Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Prabowo Balas Kiriman Minyak Urut Megawati dengan Bunga Anggrek, Yusuf Dumdum: Agenda Ternakan ‘Londo Ireng’ Sudah Berubah

    Prabowo Balas Kiriman Minyak Urut Megawati dengan Bunga Anggrek, Yusuf Dumdum: Agenda Ternakan ‘Londo Ireng’ Sudah Berubah

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri makin hangat belakangan ini. Itu disebut buat tidur Raja Jawa terganggu.

    “Sadar atau tidak, apa yang terjadi belakangan ini sangat mengganggu tidur Raja Jawa dan para ternakannya,” kata Yusuf dikutip dari unggahannya di X, Sabtu (25/1/2025).

    Hal dimaksud Yusuf, yakni interaksi simbolik keduanya. Saat kiriman minyak urut Mega kepada Prabowo, dibalas dengan bunga anggrek.

    “Menariknya adalah, Prabowo baru-baru ini sempat dikirimi minyak urut oleh bu Mega. Kemudian Prabowo pun membalasnya dengan mengirimkan bunga Anggrek tepat di hari ultah ke-78 bu Mega,” ujar Yusuf.

    Yusuf pun menyentil sejumlah fenomena belakangan ini. Yakni pagar laut di Tangerang, Banten.

    “Agenda setting para para buzzer ternakan “londo ireng” sudah berubah. Tidak ada lagi yang klaim (seperti diawal) bahwa pagar bambu di laut sepanjang 30,16 km adalah hasil swadaya nelayan,” ucapnya.

    Ia mengatakan para pendengung saat ini narasinya sudah berubah. Beda dari awal mencuatnya isu tersebut.

    “Arahannya sekarang fokus ‘akibat dampak abrasi, dulunya lahan sawah, dll.’ Padahal, sebelumnya sudah bikin konten bersama dua orang yang mengaku nelayan dan dibayar 100ribuan,” imbuhnya.

    Yusuf lalu menyebut pihak yang ia juluki Londo Ireng. Ia tak merinci spesifik siapa yang ia maksud.

    “Semakin jelas ‘londo ireng’ tak ada yang mau belain kebijakan
    @prabowo terkait pembongkaran pagar laut dan juga pembatalan ratusan HGB di laut,” jelasnya.

  • Megawati Soekarnoputri Bertanya akan Memanah Siapa? Kader PDIP Kompak Teriakkan Nama Mulyono

    Megawati Soekarnoputri Bertanya akan Memanah Siapa? Kader PDIP Kompak Teriakkan Nama Mulyono

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar bimbingan teknis (bimtek) kepada sekitar 3.000 anggota legislatif PDIP di Jakarta Internasional Expo (Jiexpo) Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).

    Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri disambut antusias para kader saat menghadiri bimtek tersebut. Antusiasme menyambut Megawati itu datang dari pengurus DPP PDIP hingga para kader partai dari berbagai daerah

    Megawati pun mendapat kejutan dari para kadernya berupa nasi tumpeng. Sebab, kehadiran Megawati tepat sehari setelah merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78, pada Kamis (23/1) kemarin.

    Tak hanya kejutan berupa nasi tumpeng, Megawati juga mendapat banyak lukisan dari para pelukis. Salah satunya, bergambar Megawati sedang memanah. Megawati dianggap sebagai Srikandi dalam lukisan tersebut.

    “Iya ngerti, Srikandi itu pahlawan perempuan. Jadi memang pinter ini dia, pinter bisa memanah. Bukan hanya memanah saja, dia pintar perang. Tetapi pertanyaannya, Bapak ini ngapain kok nyarinya pakai Srikandi?” kata Megawati.

    Kepada Megawati, sang pelukis menjelaskan sosok Srikandi merupakan satu-satunya perempuan yang terjun ke medan perang. Srikandi, kata dia, juga punya misi khusus untuk menghabisi lawan dalam satu hari.

    Mendengar penjelasan itu, Megawati nampak hanya tersenyum. Presiden kelima RI itu kembali mempertanyakan inspirasi lukisan tersebut.

    “Saya mau tanya, timbul inspirasi gitu (dari mana)? Karena begini, saya orang Jawa juga, jadi ada namanya opo, yo, jadi gini, orang Jawa kapan sudah ada keinginan itu harus dilaksanakan. Pertanyaan saya, kalau ini saya, lah saya suruh melinteng (memanah) sopo?” ucap Megawati.

  • Jangan Sampai Salah Jalan, ARA: Hanya Satu Kiblat di Pemerintahan Appi!

    Jangan Sampai Salah Jalan, ARA: Hanya Satu Kiblat di Pemerintahan Appi!

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Ketua Partai Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), menegaskan komitmennya untuk mengawal pemerintahan Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin (Appi), hingga akhir masa jabatan pada 2025-2030.

    Pernyataan ini disampaikan ARA di ruang podcastnya, To The Point, di Jl Faisal, Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Kamis (24/1/2025).

    ARA menegaskan bahwa dalam Pemkot Makassar di bawah kepemimpinan Appi, tidak ada istilah “dua matahari.”

    Menurutnya, pemerintahan harus berjalan dengan satu arah yang jelas dan satu pemimpin yang tegas.

    “Semua pihak, baik Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) maupun OPD, harus kompak dan mengikuti satu arahan, yaitu wali kota terpilih (Appi),” tegas ARA.

    “Hanya ada satu kiblat dalam pemerintahan ini, dan jika ada yang mencoba mengalihkan arah, itu sudah tersesat. Jangan sampai anda tersesat di jalan yang tidak jelas,” tambah ARA.

    Oleh karena itu, mantan anggota DPRD Makassar tiga periode itu menjelaskan, Partai Demokrat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan visi-misi, dan program kerja MULIA berjalan dengan lancar dan sukses.

    Menurutnya, pengawalan ini sangat penting agar setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dapat memenuhi harapan masyarakat Makassar.

    “Sebagai partai pengusung, saya harus tertib mengawal beliau (Appi) sampai akhir masa jabatan Wali Kota Makassar periode 2025-2030,” kata ARA.

    Dikatakan ARA, ini adalah tanggung jawab besarnya dan akan bekerja keras mendukung jalannya pemerintahan.

  • Eks Komisioner KPK Kritisi Imunitas Jaksa di UU Kejaksaan

    Eks Komisioner KPK Kritisi Imunitas Jaksa di UU Kejaksaan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan terus menuai kritik, khususnya terkait ketentuan dalam Pasal 8 Ayat 5 yang menyebutkan bahwa proses hukum terhadap jaksa harus melalui izin Jaksa Agung.

    Hal tersebut dibahas dalam diskusi publik bertajuk “UU Kejaksaan antara Kewenangan dan Keadilan Masyarakat” yang digelar Forum Kajian Demokrasi Kita (FOKAD) di Hotel Horison Ultima Suites and Residence, Jakarta Selatan, Kamis (23/1/2025).

    Mantan Komisioner KPK, Saut Situmorang, menyoroti ketidakpastian dalam penegakan hukum yang diatur dalam pasal tersebut.

    “Prinsipnya, kita berada di tempat ketidakpastian yang cukup tinggi, adanya konflik kepentingan dan fairness. Bagaimana kita bisa menjabarkan hal ini terkait penegakan hukum dan antikorupsi,” jelasnya.

    Menurut Saut, jika pasal tersebut bertujuan melindungi jaksa yang menangani kasus besar, diperlukan kejelasan lebih rinci.

    “Kita paham jika pasal itu digunakan untuk melindungi jaksa-jaksa keren yang akan mengungkap korupsi besar. Namun, tanpa Jaksa Agung pun, mereka tetap bisa dilindungi, misalnya oleh civil society,” tambahnya.

    Senada dengan Saut, mantan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menilai bahwa Pasal 8 Ayat 5 perlu diatur lebih detail untuk mencegah penyalahgunaan.

    “Seharusnya frasa melaksanakan tugas dan kewenangan dijelaskan secara definitif. Selain itu, jika dalam 1×24 jam Jaksa Agung tidak memberi izin, maka izin itu harus dianggap otomatis diberikan,” ujarnya.

    Edwin juga menyoroti kemunduran dalam kualitas hukum akibat pasal ini. Karena izin seperti ini pernah ada sebelumnya yakni di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sudah dihapus, tetapi kini muncul kembali di Kejaksaan.

  • Presiden Prabowo Segera Lantik 14 Bupati dan Wakil Bupati di Sulsel, Ini Daftarnya

    Presiden Prabowo Segera Lantik 14 Bupati dan Wakil Bupati di Sulsel, Ini Daftarnya

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik 14 pasangan bupati dan wakil bupati terpilih di Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 6 Februari 2025.

    Pelantikan ini akan berlangsung serentak di Ibu Kota Negara sebagai tindak lanjut dari kesepakatan antara pemerintah, Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU, dan Bawaslu.

    Keputusan pelantikan ini diambil dalam rapat Komisi II DPR RI pada Rabu (22/1/2025).

    Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa pelantikan serentak akan dilakukan untuk kepala daerah hasil Pemilihan Serentak 2024 yang tidak memiliki sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pelantikan serentak ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Pelantikan serentak dilaksanakan untuk gubernur, bupati, dan wali kota hasil Pilkada Serentak 2024 yang tidak memiliki sengketa PHP di MK, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda.

    Pelantikan pasangan kepala daerah ini meliputi wilayah-wilayah di Sulawesi Selatan seperti Gowa, Bantaeng, Bone, hingga Tana Toraja.

    Di antaranya, Husniah Talerang dan Darmawangsyah Muin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Gowa, serta Muhammad Fathul Fauzy Nurdin dan Sahabuddin yang akan memimpin Bantaeng.

    Beberapa pasangan lainnya termasuk Ratnawati Arief dan Andi Mahyanto Masda untuk Sinjai, serta Andi Asman Sulaiman dan Andi Akmal Pasluddin untuk Bone.

    Namun, tidak semua kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 dapat langsung dilantik.

  • Kembali Bela Jokowi, PSI: Jangan Lupakan Jejak Kerja Keras Pemimpin Bangsa Ini

    Kembali Bela Jokowi, PSI: Jangan Lupakan Jejak Kerja Keras Pemimpin Bangsa Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, Dedy Nur, mengajak masyarakat untuk bersikap adil dalam menilai seorang tokoh yang telah berkontribusi besar bagi bangsa.

    Dedy meminta masyarakat tidak menutup mata terhadap berbagai capaian positif yang berhasil diwujudkan oleh sang pemimpin.

    “Sebenci-bencinya Anda pada tokoh ini, jangan lupakan bahwa beliau adalah seorang pemimpin bangsa yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk kemajuan negeri ini,” ujar Dedy dalam keterangannya di X @DedynurPalakka (21/1/2025).

    “Mungkin tidak semua keputusannya sempurna, tetapi jejak kerja kerasnya akan terus terlihat dan dirasakan oleh rakyat Indonesia,” tambahnya.

    Dedy menyoroti berbagai pencapaian yang diraih, seperti pembangunan infrastruktur yang membuka akses dari kota ke desa, meningkatkan konektivitas, dan mendukung perekonomian rakyat.

    “Jembatan-jembatan yang kokoh tidak hanya menghubungkan dua tempat, tetapi juga menyatukan hati dan peluang masyarakat,” ucapnya.

    Dedy mengklaim, pelabuhan yang dibangunnya kini menjadi pintu gerbang ekonomi, menghubungkan Indonesia dengan dunia.

    Ia juga menyoroti modernisasi bandara yang memacu sektor pariwisata dan penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan bendungan yang menjadi sumber kehidupan untuk pertanian dan ketersediaan air bersih bagi generasi mendatang.

    “Fasilitas-fasilitas publik seperti ini tidak hanya menjadi monumen pembangunan, tetapi juga simbol visi besar untuk Indonesia,” kata Dedy.

    Ia mengingatkan bahwa setiap pemimpin tentu memiliki kekurangan, tetapi hal itu tidak seharusnya mengaburkan berbagai manfaat nyata yang dirasakan rakyat.

  • Jadi Tokoh Terkorup Sedunia Versi OCCRP, Jokowi Malah Senyum dan Santai, Ferdinand Menyindir Tajam

    Jadi Tokoh Terkorup Sedunia Versi OCCRP, Jokowi Malah Senyum dan Santai, Ferdinand Menyindir Tajam

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Presiden Jokowi tampak tetap ceria dalam sebuah video yang viral.

    Ada pun, ayah dari Kaesang itu kerap menjadi sasaran kritik usai ditetapkan sebagai tokoh terkorup sedunia oleh OCCRP dan dikaitkan dengan pemagaran laut.

    Dalam video yang viral itu, Jokowi terlihat tersenyum lebar dan ikut tertawa melihat video lucu di handphone pribadinya.

    Jokowi tetap menunjukkan sikap santai dan tidak terpengaruh oleh pemberitaan miring yang mengkritiknya.

    Video viral itu sontak mendapat sorotan dari politikus PDIP, Ferdinand Hutahaean. Melalui akun Twitter-nya, dia memberikan sindiran tajam.

    “Bahasa tak terucap dan tak tersurat adalah, apapun yang kalian ucapkan dan lakukan terhadap saya, saya tak perduli dan saya tetap Happy ketawa-ketawa,” ujar Ferdinand di X @ferdinand_mpu (22/1/2025).

    Menurut Ferdinand, sikap tersebut menunjukkan kekebalan hati Jokowi yang tak mudah terpengaruh oleh protes atau kritik.

    Ia menambahkan, bagi mereka yang tidak punya rasa malu, hal ini bisa dianggap sebagai hal biasa.

    “Ya bagi yang tak punya rasa malu,” sentilnya.

    Namun, Ferdinand tidak segan menyindir dengan mengatakan bahwa sikap seperti ini justru membawa Jokowi ke dalam daftar nominasi pemimpin dunia yang paling korup.

    “Masuk dalam deretan nominator pemimpin dunia paling korup itu biasa saja,” tandasnya.

    Di sisi lain, video yang beredar menunjukkan mantan Presiden Jokowi duduk dengan senyum lebar.

    Meski dikelilingi oleh isu-isu negatif, Jokowi tetap mempertahankan sikap cerianya, yang mungkin dianggap sebagai bentuk ketabahan dalam menghadapi tekanan yang datang dari berbagai pihak.

  • Sengketa Pilkada Muara Enim, Kuasa Hukum KPU Salah Hitung Tenggat Waktu Pengajuan Gugatan

    Sengketa Pilkada Muara Enim, Kuasa Hukum KPU Salah Hitung Tenggat Waktu Pengajuan Gugatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sidang sengketa Pilkada Muara Enim kembali bergulir dengan perdebatan mengenai batas waktu pengajuan permohonan sengketa oleh pasangan calon H. Nasrudin Umar-Lia Anggraeni (HNU-LIA).

    Kuasa Hukum KPUD Muara Enim yang diwakili oleh kantor hukum Khoiruzi menilai bahwa permohonan tersebut telah melewati tenggat waktu yang ditetapkan. Menurut mereka, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024, batas akhir pengajuan gugatan adalah 3×24 jam sejak pengumuman hasil pemilihan.

    “Tenggang waktu pengajuan permohonan paling lama tiga hari kerja sejak diumumkan. Berdasarkan perhitungan kami, hari pertama jatuh pada Selasa, 3 Desember 2024 pukul 24.00 WIB, hari kedua pada 4 Desember 2024 pukul 24.00 WIB, dan hari ketiga pada Kamis, 5 Desember 2024 pukul 24.00 WIB. Namun, permohonan pemohon baru diajukan pada Jumat, 6 Desember 2024 pukul 17.29 WIB,” ujar Khoiruzi dalam sidang lanjutan sengketa Pilkada Muara Enim, Selasa (21/1/2025).

    Atas dasar itu, Khoiruzi meyakini bahwa pengajuan gugatan dari pasangan HNU-LIA telah melewati tenggat waktu. “Permohonan pemohon sudah terlambat satu hari kerja. Dengan demikian, semestinya Mahkamah Konstitusi tidak menerima dan menggelar sidang sengketa ini,” tegasnya.

    Namun, tim Kuasa Hukum HNU-LIA, Desyana, membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa pengajuan gugatan kliennya masih dalam batas waktu yang ditetapkan. Menurutnya, pengumuman hasil Pilkada Muara Enim oleh KPUD baru dilakukan pada 3 Desember 2024 malam hari, sehingga perhitungan batas waktu berbeda dengan yang dikemukakan oleh pihak KPUD.

  • Rudi Valinka Tanggapi Hujat Netizen: Sudah Selesai Belum?

    Rudi Valinka Tanggapi Hujat Netizen: Sudah Selesai Belum?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rudi Sutanto, yang lebih dikenal dengan nama Rudi Valinka, akhirnya angkat bicara setelah menjadi sorotan netizen dan pegiat media sosial.

    Dalam sebuah pernyataan singkat, Rudi menyampaikan rasa terima kasihnya, meski disertai sindiran terhadap berbagai kritik dan hujatan yang diterimanya.

    “Terima kasih atas ucapan dan bulllyan,” ujar Rudi dalam keterangannya di X @kurawa (18/1/2025).

    Rudi, yang memperkenalkan dirinya sebagai mahasiswa semester 1 di jurusa yang disebutnya dengan istilah CorComm.

    “Sudah selesai belum? Tertanda Mahasiswa semester 1 CorComm,” cetusnya.

    Rudi juga menegaskan niatnya untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Mematahkan asumsi yang telah digiring netizen belakangan ini.

    “Kita buktikan pengabdian buat bangsa semoga menghasilkan sesuatu yang berguna buat warga,” tandasnya.

    Pengangkatan Rudi Valenka sebagai Staf Khusus di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menuai berbagai reaksi, terutama di media sosial.

    Monica, seorang pengguna X dengan akun @NenkMonica, mengkritik langkah pemerintah tersebut dan menyebut Rudi sebagai “Ahli Hujat Menghujat.”

    Monica menilai bahwa pengangkatan ini seolah memberikan pesan yang tidak baik kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

    “Pengangkatan ahli hujat Menghujat ini seolah memberi pesan kepada anak bangsa bahwa jika ingin menjadi Pejabat Negara jadilah penghujat yang radikal dan brutal,’” tulisnya (15/1/2025).

    Cuitan Monica tersebut disertai tangkapan layar jejak digital Rudi Valenka yang dinilai kontroversial.

  • FIXPOLL Indonesia Buktikan Kredibilitas, Hasil Survei Selaras dengan Real Count KPU

    FIXPOLL Indonesia Buktikan Kredibilitas, Hasil Survei Selaras dengan Real Count KPU

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — FIXPOLL Indonesia kembali menunjukkan keandalan dalam Pilkada Musi Banyuasin (Muba) 2024. Hasil survei yang dirilis lembaga ini sehari sebelum masa tenang Pilkada ternyata hampir sama dengan real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Dalam survei yang dilakukan FIXPOLL Indonesia, pasangan calon nomor urut 2, Toha-Rohman, tercatat unggul dengan elektabilitas mencapai 55,1 persen. Sementara itu, pesaingnya, pasangan nomor urut 1, Lucianty-Syafaruddin, memperoleh dukungan sebesar 42,2 persen.

    Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh LSI Denny JA. Dalam surveinya, LSI mencatat bahwa Lucianty-Syafaruddin justru unggul dengan perolehan 55,5 persen, sedangkan Toha-Rohman hanya mendapatkan 36,2 persen.

    Seiring dengan perkembangan hasil real count sementara dari KPU, keunggulan Toha-Rohman semakin nyata. Pasangan ini memperoleh 62,08 persen suara, sementara Lucianty-Syafaruddin hanya mengumpulkan 37,92 persen suara. Fakta ini semakin memperkuat kredibilitas FIXPOLL Indonesia sebagai lembaga survei yang akurat dalam memetakan dinamika elektoral di Pilkada Muba 2024.

    Keberhasilan FIXPOLL Indonesia dalam membaca tren elektabilitas Toha-Rohman dinilai sebagai hasil dari strategi kampanye yang efektif dan pendekatan berbasis data. “Konsultan politik juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan edukasi politik dan menciptakan iklim demokrasi berkualitas,” ujar Ketua DPC NasDem Musi Banyuasin, Khoirad.

    Sebagai lembaga survei yang tergabung dalam Asosiasi Perkumpulan Penyelenggara Riset Persepsi Publik Indonesia (PRESISI), FIXPOLL Indonesia semakin mengukuhkan reputasinya dalam memprediksi hasil pemilu secara akurat. Keberhasilannya di Pilkada Muba 2024 menjadi bukti nyata atas metode riset yang diterapkan.