Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • UNJ Pecat Ubedillah Badrun, Rocky Gerung Sebut Karena Getol Kritik Jokowi

    UNJ Pecat Ubedillah Badrun, Rocky Gerung Sebut Karena Getol Kritik Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis dan juga akademisi, Ubedillah Badrun dipecat sebagai koordinator Program Studi Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Hal itu menuai sorotan.

    Pengamat Politik Rocky Gerung menilai pemecatan itu ada hubungannya dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, Ubedillah kerap mengkritik Jokowi.

    Ubedillah memang getol mengkritik Jokowi dengan keluarganya. Terutama soal dugaan gratifikasi.

    “Bahwa dia (Ubedillah Badrun) terus mengkritik Presiden Jokowi atau sejak Jokowi jadi Presiden, terutama soal potensi atau dugaan gratifikasi atau money loundry dari anak-anaknya,” kata Rocky dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official, Sabtu (1/2/2025).

    Rocky menyebut Ubedillah sebagai akademisi yang kritis. Selama ini, ia melihat Ubedillah mengambil posisi sebagai oposisi.

    “Jadi, kita mulai menduga dengan perspektif kritis bahwa Ubed itu seorang kritisi yang basis kritiknya adalah akademis. Dia seorang yang beroposisi dan basis oposisinya adalah terhadap kebijakan. Dia adalah orang yang berani yang basis keberaniannya adalah karena panggilan etik,” ujar dia.

    Karenanya, kata Rocky, masuk akal jika aktivitas kritis Ubedillah jadi alasan Rektor UNJ memecatnya. Pasalnya, jabatan Ubedillah mestinya berakhir 2027.

    “Jadi, semua hal itu yang akhirnya masuk di dalam kesimpulan publik bahwa Ubed ini dianggap oleh rektornya akan meresahkan publik akademis,” terang Rocky.

    Padahal, menurut Rocky, apa yang dilakukan Ubedillah selama ini adalah sesuatu yang memang mesti dilakukan.  Sebagai seorang akademisi.

  • Lapor Mas Wapres Mengecewakan, Anthony Budiawan: Kekonyolan dari Orang yang Tidak Layak Secara Syarat dan Kemampuan

    Lapor Mas Wapres Mengecewakan, Anthony Budiawan: Kekonyolan dari Orang yang Tidak Layak Secara Syarat dan Kemampuan

    Dikatakan Ujang, niat baik yang tidak dijalankan dengan kebersamaan dapat berpotensi menjadi masalah besar, terutama menjelang Pilpres 2029.

    Sekadar informasi, 2029 mendatang Indonesia akan kembali menggelar pesta rakyat Pemilihan Presiden (Pilpres) setelah masa jabatan Prabowo selesai.

    “Niat baik kalau tidak dilakukan dengan kebersamaan, menjadi problem,” ujar Ujang dikutip dari unggahan akun x @n_d_r_∅ (12/11/2024).

    Menurut Ujang, pertunjukan yang dilakukan antara Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming merupakan sarat kepentingan menuju 2029.

    “Saya melihat ada kepentingan, sama-sama juga kita tahu menuju ke 2029,” cetusnya.

    Blak-blakan, Ujang menekankan bahwa Kementerian harus dilibatkan dalam program tersebut. Mengingat, Kementerian juga memiliki sentra pengaduan selama ini.

    “Kementerian (harus) dilibatkan, jangan lupa juga koordinasi dengan Presidennya,” Ujang menuturkan.

    Ujang menambahkan, koordinasi dengan Presiden sangat penting agar tidak ada kesenjangan antara lembaga-lembaga pemerintahan.

    “Presiden harus tahu juga, mesti ada langkah-langkah yang dikoordinasikan dengan baik. Tidak jalan sendiri-sendiri. Manajemen pemerintahan itu manajemen kesatuan, terintegrasi satu sama lain,” tambahnya.

    Kata Ujang, jika Wapres melakukan langkah-langkah tanpa memberi tahu Presiden, hal itu bisa menyebabkan frekuensi yang berbeda dalam kebijakan pemerintahan.

    “Jadi kalau Wapresnya kerja apa, presiden harus tahu. Kalau kepentingan yang kompak, sama, oke. Tapi kalau frekuensi berbeda ini yang jadi persoalan,” tandasnya.

  • Gibran hingga Erick Thohir Disebut Geng Solo, Apa Dampaknya bagi Prabowo?

    Gibran hingga Erick Thohir Disebut Geng Solo, Apa Dampaknya bagi Prabowo?

    Sebelumnya diketahui, Politikus dan aktivis Syahganda Nainggolan memberikan pandangannya terkait polemik yang tengah terjadi di Indonesia, khususnya mengenai visi ekonomi Prabowo Subianto.

    Dikatakan Syahganda, Prabowo telah memiliki konsep yang jelas untuk membawa Indonesia menuju kejayaan, namun ia menyoroti eksekusi program yang dinilai belum optimal.

    “Prabowo sudah pernah datang ke tempat saya, di Sabang Merauke Circle. Saat pidato tahun 2010 saja, beliau sudah punya visi besar,” ujar Syahganda dikutip dari Podcast Bambang Widjojanto (15/1/2025).

    Syahganda menarik sebuah contoh, ia mengatakan dalam 81 km harus ada akuakultur dan bisa menjadi solusi besar bagi Indonesia.

    “Itu saja sudah solusi besar, kita akan kaya raya,” Syahganda menuturkan.

    Ia menyoroti dua sektor utama yang menjadi fokus Prabowo, yakni akuakultur di kawasan pantai dan pengembangan industri petrokimia.

    Syahganda menilai akuakultur, seperti budidaya lobster dan udang di pinggir laut, memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

    Selain itu, industri petrokimia yang sempat berkembang pesat di era Soeharto, menurutnya, perlu diteruskan untuk mengatasi permasalahan pupuk yang saat ini masih menjadi kendala besar.

    Namun, Syahganda mengkritik kinerja para pembantu Prabowo yang merupakan titipan Jokowi.

    “Cuma problemnya, pembantu-pembantu Prabowo ini ada yang kebanyakan pemalas. Sepuluh tahun di zaman Jokowi itu malas,” cetusnya.

    “Bayangkan saja sampai Pak Prabowo harus datang sendiri ke Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menjelaskan konsep Ekonomi Pancasila,” katanya.

  • Adhie M Massardi: KPK Masih Dikendalikan Jokowi, Ubedilah Dicopot!

    Adhie M Massardi: KPK Masih Dikendalikan Jokowi, Ubedilah Dicopot!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Juru Bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi, menanggapi pencopotan Ubedilah Badrun dari jabatannya sebagai Koordinator Program Studi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

    Ia menilai pemecatan tersebut merupakan bentuk serangan balik terhadap Ubedilah.

    “KPK serang balik Ubed,” ujar Ardhie di X @ArdhieMassardi (31/1/2025).

    Seperti diketahui, sebelumnya ia melaporkan dugaan kasus korupsi yang melibatkan putra Jokowi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Adhie menyebut bahwa KPK masih berada di bawah kendali mantan Presiden Jokowi dan berhasil mengintervensi UNJ untuk menyingkirkan Ubedilah.

    “KPK masih dikendalikan bekas presiden Jokowi sukses intervensi UNJ untuk nyopot Ubed,” cetusnya.

    Ia juga menuding bahwa strategi yang digunakan adalah dengan mengesankan laporan Ubedilah tidak memiliki dasar kuat.

    “Caranya? Dengan bilang seolah-olah yang dilaporkan sumir,” imbuhnya.

    Dengan cara tersebut, laporan tersebut dianggap tidak akademis dan mencoreng nama baik kampus.

    “Dipetieskan agar terkesan tidak akademis, bikin malu kampus UNJ. Wedus eh modus!,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Akademisi Ubedilah Badrun yang dikenal kritis terhadap pemerintahan, khususnya setelah melaporkan dugaan KKN dan TPPU keluarga Presiden ke-7 Jokowi ke KPK, dicopot dari jabatannya sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Sosiologi UNJ.

    Pemberhentian ini dilakukan sebelum masa jabatannya berakhir pada 2027.

    Berdasarkan informasi dari media sosial UNJ, pencopotan tersebut terkait dengan perubahan status UNJ menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).

  • Pelantikan Serentak Kepala Daerah di Istana Diundur

    Pelantikan Serentak Kepala Daerah di Istana Diundur

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Penjabat Gubernur Provinsi Sulsel, Prof Fadjry Djufry menyampaikan pelantikan serentak kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Negara semula di 6 Febuari di undur hingga 20 Febuari 2025.

    Menurut Prof Fadjry penundaan pelantikan serentak ini merupakan keputusan dari pemerintah pusat pasca keluar informasi dari Mahkamah Konstitusi (MK) soal adanya sidang putuskan di tanggal 4-5 Febuari 2025.

    “Iya jadi informasi begitu, tapi kita masih menunggu surat resminya. Rencana antara tanggal 18 atau 20, kan sidang MK lagi berproses ini. Tanggal 4-5 (Febuari) akan di bacakan keputusan apakah bisa (Ikut pelantikan) atau lanjut (Sidang MK), kalau bisa berarti dia (Kepala daerah) bisa ikut pelantikan,” jelas Prof Fadjry Djufry, di Kantor Gubernur Provinsi Sulsel, Jumat, 31 Januari 2025.

    Bagi yang diputuskan lanjut berdasarkan putusan MK akan di lantik paling cepat di bulan April atau Maret 2025 ini.

    “Kalau lanjut lagi berarti dia masih berproses lagi kan bisa April, bisa Maret supaya bisa lebih banyak serentaknya nanti makanya ditunda tanggal 18,” katanya.

    Kenapa di tanggal 18 atau 20 Febuari karena pasca keputusan MK di tanggal 4-5 Febuari masih ada waktu pengurusan administrasi dan proses pelantikan.

    “Makanya setelah tanggal 4-5 di MK itu ada proses administrasi 2 minggu mungkin seperti, tanggal 18 atau 20 pelantikan,” lanjutnya.

    “Kita menunggu surat pastinya, kemungkinan ditunda tanggal 18 atau 20 Februari. Karena baru kemarin ada informasi bahwa di MK ada sidang keputusan di tanggal 4 dan 5 di lanjut atau tidak,” pungkasnya.

  • Muswil VI PAN Sulsel: Husniah Talenrang dan Chaidir Syam Penantang Kuat Ashabul Kahfi

    Muswil VI PAN Sulsel: Husniah Talenrang dan Chaidir Syam Penantang Kuat Ashabul Kahfi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) VI Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan (Sulsel), persaingan antar kader untuk merebut kursi Ketua DPW semakin menarik perhatian.

    Ketua DPW PAN Sulsel, Ashabul Kahfi, menyatakan tidak keberatan jika ada kader lain yang ingin maju dalam pemilihan tersebut.

    Anggota DPR RI itu menegaskan bahwa setiap kader memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPW.

    Muswil VI PAN Sulsel dijadwalkan berlangsung pada Maret atau April 2025.

    Meskipun demikian, Ashabul Kahfi masih menunggu arahan dari Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), sebelum memastikan keputusannya untuk kembali maju.

    Jika memutuskan untuk bertarung lagi, ini akan menjadi kali kelima dirinya mencalonkan diri sebagai Ketua DPW PAN Sulsel.

    Menurutnya, regenerasi dalam kepemimpinan partai tetap terbuka.

    “Semua kader diberi ruang (maju mencalonkan diri jadi Ketua DPW PAN Sulsel),” ujarnya, Rabu (29/1/2025).

    Ashabul Kahfi menganggap Muswil VI sebagai bagian dari dinamika demokrasi dalam tubuh PAN.

    Saat ini, sejumlah kader telah muncul sebagai kandidat potensial untuk bersaing dalam pemilihan tersebut.

    Beberapa nama yang santer disebut adalah Ashabul Kahfi sendiri, serta dua politisi senior PAN yang juga anggota DPR RI, yaitu Muslimin Bando dan Andi Yuliani Paris.

    Selain itu, Ketua Sayap Perempuan PAN Sulsel, Husniah Talenrang, yang juga menjabat sebagai Ketua PAN Gowa dan Bupati Gowa terpilih periode 2025-2030, turut dipertimbangkan.

    Kandidat lain adalah Ketua DPD PAN Maros yang juga menjabat sebagai Bupati Maros, Chaidir Syam.

  • Kembali Bela Jokowi di Tengah Isu Pagar Laut, Dedy Nur PSI: Warisannya Hidup

    Kembali Bela Jokowi di Tengah Isu Pagar Laut, Dedy Nur PSI: Warisannya Hidup

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi PSI, Dedy Nur, menyoroti fenomena Jokowisme yang berkembang luas di masyarakat.

    Ia menegaskan bahwa warisan kepemimpinan Presiden ke-7 Indonesia, Jokowi, bukan sekadar filosofi politik, tetapi jalan baru menuju Indonesia maju.

    Dikatakan Dedy Nur, Jokowi meninggalkan jejak yang kuat dalam pembangunan infrastruktur, konektivitas desa, serta semangat kerja keras yang kini menjadi inspirasi bagi generasi muda.

    “Di akhir masa jabatannya, Jokowi melihat Indonesia yang mulai berubah,” ujar Dedy di X @DedynurPalakka (29/1/2025).

    Perubahan itu dibeberkan Dedy, mulai dari infrastruktur yang menjadi tulang punggung perekonomian, desa-desa yang dulu terisolasi kini terhubung, hingga generasi muda terinspirasi terus bekerja menuju Indonesia emas 2045.

    “Jokowi sadar bahwa pekerjaan ini masih jauh dari selesai. Ia meninggalkan pesan kepada rakyat Indonesia,” ucapnya.

    Ia menekankan bahwa perjalanan membangun bangsa masih jauh dari kata selesai. Jokowi, menurutnya, telah meninggalkan pesan mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Bahwa Jokowisme bukan tentang saya. Ini tentang kita semua, tentang bagaimana kita membangun Indonesia dengan kerja keras, keberanian, dan kepercayaan diri. Masa depan Indonesia ada di tangan generasi artinya ada ditangan kalian,” sebutnya.

    Dedy juga menegaskan bahwa meski Jokowi telah purna tugas dan kembali ke kehidupan sederhana sebagai rakyat biasa, warisannya tetap hidup.

    “Setelah purna tugas, Jokowi kembali ke kehidupannya yang sederhana sebagai rakyat Indonesia,” Dedy menuturkan.

  • Olok-olok Partai Gelora sebagai Partai Nol Koma, Eneng Ika Haryati Laporkan Mardani Ali Sera ke MKD

    Olok-olok Partai Gelora sebagai Partai Nol Koma, Eneng Ika Haryati Laporkan Mardani Ali Sera ke MKD

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sebutan politikus PKS, Mardani Ali Sera terhadap Partai Gelora tampaknya tidak diterima oleh simpatisan partai tersebut. Akibatnya, Mardani diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

    Adalah simpatisan Partai Gelora, Eneng Ika Haryati melaporkan anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/1).

    “Sudah langsung diterima (aduan ke MKD, red),” kata Eneng ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir jpnn, Kamis.

    Eneng mengaku melaporkan Mardani karena legislator Dapil I Jakarta itu menyalahi kode etik dengan sering mengolok-olok Gelora sebagai partai nol koma.

    “Dia (Mardani, red) selalu mengolok-ngolok Partai Gelora dengan partai nol koma dan tidak hanya sekali,” lanjut dia.

    Eneng sebagai simpatisan Gelora tidak terima pernyataan Mardani, terlebih alumnus Universitas Indonesia (UI) itu berstatus legislator Senayan yang perlu menjaga muruah kedewanan.

    “Saya pikir sudah melanggar kode etik, ya, karena dia (Mardani, red) selaku anggota dewan, sebagi Ketua BKSAP juga seharusnya tidak sepeti itu bicaranya,” lanjut dia.

    Eneng meminta MKD bisa mengusut dugaan pelanggaran etik Mardani, lalu pria kelahiran Jakarta itu bisa dipocot dari Ketua BKSAP dan dipecat sebagai legislator DPR RI. “Mengundurkan diri atau dipecat,” katanya. (fajar)

  • Geisz Chalifah Sindir PSI Soal Banjir Jakarta: Kemana Suaranya?

    Geisz Chalifah Sindir PSI Soal Banjir Jakarta: Kemana Suaranya?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Jakarta kembali dilanda banjir akibat hujan deras dengan intensitas tinggi. Beberapa wilayah tergenang karena sistem drainase yang tidak mampu menampung volume air dalam waktu bersamaan.

    Menanggapi kondisi ini, loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah, melontarkan sindiran tajam kepada kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Ia mempertanyakan sikap PSI yang selama ini kerap vokal mengkritik penanganan banjir di era kepemimpinan Anies, tetapi kini terkesan diam.

    “Jakarta hujan besar dan terus menerus beberapa wilayah tergenang Banjir, mengingat intensitas hujan yang begitu tinggi, drainase gak bisa nampung dalam waktu yang bersamaan,” ujar Geizs di X @GeizsChalifah (29/1/2025).

    Namun, yang menjadi sorotan Geisz bukan hanya persoalan teknis banjir, melainkan sikap kader PSI yang dianggapnya tidak lagi bersuara lantang.

    “Cuma yang ingin gue komentari. Para kader Psi bangs*t kemana suaranya!,” tandasnya.

    Sindiran Geisz Chalifah ini merujuk pada kritik-kritik tajam yang sebelumnya kerap disuarakan PSI terhadap Anies Baswedan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.

    Menurutnya, PSI yang dulu aktif mengomentari banjir kini justru terdiam saat kondisi serupa terjadi.

    Seperti diketahui, sejak awal 2021, PSI memang menjadi salah satu partai yang paling sering melontarkan kritik terhadap kebijakan Anies Baswedan.

    Beberapa isu yang disoroti antara lain persoalan banjir, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga penyelenggaraan Formula E.

    Salah satu langkah konkret PSI dalam mengkritik Anies adalah wacana pengajuan hak interpelasi terkait kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta itu dalam menangani banjir.

  • Muswil VI PAN Sulsel: Husniah Talenrang dan Chaidir Syam Penantang Kuat Ashabul Kahfi

    Jelang Muswil PAN Sulsel, Ashabul Kahfi Buka Pintu Kader Lain untuk Maju

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR– Menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) VI Partai Amanat Nasional (PAN) Sulawesi Selatan (Sulsel), persaingan antar kader untuk merebut kursi Ketua DPW semakin menarik perhatian.

    Ketua DPW PAN Sulsel, Ashabul Kahfi, menyatakan tidak keberatan jika ada kader lain yang ingin maju dalam pemilihan tersebut.

    Anggota DPR RI itu menegaskan bahwa setiap kader memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPW.

    Muswil VI PAN Sulsel dijadwalkan berlangsung pada Maret atau April 2025.

    Meskipun demikian, Ashabul Kahfi masih menunggu arahan dari Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), sebelum memastikan keputusannya untuk kembali maju.

    Jika memutuskan untuk bertarung lagi, ini akan menjadi kali kelima dirinya mencalonkan diri sebagai Ketua DPW PAN Sulsel.

    Menurutnya, regenerasi dalam kepemimpinan partai tetap terbuka.

    “Semua kader diberi ruang (maju mencalonkan diri jadi Ketua DPW PAN Sulsel),” ujarnya, Rabu (29/1/2025).

    Ashabul Kahfi menganggap Muswil VI sebagai bagian dari dinamika demokrasi dalam tubuh PAN.

    Saat ini, sejumlah kader telah muncul sebagai kandidat potensial untuk bersaing dalam pemilihan tersebut.

    Beberapa nama yang santer disebut adalah Ashabul Kahfi sendiri, serta dua politisi senior PAN yang juga anggota DPR RI, yaitu Muslimin Bando dan Andi Yuliani Paris.

    Selain itu, Ketua Sayap Perempuan PAN Sulsel, Husniah Talenrang, yang juga menjabat sebagai Ketua PAN Gowa dan Bupati Gowa terpilih periode 2025-2030, turut dipertimbangkan.

    Kandidat lain adalah Ketua DPD PAN Maros yang juga menjabat sebagai Bupati Maros, Chaidir Syam.