Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Hasto Jadi Tersangka KPK Usai PDIP Pecat Jokowi, Lukman Simandjuntak: Beginilah Kalau Hukum Jadi Alat Politik

    Hasto Jadi Tersangka KPK Usai PDIP Pecat Jokowi, Lukman Simandjuntak: Beginilah Kalau Hukum Jadi Alat Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap terkait Harun Masiku.

    Penetapan tersangka itu terjadi beberapa hari setelah PDIP mengumumkan memecat Jokowi, Gibran, dan Bobby dari keanggotaan partai.

    Spekulasi pun bermunculan atas penetapan tersangka itu. Bahkan, muncul isu bahwa penetapan tersangka itu sarat dengan kepentingan politik.

    Salah satunya disampaikan pemerhati sosial politik, Lukman Simandjuntak, melalui cuitannya di media sosial X.

    “10 tahun mendukung Moelyono, Hasto aman-aman saja, begitu memecat Moelyono, langsung dijerat KPK. Beginilah kalau hukum dijadikan alat politik 😴,” tulis Lukman Simandjuntak melalui akun @hipohan, dikutip Rabu (25/12/2024).

    Diketahui, Hasto Kristiyanto mengumumkan pemecatan Jokowi dan keluarganya di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, pada Rabu, 4 Desember 2024.

    Dia mengatakan, putra dan menantu Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah tidak lagi menjadi anggota PDIP ketika dicalonkan oleh partai politik lain.

    Terlebih, lanjut Hasto, naiknya Gibran sebagai wakil presiden mencederai konstitusi dan demokrasi dengan dibuktikan pelanggaran etik berat Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Anwar Usman dijatuhi sanksi berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

    Putusan ini memberi karpet merah untuk Gibran Rakabuming Raka diusung sebagai calon wakil presiden. Setelah Gibran dicalonkan sebagai cawapres, Jokowi cawe-cawe dalam pemilihan Presiden 2024 untuk memenangkan putra sulungnya tersebut.

  • Hasyim Muhammad: PDIP dari Dulu Omong Kosong

    Hasyim Muhammad: PDIP dari Dulu Omong Kosong

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Terlepas dari penetapan tersangka Hasto Kristiyanto, penulis asal Mojokerto, Hasyim Muhammad, melontarkan kritik tajam terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Hasyim menyebut sejumlah langkah dan pernyataan partai berlambang banteng tersebut sebagai omong kosong belaka yang sarat dengan inkonsistensi politik.

    “PDIP dari dulu memang banyak omong kosong. Misal soal keputusan MK mengenai Gibran,” ujar Hasyim dalam keterangannya di aplikasi X @hasyimmah (24/12/2024).

    Hasyim juga menyoroti respons PDIP terhadap sejumlah isu, mulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024 hingga polemik pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.

    “Awalnya membuka kemungkinan Gibran jadi wakilnya Ganjar, tapi begitu Gibran pikih Prabowo, putusan MK-nya diprotes. Omong kosong!,” cetusnya.

    Dikatakan Hasyim, PDIP pada Pilpres 2024 gencar mengangkat isu penculikan yang diduga dilakukan Prabowo. Padahal, Ketum Gerindra itu merupakan Cawapresnya pada 2009 lalu.

    “Ketika PDIP angkat isu penculikan kepada Prabowo di Pilpres 2024 padahal di tahun 2009, Prabowo adalah cawapres PDIP,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Hasyim turut menyoroti sikap PDIP yang kini menolak kebijakan PPN 12 persen.

    “Lalu soal PPN 12 persen. Sekarang PDIP seperti pahlawan rakyat ketika melawan PPN 12 persen,” tambahnya.

    Padahal, menurutnya, PDIP adalah bagian dari keputusan awal untuk memberlakukan kebijakan tersebut.

    “PDIP juga yang ikut memutuskan itu. Omong kosong!,” Hasyim menuturkan.

  • Ungkit Pertemuan Hasto dengan Mantan Kekasih Kaesang Sebelum Tersangka, Rocky Gerung: Suatu Waktu Akan Terbuka

    Ungkit Pertemuan Hasto dengan Mantan Kekasih Kaesang Sebelum Tersangka, Rocky Gerung: Suatu Waktu Akan Terbuka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung mengungkit pertemuan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersama Felicia Tissue, mantan kekasih Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

    Hasto sempat bertemu dengan Felicia dan ibunya pada awal Desember 2024 lalu. Foto yang tersebar memperlihatkan bahwa Felicia dan ibunya mengenakan jaket PDI-P kala itu.

    Bahkan, dalam pertemuan yang sempat diunggah Felicia di akun Instagramnya, Felicia mengajukan pertanyaan kepada Hasto mengenai apa yang dimaksud dengan gratifikasi serta konsekuensi hukumnya.

    Hasto pun merespons pertanyaan Felicia itu dengan menjelaskan secara gamblang terkait gratifikasi.

    Mengenai itu, Rocky Gerung memprediksi bahwa hasil pertemuan Hasto dengan mantan kekasih Kaesang itu akan terungkap.

    “Jadi kelihatannya memang ada beberapa hal yang masih samar-samar. Suatu waktu mungkin akan terbuka bahwa seorang ibu dengan anaknya itu yang dulunya jadi kekasih Kaesang itu, menemui PDIP melalui Hasto. Jadi ada hal yang sangat penting sebetulnya yang bisa kita duga, kira-kira apa masalahnya sehingga kata gratifikasi itu diucapkan oleh Hasto dan diucapkan oleh perempuan yang pemberani ini. Yang datang menemui Pak Hasto,” kata Rocky Gerung dalam Channel YouTube-nya, Selasa,(24/12/2024). 

    Menurutnya, ada banyak informasi yang mungkin belum bisa dibuka tetapi kalau dilihat ada sesuatu yang hendak diterangkan oleh Felicia.

    “Itu tentang pengetahuan dia menyangkut hal paling dekat dengan dia, keluarga Jokowi pada waktu itu. Karena nggak mungkin ada soal lain menyangkut gratifikasi kalau nggak menyangkut pejabat tinggi,” ungkap Ahli Filsafat ini. 

  • Dari Kenaikan PPN 12 Persen hingga Penetapan Tersangka Hasto, Hasyim Muhammad Sindir PDIP

    Dari Kenaikan PPN 12 Persen hingga Penetapan Tersangka Hasto, Hasyim Muhammad Sindir PDIP

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kader NasDem Hasyim Muhammad memberi kritik keras terhadap PDIP. Ia menyebut partai itu banyak omong kosong.

    “PDIP dari dulu memang banyak omong kosong,” kata Hasyim dikutip dari unggahannya di X, Rabu (25/12/2024).

    Ia memberi contoh. Saat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas umur pencalonan presiden dan wakil presiden.

    “Misal soal keputusan MK mengenai Gibran. Awalnya membuka kemungkinan Gibran jadi wakilnya Ganjar, tapi begitu Gibran pikih Prabowo, putusan MK-nya diprotes. Omong kosong!” ujarnya.

    Ia juga mengungkit omongan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Mengaitkan Prabowo dengan penculikan aktivis 98.

    “Belum lagi ketika PDIP angkat isu penculikan kepada Prabowo di Pilpres 2024 padahal di tahun 2009, Prabowo adalah cawapres PDIP. Omong kosong!” ucapnya.

    Kini, hal sama menurutnya terjadi dalam isu kenaikan PPN 12 persen. Dulunya PDIP mendukung, kini malah mengkritik.

    “Lalu soal PPN 12%. Sekarang PDIP seperti pahlawan rakyat ketika melawan PPN 12%. Padahal PDIP juga yang ikut memutuskan itu. Omong kosong!” terangnya.

    Baru-baru ini, Hasto ditetapkan tersangka korupsi. Lalu PDI Perjuangan menyebutnya politis.

    “Dan sekarang Hasto dijadikan tersangka katanya politis. Dulu ketika menteri-menteri Nasdem ditangkepin, bilangnya nggak politis. Omong kosong!” imbuhnya.

    Hasyim mengatakan, pada dasarnya. Ia tak setuju dengan putusan MK soal syarat umur.

    “Saya nggak pernah setuju Putusan MK yang “memberi jalan” ke Gibran. Saya juga nggak setuju dengan politik dinasti yang dilakukan Jokowi,” terangnya.

  • Dari Kenaikan PPN 12 Persen hingga Penetapan Tersangka Hasto, Hasyim Muhammad Sindir PDIP

    KPK Tetapkan Hasto Tersangka, PDIP Diprediksi Kian Berseberangan dengan Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) Ardli Johan Kusuma mengatakan bahwa penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mempengaruhi kondisi perpolitikan nasional.

    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa Hasto baru ditetapkan sebagai tersangka karena kecukupan alat bukti.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa penetapan tersebut merupakan murni penegakan hukum.

    Penetapan Hasto sebagai tersangka tertuang dalam surat perintah penyidikan (sprindik) bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 bertanggal 23 Desember 2024.

    Dalam sprindik itu, Hasto disebut terlibat tindak pidana korupsi bersama tersangka Harun Masiku dengan memberikan hadiah atau janji kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

    Kemudian berdasarkan Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 bertanggal 23 Desember 2024, Hasto juga menjadi tersangka perintangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Harun Masiku tersebut. Adapun Harun Masiku masih termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

    Ardli menjelaskan bahwa salah satu hal yang dapat mempengaruhi kondisi perpolitikan nasional adalah posisi PDIP di luar pemerintahan saat ini.

    Selain itu, dia menjelaskan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka dapat memberikan jarak antara PDIP dengan Pemerintahan Presiden Prabowo.

  • Munafri Arifuddin Cek Posko Kanvazer Peduli Bencana, Didampingi Suharmika

    Munafri Arifuddin Cek Posko Kanvazer Peduli Bencana, Didampingi Suharmika

    Liputan: Uchenk Husain

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Paslon Walikota dan Wakil Walikota terpilih Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham terus memberikan kepedulian terhadap warga terdampak bencana banjir.

    Setelah melihat langsung kondisi warga korban banjir di beberapa lokasi yang berada di kecamatan Biringkanaya dan Manggala, Munafri Arifuddin langsung mendirikan posko Kanvazer peduli bencana.

    Selasa 24 Desember 2024, dua tenda posko Kanvazer peduli bencana Mulia didirikan guna membantu warga korban banjir.

    Posko peduli bencana ini, berfungsi memberi bantuan sembako dan pelayanan medis ke warga yang terdampak bencana banjir.

    Didampingi Andi Suharmika (Wakil ketua DPRD Makassar), Munafri Arifuddin kembali melihat langsung kondisi lokasi dan warga yang terdampak banjir di perumahan Kodam tiga dan warga BTP Blok AF Katimbang.

    Munafri Arifuddin bersama Suharmika juga mengecek langsung persiapan kelengkapan posko Kanvazer peduli bencana yang berlokasi di SDN Pacerakkang Kelurahan Katimbang.

    “Saya bersama Pak Munafri melihat langsung kondisi warga korban banjir. Kehadiran kami di sana tentunya ingin melihat kondisi daerah yang hampir setiap tahunnya jadi langganan banjir,” ujar Suharmika. Selasa 24/12/24.

    Pastinya bapak Munafri akan melakukan langkah cepat, agar daerah yang selama ini jadi langganan banjir, untuk ke depannya dapat teratasi. Agar warga bisa terbebas dari banjir tahunan. (*)

  • Langkah Profesional Munafri Arifuddin Atasi Banjir dan Tata Kota Makassar ke Depan

    Langkah Profesional Munafri Arifuddin Atasi Banjir dan Tata Kota Makassar ke Depan

    Liputan: Uchenk Husain

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pasangan Wakikota dan Wakil Walikota terpilih Munafri Arifuddin – Aliyah Mustika Ilham, sepertinya punya langkah strategis dan profesional menata pemerintahan Kota Makassar.

    Hal ini terlihat dengan langkah cepat pasangan mulia ini membentuk tim transisi. Selain itu Munafri Arifuddin juga langsung melibatkan para pakar dari kalangan universitas ternama untuk penanganan banjir yang kerap terjadi setiap tahunnya.

    Munafri Arifuddin yang juga Ketua DPD II Golkar Makassar mengungkapkan, banjir telah menjadi tantangan tahunan yang harus diselesaikan dengan langkah-langkah strategis dan kolaborasi dengan masyarakat.

    “Persoalan banjir ini membutuhkan solusi menyeluruh, mulai dari edukasi masyarakat hingga pembenahan sistem drainase. Kami sudah mempersiapkan program konkret untuk lima tahun ke depan,” ungkap Munafri Arifuddin saat mengunjungi langsung warga yang terdampak banjir.

    Saat mengunjungi warga yang terdampak banjir di Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya, Munafri Arifuddin bersama Melinda Aksa, memberikan bantuan logistik kepada warga korban banjir.

    Langkah kongkret ini dilakukan Munafri Arifuddin dengan membentuk tim libatkan para pakar guna menciptakan solusi penanganan banjir.

    Selain itu Paslon MULIA ini juga telah mengumumkan tim transisi yang diberi tugas untuk merumuskan dan mempersiapkan segala sesuatu di masa peralihan pemerintahan lama, agar dapat mensinkronisasikan program pemerintahan baru berjalan smooth. (*)

  • Mantan Politisi Demokrat: Woi DPR Kalian Semua Dulu Setuju Kenaikan PPN di Bawah Cengkeraman Jokowi

    Mantan Politisi Demokrat: Woi DPR Kalian Semua Dulu Setuju Kenaikan PPN di Bawah Cengkeraman Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean “menyemprot” para Anggota DPR RI soal kenaikan PPN yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 mendatang. 

    Menurutnya, DPR seolah tak malu terkait inisiator PPN. Pasalnya, para Anggota DPR lah yang dulunya setuju dengan kenaikan PPN di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    “Woi DPR, apa kalian tidak malu tengkar soal inisiator PPN? Padahal kalian semua dulu setuju kenaikan PPN itu dibawah cengkeraman Jokowi,” tuturnya, dalam akun X, Senin, (23/12/2024).

    Dia menyarahkan kepada DPR untuk mencari solusi bagi rakyat atas kebaikan PPN, bukan saling lempar tangan.

    “Kalian harusnya debat diskusi soal nasib rakyat bagaimana solusi bagi rakyat atas kenaikan ini,” tandasnya. 

    Diketahui, kenaikan PPN 12 persen tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). 

    Adapun daftar barang dan jasa yang dikenakan PPN 12 persen seperti rumah sakit dengan layanan VIP atau fasilitas kesehatan premium lainnya.

    Institusi pendidikan bertaraf internasional dengan biaya tinggi atau layanan pendidikan premium serupa, konsumsi listrik rumah tangga dengan daya 3.600–6.600 VA, beras dengan kualitas premium.

    Selanjutnya, buah-buahan kategori premium, Ikan berkualitas tinggi, seperti salmon dan tuna.

    Lalu udang dan crustasea mewah, misalnya king crab. Begitu pun, daging premium, seperti wagyu atau kobe, yang memiliki harga mencapai jutaan rupiah. (selfi/fajar) 

  • Pilkada Tidak Langsung Butuh Sistem Politik yang Bebas Tekanan

    Pilkada Tidak Langsung Butuh Sistem Politik yang Bebas Tekanan

    Rakyat tidak memilih presiden secara langsung, melainkan melalui perwakilan yang ditunjuk. Namun, sistem ini berjalan baik karena budaya politik dan sistem kepartaiannya sudah mapan.

    “Bahwa suara anggota DPR itulah suara partai politik, rata-rata atau semua anggota DPR itu mengikuti partainya karena kalau tidak bisa saja di PAW (dipecat),” ucapnya.

    Dijelaskan Rizal, terdapat aturan yang memberikan kebebasan kepada setiap anggota DPR untuk merepresentasikan rakyatnya.

    “Saya pikir tidak ada masalah. Makanya sistem ini bagus ditetapkan kalau sistem kepartaian kita mapan dan modern,” imbuhnya.

    Rizal kemudian menyoroti pentingnya membedakan antara pemilihan gubernur dan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota.

    “Provinsi tidak memiliki wilayah geografis secara langsung. Kewenangan mereka sering tumpang tindih dengan kabupaten/kota,” Rizal menuturkan.

    Menurutnya, dalam konteks desentralisasi, gubernur sebaiknya dipilih oleh DPRD karena posisinya lebih sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

    “Karena itu, gubernur sebaiknya dipilih atau ditunjuk oleh DPRD agar lebih sesuai dengan konsep pemerintahan yang terdesentralisasi,” jelasnya.

    Sementara untuk kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, Rizal menilai Pilkada langsung sebaiknya tetap dipertahankan dan dilaksanakan.

    Ia menekankan bahwa dengan Pilkada langsung bisa mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerahnya.

    Termasuk, menurut Rizal, Pilkada langsung juga bisa menjadi proses politik atau tempat rakyat belajar tentang demokrasi melalui keterlibatan aktif tersebut. Bahkan, Pilkada langsung juga dinilai memungkinkan masyarakat menilai langsung kualitas calon pemimpin mereka.

  • Komisi B DPRD Sulsel Bahas Masalah Pertanian dengan Mentan di Jakarta

    Komisi B DPRD Sulsel Bahas Masalah Pertanian dengan Mentan di Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Komisi B DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Jakarta dan diterima oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Dalam kunjungan tersebut, anggota DPRD Sulsel, membawa berbagai masalah yang dihadapi oleh petani yang dikeluhkan saat reses DPRD Sulsel beberapa waktu lalu.

    Anggota DPRD Sulsel, Heriwawan mengatakan, dia bersama anggota Komisi B DPRD Sulsel mengunjungi Menteri Pertanian beberapa waktu lalu. Kesempatan dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

    Terutama tentang kelangkaan pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), ketersediaan bibit jagung dan padi yang menjadi isu utama yang dihadapi oleh petani di Sulsel.

    “Kami menerima banyak keluhan dari petani terkait kelangkaan pupuk, bantuan alsintan, dan ketersediaan bibit jagung dan padi. Masalah-masalah ini sangat mempengaruhi produktivitas pertanian di daerah kami,” ujar Heriwawan, Jumat (20/12/2024).

    Bukan hanya itu, kepastian harga saat pasca panen juga menjadi sorotan, pemerintah lanjut Ketua Pemuda Muhammadiyah Sulsel ini harus memastikan bahwa harga komoditas pertanian stabil setelah musim panen.

    “Ini juga yang harus dikawal, jangan harga turun saat petani panen, pasti akan mempengaruhi pendapatannya, makanya Pemerintah harus hadir memberikan intervensi,” bebernya.

    Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertanian lanjut Ketua Legislator Demokrat dapil Sinjai-Bulukumba itu menyatakan komitmennya untuk membantu mengatasi masalah-masalah tersebut.

    “Pak menteri memberikan kabar gembira, tahun 2025 tidak ada lagi kelangkaan pupuk di Sulsel. Termasuk bantuan alsintan dan bibit yang dibutuhkan oleh petani di Sulsel. Dukungan dari pemerintah pusat akan terus kami tingkatkan untuk mendukung sektor pertanian di daerah,” tambahnya.