Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Gugatan Muflihun Dinilai Tak Berdasar, Tim Agung-Markarius Ajak Jaga Kondusifitas di Pekanbaru

    Gugatan Muflihun Dinilai Tak Berdasar, Tim Agung-Markarius Ajak Jaga Kondusifitas di Pekanbaru

    FAJAR.CO.ID, PEKANBARU — Ketua Tim Pemenangan Agung Nugroho-Markarius Anwar, Ayat Cahyadi, menilai gugatan sengketa Pilkada Pekanbaru yang diajukan oleh pasangan calon Muflihun-Ade Hartati tidak akan membuahkan hasil. Menurut Ayat, dalil yang diajukan dalam sengketa tersebut bersifat subjektif dan sarat kepentingan pribadi.

    “Tuduhan Muflihun kepada KPUD Pekanbaru itu sangat tidak obyektif dan mengada-ada. Mana mungkin KPUD berpihak pada salah satu kandidat hanya karena formulir C6. Banyak mata yang mengawasi, jadi tuduhan itu jelas tanpa dasar,” ujar Ayat dalam keterangan pers kepada awak media, Senin (16/12) malam.

    Ayat menekankan bahwa selisih suara antara pasangan Agung-Markarius dan Muflihun-Ade sangat signifikan. Berdasarkan penetapan yang dilakukan KPUD Pekanbaru, selisih suara di antara kedua pasangan calon mencapai 91.566 suara atau sekitar 26 persen. Menurutnya, angka ini terlalu besar untuk memenuhi syarat formal dalam pengajuan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

    “MK pasti akan melihat syarat ambang batas terlebih dahulu. Dengan selisih suara sebesar 26 persen, saya yakin gugatan sengketa yang diajukan Muflihun akan ditolak. Itu hanya akan berakhir sia-sia,” jelas Ayat.

    Lebih lanjut, Ayat meminta pasangan Muflihun-Ade untuk menerima hasil Pilkada dengan lapang dada. Ia berharap semua pihak dapat bersama-sama menjaga situasi kondusif di Kota Pekanbaru. Menurutnya, setelah kontestasi Pilkada selesai, saatnya seluruh elemen masyarakat kembali mempererat tali persatuan.

  • Penghargaan Terhadap Budaya Bukan Sekadar Kenakan Pakaian Adat dan Gelontorkan Anggaran Saja

    Penghargaan Terhadap Budaya Bukan Sekadar Kenakan Pakaian Adat dan Gelontorkan Anggaran Saja

    “Sayangnya provinsi tidak pernah hadir, di situ kita lihat bagaimana meramu kehebatan budaya kita luar biasa. Budaya Toraja, Bugis, Mandar, dan budaya-budaya lain. Termasuk budaya Kajang, Tolotang, dan budaya lain yang begitu lengkap kita miliki,” ujar Danny.

    Sudirman pun menimpali. Sama seperti Danny, ia menggembar-gemborkan rekam jejaknya saat menjabat Wakil Gubernur dan Gubernur Sulsel.

    “Selama kita menjabat gubernur. Saya memberikan penganggaran Toraja itu Rp1,1 triliun selama periode kami. Ini salah satu yang terbesar yang ada di Sulsel selama ini,” kata Sudirman.

    Ia juga mengungkit subsidi penerbangan menuju Toraja. Serangkaian hal tersebut, dinilainya sebagai bagian dari kepedulian terhadap budaya dan keberagaman.

    “Apakah itu kemudian mencerminkan bahwa kita tidak memperhatikan bagaimana wilayah-wialayah di Toraja?” ucap Sudirman.

    Bagaimana Faktanya?

    Klaim Danny dan Sudirman tidak sepenuhnya keliru. Tapi apakah semuanya benar?

    Danny pada 2023 meresmikan dua kapal pinisi. Itu program Dinas Pariwisata Makassar yang menghabiskan anggaran Rp7,9 miliar.

    Letaknya di Center Point of Indonesia atau CPI, Makassar. Di lokasi yang sama, ada juga rumah tongkonan yang dimaksud Danny.

    Begitu pula dengan F8, PT F8 bekerja sama dengan Pemkot Makassar tiap tahunnya menggelar festival itu dengan memberi ruang pada kebudayaan lokal untuk ditampilkan. Selama Sudirman menjabat Gubernur Sulsel, ia tak pernah sekali pun menghadiri acara tersebut.

    Sementara pengakuan Sudirman menggelontorkan anggaran Rp1,1 triliun untuk pembangunan Toraja dan subsidi penerbangan, memang kerap ia dengungkan. Beberapa sumber menyebut Pemprov Sulsel kerap mengucurkan bantuan keuangan ke Toraja maupun Toraja Utara.

  • Jokowi dan Keluarganya Dipecat PDIP, Teddy Gusnaidi: Sama Sekali Tidak Ada Pengaruhnya

    Jokowi dan Keluarganya Dipecat PDIP, Teddy Gusnaidi: Sama Sekali Tidak Ada Pengaruhnya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI ke-7, Joko Widodo atau Jokowi dan Wapres yang sekaligus putranya sendiri Gibran Rakabuming Raka beserta Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution yang juga menantunya dipecat secara resmi dari PDI Perjuangan. 

    Pemecatan itu direspon berbagai pihak. Salah satunya dari Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi. 

    Menurutnya, pemecahan itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap negara maupun kebijakan pemerintah.

    ”Pak Jokowi dan Pak Gibran dipecat sebagai anggota Partai oleh Partainya, itu adalah urusan internal partai itu sendiri dan sama sekali tidak berpengaruh apapun terhadap negara maupun kebijakan di negara ini,” kata Teddy Gusnaidi, dalam akun X, Selasa, (17/12/2024).

    “Jokowi tetap mantan Presiden RI, Gibran tetap Wakil Presiden RI. Jokowi masih dengan kegiatannya yang padat, Gibran masih dengan kegiatan kenegaraannya yang padat,” lanjutnya.

    Dia menyentil PDI Perjuangan yang sok ramai sendiri dalam mempublikasikan pemecatan Jokowi, Gibran dan Bobby.

    “Jadi sama sekali tidak ada yang berubah dan sama sekali tidak ada pengaruhnya. Tapi kok ramai? Loh? yang ramai kan mereka sendiri, mereka yang publikasikan, mereka yang asik sendiri, mereka yang menuding sendiri, mereka yang heboh sendiri dan nanti mereka juga yang puas sendiri,” tuturnya. 

    “Biarkan saja orang lagi memuaskan diri sendiri, jangan diganggu,” tandasnya. 

    Sebelumnya, Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Komarudin Watubun menyebut, terdapat 30 kader yang dipecat PDIP. 

  • Andra Soni dan Dimyati Menang di Pilkada, PALPASI Sambut Kepemimpinan Baru Banten

    Andra Soni dan Dimyati Menang di Pilkada, PALPASI Sambut Kepemimpinan Baru Banten

    FAJAR.CO.ID, BANTEN — Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Banten Pemuda Peduli Pendidikan dan Demokrasi Indonesia (PALPASI), Muyassar Nugroho, S.H., M.H., menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih periode 2025-2030, Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Ucapan ini disampaikan Muyassar sebagai bentuk apresiasi atas kemenangan pasangan calon tersebut dalam Pilkada Banten 2024.

    “Atas nama DPD Banten PALPASI, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Andra Soni dan Bapak Dimyati Natakusumah yang telah terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Kami berharap ke depan terjalin sinergi yang erat antara Pemerintah Provinsi Banten dan PALPASI dalam memajukan pendidikan dan demokrasi di wilayah Banten,” ujar Muyassar dalam keterangannya yang diterima fajar.co.id, Selasa (17/12/2024).

    Muyassar menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat untuk mewujudkan pendidikan berkualitas serta demokrasi yang inklusif. Menurutnya, sinergi ini dapat menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan, terutama di bidang pendidikan yang menyasar generasi muda.

    “Sebagai organisasi yang peduli terhadap pendidikan dan demokrasi, PALPASI berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Banten. Kami optimis, di bawah kepemimpinan baru, Banten dapat menjadi provinsi yang unggul dalam pendidikan sekaligus menjadi contoh keberhasilan demokrasi di Indonesia,” imbuhnya.

    Hasil rekapitulasi suara akhir yang ditetapkan oleh KPU Banten pada Sabtu (7/12) menunjukkan kemenangan pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah dengan perolehan 3.102.501 suara atau 55,88 persen. Sementara itu, pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi yang berada di posisi kedua mengantongi 2.449.183 suara atau 44,12 persen.

  • PDIP Pecat Jokowi, Bahlil Lahadalia Sebut Partai Golkar Terbuka Lebar

    PDIP Pecat Jokowi, Bahlil Lahadalia Sebut Partai Golkar Terbuka Lebar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Golkar sangat terbuka jika mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ingin bergabung dengan partai berlambang pohon beringin tersebut.

    Hal itu ditegaskan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Dia menyebut, artainya terbuka bagi siapapun yang ingin bergabung.

    Hal itu dikatakan Bahlil saat ditanya mengenai kemungkinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Wali Kota Medan Bobby Nasution ingin bergabung dengan partai beringin itu. Ketiganya diketahui baru saja dipecat oleh PDI Perjuangan (PDIP).

    “Golkar itu sangat inklusif. Golkar itu terbuka bagi semua anak bangsa yang pingin mengabdikan dirinya lewat politik lewat partai,” ucap Bahlil di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

    Menurut dia, dirinya akan memantau perkembangan lebih lanjut usai Jokowi, Gibran, dan Bobby usai dipecat. “Jadi, saya pikir kita lihat perkembangannya dari apa yang menjadi respons ya,” kata dia.

    Menteri ESDM itu menyerahkan keputusan tersebut kepada Jokowi, Gibran dan Bobby jika ingin bergabung masuk ke Golkar. “Ya, semua kita serahkan kepada bapak-bapak dan warga negara yang ada, termasuk Bapak Presiden Jokowi,” tuturnya.

    Sebelumnya, PDI Perjuangan resmi mengumumkan pemecatan Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) dari keanggotaan parpol berlambang Banteng moncong putih.

    Pemecatan ini seperti tertuang dalam surat keputusan bernomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditandatangani Ketum dan Sekjen PDIP Megawati Soekarnoputri serta Hasto Kristiyanto tertanggal 4 Desember.

  • Junjung Etik dan Moral, Alasan PDIP Baru Umumkan Pemecatan Jokowi

    Junjung Etik dan Moral, Alasan PDIP Baru Umumkan Pemecatan Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PDIP mengumumkan pemecatan terhadap Jokowi dari partai pada Senin ini setelah terbit surat bernomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, tertanggal 4 Desember yang ditandatangani Ketum dan Sekjen PDIP Megawati Soekarnoputri serta Hasto Kristiyanto.

    Selain Jokowi, PDIP juga memecat anak dan menantu eks Gubernur Jakarta itu, yakni Gibran Rakabuming Raka serta Bobby Nasution. Surat pemecatan terhadap Gibran dan Bobby masing-masing bernomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 serta 1651/KPTS/DPP/XII/2024. Surat pemecatan kedua tokoh masing-masing diterbitkan pada 4 Desember 2024 dan ditandatangani oleh Megawati serta Hasto.

    Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus menyebut partainya menjaga nilai etik dan moral untuk pengumuman pemecatan terhadap Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

    Oleh karena itu, PDIP, kata dia, baru sekarang mengumumkan pemecatan Jokowi dari statusnya sebagai kader partai. Padahal, bisa saja hal itu dilakukan saat pelaksanaan Pilpres 2024.

    “Kami memiliki nilai etik dan moralitas politik untuk menjaga martabat Jokowi sebagai presiden yang harus dihormati semasa menjabat,” kata Deddy melalui layanan pesan, dilansir jpnn, Senin (16/12).

    Toh, kata eks aktivis Walhi itu, PDIP ingin fokus ke hajatan politik lain setelah pilpres 2024, yakni pilkada, sehingga tidak buru-buru mengumumkan pemecatan Jokowi.

    “Setelah pilkada selesai, kami baru punya waktu untuk mengumpulkan pimpinan partai dari seluruh provinsi untuk mengevaluasi kader-kader yang melakukan pelanggaran aturan partai,” kata Deddy.

  • Komaruddin Watubun Beber Alasan Pecat Jokowi dari PDIP

    Komaruddin Watubun Beber Alasan Pecat Jokowi dari PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komaruddin Watubun menyampaikan secara resmi proses pemecatan kadernya dari PDIP. Kader dimaksud tidak lain Joko Widodo (Jokowi), anaknya Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Bobby Nasution.

    Keputusan pemecatan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, pemecatan Gibran SK Nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan pemecatan Bobby SK Nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024.

    Keputusan pemecatan itu disampaikan Komaruddin Watubun, dalam sebuah video yang beredar, pada Senin (16/12). Pemecatan itu merupakan perintah langsung dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    “DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan,” kata Komarudin.

    PDIP menyebut bahwa Jokowi terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai dengan mencederai cita-cita, serta tujuan PDIP. Sebagai kader PDIP, lanjut Komarudin, seharusnya Jokowi menghimpun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisasi, mendidik, dan menuntut rakyat untuk membangun kesadaran politik.

    Serta menanamkan keyakinan atas kemampuan rakyat, mengolah semua tenaga rakyat dalam satu gerak politik, menggerakkan rakyat untuk berjuang bersama, dan mengawal kerja politik ideologis yang membumi adalah kewajiban setiap Anggota Partai, khususnya mereka yang ditugaskan oleh partai untuk menduduki jabatan di struktural Partai atau jabatan atas nama Partai.

  • Danny-Azhar Menggugat, Sudirman-Fatmawati Siapkan Tim Hukum, Siapa Dia?

    Danny-Azhar Menggugat, Sudirman-Fatmawati Siapkan Tim Hukum, Siapa Dia?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Terkait Gugatan Paslon Danny-Azhar Ke MK, Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) selaku pihak terkait menyiapkan tim hukum 

    Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Andalan Hati, Muhammad Ramli Rahim (MRR) menyusul kabar bahwa rivalnya, paslon Danny Pomanto-Azhar Arsyad (DiA) akan mendaftarkan gugatan di MK.

    “Surat kuasa dari paslon 02 Andalan Hati sudah ditanda tangani kepada pengacara untuk mewakili semua proses di MK,” ujar MRR, Senin (16/12/2024).

    MRR mengungkapkan, dari informasi yang dihimpun paslon Andalan Hati, gugatan yang akan didaftarkan paslon DiA bukan terkait hasil atau jumlah suara, melainkan proses pelaksanaan Pilkada, khususnya Pilgub Sulsel 2024.

    Dengan demikian, kata dia, gugatan DiA tersebut terkait dengan dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif alias TSM. Sehingga, apabila memenuhi syarat formal gugatan, berarti akan lanjut ke persidangan untuk penyampaian gugatan, dalil dan fakta-fakta.

    Adapun kepentingan paslon Andalan Hati di dalam perkara dimaksud, ditegaskan MRR, pertama yaitu akan membantah argumen, dalil dan fakta-fakta yang akan disampaikan Paslon 01 (DiA).

    Kedua, mendukung atau membantah argumen, dalil dan fakta-fakta yang disampaikan pihak termohon (KPU) apabila merugikan Paslon 02.

    Dan ketiga, akan membuktikan argumen, dalil dan fakta-fakta ke Majelis Hakim bahwa perolehan suara untuk Paslon 02, benar, sesuai prosudur, faktual dan tidak ada tindakan melawan hukum yang TSM.

  • Nurdin Halid Minta DPP Evaluasi Taufan Pawe? IAS Dianggap Cocok Pimpin Golkar Sulsel

    Nurdin Halid Minta DPP Evaluasi Taufan Pawe? IAS Dianggap Cocok Pimpin Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Politisi gaek Partai Golkar Sulawesi Selatan, Nurdin Halid menyoroti kinerja buruk DPD I Partai Golkar Sulsel pada Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

    Ia menegaskan pentingnya melakukan evaluasi terhadap hasil Pemilu dan Pilkada yang diraih Partai Golkar di Sulawesi Selatan (Sulsel).

    Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan kualitas kepemimpinan partai di daerah.

    Ia menyarankan agar DPP segera melakukan evaluasi terhadap kinerja DPD I dan DPD II pasca-Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

    “Pencerminan kinerja partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota terlihat jelas dari hasil Pemilu dan Pilkada serentak. DPP harus memberikan apresiasi kepada DPD yang berkinerja baik, namun juga harus berani mengevaluasi DPD yang hasilnya tidak sesuai harapan,” tegasnya.

    “Jika ada kekurangan, ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Golkar di Sulsel,” kata Nurdin Halid, belum lama ini.

    Ia menilai, Partai Golkar di Sulsel memiliki potensi besar untuk terus menjadi kekuatan utama dalam peta politik regional.

    Namun, keberhasilan tersebut hanya dapat dicapai jika partai mampu merespons dinamika politik lokal dengan strategi yang tepat dan kepemimpinan yang solid.

    “Kami harus melihat ke dalam, mengidentifikasi apa yang kurang, dan memperbaikinya. Bukan hanya soal jumlah kursi atau kemenangan Pilkada, tetapi juga bagaimana Golkar mampu menjadi partai yang benar-benar hadir untuk masyarakat,” tegasnya.

    Mantan ketua DPD Golkar Sulsel itu menyebutkan ada tiga kader potensial yang bisa memimpin partai berlambang pohon beringin rindang ini.

  • Pratikno Diduga Lobi MK Loloskan Pencalonan Gibran, Refly Harun: Ini Tindak Pidana

    Pratikno Diduga Lobi MK Loloskan Pencalonan Gibran, Refly Harun: Ini Tindak Pidana

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, menjadi sorotan publik atas tuduhan melobi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meloloskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. 

    Tuduhan ini mencuat melalui laporan investigasi Majalah Tempo, yang menggambarkan peran Pratikno sebagai arsitek strategi politik selama masa kepresidenan Joko Widodo (Jokowi).  

    Dalam laporan tersebut, Pratikno disebut-sebut memfasilitasi langkah politik Gibran, yang merupakan putra sulung Jokowi, dengan pendekatan-pendekatan yang diduga tidak etis. 

    Editor Senior Tempo, Bagja Hidayat, dalam kanal YouTube Tempodotco, menyoroti transisi Pratikno dari seorang akademisi ke dunia politik yang penuh kontroversi.  

    “Menteri Sekretaris Negara Pratikno adalah perwujudan paling brutal dari peringatan Kanselir Jerman 1871-1890 Otto Von Bismarck, yang mengatakan bahwa politik bisa merenggut karakter seseorang,” ujar Bagja.  

    Menanggapi tuduhan ini, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menyatakan bahwa jika benar Pratikno melobi hakim MK untuk meloloskan pencalonan Gibran, maka hal tersebut merupakan tindak pidana serius.  

    “Kalau benar yang dikatakan Tempo, maka Pratikno sudah melakukan tindak pidana, yaitu KKN. Jika dia melobi hakim MK, itu bukan lagi lobi politik, tapi dirty politics,” tegas Refly dalam pernyataannya.  

    Namun, Refly juga menambahkan bahwa proses hukum terhadap kasus ini masih menjadi tanda tanya besar, mengingat banyaknya kasus yang melibatkan lingkaran Jokowi yang berakhir tanpa kejelasan akibat praperadilan.