Xcloud.id

Category: Fajar.co.id Politik

  • Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Mencuat, Denny Siregar: Degdegan Nih, Terutama yang Titipan

    Isu Reshuffle Kabinet Prabowo Mencuat, Denny Siregar: Degdegan Nih, Terutama yang Titipan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti pernyataan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyebut ada menteri dalam peninggalan Jokowi yang kurang seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @dennysiregar, ia menyinggung para menteri yang disebutnya “titipan” dan kini berada dalam posisi tertekan.

    “Pada deg-degan nih, terutama yang titipan. Yang tiba-tiba sering muncul di publik nunggangi isu pasti termasuk yang paling panik,” ujar Denny (6/2/2025).

    Lanjut Denny, para Menteri yang tidak lagi wara-wiri di depan awak media disinyalir telah pasrah apapun keputusan nantinya.

    “Yang tiba-tiba hilang dari pemberitaan, udah pasrah diganti,” tukasnya.

    Pernyataan Denny ini merespons pernyataan Dasco yang sebelumnya menyatakan bahwa ada sejumlah menteri yang tidak sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo.

    Meski tidak menyebut nama, spekulasi pun bermunculan terkait siapa saja yang dimaksud.

    Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana menyingkirkan menteri yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat, tampaknya bukan tanpa alasan.

    Pasalnya, Prabowo Subianto mulai mencium menteri yang bekerja tidak sesuai dengan keinginan atau arahan presiden.

    Dasco yang juga Wakil Ketua DPR itu mengaku mendengar kabar ada menteri di Kabinet Merah Putih yang tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Meskipun demikian, Dasco mengaku belum mengetahui identitas menteri yang tidak sejalan dengan Prabowo. “Nanti kita akan lihat seperti apa,” kata Dasco.

  • Adian Napitupulu Sentil Prabowo: Apakah Tindakannya Setegas Omongannya?

    Adian Napitupulu Sentil Prabowo: Apakah Tindakannya Setegas Omongannya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan kepada jajarannya di Kabinet Merah Putih, para pejabat negara dan aparat pemerintah yang tidak mau mengikuti arah kebijakan pemerintahannya yang pro-rakyat maka akan ditindaki. Presiden menyatakan bahwa ia telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada seluruh jajarannya.

    “100 hari pertama ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang dableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, tuntutan rakyat pemerintahan yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak,” tegas Presiden Prabowo dalam sambutannya saat menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, pada Rabu, 5 Februari 2025.

    Seruan Presiden Prabowo ini kemudian memunculkan rumor bahwa akan ada reshuffle atau kocok ulang menteri dalam waktu dekat.

    Menanggapi peringatan keras tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Adian Napitupulu menantang Prabowo membuktikan ucapannya agar tidak terkesan hanya omong-omong.
     
    “Omongannya sudah tegas, tinggal tindakannya apakah setegas omonganya? Kita lihat dalam proses ke depan,” ucap Adian di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025). 
     
    Adian mengatakan masyarakat juga bisa menilai mana menteri yang kebijakannya merugikan rakyat dan menciptakan kegaduhan. 

    “Yang akan menjawab apakah itu hanya omong-omong saja atau bukan. Ya proses waktu,” tuturnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan.

  • Appi: Biarkan Tim Kami Menikmati Euforia Ini yang Sudah Sekian Lama Kami Tunggu

    Appi: Biarkan Tim Kami Menikmati Euforia Ini yang Sudah Sekian Lama Kami Tunggu

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Calon Wali Kota Makassar terpilih 2024, Munafri Arifuddin alias Appi resmi ditetapkan sebagai Wali Kota Makassar 2025-2030 bersama Wakilnya, Aliyah Mustika Ilham (Aliyah).

    Munafri Arifuddin menyampaikan pidato pertamanya setelah ditetapkan sebagai Wali Kota Makassar terpilih dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar yang digelar di Hotel Four Points pada Kamis, 6 Februari 2025.

    Dalam sambutannya, Munafri mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan ini setelah sebelumnya mengalami dua kekalahan dalam Pilwali Makassar pada 2018 dan 2020.

    Pada kesempetan ini, Appi menyebutkan bahwa meskipun suasana cair pasca pilwali Makassar. Namun, pihak lain harus saling memahami kondisi saat ini.

    “Semuanya sudah cair. Tidak ada lagi pasangan nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Tetapi harus saling mengerti di antara kita,” ujar Munafri.

    Ketua DPD I Golkar Kota Makassar itu berharap, agar tim pendukungnya dapat menikmati momen kemenangan ini tanpa gangguan pihak lain.

    Ia meminta agar suasana kebatinan timnya dihargai dan tidak diusik oleh berbagai pertanyaan atau kritik.

    “Biarkan tim kami menikmati euforia ini yang sudah sekian lama kami tunggu. Kami tidak mau ada pertanyaan seperti (kenapa dia ada, di mana kemarin). Kami ingin menikmati momen ini bersama tim kami,” tegasnya.

    Munafri juga menekankan bahwa timnya memiliki orang-orang yang kapabel dan kompeten. Ia menegaskan bahwa kemenangan timnya adalah bukti dari kerja keras dan kemampuan mereka.

    “Saat kalah, biar bagus sekali kita bilang, tidak ada yang tepuk tangan. Tapi sekarang, biar melenceng sedikit, tetap ada yang tepuk tangan,” ungkapnya dengan nada bercanda.

  • Ditetapkan sebagai Wali Kota Makassar, Appi: Perjalanan Saya Ini Sebuah Jeruji yang Panjang

    Ditetapkan sebagai Wali Kota Makassar, Appi: Perjalanan Saya Ini Sebuah Jeruji yang Panjang

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, secara resmi menetapkan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham atau (Appi-Aliyah) sebagai pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih Makassar 2025-2030.

    Pasangan tagline MILIA itu, ditetapkan sebagai nakhoda baru pemimpin Kota Makassar, dalam rapat pleno terbuka KPU Makassar, di Hotel Four Points, Kamis (6/2/2025) malam.

    Dalam sambutanya, sebagai Wali Kota Makassar terpilih. Munafri Arifuddin menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepada dirnya bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham.

    Menurutnya, penantian panjang selama ini kini terwujud. Apalagi ia berulang kali mengikuti kontestasi hajatan Pilkada hanya untuk mengejar MAP berisi Surat Keputusan (SK) dari KPU. Kini, MAP tersebut telah diraih.

    “Saya ingin menyampaikan, begitu saya diberikan oleh KPU, bahwa MAP ini yang saya kejar selama tiga kali. Dan Alhamdulillah MAP itu ada ditangan saya,” kata Appi disambut galak tawa.

    “Artinya sebuh usaha yang kita lakukan selalu harus punya target, untuk meraihnya dan dengan jalan baik untuk kita menerimanya,” sambung mantan Bos PSM itu.

    Ketua DPD II Golkar Kota Makassar itu bernostalgia pada perjuangan sebagai peserta Pilwali Makassar 2018 yang tahapan dimulai tahun 2017.

    Setelah gagal, ia kemudian mencoba pertaruhkan nasib maju di Pilwali Makassar 2020, lagi-lagi gagal melawan kotak kosong. Ia menegaskan bahwa kegagalan itu, tak membuatnya menyerah.

    “Perjalanan saya ini sebuah jeruji yang panjang, di mulai dari 2017 atau 2018 mungkin saya satu-satunya orang yang kalah sama kotak kosong di pilwali Makassar. Itu menjadi catatan sejarah, lalu saya tidak harus berdiam diri saya mencoba lagi di 2020, lagi-lagi saya kalah,” kenang Appi.

  • Appi-Aliyah Resmi Ditetapkan KPU sebagai Wali Kota dan Wawali Makassar

    Appi-Aliyah Resmi Ditetapkan KPU sebagai Wali Kota dan Wawali Makassar

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham (MULIA) resmi ditetapkan oleh KPU sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih periode 2025-2030.

    Rapat pleno terbuka, berlangsung di Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (6/2/1025) malam. Dihadiri berbagai perwakilan partai pengusung.

    Ketua KPU Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat membacakan hasil keputusan KPU Makassar tentang penetapan pasangan wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2024.

    Berdasarkan hal tersebut di atas Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menetapkan walikota dan wakil walikota Makassar, nomor urut 01 saudara Munafri Arifuddin dan Aliyah mustika Ilham sebagai Pasangan walikota dan wakil walikota terpilih periode tahun 2024-2030.

    “Dengan perolehan suara terbanyak 319.112 suara dengan presentase 54,72 persen dari total suara,” ucap Yasir, saat membacakan pleno.

    Rapat pleno penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar ini dihadiri calon wakil wali kota Makassar Ilham Ari Fauzi, Ketua DPRD Kota Makassar Supratman, Wakil Ketua I DPRD Kota Makassar Andi Suharmika, Ketua DPC Partai Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali (ARA) dan Ketua DPC PKB Kota Makassar Fauzi Andi Wawo.

    Ketua DPC PKS Makassar, Anwar Faruq, perwakilan partai Perindo, perwakilan Partai Bulan Bintang (PBB), perwakilan Partai Gelora dan Perwakilan Partai Hanura, Partai Ummat.

    Ketua KPU Makassar, Andi Muhammad Yasir Arafat membacakan hasil keputusan KPU Makassar tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2024

  • Danny Pomanto Belum Menyerah Meski MK Kubur Mimpinya Jadi Gubernur Sulsel

    Danny Pomanto Belum Menyerah Meski MK Kubur Mimpinya Jadi Gubernur Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengubur mimpinya menjadi gubernur Sulawesi Selatan Mohammas Ramdhan Pomanto belum menyerah. Ia menyiapkan langkah hukum yang mengejutkan.

    Danny Pomanto berencana melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel ke berbagai lembaga negara.

    Laporan tersebut akan dilayangkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Mabes Polri.

    “Tim hukum kami mendesak untuk melaporkan KPU ke APH. Kami akan laporkan KPU Sulsel ke DKPP, KPK, dan Mabes Polri. Bukti sudah kami rampungkan,” ujar Danny kepada awak media, kemarin.

    Dikatakan Danny, desakan untuk melaporkan KPU datang dari tim hukum serta relawan yang merasa ada ketidakberesan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Sulsel.

    Ia menegaskan bahwa KPU seharusnya bersikap netral sebagai penyelenggara pemilu, namun justru diduga terlibat dalam proses yang tidak sesuai aturan.

    “Ada banyak pelanggaran selama Pilkada 2024 di Sulsel. Ini menunjukkan KPU tidak profesional. Ini juga alasan kami melaporkan KPU ke DKPP,” jelasnya.

    Laporan ke DKPP disebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

    Namun, Danny tidak secara spesifik mengungkapkan detail pelanggaran yang menjadi dasar laporan ke KPK dan Mabes Polri.

    “Terkait langkah kami melaporkan KPU ke KPK dan Mabes Polri, itu terkait dugaan pelanggaran yang kami temukan, terutama soal biaya besar dalam Pilkada 2024,” tambahnya.

  • Kasus Elpiji 3 Kg, Hendri Satrio Soroti Masalah Komunikasi Publik di Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Kasus Elpiji 3 Kg, Hendri Satrio Soroti Masalah Komunikasi Publik di Pemerintahan Prabowo-Gibran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menilai tren positif dalam survei kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus diiringi dengan komunikasi yang lebih baik di internal pemerintah.

    Menurutnya, beberapa kebijakan yang menuai kontroversi, seperti larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram yang kemudian dibatalkan, seharusnya bisa dihindari jika komunikasi pemerintah dengan masyarakat lebih terstruktur dan efektif.

    “Tidak terlihat perubahan signifikan. Keputusan-keputusan meninggalkan kontroversi. Ada masalah komunikasi yang besar sekali di pemerintah Pak Prabowo dengan rakyat,” kata Hendri Satrio dalam acara perilisan survei di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

    Hendri menekankan bahwa ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap pemerintahan ini bukan hanya disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang dianggap kurang berpihak, tetapi juga karena sikap dan perilaku beberapa menteri serta pejabat di lingkaran pemerintahan yang kurang peka terhadap respons publik. Ia mencontohkan kebijakan terkait distribusi LPG 3 kilogram yang sebelumnya menuai polemik hingga akhirnya diperbaiki.

    “Contohnya gas elpiji, kalau komunikasi pemerintah dengan pengecer, agen, dan rakyat itu bagus, tentu tidak akan terjadi antrean panjang yang akhirnya menimbulkan korban jiwa,” ujarnya.

    Sementara itu, dalam survei yang dirilis oleh KedaiKOPI, sebanyak 72,5 persen responden menyatakan puas dengan kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara 27,5 persen lainnya menyatakan tidak puas.

  • Andi Sudirman-Fatmawati Resmi Ditetapkan sebagai Gubernur dan Wagub Sulsel Terpilih

    Andi Sudirman-Fatmawati Resmi Ditetapkan sebagai Gubernur dan Wagub Sulsel Terpilih

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR- Pasangan Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi (Andalan Hati) resmi ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih periode 2025 – 2030.

    Penetapan ini melalui rapat pleno terbuka KPU Sulsel yang digelar di Hotel Claro Makassar, Rabu (5/02/25) malam. Andalan Hati meraup suara yang sangat telak, yakni 3.014.255 suara.

    “Yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih yaitu calon gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, calon wakil gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi. Perolehan suara 3.014.255 atau 65,32% suara,” ujar Ketua KPU Sulsel, Hasbullah saat membacakan berita acara penetapa.

    Dalam penetapan ini, dihadiri langsung pasangan Andi Sudirman dan Fatmawati. Sementara pasangan Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto-Azhar Arsyad (DIA) memilih tidak hadir.

    Berdasar penetapan ini, maka selanjutnya Andalan Hati bakal segera dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel periode 2025-2030. Jika tidak ada halangan, pasangan ini akan dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto, 20 Februari 2025 di Jakarta.

    Rapat pleno penetapan cagub dan cawagub Sulsel terpilih digelar setelah adanya putusan dari MK soal sengketa Pilgub Sulsel. Sebelumnya, MK menolak gugatan Danny-Azhar. MK menyebut gugatan Danny-Azhar tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

    Berdasarkan pantauan, selain dihadiri Andalan Hati, rapat pleno terbuka KPU ini juga dihadiri Pj Gubernur Sulsel Fadjri Djufry, jajaran Bawaslu, dan sejumlah pimpinan Forkopimda Sulsel. Begitu pun beberapa pimpinan parpol dan perwakilan tim pasangan Andalan Hati.

  • Appi-Aliyah Tinggal Dilantik, Danny Pomanto: Selamat Datang Pemimpin Baru Makassar

    Appi-Aliyah Tinggal Dilantik, Danny Pomanto: Selamat Datang Pemimpin Baru Makassar

    FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto mengucapkan selamat kepada Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, atas terpilihnya sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang baru.

    Itu diucapkan Danny setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Makassar pada Selasa, 4 Februari 2025. Putusan itu pada pokoknya menolak gugatan tim Indira dan Ilham.

    “Setiap masa ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada masanya. Selamat datang pemimpin baru Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham. Doa Kami Insyaallah Kota Makassar akan tambah baik dari hari ini. Danny dan Indira,” tulis Danny di status WhatsAppnya siang tadi, Rabu (5/02/2025).

    Tak hanya itu, Danny berharap pemerintahan baru era Appi-Aliyah nantinya bisa melanjutkan program-program baik yang telah ia jalankan.

    Sekarang, Pemkot Makassar berada pada akhir masa jabatan dan awal jabatan pemerintahan baru. Ia yakin Appi-Aliyah punya visi dan misi sendiri untuk Makassar.

    “Pak Appi dan Ibu Aliyah pasti memiliki visi misi tersendiri. Namun, saya berharap apa yang sudah bermanfaat bagi masyarakat bisa dilanjutkan dengan baik,” harap Danny.

    Diketahui, Majelis hakim MK memutuskan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) untuk Pilkada Kota Makassar 2024 dengan menolak dilanjutkan ke tahap sidang pembuktian.

    Dengan demikian, Appi-Aliyah resmi menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar setelah pelantikan yang akan dilaksanakan pada bulan ini di Jakarta. (Arya/Fajar)

  • Dugaan Suap Pilkada Sulsel, Danny Pomanto Akan Lapor Lima Anggota KPU ke KPK

    Dugaan Suap Pilkada Sulsel, Danny Pomanto Akan Lapor Lima Anggota KPU ke KPK

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto akan melaporkan lima orang anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan penyuapan.

    “Itu yang pertama (penyuapan), kedua adalah kasus pemalsuan tanda tangan, itu sudah kita laporkan ke polisi, juga DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Jadi, biar lengkap, kita lapor juga ke KPK supaya tidak ada boleh begitu (curang),” kata Ramdhan saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Rabu, dikutip dari ANTARA.

    Mengenai materi yang dilaporkan terkait kasus dugaan penyuapan penyelenggara pemilu tersebut ke lembaga antirasuah, pria yang akrab disapa Danny Pomanto itu belum mau membocorkan dengan alasan tertentu.

    Sebagai kontestan calon gubernur pada Pilkada Sulsel 2024 bersama pasangannya Azhar Arsyad, meskipun gugatannya diputuskan tidak dapat diterima oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi, Danny mengatakan bahwa bersengketa itu adalah hal biasa dalam dunia politik.

    “Kalau persoalan kalah menang, itu persoalan kedua, karena yang menang belum tentu benar dan begitu pun yang kalah belum tentu salah,” paparnya.

    Mengenai kapan pelaporan dugaan penyuapan itu dibawa ke KPK, Danny mengatakan pihaknya sedang menyusun langkah-langkah setelah putusan dismissal MK terkait sengketa Pilkada Sulsel selesai.

    “Setelah kita ketahui putusannya, tim segera menyusun kelengkapan berkas laporannya dan dalam waktu dekat ini kita langsung laporkan ke KPK,” katanya.