Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • MKD Ingin Periksa Rieke Diah Pitaloka, Aria Bima PDIP: Jangan Latah, Bisa-bisa Dibubarkan

    MKD Ingin Periksa Rieke Diah Pitaloka, Aria Bima PDIP: Jangan Latah, Bisa-bisa Dibubarkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI untuk memeriksa anggota Fraksi PDIP DPR RI, Rieke Diah Pitaloka dalam dugaan pelanggaran kode etik menuai pro kontra.

    Pasalnya, dugaan pelanggaran kode etik dimaksud terkait dengan pernyataan Rieke terkait usulan penundaan penerapan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.

    Karena itu, MKD diingatkan agar tak mengintervensi hak imunitas anggota legislatif, dalam menyuarakan aspirasinya secara kritis.

    Peringatan tersebut disuarakan politikus PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyusul perkembangan politik belakangan ini.

    “Kalau cara menyampaikan hal-hal yang kritis ini kemudian MKD ikut-ikut mengintervensi hak imunitas anggota dewan, enggak bisa. Saya percaya MKD tidak latah kemudian setiap anggota DPR dipanggil,” ujar Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12).

    Aria Bima menyatakan pandangannya merespons rencana MKD DPR RI memanggil anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka terkait dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataannya yang muncul di media sosial.

    Dalam potongan video Rieke mengeluarkan pernyataan tentang penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. Pernyataan tersebut ada yang menilai provokatif, sehingga kemudian Rieke diadukan ke MKD.

    “Saya memprotes itu, MKD jangan latah menanggapi hal-hal yang dilontarkan anggota dewan, bisa-bisa MKD yang dibubarkan,” ucapnya.

    Dia menyebut bahwa MKD DPR RI sepatutnya menempatkan diri pada tugas, porsi, dan kewenangan dalam menjaga kehormatan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. “Dewan ini terhormatnya ada dua, keputusan kelembagaan dan juga perilaku anggota dewan,” katanya.

  • Video Skandal Pejabat Milik Hasto, Teddy Gusnaidi: Pengecut Berisik!

    Video Skandal Pejabat Milik Hasto, Teddy Gusnaidi: Pengecut Berisik!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyentil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. 

    Pasalnya kata dia, Hasto mengaku memiliki video skandal korupsi para petinggi negara atau para elite politik di Indonesia namun sampai sata ini masih hanya berupa ancaman, belum dipublikasikan.

    Teddy Gusnaidi bahkan menyebut Hasto sebagai tokoh orang yang pengecut karena sekadar ngomong.

    “Dulu waktu masih remaja, kalau berantem, gue gak banyak ngomong, langsung gebuk, karena gue bukan pengecut. Ada yang kalau mau berantem, kebanyakan ngomong, gue gebuk nih, gue gebuk nih, tapi gak gebuk-gebuk, itu namanya pengecut,” kata Teddy Gusnaidi dalam akun X, Minggu, (29/12/2024). 

    “Nah pengecut itu, kayak Hasto sekarang ini, ancam mau buka video, berisik, tapi gak dibuka-buka,” lanjutnya. 

    Sebelumnya, Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli menegaskan, puluhan video yang akan dirilis Hasto.

    Video tersebut sebagai bentuk perlawanan dan menuntut keadilan agar hukum tidak hanya tajam ke PDI Perjuangan.

    “Puluhan video akan dirilis oleh Sekjen Hasto Kristiyanto sebagai bentuk perlawanan dan menuntut keadilan agar hukum tidak hanya tajam ke PDI Perjuangan!,” ujarnya. (selfi/fajar) 

  • Husniah Talenrang Pastikan Program Unggulan Berjalan di Pemerintahannya

    Husniah Talenrang Pastikan Program Unggulan Berjalan di Pemerintahannya

    Liputan: Uchenk Husain

    FAJAR.CO.ID, GOWA – Bupati terpilih Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Hj. Sitti. Husniah Talenrang memastikan program unggulan yang digagasnya saat perhelatan pilkada 2024, akan berjalan saat dirinya resmi memimpin Gowa 2025-2030.

    Saat kampanye pilkada lalu, pasangan Hati Damai meluncurkan 9 Program unggulan yang jadi jualan Paslon Hati Damai. Program tersebut di antaranya, menggratiskan seragam sekolah bagi siswa baru SD dan SMP.

    Menyiapkan mobil Ambulans gratis bagi pasien gawat darurat, pembangunan jalan 350 Km, serta jaminan ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida bagi petani.

    Hal ini disampaikan Hj. Sitti. Husniah Talenrang, saat menghadiri acara syukuran tim pendukung dan relawan yang dihadiri ratusan warga Kelurahan Benteng, Kecamatan Barombong. Minggu 29 Desember 2024.

    Dalam sambutannya, Ketua Perempuan Amanat Nasiona (PUAN) Sulsel itu, mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh masyarakat Kabupaten Gowa atas kepercayaan yang diberikan.

    Ia berjanji untuk bekerja keras mewujudkan visi-misi yang telah dijanjikan selama kampanye, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

    “Syukuran ini adalah bentuk terima kasih kami atas dukungan yang luar biasa dari seluruh tim dan relawan, serta masyarakat Gowa. Kepercayaan ini akan kami jaga dan kami tuntaskan dengan bekerja sepenuh hati untuk Gowa yang lebih maju dan melanjutkan pembangunan berkelanjutan,” ujar Husniah Talenrang saat menyampaikan sambutannya.

    Suasana penuh kegembiraan dan kebersamaan pun terlihat jelas, dengan berbagai kegiatan hiburan yang melibatkan warga setempat. (*)

  • Saleh Partaonan Daulay Heran Pertemuan Prabowo Subianto dengan Pimpinan Partai KIM Plus Masih Ada yang Jelek-jelekkan

    Saleh Partaonan Daulay Heran Pertemuan Prabowo Subianto dengan Pimpinan Partai KIM Plus Masih Ada yang Jelek-jelekkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Praowo Subianto melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Politik terutam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, akhir pekan lalu.

    Merespons petemuan itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay merasa heran masih ada pihak yang berupaya menjelek-jelekkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

    “Aneh saja, sih. Prabowo bertemu dengan para pimpinan parpol saja jadi bahan perbincangan. Parahnya, ada saja yang menilai tidak baik,” kata Saleh melalui layanan pesan, dilansir jpnn, Minggu (28/12).

    Wakil Ketua Umum PAN itu mengatakan Prabowo ketika mengumpulkan pimpinan partai KIM Plus untuk mengupayakan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

    Diketahui, para tamu yang diundang Prabowo ke kediaman Ketum Gerindra itu, Jakarta Selatan, Sabtu (27/12) sore.

    “Pengakuan mereka yang hadir, Presiden fokus ke upaya pengamanan kepentingan masyarakat di akhir tahun,” ujarnya.

    Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu mengatakan pembahasan utama dari pertemuan Prabowo dengan ketum partai dari KIM Plus ialah politik kebangsaan.

    “Kalau pun ada nuansa politik, dipastikan arahnya itu politik kebangsaan, bukan politik kekuasaan,” kata Saleh.

    PAN, kata dia, terus mendukung pemerintahan era Prabowo. Sebab, eks Danjen Kopassus itu banyak membuat program prorakyat setelah menjabat.

    Semisal, lanjut Dapil II Sumatera Utara (Sumut), Prabowo bisa menaikkan gaji guru dan buruh dan bakal memberikan makan siang gratis, membuat program swasembada pangan, akses petani ke pupuk, hingga mengupayakan ongkos haji diturunkan.

  • PDIP Versus Jokowi, Prof Henri Subiakto: Kebusukan Siapa yang akan Terbongkar?

    PDIP Versus Jokowi, Prof Henri Subiakto: Kebusukan Siapa yang akan Terbongkar?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejak Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP bicara ke publik lewat rekaman video usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Prof. Henri Subiakto, Guru Besar Komunikasi Universitas Airlangga menduga ada kemungkinan PDIP akan membongkar kasus kasus korupsi yang mereka ketahui, bahkan termasuk hal hal yang selama ini dirahasiakan terkait dinasti politik Jokowi dan latar belakang mereka.

    “Sejak mantan ketua KPK Agus Raharjo membuka pengalaman pribadinya diintervensi Jokowi di saat menangani kasus E KTP, hingga kemudian pengakuan Agus tidak pernah jadi laporan adanya fitnah atau pencemaran nama baik, bahkan tidak ada bantahan resmi dari pihak Jokowi, maka kesan Jokowi hobi cawe-cawe tehadap hukum jadi sangat kuat melekat,” tulis Henri di akun X pribadinya, dikutip pada Sabtu (28/12/2024).

    Belakangan, lanjut dia, Hasto Sekjen PDIP juga bicara ke publik, bahwa dulu sempat ada kriminalisasi terhadap Anies Baswedan adalah perintah Jokowi.

    “Nampaknya amunisi menyerang Jokowi sudah mulai ditembakkan. Tak hanya itu, PDIP kemudian bahkan memecat mantan presiden ke 7 tersebut dari keanggotaan partai,” sambungnya.

    Tentu, menurut Henri, apa yang dilakukan PDIP itu dimaknai sangat menyakitkan Jokowi. Kemudian balasannya sekarang Hasto ditersangkakan KPK.

    Kasus Harun Masiku yang sejak tahun 2019 buron karena terlibat menyuap komisioner KPU, diangkat kembali hingga menyeret Sekjen PDIP sebagai tersangka pelaku obstraction of justice, menghalang halangi penegakkan hukum.

    “Inilah kasus hukum yang sangat kental dengan nuansa politik. Pada saat PDIP masih jadi bagian dari lingkar kekuasaan, kasus Harun Masiku seperti gelap tak berkembang. Tapi kemudian saat PDIP berseteru dengan Jokowi, kasus Harun Masiku dibuka kembali dan Hasto langsung jadi tersangka KPK. Maka ramailah di publik, dianggap hukum telah dijadikan sebagai alat politik. Penegakkan hukum diwarnai oleh kepentingan politik penguasa,” ungkapnya.

  • PSI: Wacana Tiga Periode Sudah Dibantah Jokowi dan PDIP

    PSI: Wacana Tiga Periode Sudah Dibantah Jokowi dan PDIP

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi DPW PSI Bali, Dedy Nur, menanggapi isu perseteruan antara Jokowi dan PDIP terkait wacana tiga periode kepemimpinan presiden yang kembali mencuat.

    Dikatakan Dedy, isu tersebut sudah lama dibantah, baik oleh Jokowi sendiri maupun oleh para kader terbaik PDIP.

    “Kalau soal ini sebenarnya sudah dibantah sendiri oleh kader terbaik dari PDIP,” ujar Dedy dalam keterangannya di aplikasi X @DedynurPalakka (27/12/2024).

    Lebih lanjut Dedy menuturkan bahwa pada faktanya ide tiga periode yang sempat menjadi perbincangan nasional itu tidak terwujud.

    “Kalau soal omon-omon tiga periode pernah sangat ramai dalam benak publik,” sebutnya.

    Kata Dedy, Jokowi sebagai Kepala Negara saat itu pun telah memberikan bantahan. Menegaskan bahwa ia tidak memiliki niat mengubah aturan yang ada.

    “Coba periksa video bantahannya cukup banyak beredar di hampir semua platform media sosial,” tukasnya.

    Dedy menilai bahwa dinamika perseteruan dalam politik adalah hal yang wajar.

    “Dalam politik, perseteruan antara kawan dan lawan adalah sesuatu yang sudah menjadi realitas obyektif,” Dedy menuturkan.

    Ia menyebut konflik antara kawan dan lawan politik telah menjadi bagian dari realitas manusia sejak lama.

    “Sejak jaman dulu kala,” terangnya.

    Dedy bilang, meskipun perbedaan pandangan dalam politik adalah hal yang lumrah, penting untuk tetap mengedepankan fakta dan tidak terjebak dalam spekulasi yang tidak berdasar.

    “Mungkin inilah yang membuat politik terus menarik dalam perjalanan species homo sapiens, karena politiklah manusia bisa terus merasa kalau sedang hidup (eksis),” kuncinya.

  • Bom Waktu Tersimpan di Rusia, Ferdinand: Jika Soal Jokowi and The Gang, Segera Bongkar!

    Bom Waktu Tersimpan di Rusia, Ferdinand: Jika Soal Jokowi and The Gang, Segera Bongkar!

    Sebelumnya diberitakan, penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Guru Besar Hubungan Internasional di Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia, Connie Rahakundini Bakrie.

    Ia mengaku telah mengamankan sejumlah dokumen penting terkait Hasto yang berpotensi menjadi “bom waktu” di kemudian hari.

    “Banyak dokumen penting sudah saya amankan di Rusia. Saat saya pulang ke Indonesia, saya dititipi dokumen-dokumen tersebut dan sudah saya notariskan,” ungkap Connie dikutip dalam unggahan akun x @WGreborn (27/12/2024).

    Dikatakan Connie, dokumen itu disiapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan Hasto dari potensi tindakan yang ia nilai sebagai “desain tertentu” untuk melemahkan Hasto.

    “Saya gak terima aja, banyak hal yang macam ada desain gitu yah, saya sudah ngasih tahu di (Podcast) Akbar Faizal bahwa saya sudah diwarming, Hasto kalau terlalu keras akan di KPKkan,” ucapnya.

    Connie juga mengkritik langkah KPK yang menetapkan Hasto sebagai tersangka pada malam Natal, menilai hal ini sebagai bagian dari strategi sistematis untuk menekan PDIP.

    “Saya menganggap memang KPK sudah bekerja keras, jadi betul-betul menggenjot, mau malam natal, malam tahun baru, IdulFitri,” cetusnya.

    Ia menyinggung sejumlah kasus besar lain, termasuk dugaan pencucian uang dan korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh tertentu, yang menurutnya belum diusut tuntas.

    “Kalau memang mas Hasto ditersangkakan pada malam natal, saya sih cuma berharap satu aja, banyak kasus besar kakak beradik itu anaknya si itu, katanya pencucian uang, itu kan ada KPK tahun 2021 atau 2022,” Connie menuturkan.

  • Video Skandal Pejabat Milik Hasto, Teddy Gusnaidi: Pengecut Berisik!

    Rangkuman Peristiwa Jelang Hasto Jadi Tersangka, dari Pemecatan Jokowi, WO Erdogan, hingga Ratas di Bandara

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ditersangkakannya Hasto oleh KPK hingga ekpresi Jokowi yang tampak puas membuat spekulasi di tengah masyarakat semakin bermunculan.

    Apalagi, penetapan tersangka tersebut tak dibarengi dengan penahanan Sekjen PDIP tersebut, sebagaimana lazimnya dilakukan KPK usai menetapkan seseorang sebagai tersangka.

    Di tengah munculnya polemik, muncul pula rangkuman peristiwa terkait hal itu.

    16 Desember: Jokowi, Gibran dan Bobby resmi DIPECAT dari PDI Perjuangan

    17 Desember: KPK menyebut ada 2 tersangka kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia. Salah satu diantaranya adalah anggota DPR RI dari fraksi Gerindra, partainya Prabowo

    18 Desember: Prabowo menyebut akan memaafkan Koruptor. Cukup mengembalikan uang yang dikorupsi, maka akan bebas dari hukuman penjara. Pernyataan ini disampaikan didepan Mahasiswa Indonesia di Cairo

    19 Desember (1): KPK meralat pernyataannya soal tersangka korupsi CSR dana BI. Menurut mereka, belum ada tersangka sampai sekarang, padahal sudah sempat menyebut 2 orang sebagai tersangka

    19 Desember (2): Kursi Prabowo disenggol oleh Erdogan saat Walk Out di KTT D-8 karena pidato Prabowo menyinggung konflik Libya, Suriah dan Timur Tengah yang melibatkan Turki

    20 Desember: Berita Walk Out Erdogan ramai. Spekulasi bermunculan. Yang jelas, Hubungan Indonesia-Turki jadi dingin, juga negara-negara lainnya

    22 Desember: Prabowo membatalkan pertemuan dengan PM Malaysia, Anwar Ibrahim. Versi Anwar Ibrahim, Prabowo mengaku demam. Versi Setkab, Prabowo tidak demam. Ada komunikasi yang dinilai buruk di lingkaran Istana.

  • Soal Wacana Pilkada Dipilih DPRD, LSI Denny JA: Prabowo Dapat Sentimen Negatif

    Soal Wacana Pilkada Dipilih DPRD, LSI Denny JA: Prabowo Dapat Sentimen Negatif

    Ketujuh, kenaikan upah minimum nasional (UMN) sebesar 6,5 persen pada 2025 dengan frekuensi percakapan 5.248. Meraih sentimen positif: 52,6 persen dan negatif 47,4 persen. Pekerja menyambut kenaikan UMN ini dengan baik. Sementara pengusaha khawatir dampaknya pada daya saing.

    Sedangkan kedelapan, isu pilkada melalui DPRD untuk efisiensi biaya dengan frekuensi percakapan 1.629 hanya meraih sentimen positif 23,7 persen.

    “Sentimen publik dominan negatif, yakni 76,3 persen. Program ini mendapat kritik tajam dari publik yang khawatir akan melemahkan demokrasi dan meningkatkan risiko korupsi,” tuturnya.

    Denny JA menyarankan pemerintahan Prabowo fokus pada pelaksanaan program yang telah mendapat dukungan positif. Selain itu, meningkatkan transparansi, pastikan semua program memiliki mekanisme pengawasan yang kuat untuk menghindari penyimpangan.

    “Prabowo sebaiknya menghindari isu Pilkada dipilih DPRD. Politik Indonesia yang presidensial tak bisa disamakan dengan India, Singapura, atau Malaysia yang parlementer,” ujarnya.

    Diingatkan, pada tahun 2014, upaya Pilkada dipilih DPRD pernah dicoba, tapi akhirnya dibatalkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Survei opini publik saat itu menunjukkan lebih dari 80 persen rakyat menolak haknya memilih langsung pemimpin dicabut.

    Denny mewanti-wanti, potensi merosotnya dukungan publik kepada Prabowo akibat isu 6ilkada oleh DPRD adalah harga yang terlalu mahal.

    “Rakyat banyak akan mudah sekali membalikkan dukungannya. Prabowo, untuk aneka program besarnya, apalagi di tahun pertama, perlu dukungan publik. Prabowo potensial dikenang sekelas dengan pemimpin legenda Asia, seperti Mahathir, Deng Xiaoping, dan Lee Kuan Yew, jika ia tidak membuat kebijakan yang dianggap berlawanan dengan semangat reformasi,” pesannya.

  • Setelah Hasto Kristianto, KPK Larang Elite PDIP Yasonna Laoly Keluar Negeri

    Setelah Hasto Kristianto, KPK Larang Elite PDIP Yasonna Laoly Keluar Negeri

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melarang mantan Menteri Hukum dan HAM sekaligus kader PDI Perjuangan, Yasonna H. Laoly (YHL), serta Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (HK), bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan keduanya.

    “Penyidik KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang Larangan Bepergian ke Luar Negeri terhadap YHL dan HK pada Selasa (24/12) kemarin,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangan tertulis, Rabu (25/12).

    Langkah ini diambil untuk memastikan keberadaan kedua tokoh tersebut di Indonesia guna mempermudah proses penyidikan terkait suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. “Keputusan ini berlaku selama enam bulan,” tambah Tessa.

    KPK menduga, dalam kasus ini, Yasonna terlibat dalam permohonan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) terkait perbedaan tafsir mengenai suara caleg yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas. Permintaan tersebut berujung pada upaya Harun Masiku menyuap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, dengan nilai mencapai Rp850 juta untuk menggantikan Nazarudin di DPR RI.

    “Yasonna dimintai keterangan seputar surat dari DPP PDIP kepada MA terkait perbedaan penafsiran oleh KPU. Pemeriksaan ini semata-mata untuk melengkapi berkas perkara,” jelas Tessa.

    Yasonna sendiri mengonfirmasi bahwa ia menandatangani surat permohonan fatwa tersebut, namun menegaskan hal itu dilakukan untuk mengatasi perbedaan pandangan antara DPP PDIP dan KPU. “Kami minta fatwa MA karena ada perbedaan tafsir terkait suara caleg yang meninggal dunia,” ungkapnya kepada awak media usai pemeriksaan.