi PPP. Bagaimana seorang ketua umum bermasalah dengan kasus korupsi ditangkap KPK beberapa hari menjelang Pemilu,” ujar dia dalam siaran persnya, Minggu (15/12).

    Menurut dia, hal itu yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap PPP menjadi menurun. “Sejak itu citra PPP rusak. Mas Rommy harus introspeksi diri dalam-dalam. Maling jangan teriak maling,” tutur Rapih.

    Tak hanya kasus korupsi Rommy yang membuat citra buruk bagi PPP, manuver dan tindakan politik serta pernyataan-pernyataan Romahurmuziy pun banyak merugikan PPP.

    Rapih mengungkapkan beberapa tindakan Rommy yang kontroversi dan merugikan PPP. Seperti tindakan merevisi doa Kiai Mbah Moen hingga pernyataan yang kurang elok di publik.

    Contoh pernyataannya, Rommy menyinggung soal politisasi bansos menjelang Pemilu 2024 dan mengatakan ‘monyet’ jika dibekali Rp492 triliun bisa menjadi presiden.

    “Itu kan sangat merendahkan martabat seseorang, keluar dari mulut seseorang yang membawa lambang partai Kabah. Politisi sejati itu yang dipakai otaknya, bukan cuma omon-omon. Istilahnya mulutmu harimaumu,” ujar Rapih.

  • Denny Siregar Balas Tudingan: Kalau Kritik Dibayar, Saya Sudah Punya Private Jet!

    Denny Siregar Balas Tudingan: Kalau Kritik Dibayar, Saya Sudah Punya Private Jet!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara sekaligus pegiat media sosial, Denny Siregar, menanggapi tudingan yang menyebut dirinya kerap dibayar untuk mengkritik sejumlah tokoh politik.

    Dalam pernyataannya, Denny menyebut tuduhan tersebut sering kali berubah tergantung pada siapa yang ia kritik.

    Seperti saat dirinya gencar mengkritik Anies Baswedan, Denny mengaku disebut dibayar oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

    “Dulu kritik Anies dibilang dibayar Ahok,” ujar Denny dalam keterangannya di aplikasi X @Dennysiregar7 (15/12/2024).

    Sementara saat dirinya mengkritik Prabowo, ia dikatakan ditunggangi oleh Jokowi yang kala itu berseberangan dengan menantu Soeharto itu.

    “Kritik Prabowo dikatain dibayar Jokowi,” tukasnya.

    Tidak berhenti di situ, Denny juga menuturkan bahwa dirinya kembali dituding dibayar PDIP ketika mengkritik Jokowi.

    “Kritik Jokowi dituding dibayar PDIP,” cetusnya.

    Tambahnya, ketika mengkritik Bambang Pacul, ia kembali dicurigai dibayar oleh pihak yang diduga berseberangan dengan Pacul.

    “Kritik Pacul dituduh dibayar Hasto,” tandasnya.

    Denny menambahkan dengan nada bercanda bahwa jika setiap kritiknya benar-benar dibayar, ia mungkin sudah bisa membeli jet pribadi.

    “Kalau setiap kritik gua dibayar, mungkin sekarang udah beli private jet,” pungkasnya.

    (Muhsin/fajar)

  • Jadi Penyebab Ahok Keluar dari Gerindra, Kini Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Muncul Lagi di Era Prabowo

    Jadi Penyebab Ahok Keluar dari Gerindra, Kini Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Muncul Lagi di Era Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pada September 2014, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok secara resmi keluar dari Partai Gerindra.

    Langkah tersebut diambil Ahok sebagai bentuk ketidaksetujuannya terhadap sikap partai terkait mekanisme pemilihan kepala daerah.

    Saat itu, Gerindra mendorong pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD, bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat.

    Hal itu diungkapkan pemerhati sosial politik, Jhon Sitorus, saat merespons wacana pemilihan kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD. Bukan lagi pemilihan langsung oleh masyarakat.

    Menurut Jhon Sitorus, mekanisme pemilihan melalui DPRD berpotensi merugikan demokrasi karena menghilangkan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk berkompetisi secara adil.

    Ia menilai, pemilihan langsung membuka peluang bagi figur-figur non-elit politik seperti Ahok, Tri Rismaharini, Hendrar Prihadi, Joko Widodo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Ridwan Kamil untuk bertarung dan menjadi kepala daerah.

    “Pemilihan melalui DPRD hanya akan menguntungkan mereka yang berasal dari ‘darah biru’ politik. Sedangkan pemilihan langsung memberikan kesempatan kepada semua orang, termasuk yang tidak memiliki latar belakang keluarga atau koneksi politik,” ujar Jhon Sitorus.

    Namun kini, usulan serupa kembali mencuat. Presiden Prabowo Subianto, yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra, dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk menghidupkan wacana tersebut.

    Hal ini memicu kontroversi di kalangan masyarakat dan pengamat politik, yang mempertanyakan arah reformasi demokrasi di Indonesia.

  • Jimly Asshiddiqie Dukung Wacana Pemilihan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Jimly Asshiddiqie Dukung Wacana Pemilihan Kepala Daerah Dipilih DPRD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melontarkan wacana agar pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Wacana tersebut menuai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk dari ahli hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie.

    Jimly secara tegas menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut. Menurutnya, tata cara pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan fleksibilitas dalam penerapan sistem demokrasi, baik secara langsung maupun tidak langsung.

    “Soal tata ulang sistem pilkada, saya dukung pernyataan Presiden agar kepala daerah dipilih saja oleh DPRD. Dalam UUD 45, yang penting kepala daerah dipilih secara demokratis, bisa langsung, tapi bisa juga tidak langsung oleh rakyat,” ujar Jimly, Minggu (15/12/2024).

    Wacana ini memunculkan diskusi terkait efektivitas dan efisiensi sistem pilkada di Indonesia. Sebelumnya, pilkada dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai wujud partisipasi demokrasi. Namun, mekanisme ini sering mendapat kritik karena biaya yang tinggi dan potensi konflik sosial.

    Pendapat Jimly menambah warna dalam perdebatan ini, terutama dari sisi pandangan hukum tata negara. Ia menilai bahwa sistem pemilihan tidak langsung melalui DPRD tetap memenuhi prinsip demokrasi sepanjang prosesnya transparan dan akuntabel.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD.

    Ia menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain, sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya.

  • Burhanuddin Muhtadi Sebut Jokowi Jadi Samsak Presiden Prabowo

    Burhanuddin Muhtadi Sebut Jokowi Jadi Samsak Presiden Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan pandangannya terkait hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Menurutnya, hubungan keduanya dapat digambarkan sebagai simbiosis mutualisme, di mana masing-masing pihak saling mendapatkan manfaat.

    “Sejauh ini hubungan keduanya bersifat simbiosis mutualisme. Jokowi cukup efektif menjadi vote getter bagi calon yang didukung Gerindra,” ujar Burhanuddin, dikutip, Sabtu (14/12/2024).

    Ia menjelaskan bahwa dukungan Jokowi terhadap calon dari Partai Gerindra telah memberikan keuntungan elektoral yang signifikan. Di sisi lain, Jokowi juga berperan sebagai peredam kritik publik yang seringkali diarahkan kepadanya.

    “Pada saat yang sama, Jokowi juga bisa menjadi ‘samsak’ atas serangan publik yang mengarah kepadanya, sementara Presiden Prabowo relatif aman dan nyaman dari kritik publik,” tambahnya.

    Diketahui simbolis mutualisme ini terlihat di Pilkada Sumut. Di mana menantu Jokowi, Bobby Nasution berhasil memang melawan petahana Edy Rahmayadi.

    Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution-Surya unggul atas pesaingnya, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala, sesuai hasil rekapitulasi KPU Provinsi Sumatera Utara, Senin (9/12) malam.

    Dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi, pasangan Bobby-Surya memperoleh 3.645.611 suara. Sedangkan pasangan nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala memperoleh 2.009.311 suara.

  • Bahlil Klaim Ikut Pelopori Reformasi, Said Didu: Saat Itu Saya Anggota DPR, Tidak Pernah Dengar Nama Bahlil

    Bahlil Klaim Ikut Pelopori Reformasi, Said Didu: Saat Itu Saya Anggota DPR, Tidak Pernah Dengar Nama Bahlil

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu, menanggapi pernyataan Bahlil Lahadalia yang mengklaim dirinya sebagai salah satu pelopor gerakan reformasi pada tahun 1998.

    Said Didu dengan tegas menyebut bahwa dirinya tidak pernah mendengar nama Bahlil dalam konteks pergerakan reformasi saat itu.

    “Hahaha. Saya anggota DPR/MPR saat 1998. Saya ketemu dan kenal hampir semua aktivis 98. Saya tidak kenal dan tidak pernah dengar nama Bahlil,” ujar Said Didu, dikutip dari X (Twitter), Sabtu (14/12/2024).

    Lebih lanjut, Said Didu menyindir kemungkinan lain terkait pernyataan Bahlil. “Atau mungkin sekarang sudah ganti nama dan operasi plastik,” tambahnya dengan nada sarkastik.

    Pernyataan ini memancing perhatian publik, mengingat Said Didu merupakan sosok yang aktif di panggung politik dan pemerintahan saat era reformasi bergulir. Sebagai anggota DPR/MPR kala itu, Said Didu mengaku mengenal banyak tokoh yang menjadi bagian penting dalam gerakan reformasi.

    Bahlil Lahadalia, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebelumnya mengklaim memiliki kontribusi besar dalam perjuangan reformasi 1998. Namun, klaim tersebut tampaknya menjadi kontroversi, terutama di kalangan tokoh-tokoh yang aktif pada masa itu.

    “Dalam pandangan saya sebagai mantan aktivis yang ikut mempelopori reformasi,”pungkas Bahlil dalam sambutannya di acara puncak HUT ke 66 Partai Golkar. (Ikbal/Fajar)

  • Bertemu Mochtar Riady, Dokter Tifa Soroti Ekspresi Jokowi: Tertekan, Tanda-tanda Orang Stres

    Bertemu Mochtar Riady, Dokter Tifa Soroti Ekspresi Jokowi: Tertekan, Tanda-tanda Orang Stres

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), baru-baru ini menjadi sorotan setelah pertemuannya dengan konglomerat pendiri Lippo Group, Mochtar Riady, dan keluarganya di kediamannya di Solo, Jawa Tengah.

    Dalam kesempatan tersebut, Jokowi tampil sederhana dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam.

    Namun, momen tersebut mendapat perhatian dari Dokter Tifa, seorang praktisi neurosains perilaku. Melalui unggahannya, ia mengomentari bahasa tubuh Jokowi yang menurutnya menunjukkan tanda-tanda tekanan psikologis.

    “Saya melihat bahasa tubuh orang berbaju putih celana hitam itu: tidak nyaman, tertekan, ngga happy. Senyum dipaksakan. Otot wajah kencang. Tanda-tanda stres. Hormon kortisol naik drastis,” tulisnya.

    Menurut Dokter Tifa, ekspresi Jokowi berbeda jauh dengan tamu-tamunya yang terlihat ceria dan penuh tawa selama pertemuan tersebut. Ia juga mengkritisi pandangan sebagian pihak yang masih menganggap Jokowi sebagai figur yang berkuasa.

    “Buat buzzer yang terhalu-halu dikira Raja Gorong-gorong ini masih berkuasa sehingga didatangi silih berganti, saya kasih tahu ya: pengusaha akan mendekat kepada penguasa, bukan mantan penguasa. Apalagi orang ini. Sudahlah mantan penguasa, sampah pula,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini bertemu dengan konglomerat pendiri Lippo Group, Mochtar Riady dan keluarganya di kediamannya, Solo, Jawa Tengah.

    Momen pertemuan tersebut turut dibagikan langsung oleh Jokowi melalui sejumlah media sosial pribadinya termasuk Instagram. Melalui unggahan tersebut, Jokowi membagikan sekitar tiga foto pertemuannya.

  • Anas Urbaningrum Singgung Kuasa Amplop di Pilkada Langsung

    Anas Urbaningrum Singgung Kuasa Amplop di Pilkada Langsung

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum sepakat Pemilihan Kepala Daerah langsung dievaluasi. Bahkan kata dia, wacana evaluasi pilkada langsung sudah berlangsung sejak beberapa waktu silam.

    “Setuju. Memang penting untuk dilakukan. Bahkan evaluasi tentang pilkada langsung sudah berlangsung sejak beberapa waktu silam. KPU pun sebetulnya diberi tugas untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilu setiap kali usai seluruh prosesnya,” tulis Anas Urbaningrum dalam keterangannya di X, Sabtu (14/12/2024).

    Faktanya, lanjut mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu, pilkada langsung ada plus dan minusnya. Dalam beberapa hal makin brutal dengan intervensi kuasa amplop. Makin padat modal. Mungkin juga faktor lain. Hampir sama dengan pemilu nasional pada Februari silam.

    “Yang paling pokok adalah terkait produktivitas pemerintahan lokal —Pemda— hasil pilkada. Ini isu terpenting : hasilnya untuk kemajuan daerah dan perbaikan hidup rakyat. Termasuk sinergi dgn Pemerintah,” jelasnya.

    Anas mengatakan, sebaiknya evaluasi dilakukan secara menyeluruh. Dipandu dengan tradisi akademik yang kuat. Hasil kajian akademik yang obyektif dan konprehensif itulah yang kemudian masuk pada proses politik. Proses politik pada aras publik, yakni konsultasi publik. Lalu dilanjutkan pada proses politik di badan perwakilan. Ini urusan partai-partai, Pemerintah dan parlemen.

    “Sebaiknya dihindari model yang sebaliknya. Yakni, disimpulkan dulu, baru kemudian dicarikan justifikasinya. Lebih baik jangan langsung pada kesimpulan dikembalikan ke DPRD. Kesimpulan itu adalah hasil ujungnya, jika memang lewat kajian yg obyektif dan komprehensif, serta konsultasi publik, ada rekomendasi seperti demikian,” papar Anas.