Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Ferdinand: Jokowi Takut Hanya Dijadikan Ornamen Hiasan Tak Berguna

    Ferdinand: Jokowi Takut Hanya Dijadikan Ornamen Hiasan Tak Berguna

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tak akan berani masuk ke salah satu partai politik manapun.

    Alasannya kata dia, Jokowi takut dijadikan ornamen hiasan tak berguna oleh partai politik yang dimasuki.

    “Jokowi tak akan berani masuk salah satu partai politik. Kenapa tak berani? Takut hanya dijadikan ornament hiasan tak berguna,” kata Ferdinand dalam akun X, Sabtu, (21/12/2024). 

    Bahkan Ferdinand menyebut Jokowi juga tak akan berani mendirikan partai politik sendiri karena takut ketahuan tak memiliki massa pemilih.“Jokowi tak akan berani mendirikan partai politik. Kenapa? Takut ketauan tak punya massa pemilih dan malu-maluin,” tambahnya. 

    Seperti diketahui, Jokowi telah resmi dipecat dari PDI Perjuangan. Jokowi dipecat bersama putranya sendiri yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta Gubernur Sumatera Utara Terpilih, Bobby Afif Nasution yang juga menantunya.

    Mereka dipecat bersama 27 kader yang lainnya. Hal itu sesuai dengan SK bernomor Surat Keputusan No 1649/KPTS/DPP/XII/2024, No 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan No 1651/KPTS/DPP/XII/2024. 

    Hingga saat ini, Jokowi belum memberikan sinyal untuk menjatuhkan pilihan kepada parpol lain untuk berlabuh setelah dipecat oleh PDIP. (selfi/fajar) 

  • Mantan Wakil Ketua MK Prof Aswanto Jadi Tim Transisi Appi-Aliyah

    Mantan Wakil Ketua MK Prof Aswanto Jadi Tim Transisi Appi-Aliyah

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2019-2021, Prof Dr Aswanto ditunjuk sebagai Tim Transisi oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Terpilih, Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham. Prof Aswanto ditunjuk sebagai Tim Transisi di bidang hukum.

    Appi mengumumkan nama Prof Aswanto bersama empat anggota tim lainnya yakni Head Coach Regional Bank Panin Kawasan Timur Indonesia, Hudli Huduri bidang ekonomi; Mantan Sekda Sulbar, Muhammad Idris bidang tata kelola pemerintahan; Guru Besar Tata Kota Prof Batara Surya bidang perencanaan tata ruang; dan lulusan Oxford Dara Nasution di bidang digitalisasi dan pembinaan anak muda. 

    Dalam keterangannya, Prof Aswanto menyampaikan, bidang hukum ini akan mencoba mem-backup kebijakan-kebijakan Appi-Aliyah agar tidak ada yang menyimpang dari aturan-aturan. 

    “Dan apa yang menjadi visi misi beliau bisa terimplementasikan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan,” kata Prof Aswanto, Jumat, (20/12/2024).

    Lebih lanjut kata dia, salah satu produk yang akan dilahirkan nantinya oleh pemerintah kota itu bersama dengan DPRD adalah peraturan daerah. Peraturan daerah adalah suatu norma atau instrumen yang akan menjadi patokan, atau yang akan menjadi dasar untuk melakukan aktivitas pemerintahan. 

    “Kita berharap bahwa visi misi yang disampaikan oleh beliau itu bisa terimplementasi dengan baik tanpa ada kendala-kendala, juga kita berharap bahwa tidak akan menimbulkan implikasi-implikasi negatif dari perspektif hukum,” tutur Guru Besar Unhas ini. 

  • Idham Kadir Dalle Resmi jadi Penjabat Bupati Sidrap

    Idham Kadir Dalle Resmi jadi Penjabat Bupati Sidrap

    FAJAR.CO.ID, SIDRAP — Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh melantik dan mengambil sumpah, Idham Kadir Dalle S.Sos., M.Si., sebagai Pj. Bupati Sidenreng Rappang, Jumat (20/12/2024) di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jln. Urip Sumoharjo Makassar

    Idham Kadir Dalle yang merupakan pejabat definitif Kepala Biro Pemerintaan dan Otonomi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, menggantikan Pj Bupati Sidrap sebelumnya, Dr. Ns. H. Basra, S. Kep., M.Kes.

    Dalam kesempatan yang sama Pj. Gubernur Sulsel juga melantik, Dr. Muhammad Hasbi, S.STP., M.AP., M.I.Kom sebagai Pj. Bupati Takalar, serta H. Reza Faisal Saleh, S.STP., M.Si sebagai Pj Bupati Jeneponto.

    Acara pelantikan dihadiri unsur forkopimda dan pejabat pimpinan tinggi pratama Provinsi Sulsel, serta sejumlah kepala daerah dan TP PKK Provinsi Sulsel.

    Tampak pula forkopimda masing-masing kabupaten, sejumlah kepala OPD, pengurus TP PKK serta beberapa kerabat maupun keluarga Pj Bupati yang dilantik.

    “Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan taufik-Nya pada hari ini, Jumat 20 Desember 2024 saya Pj Gubernur Sulsel atas nama Presiden RI dengan ini resmi melantik saudara sebagai Pj Bupati,” ucap Prof. Zudan.

    Usai pelantikan, Zudan menitipkan pesan agar Pj Bupati yang telah dilantik dan diambil sumpahnya agar berkordinasi dan bersinergi dengan pemerintah provinsi menjalankan program prioritas pemerintah pusat.

    “Selamat kepada Bapak Pj Bupati yang Setelah anda dilantik langsung bekerja dan bangun koordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat,” pesannya.

  • Lapor MK, Tim Hukum Paslon Jhon-Marthin Bongkar Dugaan Manipulasi Suara di Jayawijaya

    Lapor MK, Tim Hukum Paslon Jhon-Marthin Bongkar Dugaan Manipulasi Suara di Jayawijaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tim kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya nomor urut 4, Jhon Richard Banua – Marthin Yogobi, mengajukan mengajukan perbaikan permohonan perkara Pilkada Jayawijaya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Laporan tersebut masuk pada Rabu, 18 Desember 2024, pukul 12.00 WIB.

    Perbaikan ini difokuskan pada dugaan pelanggaran terkait penggabungan suara pasangan calon nomor urut 1 (Anthonius Wetipo-Dekim Karoba) dan nomor urut 3 (Esau Wetipo-Kornelex Gombo) ke pasangan calon nomor urut 2 (Atenius Murip-Ronny Elopere) saat rekapitulasi suara di tingkat distrik.

    Kuasa hukum paslon nomor 4, Ismail Maswatu, menyatakan penggabungan suara tersebut jelas-jelas melanggar Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024.

    Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut mengatur bahwa sistem noken harus dilaksanakan sesuai dengan hari dan jadwal yang telah ditentukan oleh KPU.

    Selain itu, sistem noken hanya boleh dilakukan oleh petugas KPPS di tempat pemungutan suara (TPS), bukan oleh PPS, PPK, atau KPU Kabupaten.

    “Dalam kasus penggabungan suara paslon nomor urut 1 dan 3 ke nomor urut 2 pada rekapitulasi suara tingkat distrik, jelas-jelas melanggar aturan tersebut,” kata Ismail lewat keterangan persnya, Jumat (20/12/2024).

    “Kami akan membuka semua dokumen C1 hasil pemungutan suara dan menyandingkannya dengan hasil rekapitulasi di tingkat distrik, khususnya di 17 distrik yang kami identifikasi terjadi penggabungan suara,” tegasnya.

    Salah satu contohnya terjadi di Distrik Asolokobal, di mana pasangan nomor urut 1 dan 3 sama sekali tidak mendapatkan suara, sementara pasangan nomor urut 2 memperoleh 3.820 suara. Di sisi lain, pasangan nomor urut 4 hanya memperoleh 616 suara.

  • Umumkan Nama-nama Tim Transisi, Appi Segera Temui Danny Pomanto

    Umumkan Nama-nama Tim Transisi, Appi Segera Temui Danny Pomanto

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham mengumumkan nama-nama tim transisinya.

    Appi-sapaan Munafri Arifuddin menyampaikan, tim transisi ini ditargetkan akan bekerja mulai pekan depan.

    “Mungkin Minggu depan akan bekerja. Akan membuat time schedule. Ini akan bekerja setelah memastikan program-program ini ketika sudah sampai di tahap pelantikan,” kata Appi di Makassar, Jumat, (20/12/2024).

    Menurutnya nama-nama yang ada saat ini sudah mewakili kelompok besar dari beberapa unsur.

    “Ada beberapa unsur bisa terwakili dalam kelompok besar. Saya kira inilah yang mewakili, yang akan turun ke sub bidang yang dimiliki,” tuturnya.

    Setelah mengumumkan tim transisi, Appi berencana segera menemui Wali Kota Makassar Danny Pomanto untuk membicarakan keberlanjutan pemerintahan.

    “Rencana secepatnya akan kita minta waktu lebih cepat di tengah kesibukan beliau (Danny Pomanto). Kalau hari ini beliau minta ya tergantung,” ungkap Mantan Bos PSM ini.

    Berikut, nama lima anggota inti tim transisi Appi-Aliyah:

    Prof. Aswanto
    Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi ini akan menangani aspek hukum dan kebijakan. Pengalaman panjangnya di bidang konstitusi akan menjadi modal penting dalam menciptakan kebijakan yang kokoh.

    Prof. Batara Surya
    Guru Besar Tata Kota ini akan menangani pengwilayahan dan perencanaan tata ruang. Fokusnya adalah menciptakan kota yang terstruktur dan berkelanjutan.

    Hudli Huduri
    Sebagai mantan Head Coach Regional Bank Panin Kawasan Timur Indonesia, Hudli akan fokus pada ekonomi, keuangan, UMKM, dan ketenagakerjaan. Ia bertugas mengevaluasi dan memperbaiki pola ekonomi kota dengan pendekatan kolaboratif.

    Dr. Muhammad Idris
    Mantan Sekretaris Daerah Sulawesi Barat dan Kepala Lembaga Administrasi Negara ini akan berfokus pada tata kelola pemerintahan. Ia akan membantu menyelaraskan alur birokrasi agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

    Dara Nasution
    Lulusan Universitas Oxford dan mantan pegawai Meta ini akan memimpin inisiatif digitalisasi dan pembinaan anak muda. Dengan latar belakangnya di bidang teknologi, Dara diharapkan dapat mendorong modernisasi layanan publik berbasis digital.

    Selain itu, Appi menunjuk dua juru bicara, Januar Jauri Darwis dan Andi Wina, serta tim teknis yang sebelumnya menjadi bagian dari persiapan debatnya. (selfi/fajar)

  • Budi Arie Setiadi: Berhenti Memfitnah dan Mem-Framing, Dia Akan Kebakar Sendiri!

    Budi Arie Setiadi: Berhenti Memfitnah dan Mem-Framing, Dia Akan Kebakar Sendiri!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengonfirmasi bahwa dirinya telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus judi online yang melibatkan oknum di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pemeriksaan dilakukan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (19/12).

    “Betul, saya memberikan keterangan sebagai saksi. Oleh karena itu, berhenti memfitnah dan mem-framing karena dia akan kebakar sendiri,” ujar Budi kepada awak media usai pemeriksaan.

    Budi, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), mengatakan bahwa pemeriksaan berlangsung selama dua jam. Namun, ia enggan mengungkapkan isi pemeriksaan lebih lanjut. “Mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini, silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang,” tambahnya.

    Ketika ditanya apakah dirinya akan kembali dipanggil untuk pemeriksaan lanjutan, Budi meminta media untuk mencari jawabannya langsung dari penyidik. “Tanya ke penyidik,” tegasnya.

    Budi juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa rumahnya digeledah oleh aparat terkait kasus tersebut. “Tidak, itu fitnah,” katanya menepis rumor yang beredar.

    Kasus judi online yang menyeret oknum Komdigi ini sebelumnya telah diungkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sebanyak 28 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, dengan rincian 24 orang ditangkap dan empat lainnya masuk daftar pencarian orang (DPO).

    Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Karyoto, menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini menunjukkan komitmen kuat pihak kepolisian dalam memberantas praktik judi online di Indonesia. (antara-zak/fajar)

  • Praktek Kotor Pilkada Langsung Dibongkar, Rakyat Hanya Jadi ‘Pencuci’?

    Praktek Kotor Pilkada Langsung Dibongkar, Rakyat Hanya Jadi ‘Pencuci’?

    Jika melihat lebih dalam, kata Ali, mulai dari proses pencalonan sebenarnya telah berlaku praktek-praktek kotor di hampir semua Partai.

    “Pencalonan itu sangat kotor, saya sempat ikut beberapa pencalonan, tiba-tiba (oknum Ketua Partai) bilang, kita akhiri saja ininya, yang penting siapa berani bayar satu kursi Rp1 miliar,” ungkapnya.

    “Itu yang tidak diketahui publik, dan di tempat lain juga begitu. Di provinsi satu kursi Rp5 miliar. Di kabupaten/kota, satu kursi Rp1 miliar. Dan, itu sudah menjadi rahasia publik juga,” tambahnya.

    Ali bilang, tidak ada proses demokrasi pada Pilkada langsung sebab dalam proses yang kotor itu rakyat diharuskan mencucinya.

    “Mending langsung dipilih di DPRD saja. Seharusnya dari dulu tidak dipilih langsung lah, ini pekerjaan mafia demokrasi yang membuat kelihatan demokratis. Padahal sebenarnya menimbulkan mudharat yang sangat banyak,” kuncinya.

    Sebelumnya, melalui sambutannya dalam perayaan Puncak HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, pada Kamis (12/12/2024), Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlu perbaikan sistem demokrasi di Indonesia.

    Hal tersebut disetujui Prabowo saat mendengar pernyataan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

    “Kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama,” kata Prabowo dilansir dari akun youtube Kabar Golkar, Jumat (13/12/2024).

    Presiden mengatakan, tidak perlu malu untuk mengakui sistem demokrasi di Indonesia terlalu mahal. Dia menggambarkan meski menang pilkada, para calon tampak lesu karena telah mengeluarkan biaya yang besar.

  • Jelang Kongres, PDIP Tuding Ada Gerakan Terorganisir Mengganggu Partai

    Jelang Kongres, PDIP Tuding Ada Gerakan Terorganisir Mengganggu Partai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mencium adanya gerakan terorganisir dari pihak luar yang berupaya mengguncang stabilitas internal partai menjelang Kongres 2025. Indikasi ini terlihat dari munculnya spanduk dan baliho provokatif yang menyebutkan bahwa kepengurusan PDI-P di bawah Megawati Soekarnoputri dianggap ilegal. Spanduk tersebut ditemukan di sejumlah lokasi strategis, yang diduga bertujuan menggiring opini masyarakat dengan isu negatif.

    “Baliho dan spanduk tersebut dipasang di lokasi-lokasi strategis dan di jalur-jalur utama, yang mengindikasikan keterlibatan pihak kekuatan terorganisir dengan dukungan sumber daya yang besar,” ujar Ketua DPP PDI-P, Ronny Talapessy, dalam konferensi pers pada Kamis (19/12/2024). Ia menambahkan, aksi ini mencerminkan adanya upaya sistematis untuk menyerang kredibilitas partai menjelang momentum penting.

    Ronny menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap menjadi partai politik yang sah secara hukum. Ia menjelaskan bahwa struktur organisasi dan keputusan memperpanjang masa kepengurusan partai telah tercatat resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sejak Juli 2024.

    “Keabsahan ini tidak terbantahkan dan menjadi dasar kuat bagi PDI Perjuangan dalam menjalankan tugas politiknya,” ujarnya.

    Ia juga memaparkan bahwa perpanjangan masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat dilakukan sesuai dengan Pasal 28 Anggaran Dasar Partai dan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai. Keputusan tersebut, lanjutnya, merupakan kewenangan prerogatif Ketua Umum dan telah disahkan dalam Rakernas V PDI-P 2024.

  • Endus Upaya Mengacak-acak Internal Jelang Kongres V, Ronny Talapessy Sebut PDIP Siaga Satu

    Endus Upaya Mengacak-acak Internal Jelang Kongres V, Ronny Talapessy Sebut PDIP Siaga Satu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kongres V Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) baru akan digelar pada 2025. Namun menjelang momentum penting itu, kini mulai terendus upaya untuk memecah partai tersebut.

    Setidaknya kondisi tersebut telah diendus pengurus DPP PDIP. Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu disebut-sebut ingin diacak-acak internalnya.

    Karena alasan itu pula, DPP PDI Perjuangan dalam posisi siaga satu. Hal demikian terungkap saat Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy melaksanakan konferensi pers di kantor partainya, Jakarta Pusat, Kamis (19/12).

    Ronny mengatakan belakangan muncul baliho dan spanduk yang berisi fitnah terhadap PDIP dan ketum partainya Megawati Soekarnoputri.

    “Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut, telah menciptakan kondisi siaga satu di internal PDIP,” kata eks pengacara Bharada Richard Eliezer itu, Kamis.

    Ketua dan kader DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus serta Alvon Kurnia Palma diketahui turut hadir dalam konferensi pers yang sama. Ronny mengatakan pemasangan baliho oleh pihak lain yang berisi hasutan menjadi upaya merusak legitimasi kepengurusan partai di mata publik menjelang pelaksanaan Kongres V PDIP pada 2025.

    “Adanya upaya mengawut-awut PDIP menjelang Kongres PDIP, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri,” lanjut pria yang berprofesi sebagai pengacara itu.

    Ronny melanjutkan serangan berupa pemasangan baliho yang menghasut Megawati dan partai membuat kader PDIP marah. “Memicu kemarahan anggota dan kader Partai seluruh Indonesia,” katanya.

  • Diskusi Interaktif AMPi Talks, Sarmuji Tekankan Pentingnya Peran Kader Muda

    Diskusi Interaktif AMPi Talks, Sarmuji Tekankan Pentingnya Peran Kader Muda

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Dalam upaya mempererat hubungan antara kader muda dan kepemimpinan Partai Golkar, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPi) menggelar acara bertajuk AMPi Talks Q&A dengan tema “Kenal Lebih Dekat dengan Sekjen DPP Partai Golkar.”

    Acara ini berlangsung di Gedung DPP Partai Golkar dengan menghadirkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji, sebagai pembicara utama. Suasana diskusi berlangsung hangat dan interaktif, membangun antusiasme di kalangan peserta.

    Pada kegiatan ini menghadirkan 4 panelis muda seperti, Andi Hendra, Jerry Sambuaga, Rizky Maulana, dan Sekar Tandjung. Panelis ini menghadirkan beragam perspektif segar terkait dinamika kepartaian dan peran Partai Golkar di masa depan.

    Sarmuji membuka diskusi dengan menjelaskan visi dan misi kepemimpinannya sebagai Sekjen, menyoroti pentingnya keterlibatan kader muda dalam membangun partai yang modern dan relevan.

    “Kader muda adalah energi utama Partai Golkar. Forum seperti ini adalah wadah untuk mendengarkan aspirasi, memperkuat koneksi, dan mewujudkan Golkar yang progresif,” ungkap Sarmuji dengan penuh semangat.

    Berbagai isu strategis menjadi bahan diskusi, mulai dari penguatan kaderisasi di tingkat akar rumput, digitalisasi politik, hingga tantangan generasi muda dalam menyongsong Pemilu 2024.

    Sarmuji juga menekankan pentingnya Golkar beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya.

    Ratusan kader muda dari berbagai daerah hadir dengan penuh antusias. Mereka tidak hanya mendengarkan, tetapi juga aktif mengajukan pertanyaan dan berbagi pandangan.